SAMARINDA DIBAWAH BAYANGAN IKN – Masalah Atau Peluang Bagi Para Calon Walikota/Wakil Walikota (2/3)

30 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

P e n g a n t a r

Tulisan saya sebelumnya menyinggung sosok Walikota ideal yang seharusnya jadi pilihan masyarakat Samarinda, yaitu mampu menuntaskan masalah banjir yang selalu terjadi terutama di musim penghujan; atau paling tidak dapat menguranginya. Pada tulisan berikut ini mencoba mengangkat masalah kemampuan para calon Walikota/Wakil Walikota periode 2020 – 2024, dalam memanfaatkan momentum IKN, yang menjadikan Samarinda sebagai penyangga IKN; Apakah menjadikannya sebagai masalah atau peluang. Faktor krusialnya terletak pada orientasi kepemimpinan.    

 

A. Latar Belakang : IKN Sudah Dihadapan Mata

Provinsi Kalimantan Timur sudah ditetapkan menjadi ibukota negara (IKN) RI, dan saat ini sedang dalam proses penetapan UU yang nantinya secara resmi Kalimantan Timurditetapkan menjadi IKN definitif. Letak IKN berada di sekitar kawasan antara Kabupaten Paser Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan ± 256.000 Ha, walaupun untuk sementara yang efektif akan digunakan ± 180.000 Ha. Sedangkan pusat pemerintahan berada di sekitar Kecamatan Sepaku seluas ± 5.600 Ha.

Konsep pengembangan wilayah sebagaimana dikatakan oleh Presiden Jokowi adalah merubah peradaban, sejalan dengan ditetapkannya konsep Nagara Nusa Rimba, yaitu pembauran hidup antara manusia dan alamnya, dengan membangun tanpa merusak alam, serta menerapkan kaidah pengelolaan lingkungan, dengan meminimalisasi kegiatan yang berdampak polusi. Kontras dengan kegiatan yang salama ini terjadi di Jakarta, lalu-lintas serba macet dan waktu banyak habis di jalan, polusi tinggi serta kejenuhan yang menjadikan stress secaara psikologis. Perubahan peradaban yang diusung konsep Nagara Nusa Rimba, menjadikan manusia mampu berpikir jernih dan tidak disibukan dengan lingkungan sekitarnya yang memang ditata secara harmonis, disebut“green smart city”.

Penetapan IKN hanya sebagai pusat pemerintahan RI, bukan sebagai pusat bisnis. Jakarta tetap berperan sebagai pusat bisnis. Artinya, pembangunan berbagai infrastruktur pemerintahan dan fasilitas penunjangnya hanya berorientasi untuk kepentingan pemerintahan saja. Oleh karena itu, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dijadikan penyangga yang dapat mendukung peran IKN, yang didalamnya akan dihuni ± 1.200.000 jiwa penduduk berasal dari para ASN  Kementrian/Lembaga Non Kementrian, TNI dan POLRI, beserta anggota keluarganya.

 

B. Kota Sekitarnya Perlu Berbenah

Pada tahun 2024 mendatang IKN sudah efektif terbentuk, sehingga ada sisa waktu 4 tahun kedepan untuk melakukan upaya pembenahan, terutaama Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Penajam. Ketiga Kota tersebut memiliki kharakteristik masing-masing. Pembenahan ini sejalan dengan berbagai langkah persiapan yang sudah dilakukan Pemerintah, yaitu; Pertama, sudah memastikan lokasi pusat pemerintahan, dan menetapkan konsep desain pengembangan IKN melalui sayembara yang dimenangkan Urban+ yang mengusung konsep Nagara Rimba Nusa.

Kedua, menyiapkan DED yang mengkombnasikan konsep lainnya dari para pemenang sayembara. Ketiga, dalam program legaslasi nasional (prolegnas) sudah disepakati dengan DPR untuk segera membahas RUU tentang Penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN, dan bersamaan dengan itu sudah disiapkan alih fungsi kawasan oleh Kementrian LHK.Ditargetkan pada tahun 2021 mendatang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur tidak otomatis mendapatkan manfaat tanpa ada upaya pembenahan dari sekarang. Kota Balikpapan sudah mendeklarasikan sebagai ibu kota Kalimantan dan tetap mengusung konsep sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, baik dari sisi laut maupun udara. Selain itu, Balikpapan mengklaim sebagai Kota MICE. Sementara Kota Penajam, dulunya mengklaim sebagai penyangga Kota Balikpapan dengan mengusung konsep pembangunan jembatan tol Balikpapan – Penajam, serta mengembangkan Kawasan Industri Biluminung. Namun, Pemerintah Kabupaten Paser Penajam Utara akan merubah konsep tersebut, karena posisi strategisnya sebagai Kota yang bersinggungan langsung dengan kawasan IKN, sehingga tuntutan untuk mengembangkan sektor jasa sudah merupakan keharusan.

Kota Samarinda diuntungkan dengan kehadiran jalan tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) sepanjang 99,35 km, Bandara APT. Pranoto yang sudah membuka penerbangan langsung ke beberapa Kota besar di Indonesia, dengan frekuensi penerbangan 17 kali landing/take up, serta keberadaan 4 jembatan di sekitar Sungai Mahakam yang mendukung kelacaran arus transportasi darat. Disamping adanya Pelabuhan Sungai di Palaran yang terus berkembangkapasitas bongkar muatnya. Posisi Samarinda sebagai kotatransit bagi Kota lain disekitarnya merupakan faktor keuntungan tersendiri yang masih dapat dioptimalkan.

Ketiga Kota tadi mulai saat ini dan seterusnya sampai tahun 2024 akan berlomba dalam melakukan pembenahan untuk memanfaatkan momentum IKN, dengan mencari peluang berdasarkan keunggulan kompetitif-nya, terutama kesiapan SDM dan infrastruktur layanan dasar. Apabila, sudah yakin memiliki keunggulan kompetitif ini, maka keunggulan komparatif dapat dioptimalkan.

 

C. Potensi yang Belum Dioptimalkan

Pada dasarnya Kota Samarinda sudah memiliki keunggulan kompetitif terkait ketersediaan infrastrukturperkotaan dan penunjangnya yang cukup memadai, hanya membutuhkan kemampuan top management yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan program kerja yang tepat,  dan ini melekat secara antributif pada seorang Kepala Daerah. Disinilah letak kecerdasan intelektual para calon pasangan Walikota/Wakil Walikota Samarinda diuji.Apakah mampu menawarkan perubahan melalui program-program unggulan yang berkorelasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Samarinda dapat lebih dibanggakan sebagai ibu kota Provinsi, sekaligus sebagai Kota penyangga IKN.

Tulisan sebelumnya, saya fokus pada gambaran idealpasangan Walikota/Wakil Walikota yang mampu menangani banjir yang selama ini belum tuntas, atau paling tidak menjadikannya berkurang, akan tetapi kenyataannya lokasi rawan banjir terus bertambah. Kemampuan untuk menangani banjir dimaksud adalah mampu menawarkan program kerja realistis dan menjadikannya sebagai program prioritas; dan secara individual pasangan Walikota/Wakil Walikota memiliki pemahaman birokrasi dan kemampuan lobi yang baik, karena kebutuhan biaya untuk menangani banjir membutuhkan dana  besar, tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Samarinda.

Penanganan masalah banjir dilakukan secara simultan dengan program prioritas lainnya. Namun untuk memanfaatkan peluang adanya IKN ini adalah menata ulang (“membenahi”) fasilitas perkotaan terutama persampahan, taman kota (ruang terbuka hijau), serta kekumuhan di sekitar lingkungan pasa dan kekumuhan di area kaki lima yang tidak tertata dengan baik. Fasilitas perkotaan yang tertata dengan baik maka dapat dipastikan akan tercipta suasana menyenangkan bagi masyarakat Samarinda maupun para pengunjung.

Selanjutnya adalah menciptakan ikon-ikon perkotaan yang dapat ditonjolkan, seperti Taman Samarendah yang berdampingan dengan Museum Kota, Kampoeng Tenun, Taman Budaya Pampang dan masih banyak potensi lainnya yang dapat dijadikan ikon kota. Wisata kuliner khas Samarinda yang sudah mulai berkembang harus tetap dipertahankan, termasuk sentra jajanan khas Samarinda di sekitar Jl. Selamet Riyadi dan Jl. Anatasari. Demikian pula jalan di sepanjang tepian Sungai Mahakam harus dapat dikemas dengan baik, apalagi dikaitkan dengan keberadaan Jembatan Mahakam IV sebagai ikon terbaru, dengan hiasan lampu tematik yang aktraktif di malam hari.      

Jalan sepanjang tepian Sungai Mahakam, yaitu mulai dari Jl. Untung Suropati (Sei Kunjang) sampai ke Jl. Yos Sudarso, banyak ikon kota yang menunggu sentuhan, yaitu mulai dari Big Mal, Jembatan Mahakam IV, taman lampion(Mahakam Lampion Garden), RTH depan Islamic Center serta RTH depan Kantor Perwakilan BI dan Kantor Gubernur. Bahkan kita lupa bahwa di sekitar Jl. Yos Sudarso merupakan bagian dari kota lama Samarinda, salah satu yang masih bertahan adalah “tempekong (klenteng)”.

Demikian pula eks Pelabuhan Samarinda di sekitar Jl. Yos Sudarso yang utilitas-nya sudah berkurang dapat dijadikan boulevard, dengan membangun kawasan berfasilitas tidak permanen sebagai sentra kuliner terutama kuliner khas Kalimantan, bekerjasama dengan pihak ke-III untuk membangunnya. Namun perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Menjadikan kawasan eks Pelabuhan Samarinda ini akan memberikan keuntungan berupa pengurangan kepadatan lalu lintas yang selama ini bertumpu di sekitar depan Kantor Gubernur dan Kantor Perwakilan BI, disamping itu kesannya sudah kumuh, karena daya tampung fasilitas yang tersedia dengan jumlah pengunjungnya sudah tidak berimbang lagi, apalagi di hari libur cukup terasa padat dan kumuh.

Apa yang digambarkan secara pragmatis diatas hanya sekedar ulasan ringkas yang mencoba mengingatkan kita semua bahwa banyak hal yang dapat menjadi keunggulan Samarinda, hanya menunggu sentuhan tangan seorang Walikota. Sungguh disayangkan keberadaan IKN tidak membawa dampak positif bagi Kota Samarinda, karena kalah bersaing merebut peluang dengan kota lainnya di sekitar IKN. Perlu diingat bahwa potensi pasar IKN adalah 1.200.000 jiwa penduduk, belum termasuk ASN, TNI dan Polri serta penduduk yang berurusan temporer dengan Pemerintah Pusat  di IKN.

 

D. Perlu Sentuhan Ala Ibu Risma

Walikota Surabaya, ibu Risma cukup fenomenal di Indonesia, beliau berani dan tegas dalam mengambil keputusan, serta memiliki komitmen kuat dalam menata kota, terbukti bahwa fasilitas perkotaan terutama taman dan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya menjadi lebih menarik. Ibu Risma tidak sungkan turun ke lapangan secara langsung serta selalu memantau kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Orientasi kepemimpinan ibu Risma tidak semata-mata pada hasil akhirnya saja (by  output), akan tetapi lebih memetingkan pula aspek prosesnya (by process).

Untuk menata Kota Samarinda tidak berarti harus meniru gaya (style) kepemimpinan ibu Risma, namun orientasi kerja-nya yang patut ditiru, yaitu tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi memperhatikan proses-nya juga. Orientasi seperti ini mengharuskan seorang pimpinan harus turun langsung ke lapangan, Ini kunci keberhasilan ibu Risma, dan jangan lupa konsistensi program tetap perlu dilakukan.

Masih ada sisa waktu 4 tahun kedepan untuk membenahi Samarinda, sebelum IKN defenitif terbentuk. Sementara tahun 2020 ini kita sudah memiliki Walikota/Wakil Walikota yang baru. Bergerak segera menata Kota Samarinda kunci jawaban yang seharusnya dilakukan, bukan berdebat lagi tentang bagaimana cara membangun Samarinda. Keberadaan IKN yang menjadikan Samarinda sebagai kota penyangga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, bukan sebagai masalah. Optimalkan pemanfaatan infrastruktur perkotaan yang sudah ada dan kembangkan ikon-ikon kota sebagai pemicunya, maka akan tampak perubahan signifikan Kota Samarinda. Jangan lupa manfaatkan pesona Sungai Mahakam sebagai keunggulan komparatif tersendiri.

Selamat memilih Walikota/Wakil Walikota Samarinda di tahun 2020 ini, dan ikuti tulisan saya berikutnya (ke-3) tentang kriteria ideal untuk menentukan pilihan terbaik (**dirus-JariahILMU).

       

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *