MEREKA-REKA KEPALA DAERAH KALTIM 2025 – 2030 : Bursa Bakal Calon yang Sudah Bermunculan **) (Tulisan 1 dari 3)

O l e h :

Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM, M.Si

P e n g a n t a r

Di beberapa media sosial sudah mulai beredar upaya memancing ombak alias tindakan sebar isu untuk memancing reaksi masyarakat atas figur tertentu; apakah ada peluang untuk diusung sebagai bakal calon Kepala Daerah (KDH) Provinsi Kaltim. Saat ini belum mengkrucut pada penentuan pasangan, baik sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Masih panjang perjalanannya, sehingga wajar langkah yang baru dapat dilakukan saat ini adalah sebarkan isu lebih dahulu.

Upaya sebarkan isu layaknya sebagai upaya “marketing”, yaitu mengenalkan produk agar dapat dikenal masyarakat dengan menambahkan info keunggulan produk dimaksud, dan ini dilakukan secara terprogram menggunakan pelbagai media, dimana ukuran keberhasilannya adalah jumlah permintaan produk sesuai target. Namun, apabila produk tersebut diidentikan dengan orang (“bakal calon KDH”) maka keberhasilannya terukur dari tingkat popularitas-nya dikalangan masyarakat; Atau dalam bahasa lainnya dilihat dari tingkat penerimaan masyarakat.

Dalam ranah politik seseorang bakal calon KDH tidak hanya ditentukan oleh POPULERITAS semata, akan tetapi ada faktor lainnya yang tidak kalah penting, yaitu dukungan ISITAS alias kecukupan pendanaan yang dimiliki guna membiayai pelbagai manuver politik untuk bisa tampil sebagai pemenang. Ini adalah fakta yang tidak bisa terhindarkan di belahan bumi manapun, hanya beda besar kecilnya saja lagi.

Kedua faktor ini saling melengkapi dan bersifat resiprokal, yaitu apabila populeritas seseorang tinggi maka kebutuhan isitas relatif berkurang, namun sebaliknya diperlukan isitas cukup besar apabila populeritas seseorang masih rendah. Apalagi hanya berbekal ambisi tanpa ada populeritas, maka investasi politik sudah harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum memasuki putaran Pemilihan KDH (Pilkada).

 

Memanfaatkan Media Siber : Upya Membentuk Persepsi

Media yang cukup efektifif digunakan untuk membangun populeritas adalah media on line  (siber) pada saat ini, selain mempertimbangkan biayanya cukup murah, juga didukung sumber daya manusia dibidang komunikasi publik, yang dapat berperan sebagai buzzer ataupun influenzer. Pola kerja mereka tidak sekedar mengenalkan saja, tapi membentuk persepsi bahwa seseorang yang dipromosikan, yaitu bakal calon KDH patut dipertimbangkan.

Mensitir kambali pernyataan Dahlan Iskan, bahwa persepsi dapat dibentuk dengan cara framing, walaupun tidak didasarkan pada fakta-fakta sebenarnya, karena fakta-fakta dalam proses framing dibentuk sesuai persepsi yang sudah disiapkan dari awal. Menjelang Pemilu Legeslatif ataupun Pilkada sudah mulai muncul pencalonan; apakah sebagai anggota legeslatif atau KDH, maka proses framing sudah mulai muncul, dimana contoh paling sederhana adalah penggunaan foto diri, yaitu foto saat masih muda atau polesan tata rias yang menjadikan orang tua terkesan sebagai orang muda.

Kitapun masih ingat, bagaimana Timses Prabowo Subianto menggunakqn jargon gemoi dan gimick berupa gerakan menari a la jaipongan, dapat menciptakan kesan seorang Probowo yang berjiwa muda, padahal kita semua tahu bahwa beliau sudah berusia 70-an tanun.

Framing melalui penggunaan media harus dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram dengan kemasan tematik tertentu, dan media yang digunakan tidak hanya satu media, tapi lebih dari itu, dan ditambah para buzzer/influenzer yang harus rajin melakukan sharing info terkait bakal calon KDH. Sederhana saja pola kerja framing ini, namun untuk membangun suatu persepsi tidak mudah, karena masyarakat umum terutama masyarakat urban yang bependidikan pasti memiliki referensi tersendiri.

 

Referensi : Track Record Masa Lalu

Rererensi masyarakat akan selalu merujuk pada track record dari bakal calon KDH bersangkutan. Bagi bakal calon dari petahana atau yang pernah menjabat KDH, baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, biasanya dengan mudah diketahui berdasar prestasi kerja selama menjabat sebagai KDH. Sementara bagi mereka tidak berlatar belakang petahana atau mantan KDH, maka track record-nya berdasarkan pengalaman jabatan/profesi yang digeluti selama ini. Oleh karenanya, para petanana atau mantan KDH mendapatkan benchmarking yang lebih menguntungkan dan memiliki peluang cukup besar untuk meraup suara pemilih, tanpa harus memaksakan diri untuk menggerakkan mesin birokrasi.

Bagi masyarakat umum prestasi kerja  dimaksud dilihat dari hasil pembangunan fisik yang telah dilakukan atau hasil non fisik lainnya, seperti mampu mewujudkan swasembada pangan. Sementara bagi mereka yang tidak berlatar belakang sebagai  petahana atau mantan KDH agak susah mencari rujukan prestasi tersebut, sehingga harus ada bemtuk penilaian laiinya, yaitu berani menawarkan visi kedepan yang revolusioner, seperti pada Pilkada Provinsi Kaltim tahun 2018, Isran – Hadi ingin mewujudkan Kaltim Berdaulat, sedangkan Andi Harun – Rusmadi menawarkan Perubahan Peradaban pada Pilkada Kota Samarinda di tahun 2020 lalu.

 

Gagasan Vioner : Wawasan Kedepan yang Ditawarkan

Bakal calon KDH yang memiliki wawasan kedepan berani mengungkapkan mimpi-mimpi yang realistis dihadapan masyarakat (“pemilih”), bukan sekedar imajinasi yang tidak mungkin akan tercapai. Mimpi yang realistis tentunya berbasis pada fakta-fakta yang ada di tingkat makro, baik berupa data pelbagai sektor, aturan maupun kebijakan di tingkat Daerah/Pusat, dan merangkaikan keterkaitan satu dengan lainnya, guna melihat arah kecenderungannya kedepan, sehingga visi tersebut menjadi realistis untuk dijabarkan dalam misi dan program kerja turunannya.

Visi tidak sekedar permainan kata-kata bombastis semata yang pada akhirnya terukur hanya sekedar pernyataan bersifat kualitatif. Oleh karena itu dalam mengutarakan visi harus berani memastikan kemana Provinsi Kaltim ini akan dibawa, dimana faktanya dihadapan mata kita sendiri IKN sudah terbentuk, pada tahun 2045 sudah tuntas penyiapan pelbagai infrastruktur pendukung guna menjadikan IKN sebagai ibu kota yang mengusung tema mengubah peradaban dan birokrasi berkelas dunia, disamping bagian daripada upaya Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara besar di dunia.

 

Keberadaan IKN Menentukan Visi kaltim kedepan

Intensitas pembangunan dalam skala masif saat ini di kawasan IKN, memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi swasta dan pemerintah, menyerap tanaga kerja dan meningkatnya pertumbuhan penduduk, disamping tidak kalah pentingnya adalah keberadaan IKN merubah sentra koneksitas antar moda di Indonesia, dimana Kaltim menjadi sentranya.

Sebagai pusat pemerintahan di Indonesia yang diharapkan pola kerjanya sudah menerapan birokrasi berkelas dunia, dengan memgedepan e govornment dan pola kerja berbasis IT dengan ruamg kerja imajiner atau yang kita kenal dengan istilah work from anywhere. Penataan infrastruktur yang sudah memgarah pada penerapan smart city, dengan tetap mempertahankan keasrian lingkungan.

Gambaran kedepan IKN diatas tentunya akan memberikan pengaruh terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim,  baik dalam menentukan perencanaan pembangunan Daerah maupun penerapan birokrasi pemerintahan, sehingga para bakal calon KDH harus mempersiapkan visi yang selaras dengan arah pembangunan IKN, karena ini lebih realistis agar keberadaan IKN dapat dimanfaatkan sebagai akselerator pembangunan, kita harus belajar dari pengalaman kawasan BODETABEK, dimana aglomerasi perkembangan Jakarta tidak termanfaatkan secara optimal oleh kawasan tersebut, karena perencanaan yang tidak selaras, dan ini semua berawal dari visi kedepan KDH-nya masing-masing.

Pembangunan IKN akan tuntas sesuai harapan adalah di tahun 2045. Artinya, visi bakal calon KDH harus berwawasan 20 tahun kedepan dalam perspektif kekinian (2024), walaupun periodisasi kepemimpinan KDH hanya maksimal 10 tahun, namun calon KDH yang cerdas barani melahirkan visi yang dapat menjadi fondasi untuk dilanjutkan oleh KDH berikutnya, seandainya tidak memiliki EGO KEKUASAAN. Faktanya, ego kekuasaan ini lebih menonjol sehingga mengutarakan visi yang tidak berkelanjutan agar tampak beda dihadapan masyarakat.

Janji-janji politik yang merupakan penterjemahan dari visi bakal calon KDH harus terukur pencapaian keberhasilannya melalui pelaksanaan Renstra Daerah, berupa perencanaan program-program  sektoral. Janji-janji politik yang berlebihan dalam banyak hal akan menjadi dilema dalam merumuskan skala prioritas pembangunan daerah. Faktanya, janji-janji politik yang lebay (“berlebihan”)  tersebut selalu mewarnai setiap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk mendulang suara pemilih.

 

Munculnya Bursa  Calon KDH

Dalam pelbagai media sosial sudah bersliweran nama-nama calon KDH, seperti Isran Noor, Hadi Mulyadi, Irianto Lamri, Andi Harun, Ardiansyah Sulaiman dan Edi Damansyah. Berikutnya akan muncul nama-nama lain, yang pada umumnya dihembuskan pihak tertentu alias Timses. Bahkan sudah ada wacana mensatukan kembali pasangan Isran – Hadi dengan tagline “Kaltim Berdaulat jilid 2”.

Latar belakang calon adalah mantan KDH, Bupati/Walikota dan politisi. Sementara ini belum ada yang tampil dari kalangan birokrsi, akademisi maupun para profesional. Umumnya, nanti akan muncul nama-nama baru yang dimunculkan berlatar belakang primodialisme kesukuan memanfaatkan potensi demograpi di Kaltim.

Bursa bakal calon KDH ini muncul untuk memancing tanggapan masyarakat, belum mengkrucut pada penentuan pasangan Gubernur – Wakil Gubernur, karena masih menunggu sikap partai politik yang saat ini sudah pasti mengambang, guna memantau POPULERITAS dan dukungan modal (ISITAS) calon bersangkutan.

Oleh karenanya, langkah realistis yang dapat dilakukan para bakal calon KDH adalah publikasi yang intens melalui pelbagai media serta lobi dan blusukan ke pelbagai kalangan untuk mendapatkan dukungan politik. Namun sangat jarang (“berani”) para bakal calon KDH melakukan uji publik atas pandangan visi-nya kedepan melalui forum terbuka. Padahal apabila ini dilakukan akan memberikan keuntungan; Pertama, curi start yang sah untuk melakukan kampanye terhadap janji-janji politik yang visioner, sekaligus mendapat respon masukan untuk langkah penyempurnaan lebih lanjut, sehingga masyarakat merasa dilibatkan sejak awal membentuk visi tersebut. Kedua, masyarakat  dapat menilai wawasan calon KDH-nya secara langsung, dan khususnya bagi petahana atau mantan KDH memiliki kesempatan untuk melakukan aktualisasi atas pencapaian hasil kerjanya.

Bursa calon KDH ini dapat saja dijadikan ajang bagi petualang politik untuk hanya sekedar benchmarking atas posisi pribadinya dihadapan masyarakat, perkara jadi atau tidak jadi bukan masalah, karena petualang politik memiliki kepentingan bercabang dengan memanfaatkan banyak momentuum, seperti bursa pencalonan ini.

Dukungan dari partai politik walaupun itu partai politik besar sekalipun bukan menjadi jaminan untuk bisa memenangkan Pilkada, mengingat masih diperlukannya dukungan POPULERITAS, memiliki VISI kedepan serta ISITAS untuk pelbagai kepentingan manuver politik praktis. Namun jangan dilupakan KETEPATAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN Gubernur dan Wakil-nya, sehingga sudah menjadi maklum, kalau penentuan pasangan dilakukan detik-detik terakhir, karena memang seperti inilah perpolitikan di Indonesia, penuh dengan kejutan menjelang detik-detik terakhir.

 

**) Tulisan ini merupakan tulisan berseri, dimana untuk tulisan pertama ini lebih mengedepankan menilai calon KDH dari visi-nya atau mencari KDH yang visioner. Tulisan kedua, akan berlanjut tentang bagaimana menilai calon KDH atas pencapai prestasinya.