MENIMANG-NIMANG PENDAMPING PRABOWO SEBAGAI WAPRES PADA PILPRES 2029 : Membaca Arah Manuver Politik Jokowi (Tulisan ke-1/2)

O l e h :

Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM, M.Si

P e n g a n t a r

Tulisan ini terinspirasi dari pelbagai langkah mantan Presidenke-7 RI, yaitu Joko Widodo (“Jokowi”) yang kerap kali tampil di media dalam kapasitas pribadi, sehingga terkesan sebagaiupaya untuk menjaga eksistensinya di kalangan masyarakat luas. Upaya ini tidak ada salahnya dilakukan, apalagi dikaitkandengan fakta kekinian yang dihadapi oleh Jokowi, yaitutuduhan kepemilikan ijazah S-1 palsu dimana peristiwanyasendiri sudah di-blow up semasa Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Dihadapkan pada fakta tadi wajar bagiJokowi untuk melakukan pembelaan diri, namun dikalanganmasyarakat ada yang beranggapan bahwa pembelaan tersebutdijadikan isu yang terus dipelihara untuk kepentingan politik tertentu, mengingat isu–nya sendiri dapat segera dituntaskan apabila Jokowi  membuktikan keaslian ijazah-nya secara terbuka tanpa perlu membawanya ke ranah hukum.

Tulisan ini terdiri dari 2 tulisan bersambung, dimana tulisan terakhir-nya akan membahas peluang KDM tampil sebagaialternatif Cawapres dari trah Pasundan, termasuk peran Kim Plus sebagai kendaraan politik Prabowo untuk memuluskanrencananya tampil kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2029 mendatang. Selama PDIP konsisten sebagai partaioposan maka diprediksikan akan ada 2 calon pasanganPresiden – Wakil Presiden. Bagaimana dengan PartaiNasdem dan PKS; apakah konsisten terhadapketidakonsistenan sikapnya selama ini.

Disisi lainnya Gibran Rakabuming Raka sebagai putra mahkota Jokowi, dengan gaya  tidak berbeda jauh dengan bapaknya tetapkonsisten melakukan blusukan ke pelbagai daerah dan berinteraksi langsung terhadap masyarakat setempat. Hal ini cukup efektif dalam melakukan investasi politik kedepan dengan cara murah namun dapat meningkatkan popularitas, sebagaimana hal yang sama yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM). Meskipunapa yang dilakukan Jokowi dan Gibran  tidak saling berhubungan langsung, namun tidak dapat ditampik kalau ada pihak lainnya yang beranggapan bahwa ke-2 fakta disebutkan terakhir tidak terlepas dari langkah strategis keluarga besar Jokowi untuk melanjutkanestafet kekuasaannya di masa mendatang melalui Gibran Rakabuming. Oleh karenanya anggapan tadi ada benarnya, sehingga upaya untuk menjaga eksistensi melalui publikasi yang terencana dan dikelola secara profesional mutlak harus dilakukan, agar posisi tawar-menawar politik dapat dilakukan secara efektif menjelangputaran Pilpres 2029.

 

Permasalahannya; apakah lawan politik yang berseberangan denganJokowi tidak melakukan upaya “counter attack” dengan pelbagaicara. Saat ini telah terbukti perlawanan tersebut cukup masif, diantaranya dari Forum Purnawirawan TNI. Forum dimaksud telahmenyampaikan salah satu petisi-nya adalah pemakzulan(impeachment) terhadap Gibran. Karena alasan cacat konstitusionaldan bernuansa KKN. Petisi tersebut tidak mudah dilakukan dan ada kemungkinan gagal (alias tidak berlanjut), mengingat PresidenPrabowo sendiri berhutang jasa terhadap peran signifikan Jokowi, yang mengantarkannya sebagai Presiden ke-8 RI. Akan tetapi, petisitersebut cukup memberikan pengaruh terhadap “image individual” Gibran.

Forum Purnawiran TNI merupakan institusi beranggotakan para purnawirawan berpangkat perwira menengah keatas danberlatarbelakang jabatan strategis yang pernah dilaluinya di masing-masing kesatuan TNI. Kapasitas pribadi yang tergabung dalamforum ini tidak perlu diragukan kredibilitasnya, disampingkemampuannya dalam melakukan analisis masalah kontekstualIndonesia. Oleh karenanya, petisi yang telah disampaikan secararesmi kepada Presiden Prabowo sudah didasarkan pemikiranmendalam.

Tentu saja, petisi pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden sontakmembuat keluarga besar Jokowi berpikir keras untukmengklarifikasinya, mengingat image individual Gibran lahirsebagai Wakil Presiden bukan karena prestasinya, tetapi lebihdidasarkan pada perubahan landasan konstitusi yang dikondisikansepihak akan menjadi suatu pembenaran di masyarakat. Isu politikini apabila  dikemas secara sistematis menggunakan pelbagaiplatform media, dapat dipastikan nilai jual Gibran akan terdegradasisecara pasti dan berlahan (smoothly).

Pemakzulan terhadap Gibran memerlukan beberapa langkah politikyang cukup panjang, meskipun dulunya pernah dilakukan pada saatGus Dur dilengserkan dan digantikan oleh Megawati pada tahun2001. Untuk saat ini peluangnya tidak dimungkinkan selama partaipolitik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus belum menanggapinya sebagai agenda mendesak (”penting”), kecuali terjadinya aksi massa skala besar secara serempak di seluruh Indonesia dan mendesak MPR melakukan sidang istimewa.

Demikian pula, sejak dipecat status keanggotaannya dari PDIP maka otomatis partai politik ini akan selalu berseberangan denganJokowi. Partai politik lainnya terutama yang bergabung dalam KIM Plus, kecuali Partai Demokrat dan PAN, belum mengambil sikapapapun (wait and see). Kedua partai politik disebutkan terakhirsudah tegas mendukung ide pembentukan KIM Plus permanen,sehingga tetap konsisten mendukung Prabowo sebagai Presidenberikutnya (putaran ke-2), sehingga secara insplisit menjadikankader ke-2 partai tersebut siap diusung sebagai Wakil Presiden. Artinya, untuk menempati posisi sebagai Wakil Presiden Gibran sudah dihadapkan pada beberapa pesaing potensial lainnya.

 

Prabowo Tetap Diusung Sebagai Presiden : PembentukanKoalisi Permanen

Pada peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra  ke-17 ada hal yang cukup menarik untuk kita simak bersama, yaitu pernyataan resmi partai yang akan mengusung kembali Presiden Prabowo Subianto maju sebagai Presiden pada Pilpres tahun 2029 mendatang; dan tidak lama berselang berkembang isu bahwa Partai Gerindra menawarkan koalisi permanen; atau dengan kata lainnyaakan melanjutkan keberadaan  KIM Plus. Selanjutnya tidak lama berselang berkembang isu bahwa Jokowi akan membentuk Partai Super Tebeka (“terbuka”). Ketiga isu tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa terpisah dan  tidak ada salingketerkaitan antara satu dengan lainnya.

Namun ke-3 isu tadi lenyap dengan sendirinya karena masyarakatumum tidak terlalu memberikan perhatian, mengingat dalam waktu bersamaan muncul tagar di pelbagai media sosial khususnya, yaitu “kabur aja dulu” Selain itu adanya demo mahasiswa di pelbagai daerah dengan mengusung tema  “Indonesia Gelap”, berawal dari blunder penarikan tabung hijau LPG 3 kg dan kebijakan efisiensi anggaran dengan  merujuk Perpres No. 1 Tahun 2025. Efisiensi dimaksud memangkas pelbagai komponen belanja K/L yang berdampak terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi K/L bersangkutan, walaupun kriteria pemangkasan sudah tegas menyebutkan terbatas pada kegiatan yang tidak berhubungan langsung manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara dikalangan elit partai politik, para akademisi maupunpraktisi dibidang politik berbeda-beda dalam mensikapi isu-isudiatas. Namun sebagian besar beranggapan bahwa terlalu dinimelontarkan isu tersebut, apalagi dengan adanya perubahan presidential tracehold berdasarkan Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, yang menghapus ambang batas pencalonan Presidensebagaimana diatur dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum.

Peluang partai politik untuk mengajukan calon pasangan Presiden – Wakil Presiden menjadi lebih besar, seperti PDIP dan Partai Golkar tanpa harus berkoalisi sekalipun. Bagi partai politik yang menanggapi dini isu tersebut serta  bersedia mendukungpembentukan KIM Plus permanen, berarti melemahkan posisi tawar karena bagi mereka posisi yang tersedia hanya sebagai Wakil, dan secara tidak langsung mengaklamasikan eksistensi keberlanjutan posisi Prabowo sebagai Presiden. Kecuali bagi partai politik yang sejak awal hanya menargetkan posisi Wakil maka pilihan berkoalisisudah menjadi pertimbangan matang untuk dilakukan.

Siapa Berpeluang Mendampingi Prabowo

Sebelumnya telah disinggung bahwa baru Partai Demokrat dan PAN secara eksplisit mendukung KIM Plus permanen, khususnyabagi Partai Demokrat ada kecenderungan bersedia menerima posisiWakil sebagai batu loncatan bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi Presiden 2034 mendatang, denganpertimbangan usia masih muda. Dalam forum rapat kerja PersatuanPurnawirawan TNI AD (PPAD)  menjadi ajang aktualisasi AHY untuk mendapat dukungan dikalangan TNI guna melanjutkankepemimpinan Prabowo Subianto yang juga berlatarbelakang TNI.

Pihak TNI memiliki kepentingan kedepan, mengingat belajar daripengalaman masa pemerintahan Jokowi lebih menonjolkan peranPolri sebagai penanggungjawab kamtibmas, sedangkan unsurpertahanan dimana ke-3 angkatan sebagai penopang-nya, yaituTNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU tidak mendapatkan dukunganoptimal, baik dari aspek pengadaan alutsista maupunkesejahteraannya. Pada saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan secara bertahap alutsista mulai dibenahi (“dilengkapi”). Demikian pula dengan direvisinya UU No. 34 Tahun 2004  menjadiUU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, baru terakomodir setelahPrabowo menjadi Presiden.

Oleh karenanya, untuk kepentingan strategis TNI kedepan makakehadiran Presiden/Wapres yang berlatar belakang TNI sangat diperlukan dan sosok itu ada pada AHY, sehingga Forum TNI dan PPAD akan mendorong AHY, meskipun tidak melibatkan secaralangsung anggota TNI aktif sebagai barometer netralitas, agar tidakdiidentikan dengan “Partai Coklat (Parcok)”, Sekedar meminjamistilah Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP).

Pertanyaannya siapa lagi selain Mayor Inf (Purn) Agus HarimurtiYudhoyono yang berpeluang mendampingi Prabowo selain Gibran pada Pilpres 2029, diprediksikan ada 4 orang berpotensi untuk itu, yaitu Puan Maharani (politisi PDIP), KDM (birokrat dan politisiPartai Golkar), Erick Thohir (pengusaha) dan Sandiaga Uno(politisi dan pengusaha).

Diawali dengan Puan Maharani dalam kapasitasnya sebagai salah satu unsur pimpinan DPP PDIP sudah pasti akan menjadi salah satukader yang direkomendasi oleh partai. Apalagi dikaitkan dengansosok Megawati selaku mantan Presiden ke-5 RI , tentunya Puan masih mendapatkan prioritas, mengingat Puan merupakan unsurpimpinan dan juga kader dari trah Soekarno. Selain itu, PDIP mendapatkan jumlah kursi terbesar di DPR pada Pemilu 2024 lalu, yaitu mencapai 110 kursi atau 18,97 % dari jumlah kursi yang ada secara totalitas, kemudian disusul Partai Golkar dengan 102 kursi(17,59 %) dan berikutnya Partai Gerindra memperoleh 86 kursi(14,83 %).

Untuk memuluskan Puan tampil sebagai pendamping Prabowo maka koalisi PDI – Partai Gerindra akan ditopang oleh jumlahpemilih yang cukup besar, jika merujuk pada suara pemilih tetaptahun 2024 lalu dan diasumsikan pemilihnya tetap loyal. Dalamsambutan pembukaan silaturahmi rapat kerja PPAD pada tanggal 6 Mei 2025, Presiden Prabowo menyinggung AHY, Gibran dan Puan Maharani sebagai pemimpin masa depan, bahkan AHY sendiridikatakannya sebagai purnawirawan belia. Sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan faktor keuntungan tersendiri bagiAHY, selain pernah menjabat Presiden ke-6 RI, SBY juga memilikikedekatan pribadi dengan Prabowo karena satu alumni di AKABRI.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) selaku Gubernur Jawa Barat 2025 – 2030 sudah menjadi fenomenal saat ini sebagai implikasi darijumlah pengikut akun Facebook-nya sudah mencapai 11 jutafollowers, dan cenderung akan terus bertambah, tidak hanya diikutioleh warga Jawa Barat namun banyak pula warga Provinsi lainnyasebagai pengikut. Oleh karenanya ada pihak yang mengatakanKDM sebagai Gubernur konten, karena faktor yang mengarah pada rasa iri akibat dari ketidakmampuannya untuk melakukan hal yang sama.

Sebagai loyalis Partai Golkar Jawa Barat, KDM cukup diuntungkandengan jumlah pemilih tetap yang cukup besar, yaitu mencapai 35,9 juta orang pada Pilgub 2025 lalu. Popularitas KDM diprediksikanakan terus meningkat sejalan dengan substansi dari  materi akunFacebook-nya sangat menarik,  sebagai gambaran dari “Pimpinanideal” yang diharapkan masyarakat, yaitu Pemimpin yang tidakselalu di meja kerja tapi aktif terus ke lapangan, serta tidakmengejar popularitas keberhasilan semata walaupun itu merupakanapresiasi dari Pemerintah Pusat. Pemimpin ideal dihadapanmasyarakat adalah pemimpin yang berhasil mengatasi masalahsecara langsung tanpa retorika, dan ini melekat pada sosok KDM.

Bagaimana halnya dengan Sandiaga Salahuddin Uno dan Erick Thohir, 2 orang tokoh muda yang awalnya sama-sama suksessebagai pengusaha muda yang terjun ke dunia politik dengan caraberbeda. Sandiaga Uno pernah mendampingi Anies Baswedansebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta selama periode 2017 – 2018. Seharusnya masa jabatannya sebagai Wakil berakhir pada tahun2022 namun karena pilihan pribadinya bergabung dengan Prabowo sebagai Cawapres pada Pilpres 2019 maka jabatan Wakil Gubernurharus berhenti. Kemudian aktif sebagai anggota Partai Gerindrasebelum pindah ke PPP pada tanggal  14 Juni 2023. Sandiaga Uno pernah menjadi menjadi Menparekraf dalam masa pemerintah Joko Widodo selama periode 2020 – 2024.

Dari gambaran diatas dapat diketahui bahwa selain sebagaipengusaha sukses, Sandiaga Uno memiliki pengalaman sebagaibirokrat dan politisi, dimana sampai saat ini tidak pernahdihadapkan pada masalah hukum terkait penyalahgunaan jabatan.Kesalahan langkah politik Sandiaga hanya terletak pada pengambilan kuputusan bergabung dengan PPP, dimana partai inimengalami degradasi pada Pemilu 2024 lalu, sehingga apabila tetapmemilih bertahan sebagai anggota (pengurus DPP) maka diperlukanupaya keras untuk mengangkat pamor-nya di Senayan. Kalau inidapat dilakukan akan memberikan keuntungan tersendiri secaraindividual serta menjadi tolak ukur prestasi bagi partai politiklainnya untuk berkoalisi.

Sedangkan Erick Thohir, pengalamannya lebih banyak dibidangbirokrasi terutama di BUMN sebagai Menteri sejak 23 Oktober2019 hingga sekarang ini, bersamaan dengan keanggotaannyadalam Komite Olimpiade Indonesia (KOI).  Pernah digadang-gadang sebagai Cawapres oleh PAN. Kiprahnya  saat ini adalahaktif sebagai Ketua Umum PSSI sejak 16 Pebruari 2021. Pada Pilpres 2019 lalu Erick diangkat sebagai Tim Kampanye Nasional Joko Widodo –Ma’ruf Amin.

Bagaimana halnya dengan M. Ridwan Kamil, sejak kekalahan telakpada Pilgub DKI Jakarta di tahun 2024 lalu, eksistensinya terusmengalami kemerosotan sebagai implikasi dari; (a) Kasus asusilayang mencemarkan nama baiknya, walaupun belum tentu benar; dan (b) Kehadiran KDM menyebabkan persepsi masyarakatterhadap penggunaan media pribadi Ridwan Kamil sekedar“branding” semata. Mungkin berjalannya waktu nama baik Ridwan Kamil akan pulih lagi, sementara ini lebih baik fokus pada pekerjaan rancang bangun (Arsitektur) yang merupakan habitat-nyasejak awal.

Membaca Manuver Politik Jokowi

Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wapres saat inimemiliki keuntungan secara politik guna meningkatkan populeritas-nya yang masih dalam bayang-bayang Jokowi. Kunjungan lapanganuntuk memantau pelaksanaan program prioritas Asta Cita, sepertimakanan bergizi gratis dan program pemeriksaan kesehatan gratis, dapat dijadikan benchmarking selama apa yang disampaikan(“diprogramkan”) sesuai implementasinya di lapangan, serta tidakterkesan adanya pembohongan maupun menggeser masalahnya kepihak lain apabila mengalami kegagalan. Gibran harus berani keluardari bayang-bayang Joko Widodo sebagai akibatnya banyaknyamasalah yang baru terkuak setelah Jokowi lengser,

Dilema Gibran adalah memastikan keberadaan partaipengusungnya, tidak harus partai besar merujuk pada aturan/ketentuan MK No. 62/PUU-XXII/2025, salah satunya adalahPSI yang saat ini dikomandani Kaesang Pangarep. Keluarga besarJokowi hanya terbebani upaya untuk bisa menjadikan PSI masukSenayan, dengan memanfaatkan sisa-sisa simpatisannya sepertiProjo dan Jokowi Mania. Sedangkan tawaran untuk masuk bursa pencalonan Ketua PPP masih terbuka meskipun sudah dikatakanoleh Jokowi lebih memilih PSI ketimbang PPP, namun. Beranjakdari pengalaman Jokowi sebelumnya. Kalau mengatakan “ya” atausebaliknya “tidak” bisa berubah menjelang detik-detik terakhirmengingat Muktamar PPP akan berlangsung pada September 2025 mendatang, masih ada waktu untuk berpikir ulang dalam menilaiuntung-rugi atas keputusan yang diambil Jokowi.

Apabila Jokowi menjadi Ketua Umum PPP dapat menjadi tandem kekuasaan dengan tetap menjadikan Kaesang sebagai Ketua PSI. Ada kemungkinan hal inilah yang dimaksudkan Jokowi akanmembentuk Partai Supe Tebeka (”Terbuka”), yaitu besar karenagabungan 2 partai kecil atau besar dalam artian akan membesarkanpartai kecil (“PSI”).

Kalau pilihan ke-2 yang diambil maka ada kemungkinan sejak dinimemanfaatkan upaya start duluan memanfaatkan simpatisan yang sudah terstruktur di pelbagai daerah. Kecenderungannya akandiketahui pada saat Jokowi resmi menjadi Ketua Umum PSI atauGibran definitif menjadi anggota PSI untuk memenuhi aturanAD/ART Partai.

Berharap menjadi Pembina Partai Golkar sudah tertutupkemungkinannya, karena pencetus istilah raja jawa (BahlilLahadalia) sudah tidak berani berkoar-koar lagi, disebabkan secarainternal ada restriksi tegas harus menerapkan aturan Partai. Sedangkan partai politik lainnya sudah memiliki Ketua Umum yang mapan posisinya, kecuali terbuka peluang adanya temuan AparatPenegak Hukum terkait penyimpangan dan/atau penyalahgunaanjabatan yang dapat dibuktikan. Pengalaman sudah membuktikan haltersebut selama ini.