SEKEDAR OLEH-OLEH DARI RANGKAIAN KEGIATAN HARI PERS NASIONAL KALSEL 2020 : Mereposisi Ulang Peran PWI Kedepan (1/2)

61 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 sudah terlaksana pada tanggal 8 februari lalu di Banjar Baru (Kalsel) yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan dihadiri pula oleh Ketua MPR serta DPR, beberapa Menteri, Duta Besar negara sahabat, Kepala Lembaga Non Kementrian serta turut hadir pula beberapa Gubernur dan Bupati/Walikota, sehingga puncak HPN berlangsung cukup meriah, diawali oleh tarian selamat datang khas seni budaya masyarakat Banjar.

Peringatan HPN diwarnai dengan banyak agenda kegiatan, bergantung pribadi masing-masing untuk menentukan pilihan kegiatan yang akan diikuti. Saya sendiri lebih fokus pada kegiatan puncak peringatan HPN dan konvensi media, dimana ke-2 agenda memiliki peran penting, karena banyak isu-Isu seputar pers di Indonesia dibicarakan, terutama peran pers didalam melakukan pemberitaan tidak hanya dilakukan oleh entitas (“perusahaan “) pers semata, namun dilakukan pula oleh entitàs usaha yang tidak berlatar belakang pers. Semua ini bermuara dari perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terutama kaum muda milenial, sehingga pilihannya tetap bertahan atau melakukan reposisi peran kedepan untuk siap bersaing.

Tulisan yang saya sajikan dalam kesempatan ini merupakan rangkuman dari beberapa kegiatan HPN yang saya ikuti, dan disajikan dalam 2 (dua) kali penulisan. Diawali dengan “<Mereposisi Ulang Peran PWI Kedepan”, kemudian terakhir adalah “Persaigan yang Semakin Ketat”.

 

A. Puncak Peringatan HPN : Mengakomodir Kepentingan Kalsel

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari dalam laporannya sebagai Ketua Umum Panitia Penyelengara HPN 2020 tingkat Nasional, mengatakan bahwa terpilihnya Kalsel sebagai tempat penyelenggara merupakan Provinsi penyelamat, karena Provinsi lain yang sebelumnya sudah menyanggupi sebagai tuan rumah membatalkan diri. Tentu, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat berkepentingan menjadikan momentum HPN sebagai aktualisasi untuk mengambil manfaat kebijakan nasional, dan ini merupakan pemikiran cerdas seorang Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalsel (H. Sahbirin Noor], terlihat secara jelas dari temanya, yaitu “PERS MENGGELORAKAN KALSEL GERBANG IBUKOTA NEGARA”, yang berarti kalangan Pers, khususnya PWI memiliki kewajiban moral untuk mempromosikan Kalsel sebagai pintu masuk ke IKN dari sisi darat, karena Kalsel merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltim di sebelah selatan, sehingga implikasinya Kalsel mendapatkan prioritas pembangunan secara nasional terutama infrastruktur transportasi, baik jalan dan jembatan, udara dan laut serta infrastruktur dasar lainnya.

Provinsi Kalsel sebagai bumi Lambungmangkurat atau bumi Pangeran Antasari, menjadikan masyarakatnya diilhami oleh nilai-nilai heroik ke-2 pahlawan tersebut, dan karenanya mau menerima secara legowo Kaltim sebagai IKN serta mendukung penuh apa yang sudah menjadi kebijakan nasional. Merunut sejarah pemerintahan di Pulau Kalimantan, sebelum terbentuknya pemerintahan Provinsi, baik itu Kalsel sendiri maupun Kaltim, Kalteng dan Kalbar. Pusat Pemerintahan di Kalimantan berada di Kalsel, dengan Banjarmasin sebagai ibukota pemerintahannya, baru pada tahun 1956 terbentuk ke-4 Provinsi sebagaimana disebutkan diatas, terakhir Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) yang terbentuk pada tahun 2013. Kalau ini menjadi rujukan maka sepatutnya Provinsi Kalsel menjadi IKN. Oleh karenanya, sebagaimana ditegaskan oleh Paman Birin bahwa masyarakat Kalsel dengan sikap legowonya menerima eksistensi IKN di Kaltim, perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dalam hal keseimbangan pembangunan sebagai pintu gerbang IKN.

Sebagai Provinsi yang menjadikan marwah PWI tetap terjaga, maka tidak ada salahnya apabila kalangan insan pers mendaulat H. Sahbirin Noor sebagai anggota kehormatan PWI pada tahun 2020 ini.

 

B. PWI Tidak Mau Berada di Menara Gading : Mengambil Peran Untuk Kemajuan Daerah

Wartawan senior sekaliber Atal S. Depari sangat jeli dalam membaca situasi kedepan, tidak menjadikan peringatan HPN sebagai ritual tahunan semata, hanya sekedar napak tilas kegiatan seremonial yang diisi dengan pelbagai agenda kegiatan. Terbukti pada tahun 2020 PWI tampil beda, dimana PWI ingin menjadi bagian pencapaian sukses kebijakan pembangunan nasional, tanpa menghilangkan peran kritis Pers sebagai Pilar ke-4 demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2020 ini PWI bersama Pemerintah mensuarakan perubahan orientasi pelayanan publik melalui pemangkasan birokrasi, dengan mengurangi jabatan struktural dan sebaliknya memperkaya jabatan fungsional, disamping mendorong penerapan tolok ukur kinerja serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses secara on time. Dalam rangka menjadikan generasi muda Indonesia yang sehat kedepannya, PWI turut mensosialissikan penanganan masalah stunting serta mendorong upaya penghijauan, yaitu menanam sejuta pohon disetiap Provinsi, yang selama ini kita kenal dengan slogan “one man one tree”,

Perubahan orientarsi pelayanan publik dan penanganan stunting ditandai dengan pelaksaanaan seminar/workshop bekerjasama dengan Kementrian terkait, yaitu Kementian PAN & RB dan Kementrian Kesehatan, sedangkan rangkaian kegiatan dan puncak peringatan HPN dilaksanakan oleh PWI dan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Untuk rangkaian kegiatan penghijauan dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2020, yang sepenuhnya ditangani Kementrian LHK. Dalam sambutannya Atal S. Depari menyebutkan bahwa kegiatan penghijauan ini merupakan wujud dari partisipasi PWI menjadikan Indonesia yang hijau, tidak terkecuali di Kalsel ini yang sudah mengklaim diri sebagai pintu gerbang IKN, sehingga sudah sepatutnya membenahi diri sejak dini. Salah satu pembenahan dimaksud adalah menjadikan Kalsel yang hijau. Inilah yang dimaksud oleh Atal S. Depari bahwa kedepannya PWI akan mengambil peran signifikan untuk mendorong Indonesia lebih maju, sehingga untuk peringatan HPN tahun-tahun berikutnya, PWI harus dapat memberikan manfaat bagi Daerah terutama Daerah yang bertindak sebagai tuan rumah HPN.

Anugrah tertinggi bagi para insan pers berupa anugrah “Adinegoro”, salah satunya diterima diterima oleh jurnalis radio, yaitu Tim Liputan LPP RRI Kaltim, yang mengangkat pemberitaan tentang korban lubang tambang batubara di Kaltim, akibat tidak dilakukannya penanganan reklamasi tambang dengan benar. Inilah wujud lainnya dari peran PWI, melakukan himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk serius dalam menangani usaha pertambangan terutama batubara. Sementara anugrah “budaya” yang diberikan kepada para Bupati/Walikota merupakan upaya PWI untuk mendorong Bupati/Walikota mempertahankan budaya asli tidak terkikis dengan perkembangan zaman yang semakin moderen, karena budaya asli (“lokal”) merupakan khasanah yang menjadi ke-bhineka-an Indonesia, PWI tetap konsisten mensuarakannya, karena budaya adalah kharakter bangsa, sehingga PWI tidak mau berada di menara gading.

 

C. Perlunya Perhatian Pemerintah

Persaingan yang terjadi saat ini tidak hanya berlaku diantara sesama pelaku pers, khususnya media cetak dan media siber/online, tapi sudah meluas, yaitu melibatkan pelaku lainnya yang tidak berbasis sebagai usaha pers. Oleh karenanya diperlukan perhatian Pemerintah dalam hal regulasinya, termasuk perlakuan pajak dalam rangka menciptakan persaingan yang sehat. Regulasi dimaksud bukan berarti PWI mendorong para anggota meminta perlakuan khusus, karena PWI sadar bahwa persaingan tetap perlu ada untuk memberikan semangat dalam meningkatkatkan kualitas para jurnalis maupun konten pemberitaan.

Tuntutan adanya regulasi tersebut tidak hanya diutarakan oleh Atal S. Depari, dimana dalam kesempatan yang sama Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua-nya; M. Nuh, mengutarakan bahwa regulasi sudah waktunya dipersiapkan, mengingat era digital sudah berkembang pesat, sehingga fungsi-fungsi pers yang selama ini diperankan oleh media cetak, mulai digeser media siber. Demikian pula media pemberitaan radio (audio) dan Tv (audio visual) menghadapi masalah yang sama di era digita ini.

Menjawab ke-2 isu tadi, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaannya menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, dan meminta PWI memberikan masukan tertulis yang nantinya akan dipelajari oleh Pemerintah. Presiden menegaskan pula bahwa pers selama ini sudah memberikan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah. Pers sudah memberitakan apa yang menjadi fakta sebenarnya, sehingga tidak salah kalau Presiden mengatakan bahwa “saya berteman dengan pers, dimana ada saya selalu disitu ada pers”, Namun PWI diingatkan oleh Presiden untuk membina anggotanya.

Akhir dari sambutannya, Presiden mengajak pers untuk berperan dalam mendukung kebijakan pemindahan IKN ke Kaltim. Saat ini RUU tentang IKN sedang dalam proses legelasi serta sudah dipersiapkan perencanaannya dengan merujuk pada konsep Negara Rimba Nusa. Kita tidak hanya memindahkan fisik ibukota dari Jakarta ke Kaltim, tapi kita harus melakukan transpormasi ekonomi yang mendorong munculnya inovasi-inovasi baru, perubahan pola kerja yang mengutamakan pemberian pelayanan yang baik, penataan infrastruktur yang tetap mempertahankan fungsi hutan. Keseluruhan hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi sebagai perubahan peradaban. Semua hadirin terkesima saat ditayangkannya visualisasi 3D konsep IKN yang moderen, berbasis IT dan hijau. Ini green city yang menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu, wajar kalau ada yang beranggapan bahwa membangun IKN harus punya nyali besar. Kita harus yakin bahwa Presiden Joko Widodo punya nyali untuk itu, kita tunggu tahun 2024 mendatang.

Sukses untuk PWI, semoga PWI tidak berada di menara gading, namun sebaliknya mampu mereposisi diri untuk menghadapi persaingan kedepan. Sukses untuk Atal S. Depari, sampai ketemu tahun 2021 dengan tematik berbeda. (**dirus#ideku).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *