Press ESC to close

KEGAMANGAN ANDI HARUN : Maju Pilgub Atau Maju Pilwali

O l e h : Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM, M.Si

P e n g a n t a r

Cukup lama menanti sikap Andi Harun (AH) terkait pencalonan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) di  November 2024 mendatang, yang sampai saat belum ada penegasan maju Pilgub atau tetap melanjutkan kepemimpinannya sebagai Walikota Samarinda periode ke-2, dengan maju pada Pemilihan Walikota (Pilwali). Berbeda dengan kader Partai Gerindra lainnya, Seno Adji, tegas menyatakan diri siap maju sebagai KT 2.  

Koran Tribun Kaltim tanggal 19 April 2024, salah satu headline news berjudul “Gerindra Belum Rekomendasikan Siapapun”, disebutkan bahwa DPD Partai Gerindra yang dikomandani AH belum memberikan rekomendasi kepada siapapun, termasuk kepada kader partai sendiri. Ini berarti, pernyataan Seno Adji siap maju sebagai Wakil Gubernur Kaltim (KT 2) adalah pernyataan pribadi dan sah-sah saja, karena didalam politik setiap kader dapat melakukan “positioning”, yang secara harfiah dapat diinterprestasikan menemparkan posisi untuk mendapatkan perhatian pihak lainnya yang berkepentingan, khususnya para calon Kepala Daerah yang mengincar posisi sebagai Gubernur (KT 1). Akan tetapi bagi kalangan akademisi (“pengamat politik”) kondisi seperti ini adalah indikasi terjadinya eskalasi politik internal partai. Tentunya, partai memiliki mekanisme penyelesaiannya sendiri. Sikap diam AH, dan baru saat ini mulai bicara tentang sikap DPD dalam hal pencalonan Pilgub sudah merupakan langkah tepat.

 

Langkah politik Seno Adji adalah berbekal kendaraan Partai Gerindra yang memiliki 10 kursi di DPRD Provinsi Kaltim. Namun disinilah letak permasalahannya, mengingat partai memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan dukungan, tidak hanya faktor elektabilitas saja yang menjadi perhatian. Kesamaan flatform politik perlu mendapatkan perhatian pula, dimana partai sangat berkepentingan menjaga eksistensinya. Selain itu, penentuan dukungan kepada pihak tertentu, baik individual atau kader yang diusung partai lain harus memperhitungkan kepentingan Partai Gerindra sendiri. Oleh karenanya diperlukan proses diinternal DPD terutama dalam hal proses penjaringan sebelum memberikan rekomendasi untuk mendapat persetujuan DPP.

 

Berharap Hasil Survei : Mengangkat Populeritas

Sebagai partai ke-2 terbesar yang memiliki jumlah kursi di DPRD Provinsi Kaltim, hanya membutuhkan koalisi dengan partai lain, yaitu cukup memiliki 1 kursi saja di DPRD guna menggenapkannya menjadi 11 kursi, sehingga sudah berhak mengajukan pasangan calon KT 1 dan KT 2. Partai Gerindra memiliki posisi tawar (bargaining position) cukup tinggi, dan cukup mudah bagi partai untuk mencari koalisi dengan partai lain, asal mau menerima poisisi sebagai KT 2.

 

Akan tetapi untuk menang Pilgub, yang direncanakan serentak penyelenggaraan Pilkada-nya di tanggal 27 November 2024 mendatang, tidak ditentukan sekedar hasil suurvei (pooling) yang menyatakan tingkat elektabilitas di masyarakat (“pemilik hak pilih”)  tinggi. Ada salah kaprah pemahaman antara elektabilitas dan pupuleritas. Elektabilitas seseorang diketahui berdasarkan pooling dengan mengambil sampel secara acak (random) yang tersebar didalam daerah pemilihan (dapil). Hasilnya sangat ditentukan oleh kredibilitas lembaga survei dan metode yang digunakan. Alhamdulillah, semua calon yang mengklaim siap maju semuanya menyatakan memiliki elektabilitas tinggi, tidak ada yang mengaku rendah

 

Sebagai contoh, pihak DPD Partai Golkar mengklaim 3 kali melaksanakan survei, yaitu di bulan April, lanjut yang ke-2 di bulan Juni dan terakhir di bulan Agustus 2024, dimana Tim Survei ditentukan oleh DPP, sehingga Partai ini sudah berani mendeklarasikan calon Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kaltim (baca Koran Kaltim Post tanggal 8 April 2024, headline news berjudul “Rudy Mas’ud Jadi Calon Tunggal Golkar”). Demikian pula hasil survei LSI menyebutkan bahwa elaktabilitas AH mencapai 91 %, sehingga siapapun Wakil yang akan mendampinginya tidak ada pengaruhnya (baca Koran Kaltim Post tanggal 19 April 2024, headline news berjudul “Elaktabilitas Andi Harun 91 %). Pertanyaannya; apakah hasil survei tersebut untuk kepentingan maju Pilgub atau Pilwali, namun yang jelas cakupannya adalah Kota Samarinda, sebagai Kota dengan jumlah penduduk terbeanyak, yaitu rata-rata ± 834.729 orang/tahun atau 21,74 %/tahun selama kurun waktu 2019 – 2023, karena totalitas penduduk  Provinsi Kaltim rata-rata selama kurun waktu tersebut  mencapai ± 3.839.834 orang (DKP3A Provinsi Kaltim).

 

Tidak ada salahnya mengandalkan hasil survei untuk mengangkat elektabilitas, namun jangan dipersepsikan seseorang yang sudah memiliki elektabilitas tinggi adalah memiliki populeritas tinggi pula; bisa “ya” dan sebaliknya bisa “tidak”. Mengingat populeritas tidak terjadi secara instan, dperlukan investasi personalty cukup lama, termasuk mampu membuktikan karya (“prestasi kerja”) yang dapat diandlkan. Publikasi melalui pelbagai pilihan media atau pendekatan langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat dapat mengangkat populeritas seseorang. Apalagi mampu membuktikan gagasan yang menjadi janji politik dapat terwujud melebihi ekspektasi, bukan sekedar bicara saja tanpa ada bukti.

 

Artinya, elektabilitas hanya membuktikan “dikenal” oleh masyarakat, sedangkan populeritas tidak hanya dikenal saja namun secara substantif karya (prestasi kerjanya) sudah terbukti dikalangan masyarakat, mengingat hasil kerja tersebut identik dengan personality seseorang. Oleh karenanya, tidak perlu heran kalau masyarakat Kota Samarinda masih menghendaki AH sebagai Walikota.kaena eksistensi AH sudah menyatukan dengan masyarakat. Inilah hakekat popeleritas.

 

Kita dapat belajar dari pengalaman Pemilihan Presiden pada Pebruari 2024 lalu, semua lembaga survei saling mengklaim pembenaran atas hasil surveinya masing-masing, namun hasilnya seperti dilihat saat ini, yaitu bergantung pada faktor kredibilitas dan metode yang digunakan sebagai penentu. Sasaran benar-benar ditentukan secara acak, tidak sekedar ditentukan sasarannya secara terfokus (“diidentifikasi sejak awal”) yang berakibat bias hasil, walaupun metodenya sudah benar.

 

Kemana Arah Dukungan Gerindra

Koran Samarinda Pos tertanggal 19 April 2024, dengan headline new berjudul “Andi Harun, Antara Pilwali dan Pilgub”, memberitakan kegamangan AH bagaikan pepatah makan buah simalakama, apabila dimakan mati bapak, dan tidak dimakan mati ibu; Atau dengan kata lainnya, maju Pilwali peluang menang cukup besar, namun menghilangkan kesempatan maju Pilgub; Atau maju Pilgub akan bersaing ketat  dengan pasangan calon Kepala Daerah lainnya, dan belum tentu menang. Sementara pendapat masyarakat Samarinda masih menghendaki AH maju Pilwali, dimana peluang menang cukup besar.

 

Kepercayaan masyarakat terhadap AH cukup tinggi, sehingga wajar pupuleritas AH juga tinggi. Inilah yang menjadikan elektabilitasnya mencapai 91 %. Dihadapkan pada kondisi seperti ini maka AH dapat fokus menuntaskan komitmennya melanjutkan kepemimpinan sebagai Walikota periode ke-2. Berarti, Partai Gerindra berpeluang mendukung; (1) pasangan calon yang telah didukung partai lain; atau (2) pasangan yang tidak berafiliasi dengan Parpol; atau (3) kombinasi pasangan calon yang diusung Partai Gerinda/partai lain dengan individu tanpa afiliasi dengan Parpol.

 

Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi sebagaimana disebutkan diatas, namun peluang ke-2 kemungkinannya yang terjadi, yaitu Partai Gerindra menentukan pilihannya pada pasangan tanpa ada afiliasi dengan Parpol, khususnya yang memiliki electoral tracehold di DPRD, dimana kirteria tersebut ada pada pasangan Isran – Hadi, berdasarkan pertimbangan; Pertama, Isran Noor secara historis memiliki ikatan pertemanan cukup lama dengan Probowo selaku Ketua Umum DPP. Kedua, Isran Noor termasuk pendukung pasangan Prabowo – Gibran saat Pemilihan Presiden. Ketiga, pertimbangan populeritas pasangan isran – Hadi lebih kuat diibandingkan pasangan lainnya yang diperkirakan akan diusung Parpol lainnya, walaupun memiliki kursi dalam jumlah besar di DPRD.

 

Keempat, menghadirkan pasangan Isran – Hadi merupakan langkah tepat bagi kalangan DPD, guna menghindarkan eskalasi atas intrik internal partai seandainya memang benar terjadi. Soliditas DPD tetap terjaga untuk mensukseskan program kerja kedepan sesuai janji politik pada Pemilu 2024. Kelima, akumulasi dari ke-4 pertimbangan sebelumnya maka secara politik Partai Gerindra akan mendapatkan keuntungan atas  harmonisasi hubungan dengan pasangan yang tidak berafiliasi dengan Parpol lain terutama dalam hubungan legeslasi, dimana kepentingannya dapat terakomodir sebagai impplikasi adanya dukungan pasangan yang diusungnya, apabila nanti menang dalam pemilihan.

 

Keenam, sebagai mantan pasangan Gubernur – Wakil Gubernur Kaltim periode 2018 – 2023, Isran – Hadi adalah petahana yang masih memiliki loyalis dilingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya para PNS dan PPPK yang jumlah ± 23.000-an orang, belum termasuk tenaga honor daerah yang tetap dipertahankan oleh Isran Noor. Demikian pula  para penerima bea siswa Kaltim Tuntas yang jumlhnya ratusan ribu, penerima rumah layak huni serta penerima bantuan sosial. Itu semua merupakan intangible asets yang merupakan keuntungan tersendiri bagi Isran – Hadi selaku petahana, yaitu masa pemilih yang nantinya akan menentukan pilihan karena ikatan emosional balas jasa.

 

Terakhir, ketujuh; maju Pilkada, khususnya Pilgub membutuhkan modal (“isitas”) cukup besar, namun ini bukan penentu utama, apabila tidak diimbangi dengan prestasi kerja yang sudah terbukti dan visi kedepan yang mempu mensetarakan kemajuan Kaltim terhadap kemajuan IKN di 2045. Kekuatan modal dengan melakukan money politik membutuhkan pendanaan cukup besar, karena suara pemilih yang harus dikuasai 50 % lebih dari DPT, belum lagi dana untuk melakukan perbagai manuver politik, termasuk mamastikan para saksi di TPS bekerja secara professional.

 

Namun demikian, ke-7 pertimbangan tadi sangat bergantung pada kebijakan DPD Partai Gerindra dalam menentukan keputusan untuk mengusung pasangan calon Kepala Daerah. Idealnya adalah mengandalkan kader internal, apabila yakin sudah memiliki popeleritas, modal maju Pilgub yang cukup dan mampu membuktikan telah memiliki prestasi kerja serta visi kedepan yang jelas.

 

Sukses Memimpin Samarinda

Berpasangan dengan Rusmadi Wongso selaku Wakil Walikota, AH telah mengukir banyak kesuksesan, diawali dengan kebijakan kontroversi yang menimbulkan beragam pendapat miring dikalangan masyarakat, yaitu memutuskan kontrak kerja dengan tenaga honor daerah. Berjalannya waktu, yaitu menerapkan kebijakan kombinasi antara upaya efisiensi belanja yang diikuti dengan upaya peningkatan pendapatan maka Pemerintah Kota Samarinda berhasil  meningkatkan kemampuan fiskal, khususnya ditopang oleh PAD.

 

Pembangnan infrastruktur fisik perkotaan terus dipacu, terutama dalam penanganan banjir. Walaupun masih belum tuntas sepenuhnya, namun waktu genangan air sudah tidak terlalu lama lagi, sebagai implikasi dari pembenahan dranaise. Temasuk perbaikan jalan protokol dan jaan pemukiman sudah tampak hasilnya. Trotoar jalan di sekitar jalan protokol secara bertahap sudah dibenahi.

 

Saat ini masyarakat Samarinda sedang menanti penyelesaian terowongan jalan untuk memecah kepadatan lalu lintas di pasar Sungai Dama, revitalisasi Pasar Pagi dan revitalisasi pedestrian di kawasan perniagaan Citra Niaga serta tuntasnya proyek tahun jamak Teras Samarinda. Penataan taman kota termasuk perluasan ruang terbuka hijau terus digalakkan. Kekurangan masih ada namun langkah-langkah yang dilaksanakan sudah on the track, ini yang penting.

 

Konsep Olah Bebaya dengan memberikan dana stimulan kepada setiap RT untuk membangun secara mandiri fasilitas fisik atau kegiatan non fisik lainnya telah terbukti efektif, karena dalam prakteknya akumulasi dana untuk membangun fasilitas/kegiatan tersebut lebih besar dibandingkan dana stimulan yang diberikan Pemerintah Kota.

 

Pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah sudah ada perbaikan bertahap, mal pelayanan publik sudah berfungsi, pelayanan kependudukan semakin mudah dan cepat. Disamping yang lebih penting lagi adalah pelayanan kesehatan sudah mampu mengoptimalkan peran Puskesmas, termasuk penyelenggaraan pendidikan mulai jenjang pendidikan dini (TK/PAUD) hingga SMP terus dibenahi, walaupun dihadapkan pada keterbataan dana (BOSDA).

Inilah gambaran umum atas keberhasilan AH dan Rusmadi dalam memimpin Kota Samarinda.

 

**) Tulisan ini merupakan tanggapan pribadi  atas pernyataan Andi Harun (AH) di beberapa media cetak, penulis menunggu hal ini, karena sosok AH cukup potensial untuk meramaikan kontetasi Pilkad, dan penyataan AH menipis isu yang muncul dari internal partai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *