LEMBAGA PENYIARAN Di Kalimantan Timur Sudah Saatnya Rebound – Memanfaatkan Momentum IKN

23 Views

**)     Tulisan ini merupakan reviu terhadap pembinaan lembaga penyiaran yang sekarang ini mulai terinspirasi untuk melakukan pembenahan diri, karena penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2024 mendatang. Lembaga penyiaran swasta lokal menuntut perhatian peran yang setara dengan media cetak dan media on line dalam hal pembinaan dan kerjasama dengan pemerintahan. 

Meminjam istilah rebound yang biasa digunakan di pasar modal, yang dapat diartikan sebagai langkah pemulihan setelah berada dalam kondisi penurunan nilai/ harga aset dalam kurun waktu tertentu, karena pengaruh positif beberapa faktor internal dan eksternal yang relevan. Dalam konteks lembaga penyiaran (LP) ini, maka kondisi penurunan dimaksud terkait dengan turunnya kinerja dan kuantitas LP di Kalimantan Timur, sebagai implikasi maraknya perkembangan dunia per-televisi-an dan media komunikasi lainnya terutama mobile phome, serta ketatnya persaingan sesama LP. Disisi lainnya adalah permasalahan regulasi yang dirasakan cukup memberatkan bagi LP selaku pelaku usaha pada masa sebelumnya. Ini teruangkap pada disikusi penyelenggaraan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), yang diselenggarakan KPID pada tanggal 17 Desember 2019 lalu di Hotel Grand Sawit Samarinda.

Permasalahan Prinsip

Stagnasi LP di Kalimantan Timur awalnya adalah adanya konglomerasi LP  yang mendapatkan jatah iklan skala besar relatif dominan hanya dalam satu kelompok usaha hingga sampai ke daerah. Idealnya pembagian iklan dilakukan melalui kerjasama antara LP besar (“konglomerasi”) dengan LP lokal (“daerah”). Hal ini dapat terjadi akibat dari penguasaan frekuensi melalui sistem siaran jaringan (proses relay) hingga ke daerah. Akibatnya, LP lokal berebut jatah iklan yang kecil, dan cenderung menjadikan kualitas siaran yang tendensinya tidak mendidik. Artinya, di daerah terjadi persaingan  ketat, sehingga faktanya adalah terdapat LP yang “hidup segan tapi mati tidak mau”, dan tetap bertahan kaena mempertahankan idealisme atau sekedar mempertahankan hobbi.

Fakta seperti ini, menjadikan kita semua untuk kembali mengkaji ulang UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang ada saat ini. Regulasi yang mampu menciptakan persaingan sehat dan memungkinkan dilakukannya kolaborasi antara LP besar dengan LP kecil, khususnya yang ada di daerah. Alternatif penerapan sistem siaran jaringan tidak dalam satu kelompok usaha akan sangat memungkinkan terciptanya kerjasama penyiaran dan pembagian iklan yang saling menguntungkan. Bahkan dapat menciptakan proses pembelajaran dan transfer knowledge bagi LP di daerah. Implikasinya pasti ada, yaitu menuntut LP di daerah unruk meningkatkan kualitas penyiaran dan secara bertahap melakukan recovery perangkat penyiaran.

Lembaga Penyiaran yang Memiliki Izin   

Data per Desember 2019 ini diketahui bahwa jumlah LP yang terdaftar dan memiliki izin siaran sebanyak 111 yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dimana Kota Samarinda relatif lebih dominan dibandingkan lainnya, yaitu mencapai 38 LP atau  34,23 %. Selanjutnya Kota Balikpapan menempati posisi ke-2, yaitu terdaftar sebanyak 23 LP atau 20,72 % (lihat Tabel 2). Sementara dilihat dari klasifikasi LP-nya maka LPS Radio merupakan LP terbanyak dibandingkan lainnya, hingga mencapai 47 LP atau 42,34 %, disusul LPS TV yang mencapai 29 LP atau 26,13 %, serta yang ke-3 adalah LPB TV yang berjumlah 24 LP atau 21,62 %. (lihat Tabel 1)

Hal yang cukup menarik untuk disimak adalah keberadaan LPB TV yang hampir merata keberadaannya di Kabupaten/Kota, ini mengisyaratkan kegiatan TV Kabel sudah menjadi potensi bisnis lokal. Walaupun saat ini LPB TV di Mahakam Ulu belum ada, akan tetapi sudah ada 1 LPB TV yang sedang dalam proses penyelesaian perizinannya. Keberminatan masyarakat terhadap TV Kabel lokal  disebabkan iuran (langganan) bulanannya relatif murah dan tidak memerlukan tambahan peralatan khusus unuk dapat mengoperasionalkannya, dibandingkan TV Kabel dari LPS TV nasional. Permintaan TV Kabel akan meningkat, apabila operator LPB TV mampu memberikan alternatif channel dengan banyak pilihan, dan dalam suatu komunitas yang dilayani (“pelanggan”) memberikan nilai ekonomis, sehingga tidak mengherankan LPB TV berkembang di daerah urban (sekitar perkotaan dan rural (wilayah yang mulai berkembang). Dan yang lebih pasti lagi adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap alternatif hiburan lainnya tanpa harus keluar rumah. Ini dimungkinkan karena adanya pasokan listrik yang relatif stabil. Saat ini tingkat elektrifikasi di Kalimantan Timur terus meningkat (tahun 2019 mencapai 80,75 %), sehingga ini dapat menjadi indikasi akan berkembangnya LPB TV.

Sementara itu,  untuk LPS TV hanya  ada di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan Bontang. Terhadap keberadaan LPS TV ini, Pemerintah Daerah memiliki hak terhadap local content sebesar 10 % yang belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya, dan umumnya local content yang ada ditayangkan pada jam tayang yang kurang diminati penonton (pemirsa), serta frekuensi tayangan yang berulang. Pemerintah Daerah perlu duduk bersama dengan LPS TV untuk dapat menggeser jam tayang, serta kerjasama produksi program tayangan, dimana daerah berkepentingan terhadap program tayangan tersebut, baik untuk promosi maupun edukasi. Kedepannya, sejalan dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) keberadaan LPS TV tidak lagi sebagai Biro (“Kontributor”), yang memungkinkan peluang kerjasama tersebut dapat direalisasikan.

Selanjutnya terkait dengan LPS Radio, saat ini sudah 7 LPS yang masih menyelesaiakn perizinannya, sehingga tahun 2020 mendatang akan menambah jumlah LPS Radio. Semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur memiliki LPS ini, kecuali di Kabupaten Mahakam Ulu. Prospek kedepan LPS Radio cukup mengembirakan, karena; Pertama, pengaruh perkembangan ekonomi daerah setempat memberikan nilai komersial dalam bentuk iklan dari pelaku usaha lokal. Kedua, faktor gaya hidup masyarakat yang memanfaatkan smart phone merupakan sisi lain yang menyebabkan siaran radio diminati. Ketiga, gaya hidup masyarakat urban yang sudah merambah  ibu kota Kabupaten di Kalimantan Timur membutuhkan alternatif hiburan untuk mengisi leisure time, dimana salah satunya adalah radio sebagai sarana hiburan,

Keempat, perkembangan jumlah penduduk setempat yang terus meningkat. Diperkirakan akan ada tambahan penduduk yang bermigrasi ke Kalimantan Timur saat IKN sudah efektif berfungsi sebagai pusat Pemerintahan RI, yaitu diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa yang terdiri dari para ASN Kementrian dan Lembaga Non Kementrian lainnya, TNI dan Polisi beserta keluarganya. Ini belum termasuk migrasi yang terjadi secara mandiri yang mencari keberuntungan di sekitar daerah penyangga IKN. Ini potensi yang prospektif bagi LPS Radio pada kurun waktu 5 tahun mendatang, serta harus sudah diantisipasi sejak dini.

Kreatifitas LP Radio dan LP TV  mengemas siaran streaming yang di-upload ke You Tube cukup memberikan tantangan berkreasi, guna menstimulan para pemirsa (“pendengar”) berminat mendengarkan radio maupun streaming siaran TV (siaran tunda). Dialog interaktif tema tertentu yang lagi hot news, menjadi format siaran yang diminati, dan ini dapat menjadi indikasi bahwa LP bersangkutan diminati, yang diindikasinya dapat dilihat dari respon langsung para pendengar/ pemirsa saat jam tayang (on air) lagi berlangsung.

Kemampuan berkreasi, yaitu mengemas siaran berupa pemberitaan dengan hiburan musik merupakan kunci keberhasilan utama, sehingga prospek komersialisasi LP terutama LP Radio dapat tercipta. Tentunya berita yang up to date yang harus dipilih, baik melalui media mainstream cetak maupun on line. Harus ada Tim Kreasi internal yang dapat melakukan ini. Umumnya faktor kelemahan LPS Radio terletak pada aspek ini.

Kapan Mulai Rebound

Pertanyaan; kapan mulai rebound LP di Kalimantan Timur, dan jawabannya adalah mulai tahun 2019 ini, sejalan dengan mulai merebaknya eforia menyambut Kalimantan Timur sebagai IKN, serta ditopang adanya perubahan proses perizinan yang lebih mudah, dengan menggunakan aplikasi SIMP3  yang dikembangkan Kementrian KOMINFO, yang sudah dinintergrasikan dengan OSS.

Eforia tadi ditopang pula dengan semangat Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2022 untuk melakukan penertiban perizinan sebagai upaya pembinaan. Pada tahun 2018 lalu terdaftar 138 LP, namun tidak semuanya memiliki izin penyiaran dan ada pula yang sudah tidak operasional lagi, sehingga langkah penertiban yang telah dilakukan pada tahun 2019 ini terdaftar 111 LP sudah memiliki izin (lihat Tabel 1 dan Tabel 2).

Mulai pulihnya kembali (rebound) LP harus diimbangi dengan upaya pembinaan, baik oleh KPID secara teknis dan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks peran Pemerintah ini, Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur selaku perpanjangan tangan dari Gubernur, akan melakukan langkah-langkah pembinaan sebagai berikut :

  1. Melakukan pendataan jumlah LP berdasarkan LP yang sudah memiliki izin penyiaran resmi, guna memastikan langkah pembinaan yang tepat. Pendataan dimaksud tidak hanya mendata institusi LP saja, namun mendata pula insan penyiaran yang terlibat didalamnya ;
  2. Melibatkan LP dalam kerjasama penyiaran, yaitu menyiarkan kegiatan pemerintahan, sebagai perluasaan dari kebijakan Pemerintah Provinsi untuk memanfaatkan semua media komunikasi. Selama ini baru fokus pada media cetak dan media on line dalam hal pemberitaan, disamping melibatkan LP TV dan Radio dalam skala kerjasama terbatas. Khususnya untuk LPS Radio masih dirumuskan pola kerjasamanya, dan kemungkinan baru akan diterapkan pada pelaksanaan APBD Tahun 2020 mendatang, diawali dengan pelaksanaan uji coba pada salah satu LPS Radio ;
  3. Melibatkan LP dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM LP, kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan KPID. Pengembangan SDM dimaksud berupa bimbingan teknis yang berkorelasi untuk meningkatkan kualitas siaran. Pembiayaan dari dana APBD dan sumber dana lainnya.

Tabel 2

Jumlah Lembaga Penyiaran (LP) di Provinsi Kalimantan

Timur Berdasarkan Penyebarannya Tahun 2019

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *