PENETAPAN KEPALA BADAN OTORITA IKN : Adakah Kepentingan Kaltim

12 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si 

 

P e n g a n t a r

Pada tanggal 10 Maret 2020 saya mendapat surat dari FORUM RAKYAT KALTIM BERSATU (FRKB), isinya menegaskan usulan Kepala Badan Otorita IKN yang merupakan salah satu elemen masyarakat Kalimantan Timur. Sementara ini di kalangan Istana Negara sudah beredar 4 (empat) nama, dan yang paling menonjol adalah Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Bambang Soemantri Brodjonegoro. Perlu diingat bahwa kedudukan Badan Otorita adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang setingkat dengan Kementrian. Pertanyaannya; apakah jabatan sebagai Kepala Badan merupakan jabatan karier birokrat (profesional) atau politis, dan apakah masyarakat Kalimantan Timur memiliki kepentingan untuk itu. Tulisan ringkas ini mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai makna mengapa FRKB menayangkan surat tersebut.

 

A. Peran Strategis Pimpinan Badan

Tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Badan Otorita Kunci Sukses Pembangunan IKN : Peluang Berkarier Bagi ASN Daerah”, sudah menjelaskan sekilas tentang struktur Badan Otorita (selanjutnya disingkat BO) yang terdiri atas unsur
Kesekretariatan dan 6 (enam) Kedeputian. Keseluruhannya berada dibawah Pimpinan BO, yaitu terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala yang merupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BO, serta bertanggungajawab langsung kepada Presiden.

Badan Otorita mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan IKN, sedangkan fungsinya ada 11 terutama menyusun strategi dan kebijakan operasional persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, baik berupa SDM, SDA, pendanaan (keuangan) dan teknologi. Kedua fungsi tadi cukup strategis, mengingat turunan fungsi berikutnya, yaitu diantaranya melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kerjasama dengan badan usaha dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pembangunan sarana dan prasarana IKN serta sekaligus mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan badan usaha.

Pelaksanaan beberapa fungsi BO diatas merupakan kunci keberhasilan didalam melakukan percepatan pembangunan IKN, yang secara teknis melekat pada setiap Deputi. Oleh karenanya, tidak mengherankan banyak pihak yang berkepentingan untuk memastikan siapa yang nantnya akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Badan, karena ini merupakan hak prerogatif Presiden didalam menentukannya.

 

B. Tuntutan Kepentingan : Pilihan dari Kalangan Profesional atau Politik

Idealnya, pembentukan BO setelah ditetapkannya RUU tentang IKN, namun faktanya Presiden melakukan percepatan pembentukan BO lebh awal, sehingga dipersepsikan bahwa Presiden sudah memberikan isyarat untuk segera melakukan percepatan pembangunan di wilayah IKN yang luasannya mencapai 256.142,74 ha.

Apabila persepsi ini dijadikan rujukan, maka tidak perlu ada perdebatan terhadap siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala BO, selama penetapan kriteria-nya dilakukan secara terbuka, terutama memberikan prioritas kepada kalangan profesional. Kitapun sudah mengetahui gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lebih memprioritaskan kalangan profesional dalam menentukan pejabat publik, selama tidak diintervensi kepentingan politik.

Dalam kontekstual penetapan Kepala BO, Presiden tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya dalam menentukan pilihan yang tepat, karena kunci sukses pembangunan IKN salah satunya ditentukan eksistensi Kepala BO. Prioritas dari kalangan profesional, dapat berasal dari birokrat (“ASN’) yang memiliki pengalaman kerja mencukupi atau dari kalangan swasta yang berlatar pengusaha sukses bekerja di Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMd) maupun Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Sementara dari kalangan politisi adalah individu yang pernah menjabat sebagai pejabat publik yang sudah terbukti kinerja-nya selama menjabat. Walaupun berlatar belakang politisi, bukan berarti mewakili partai politik, namun lebih dilihat dari kemampuan profesional mereka. Umumnya, dari kalangan ini banyak pilihan yang dapat ditentukan oleh Presiden, tidak hanya Ahok saja atau Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).

Persepsi masyarakat kita yang mengidentikan pejabat publik dari kalangan partai politik lebih mementingkan partai-nya harus dikesampingkan, khususnya terkait penetapan Pimpinan BO, baik Kepala ataupun Wakil Kepala Badan, Presiden berhak untuk memberhentikannya walaupun masa jabatan belum berakhir, apabila terbukti kinerjanya tidak sesuai harapan. Apalagi orientasinya berpikir sempit, yaitu melihat gengsi BO dengan pengelolaan dana cukup besar, tidak berfikir profesional dalam mewujudkan komitmen membangun IKN. Orientasi seperti ini akan tersisih dengan sendirinya, akibat tidak mampu membuktikan kinerja terukur sesuai tahapan Rencana Induk Pembangunan IKN.

Oleh karenanya, kita tidak perlu berdebat siapa yang nantinya akan menjadi Kepala BO, semua pihak berhak memberikan masukan kepada Presiden, termasuk masyarakat Kalimantan Timur, namun itu semua berpulang kembali kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukannya.

 

C. Kepentingan Daerah

Surat yang ditayangkan Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) harus dimaknai sebagai saluran aspirasi dari satu satu elemen masyarakat Kalimantan Timur, yang secara terbuka menyampaikannya melalui surat resmi. Surat tersebut mengisyaratkan bahwa di Kalimantan Timur memiliki potensi SDM yang dapat berkiprah di tingkat nasional, seperti menjadi unsur Pimpinan di BO IKN.

Selama ini kiprah SDM yang berasal dari Kalimantan Timur yang menduduki jabatan strategis di Kementrian maupun LPNK masih terbatas, sehingga momentum pembentukan BO menjadi kesempatan mengaktulisasikan bahwa sudah saatnya SDM Kalimantan Timur diberikan kesempatan, paling tidak menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala dan salah satu Deputi.

Dalam tulisan saya sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Deputi yang tepat untuk diserahkan kepada SDM asal Kalimantan Timur adalah Deputi Bidang SDM, mengingat Kedeputian ini sangat berfungsi untuk menyusun strategi asimilasi antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal, sehingga untuk dapat melaksanakan fungsi tadi idealnya diserahkan kepada SDM yang mengerti dengan baik struktur demografi dan akar budaya lokal, dan ini dapat dilakukan dengan baik oleh SDM yang merupakan putra daerah sendiri.

Kedua pilihan jabatan didalam struktur BO IKN tersebut merupakan win-win solution dari goodwill Pemerintah Pusat melalui Presiden untuk mengakomodir tuntutan masyarakat Kalimantan Timur melalui FRKB, berikan kesempatan dan kepercayaan kepada SDM Daerah untuk membuktikannya. Bukankah Presiden masih memiliki kesempatan merombak kembali pejabat BO, apabila kinerjanya dianggap rendah. Dan ini baru dapat dilakukan setelah kesempatan itu sendiri diberikan terlebih dahulu.

Kepentingan Daerah lainnya adalah adanya kesempatan bagi para ASN Daerah, baik dilingkup Provinsi maupun Kabupate/Kota untuk direkrut sebagai ASN, baik berstatus diperbantukan atau dipekerjakan di BO IKN, selanjutnya terbuka peluang alih status kepegawaian menjadi ASN Pusat, apabila Kementrian dan LPNK sudah menjalankan tugas dan fungsinya di IKN tahun 2024 mendatang (**Dirus#IDEku).

 

1) Organisasi Badan Otorita yang diutarakan dalam tulisan ini adalah berdasarkan draf RUU tentang
Badan Otorita IKN yang diakses melalui website https://flexiwork.bappenas.go.id/.
2) Penulis merupakan anggota Forum Rakyat Kaltim Bersatu (RRkB).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *