TANTANGAN KEDEPAN KETUM PWI KALTIM – Kita Hadapi Bersama, Pasti Bisa

11 Views

**)   Tulisan saya sebelumnya” Wartawan Ring#1 – Apa dan Bagaimana Mewujudkannya”, saya ingatkan bahwa kedepannya persaingan antar media semakin ketat, sehingga tuntutan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik sudah merupakan suatu keharusan. Hal inipun sudah diingatkan pula oleh Bapak Atal S, Depari (Ketua Umum PWI Pusat), pada saat Konferensi PWI Provinsi Kaltim tanggal 30 November 2019 di Samarinda. Hasil konferensi salah satunya adalah menetapkan kembali saudara Endro S. Effendi sebagai Ketua Umum PWI Provinsi Kaltim Periode 2019 – 2024. Sebagai Ketua Umum harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kompetensi para jurnalis PWI, inilah tantangannya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan salah satu asosiasi jurnalis yang resmi dan diakui Dewan Pers. Asosiasi lainnya adalah Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kedepannya asosiasi ini dapat bertambah, apabila asosiasi dari kalangan jurnalis media online diakui resmi oleh Dewan Pers, karena saat ini sudah ada 2 (dua) klaim asosiasi yang berbeda, yaitu Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Setiap asosiasi memiliki kode etik dan standar kompetensi yang berbeda serta secara rutin menyelenggarakan ujian kompetensi, dimana dalam lingkup PWI disebut Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Di Provinsi Kaltim pelaksanaan UKW ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan sampai saat ini sudah dilaksanakan 17 kali (“angkatan”), dan diikuti 360 orang peserta, namun yang dinyatakan lulus (kompeten) hanya 277 orang atau 76,94 %.

Tabel 1

Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh

PWI Provinsi Kaltim Tahun 2019

Namun demikian, dari 277 orang jurnalis yang dinyatakan kompeten tersebut, khususnya jurnalis dari anggota PWI baru mencapai 173 orang atau 47,14 % dari seluruh anggota PWI yang dinyatakan kompeten. Artinya, masih tersisa 194 orang atau 52,86 % yang perlu untuk dilakukan UKW. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, sehingga menjadi tantangan bagi Pengurus PWI 2019 – 2024, khususnya bagi Ketua Umum.

Permasalahan UKW ini merupakan salah satu tantangan dari banyak tantangan lainnya. Namun ini patut mendapatkan perhatian serius, mengngat masalah kompetensi jurnalis harus dilakukan sejak dini dalam rangka antisipasi 5 tahun kedepan Kaltim menjadi IKN secara efektif. Sebagai IKN nantinya dapat dipastikan para jurnalis media besar nasional akan menempatkan jurnalis yang umumnya sudah memiliki kompetensi lebih baik.

Tabel 2

Jumlah Jurnalis dan Tingkat Kompetensi

PWI Provinsi Kaltim Tahun 2019

Tantangan Tingkatkan Kompetensi

Tolak ukur pelaksanaan UKW hanya memastikan bahwa jurnalis bersangkutan sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tingkatannya, yaitu pemula/ muda, madya dan utama. Namun, pencapaian UKW bukan upaya akhir (final effort), karena harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik lainnya, baik yang dikoordinasikan PWI sebagai bagian dari program kerja; Atau dilakukan secara mandiri oleh jurnalis bersangkutan sebagai tuntutan profesi.

Profesi sebagai jurnalis saat ini belum menjanjikan sebagai profesi yang menghasilkan kompensasi ekonomi yang besar, sehingga tuntutan pengembangan profesi secara mandiri dapat dikatakan belum bisa dilakukan, masih perlu intervensi PWI. Inilah tantangannya, yaitu melaksanakan UKW dan peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik secara terprogram, dan harus diingat bahwa 5 (lima) tahun kedepan para jurnalis lokal akan berhadapan dengan jurnalis nasional. Seharusnya tingkat kompetensi para jurnalis lokal dan nasional sama-sama setara di tahun 2024. Pertanyaannya; beranikah PWI menjawab tantangan ini, dan tidak ada dalih untuk mundur, walaupun dihadapkan pada fakta-fakta berikut ini :

  • Untuk melaksanakan UKW bagi para jurnalis yang belum mengikuti UKW sebanyak 194 orang (asumsi tidak ada penambahan anggota), maka apabila setiap angkatan dibuka untuk 20 orang, akan diperlukan UKW sebanyak 10 angkatan, dan setiap tahunnya harus dibuka 2 angkatan selama 5 tahun. Kebutuhan pembiayaan setiap penyelenggaraan UKW berkisar Rp 60 juta, sehingga totalitas biaya yang diperlukan Rp 600 juta atau Rp 120 juta pertahun. Hal ini tidak mungkin ditangani oleh PWI secara mandiri tanpa melibatkan donasi dari berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah ;
  • Untuk menekan biaya dapat dilakukan melalui pengurangan biaya untuk Tim Penguji, akan tetapi memerlukan waktu untuk membentuk Tim Penguji lokal, karena saat ini baru ada 1 orang Penguji lokal dan masih diperlukan 3 orang lagi. Oleh karenanya harus dilakukan upaya mengirim Penguji lokal untuk mengikuti sertifikasi ;
  • Peningkatan kemampuan teknis jurnalistik, seperti pembuatan feature, tajuk berita, analis berita, teknik wawancara dan teknis penyusunan program pemberitaan. Secara berkala harus dilakukan PWI, baik untuk jurnalis yang sudah lulus UKW maupun yang belum lulus. Teknis jurnalistik dimungkinkan dengan cara otodidak, namun kualitas hasilnya tidak selalu optimal dibandingkan dengan metode pembelajaran. Peningkatan kemampuan teknis berimplikasi terhadap kebutuhan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang terprogram dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur berkepentingan terhadap upaya yang seharusnya dilakukan oleh PWI, karena adanya keterkaitan hubungan kerja, serta yang lebih penting lagi adalah menjaga kualitas pemberitaan yang semakin berbobot. Oleh karenanya, Dinas Kominfo dan PWI akan duduk bersama mendiskusi masalah, in syaa Allah kita pasti bisa (**dirus-ide)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *