KANG DEDI MULYADI SI GUBERNUR KONTEN : Gaya Komunikasi yang Menjadi Trendi Saat Ini

O l e h :

Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM, M.Si

 P e n g a n t a r

Dedi Mulyadi (dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi atau KDM)  berpasangan dengan Erwan Setiawan  adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat  periode 2025 – 2030.  Saat ini, KDM cukup menjadi  perhatian di kalangan masyarakat Indonesia, bukan karena prestasinya yang luar biasa. Akan tetapi lebih menjadi perhatian karena  kepiawaiannya memanfaatkan platform media, khususnya media sosial seperti Facebook   baik untuk keperluan penayangan pelbagai aktivitas interaktifnya bersama masyarakat maupun  dalam melontarkan ide-ide guna mendapatkan respon balik (feedback)  sebelum dilaksanakan secara efektif. 

Kang Dedi alias Abah  Aing memahami sepenuhnya pemanfaatan media sebagai sarana komunikasi yang murah namun efektif menjangkau sasaran tanpa ada jeda waktu relatif lama, sebagai implikasi dari penggunaan smartphone dikalangan masyarakat Indonesia yang cukup tinggi hingga mencapai 70,1 % dari jumlah penduduk (2020), yaitu menempati urutan ke-4 setelah China, India dan Amerika Serikat. Selain itu diperkirakan 5,63 jam per hari setiap warga masyarakat menghabiskan waktunya  menggunakan smartphone,  baik untuk  melakukan komunikasi, mendapatkan Informasi/data up to date, mencari hiburan dan melakukan perdagangan on-line.

Penggunaan media mainstream seperti media cetak sudah mulai ditinggalkan karena memerlukan jeda waktu untuk mensajikan informasi/data yang up to meskipun aspek validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dalam konteks kekinian lebih memerlukan  kecepatan dan ketepatan waktu penerimaan informasi/data yang dapat dikemas dalam bentuk audio visual; Dan ini sepenuhnya dapat dilakukan oleh media sosial terutama Instagram dan Facebook, termasuk pemanfaatan YouTube dan TikTok.

Akun Facebook KDM : Jumlah Pengikutnya

Kang Dedi si Abah Aing sangat memahami kelebihan memanfaatkan media sosial sebagai influencer, yaitu ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan pilihan konten dan didukung Tim yang mengelola akun-nya secara mobile. Salah satu akun media sosial KDM adalah Facebook dengan jumlah pengikut sekitar 11 juta sampai saat ini. Bukan jumlah sedikit dan cenderung terus bertambah. Apabila diasumsikan 11 juta pengikut Facebook KDM adalah warga Jawa Barat, maka berdasarkan  jumlah penduduk tahun 2024 sekitar 50,49 juta, maka sekitar 21,79 % warga Jawa Barat menjadi pengikutnya (asumsi kasar).

Untuk kepentingan politik KDM kedepan,  jumlah pengikut yang cukup banyak tadi merupakan potensi mendulang suara saat Pemilihan Gubernur (Pilgub)  tahun 2029 mendatang. Dikaitkan dengan jumlah suara pemilih saat Pilgub November 2025 lalu, di Jawa Barat terdapat 35,93 juta pemilih tetap maka  pengikut akun KDM jumlahnya  sekitar 30,64 %, sehingga untuk mencapai 50 % + 1 masih dibutuhkan tambahan suara pemilih sekitar 19,36 % (asumsi kasar). Meskipun diketahui bahwa kemenangan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mencapai 62,2 % (unggul di 27 Kabupaten/Kota) melebihi ke-3 pasangan lainnya, akan tetapi faktanya masih terdapat pemilih tetap yang tidak menggunakan  hak pilihnya hingga mencapai 13,2 juta (36,8 %). Oleh karenanya,  untuk memenuhi perolehan suara 50 % + 1 mengharuskan bagi KDM menambah jumlah pengikut sekitar 6,59 juta. Pertanyaannya; apakah memungkinkan bagi KDM bersama Tim melakukannya, sementara   calon pasangan potensial lainnya akan melakukan  hal yang sama dengan pelbagai strategi masing-masing pasangan.

Pencitraan Diri : Image Sebagai Pimpinan Ideal

Warga masyarakat umumnya selalu berharap bahwa pimpinan mereka (“Kepala Daerah”) memiliki sikap mengayomi dan selalu turun ke lapangan untuk mengatasi masalah tanpa terbelenggu dengan jalur birokrasi berlebihan, serta bersikap cepat  mengambil keputusan objektif bagi  kepentingan masyarakat.  Sebaliknya Pimpinan yang selalu berada dibelakang meja cenderung mengandalkan masukan dari bawahan yang belum tentu faktanya sesuai kondisi lapangan atau cenderung lebih subjektif.

Gambaran pimpinan ideal seperti diutarakan diatas melekat pada sosok KDM, lebih banyak tampil di lapangan dan berbaur dengan masyarakat ketimbang berada di kantor. Urusan birokrasi pemerintahan dilimpahkan Kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah tanpa  melepaskan (“seharusnya”)  tanggungjawab apabila dalam pelaksanaannya  dihadapkan pada masalah teknis dan/atau kebijakan. Tidak mudah menggeser masalah kepada bawahan sebagaimana biasanya terjadi selama ini. Prinsip “asal bapak senang (ABS)” sudah menjadi tradisi dan banyak Pimpinan yang terlena akan hal ini.

Kang Dedi pernah menjadi Wakil Bupati Purwakarta tahun 2003-2008, kemudian menjadi Bupati di Kabupaten yang sama selama 2 periode, yaitu tahun 2008-2013 dan 2013-2018. Pernah pula menjadi Ketua Umum DPD Partai Golkar Jawa Barat pada tahun 2016-2020, namun sebelumnya pernah pula menjadi Ketua Umum DPC Partai Golkar Kabupaten Purwakarta selama periode 2004-2007. Pengalaman berorganisasi sejak masih berkuliah terutama di HMI yang menjadikan dirinya pernah menjadi Ketua HMI Cabang Purwakarta hingga menjadi Sekretaris KAHMI [2002). Aktif pula di Pramuka sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta, dan masih banyak organisasi lainnya yang menempa KDM masuk dunia politik dalam kondisi yang sudah matang.

Oleh karenanya, apa yang didapatkan KDM saat ini sebagai Gubernur sudah berproses lama dan tumbuh dari bawah, tidak asal jadi sesaat karena embel -embel money politic. Disisi lainnya terdapat fakta tanpa dapat dibuktikan secara transparan, yaitu fakta terdapat  Kepala Daerah yang tumbuh secara karbitan karena didukung modal yang kuat, dan umumnya mereka adalah berlatar pengusaha yang ingin pula menjadi penguasa. Oleh karenanya tidak mengherankan selama menjabat sebagai Kepala Daerah akan berusaha menseimbangkan pencapaian janji kampanye dan pengembalian  modal  agar tidak tekor (paling tidak break even).

Untuk dapat menjadi Gubernur Jawa Barat KDM sudah melakukan investasi personal sejak lama dan selalu menjaganya untuk tetap loyal melalui interaksi langsung yang diaktualisasikan melalui pemanfaatan media sosial. Artinya pemanfaatan media sosial oleh KDM tidak hanya intens dilakukan saat akan maju dalam pencalonan Gubernur saja, namun telah dilakukan sejak masih aktif di Purwakarta. Jumlah pengikut akun Facebook KDM sebanyak 11 juta sebagaimana telah disinggung sebelumnya tidak terjadi secara instan, perlu proses panjang untuk menghimpunnya.

Pertanyaannya; kenapa jumlah pengikut Facebook KDM bertambah terus. Jawabanya adalah tidak hanya ditentukan oleh substansi konten yang relevan dan menarik serta profesionalisme Tim Kreatif pengelola akun, namun yang lebih penting lagi adalah sosok KDM yang mampu mencitrakan dirinya sebagai Pemimpin ideal. Bagi KDM media sosial adalah alat  komunikasi yang bukan sekedar digunakan sebagai personal branding semata, biar orang tahu “Who I’m”, namun sebaliknya menjadikan substansi konten media mengilustrasikan apa yang telah dilakukan dan apa hasilnya, yaitu“What I do”.

Baru seumur jagung sebagai Jabar 1, sosok KDM sudah  lebih menonjol dibandingkan M. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat periode  2019-2024 lalu, bukan disebabkan oleh capaian prestasi pembangunan yang telah direncanakan, karena hal ini masih   memerlukan waktu hingga akhir masa jabatannya berakhir baru bisa dinilai secara komprehensif. Ketenaran KDM adalah implikasi dari ketegasan dalam mengintrodusir program pembangunan yang bersentuhan terhadap  kepentingan masyarakat berdasarkan pendekatan top up dalam proses perencanaannya. Program pembangunan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat disesuaikan kembali.

Pemanfaatan Teknologi Informatika

Pembahasan sebelumnya telah diutarakan bahwa KDM memiliki mobilitas  cukup intens diluar Kantor, sehingga birokrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah ditangani duet Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan dibantu  Badan/Dinas, dimana sampai saat ini tidak mengalami hambatan berarti, karena KDM dapat  memanfaatkan teknologi informatika dengan baik.

Pengalaman wabah covid 19 sebelumnya telah merombak pola kerja yang semula berorientasi work from office (WFO) menjadi work from home (WFH), dan saat ini sudah menjadi work from anywhere (WFA). Dimensi ruang kantor (kerja) tidak lagi seperti apa yang kita persepsikan sekarang ini, selama mekanisme kerja dapat difungsikan diluar kantor maka tidak ada hambatan signifikan terhadap pelaksanaannya, karena yang lebih penting hasilnya dapat dibuktikan dan terukur, kecuali untuk pelaksanaan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit/puskesmas masih berorientasi WFO.

Penggunaan smartphone dan jaringan internet yang sudah cukup luas di Jawa Barat sangat  membantu mobilitas KDM, tanpa mengganggu pelaksanaan koordinasi jarak jauh dengan Wakil Gubernur dan Staf-nya, sehingga pekerjaan dapat terlaksana, baik untuk urusan birokrasi layanan publik, urusan Pemerintahan Umum dan pelaksanaan  pembangunan Daerah.

Dukungan Tim Kreatif

Mobilitas KDM selalu didampingi Tim Pengelola Akun kemanapun pergi, yang memproduksi konten kreatif dan segera menayangkannya beberapa saat kemudian tanpa tersela waktu relatif lama. Tim Kreatif bentukan KDM tidak identik dengan Influencer ataupun Buzzer namun pola kerjanya sama, hanya bedanya Tim dimaksud fokus pada What I Do terhadap apa yang dikerjakan KDM, serta tidak berlebihan dalam  melakukan framing terhadap  pembentukan persepsi Who I’m atas  pribadi KDM. Realitas terakhir ini, tayangan konten KDM lebih menonjolkan Who I’m ketimbang What I Do, dimana faktor penyebabnya bisa saja ditentukan oleh kebiasaan pengikut-nya yang lebih banyak memberikan subscribe atau like terhadap penayangan konten Who I’m, atau memang KDM sendiri lebih suka terhadap hal tersebut.

Penayangan konten kedalam akun media sosial disajikan apa adanya tanpa harus dilakukan editing yang berlebihan, agar tetap menampilkan keasliannya (original). Selain itu perhatian terhadap durasi waktu penyajian konten tidak terlalu lama agar tidak membosankan. Hal cukup membebani bagi Tim adalah membedakan kapasitas KDM sebagai Gubernur dan sebagai personal.

Dalam kapasitas sebagai Gubernur maka tugas komunikasi publik (kehumasan) tentunya  melekat secara fungsional  pada Instansi  Pemerintah Daerah, seperti Biro Administrasi Pimpinan (d/h. Biro Humas) dan Dinas Kominfo, dimana konten pemberitaannya adalah mengkomunikasikan pencapaian hasil pembangunan dan pelaksanaan program kerja pemerintah yang sifatnya lebih seremonial, serta memerlukan proses editing berjenjang sebelum ditayangkan. Apabila dikaitkan dengan pemberitaan melalui akun KDM; berupa pemberitaan sesuai format kekinian dengan memanfaatkan audio-visual yang dikombinasikan dengan pemberitaan cetak (verbal),  seharusnya  tidak boleh ada perbedaan substansi isi pemberitaan, kecuali sedikit perbedaan dalam hal redaksional antara hasil kerja Tim Pemerintah Provinsi dengan Tim Pengelola Akun KDM guna menghindari terjadinya bias informasi (“berita”) dikalangan masyarakat.

Sementara  dalam kapasitas pribadi, pemberitaannya bersifat umum dan  lebih longgar keprotokolannya. Faktanya, pemberitaan melalui akun KDM lebih diminati masyarakat luas karena tidak terlalu seremonial dan lebih menarik konten-nya, dimana  substansi pemberitaan adalah tindakan   kedermawanan (charity), dialog interaktif untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara langsung  dari masyarakat dan penyampaian ide-ide yang akan ditindaklanjuti. Fakta lainnya,  agak dilematis membedakan kapasitas KDM sebagai Gubernur dan kapasitas sebagai personal tanpa embel-embel jabatan sebagai Pejabat Politik/Publik. Terlepas dari itu semua bahwa akun KDM masih memberikan makna delevery, yaitu ada pesan yang disampaikan, tidak sekedar bermakna sanding semata.

Sebagai contoh, kita pernah ingat beberapa bulan sebelumnya, saat KDM melontarkan ide untuk memasukan anak-anak remaja bermasalah ke dalam barak militer. Banyak muncul reaksi penolakan dari pelbagai kalangan seperti politisi Anggota DPR/DPRD, akademisi dan KPAI. Namun KDM mampu membuktikan bahwa implementasi atas idenya membuahkan hasil positif serta dapat diterima semua pihak khususnya warga jawa Barat sendiri.  Saat Isi sudah ada  Provinsi lainnya yang mulai mengadopsi ide KDM ini.

Kita masih menunggu implementasi atas rencana akan dilakukannya vasektomi bagi penerima bantuan sosial Pemerintah Jawa Barat. Tujuannya adalah baik, yaitu untuk membatasi jumlah anak. Akan tetapi kalau pemberian bantuan sosial terbukti dipaksakan harus dilakukannya vasektomi tentu menimbulkan masalah. Disinilah kita akan menguji kemampuan KDM mencetuskan kiat-kiat yang brilian untuk mewujudkannya, tanpa ada gesekan pro dan kontra.

Diadopsi oleh Kepala Dearah Lainnya

Gaya komunikasi publik KDM yang terus viral menjadi trendi bagi Kepala Daerah (“Pimpinan”) lainnya untuk melakukan hal yang sama, namun bisa saja berbeda orientasinya; apakah lebih mengutamakan upaya pencitraan diri (Who I’m);  atau sebagai ajang untuk mengkomunikasikan pelbagai langkah strategis terhadap implementasi program pembangunan (What I Do) yang telah dijanjikan saat kampanye (Pilgub/Pilbup/Pilwali); atau sebagai kombinasi atas ke-2 orientasi dimaksud. Apapun pilihan orientasinya tidak otomatis akan meningkatkan ketertarikan masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya pengikut Akun Pimpinan Daerah bersangkutan. Perlu diingat bahwa pengikut Akun KDM tidak terjadi secara substantif, memerlukan waktu cukup lama dan kerja Tim yang profesional dalam menampilkan konten tayangan up to date dan faktual.

Membuat akun dan membentuk Tim yang nantinya akan mengelolanya adalah hal yang  mudah, namun untuk mampu menayangkan konten sebagai jembatan komunikasi antara Pimpinan dengan masyarakat itu yang tidak  mudah. Kalau hanya sekedar menyampaikan pesan (sanding) bahwa yang bersangkutan eksis dengan program kerja unggulannya, akan tetapi substansi materinya bersifat monoton dan seremonial maka dapat dipastikan tidak akan diminati. Harus berani menampilkan konten yang inovatif dan dapat menimbulkan stimulan berupa umpan balik (feedback) langsung dari masyarakat. Selain itu, tidak sepenuhnya mengadopsi gaya dan style Akun KDM secara utuh.

Konten dari Akun KDM yang bersifat charity seperti memberikan bantuan (“uang”) secara langsung kepada individu/kelompok masyarakat Jawa Barat, idealnya dilakukan atas nama pribadi tanpa menggunakan dana Pemerintah Daerah (APBD). Pemberitaan charity tersebut hanya sekedar menyampaikan pesan telah berbuat kebaikan yang dianggap perlu diketahui banyak orang, tidak ada makna lainnya tanpa ada tindaklanjut yang komprehensif. Banyaknya konten seperti itu dalam Akun KDM hanya bersifat pengulangan dan hanya beda subjeknya saja.

Dalam rangka mengadopsi gaya dan style KDM sebaliknya tidak ikut berlomba mengejar aspek kuantitasnya saja, yaitu banyaknya tayangan konten dengan jumlah pengikut yang banyak. Sebaliknya kedepankan unsur kualitas, dimana tayangan konten lebih mengandung unsur delivery. Masyarakat disuguhi konten yang menggugah mereka untuk turut berpartisipasi, walaupun sekedar memberikan masukan, tapi ini lebih baik karena ada interaksi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Aktualisasi  berlebihan dalam penayangan konten dengan menonjolkan peran personal  yang dilekatkan dalam jabatan selaku Kepala Daerah, dan berharap implikasi biayanya dapat dibebankan pada APBD maka tindakan ini merupakan suatu kekeliruan. Apalagi personal dimaksud lebih  didominasi oleh peran Gubernur/Bupati/Walikota saja, tanpa memunculkan peran Wakil-nya secara berimbang. Hal ini akan berpotensi menimbulkan persaingan terselubung, sehingga  Wakil Kepala Daerah akan memunculkan Akun-nya sendiri meskipun tidak ada salahnya dilakukan karena masyarakat dapat mengikuti aktivitas Kepala Daerah dan Wakil-nya.

Gubernur Kalimantan Timur (Rudi Mas’ud) pernah berkunjung ke Jawa Barat untuk bertemu KDM, dari banyak hal yang dibicarakan, tentu salah satunya adalah belajar terhadap kiat KDM dalam mengelola Akun-nya. Mungkin Rudy Mas’ud ingin menjadi Gubernur konten juga, tapi lupa bahwa jumlah pengikut tidak terjadi secara instan dalam waktu singkat, dan berharap pengikut Akun-nya akan menjadi loyalis sebagai bekal maju pada Pilgub 2029 mendatang.

Rudi Mas’ud juga lupa bahwa dia tidak memiliki pengalaman kerja sebagai Pejabat Publik, kecuali pernah menjadi anggota DPR periode 2019-2024  dan Ketua Umum Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur saat ini, sehingga belum banyak memiliki prestasi kerja. Akun miliknya lebih relevan menayangkan program kerja yang digadang-gadangnya, yaitu gaspol. Program kerja dimaksud masih menimbulkan polemik dalam implementasinya, seperti program beasiswa gratispol. Orientasi tayangan adalah What I Do, jangan mencoba untuk berorientasi Who I’m kalau tidak ingin di-bully masyarakat.