PENETAPAN KEPALA BADAN OTORITA IKN : Adakah Kepentingan Kaltim

12 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si 

 

P e n g a n t a r

Pada tanggal 10 Maret 2020 saya mendapat surat dari FORUM RAKYAT KALTIM BERSATU (FRKB), isinya menegaskan usulan Kepala Badan Otorita IKN yang merupakan salah satu elemen masyarakat Kalimantan Timur. Sementara ini di kalangan Istana Negara sudah beredar 4 (empat) nama, dan yang paling menonjol adalah Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Bambang Soemantri Brodjonegoro. Perlu diingat bahwa kedudukan Badan Otorita adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang setingkat dengan Kementrian. Pertanyaannya; apakah jabatan sebagai Kepala Badan merupakan jabatan karier birokrat (profesional) atau politis, dan apakah masyarakat Kalimantan Timur memiliki kepentingan untuk itu. Tulisan ringkas ini mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai makna mengapa FRKB menayangkan surat tersebut.

 

A. Peran Strategis Pimpinan Badan

Tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Badan Otorita Kunci Sukses Pembangunan IKN : Peluang Berkarier Bagi ASN Daerah”, sudah menjelaskan sekilas tentang struktur Badan Otorita (selanjutnya disingkat BO) yang terdiri atas unsur
Kesekretariatan dan 6 (enam) Kedeputian. Keseluruhannya berada dibawah Pimpinan BO, yaitu terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala yang merupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BO, serta bertanggungajawab langsung kepada Presiden.

Badan Otorita mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan IKN, sedangkan fungsinya ada 11 terutama menyusun strategi dan kebijakan operasional persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, baik berupa SDM, SDA, pendanaan (keuangan) dan teknologi. Kedua fungsi tadi cukup strategis, mengingat turunan fungsi berikutnya, yaitu diantaranya melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kerjasama dengan badan usaha dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pembangunan sarana dan prasarana IKN serta sekaligus mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan badan usaha.

Pelaksanaan beberapa fungsi BO diatas merupakan kunci keberhasilan didalam melakukan percepatan pembangunan IKN, yang secara teknis melekat pada setiap Deputi. Oleh karenanya, tidak mengherankan banyak pihak yang berkepentingan untuk memastikan siapa yang nantnya akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Badan, karena ini merupakan hak prerogatif Presiden didalam menentukannya.

 

B. Tuntutan Kepentingan : Pilihan dari Kalangan Profesional atau Politik

Idealnya, pembentukan BO setelah ditetapkannya RUU tentang IKN, namun faktanya Presiden melakukan percepatan pembentukan BO lebh awal, sehingga dipersepsikan bahwa Presiden sudah memberikan isyarat untuk segera melakukan percepatan pembangunan di wilayah IKN yang luasannya mencapai 256.142,74 ha.

Apabila persepsi ini dijadikan rujukan, maka tidak perlu ada perdebatan terhadap siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala BO, selama penetapan kriteria-nya dilakukan secara terbuka, terutama memberikan prioritas kepada kalangan profesional. Kitapun sudah mengetahui gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lebih memprioritaskan kalangan profesional dalam menentukan pejabat publik, selama tidak diintervensi kepentingan politik.

Dalam kontekstual penetapan Kepala BO, Presiden tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya dalam menentukan pilihan yang tepat, karena kunci sukses pembangunan IKN salah satunya ditentukan eksistensi Kepala BO. Prioritas dari kalangan profesional, dapat berasal dari birokrat (“ASN’) yang memiliki pengalaman kerja mencukupi atau dari kalangan swasta yang berlatar pengusaha sukses bekerja di Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMd) maupun Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Sementara dari kalangan politisi adalah individu yang pernah menjabat sebagai pejabat publik yang sudah terbukti kinerja-nya selama menjabat. Walaupun berlatar belakang politisi, bukan berarti mewakili partai politik, namun lebih dilihat dari kemampuan profesional mereka. Umumnya, dari kalangan ini banyak pilihan yang dapat ditentukan oleh Presiden, tidak hanya Ahok saja atau Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).

Persepsi masyarakat kita yang mengidentikan pejabat publik dari kalangan partai politik lebih mementingkan partai-nya harus dikesampingkan, khususnya terkait penetapan Pimpinan BO, baik Kepala ataupun Wakil Kepala Badan, Presiden berhak untuk memberhentikannya walaupun masa jabatan belum berakhir, apabila terbukti kinerjanya tidak sesuai harapan. Apalagi orientasinya berpikir sempit, yaitu melihat gengsi BO dengan pengelolaan dana cukup besar, tidak berfikir profesional dalam mewujudkan komitmen membangun IKN. Orientasi seperti ini akan tersisih dengan sendirinya, akibat tidak mampu membuktikan kinerja terukur sesuai tahapan Rencana Induk Pembangunan IKN.

Oleh karenanya, kita tidak perlu berdebat siapa yang nantinya akan menjadi Kepala BO, semua pihak berhak memberikan masukan kepada Presiden, termasuk masyarakat Kalimantan Timur, namun itu semua berpulang kembali kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukannya.

 

C. Kepentingan Daerah

Surat yang ditayangkan Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) harus dimaknai sebagai saluran aspirasi dari satu satu elemen masyarakat Kalimantan Timur, yang secara terbuka menyampaikannya melalui surat resmi. Surat tersebut mengisyaratkan bahwa di Kalimantan Timur memiliki potensi SDM yang dapat berkiprah di tingkat nasional, seperti menjadi unsur Pimpinan di BO IKN.

Selama ini kiprah SDM yang berasal dari Kalimantan Timur yang menduduki jabatan strategis di Kementrian maupun LPNK masih terbatas, sehingga momentum pembentukan BO menjadi kesempatan mengaktulisasikan bahwa sudah saatnya SDM Kalimantan Timur diberikan kesempatan, paling tidak menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala dan salah satu Deputi.

Dalam tulisan saya sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Deputi yang tepat untuk diserahkan kepada SDM asal Kalimantan Timur adalah Deputi Bidang SDM, mengingat Kedeputian ini sangat berfungsi untuk menyusun strategi asimilasi antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal, sehingga untuk dapat melaksanakan fungsi tadi idealnya diserahkan kepada SDM yang mengerti dengan baik struktur demografi dan akar budaya lokal, dan ini dapat dilakukan dengan baik oleh SDM yang merupakan putra daerah sendiri.

Kedua pilihan jabatan didalam struktur BO IKN tersebut merupakan win-win solution dari goodwill Pemerintah Pusat melalui Presiden untuk mengakomodir tuntutan masyarakat Kalimantan Timur melalui FRKB, berikan kesempatan dan kepercayaan kepada SDM Daerah untuk membuktikannya. Bukankah Presiden masih memiliki kesempatan merombak kembali pejabat BO, apabila kinerjanya dianggap rendah. Dan ini baru dapat dilakukan setelah kesempatan itu sendiri diberikan terlebih dahulu.

Kepentingan Daerah lainnya adalah adanya kesempatan bagi para ASN Daerah, baik dilingkup Provinsi maupun Kabupate/Kota untuk direkrut sebagai ASN, baik berstatus diperbantukan atau dipekerjakan di BO IKN, selanjutnya terbuka peluang alih status kepegawaian menjadi ASN Pusat, apabila Kementrian dan LPNK sudah menjalankan tugas dan fungsinya di IKN tahun 2024 mendatang (**Dirus#IDEku).

 

1) Organisasi Badan Otorita yang diutarakan dalam tulisan ini adalah berdasarkan draf RUU tentang
Badan Otorita IKN yang diakses melalui website https://flexiwork.bappenas.go.id/.
2) Penulis merupakan anggota Forum Rakyat Kaltim Bersatu (RRkB).

MENJADIKAN PERUSAHAAN PERS SEBAGAI KATALISATOR PERKEMBANGAN MEDIA SIBER DI KALTIM : Apa Peran Pemerintah Daerah

9 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si *)

 

**) Saya mendapatkan undangan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang akan menyelenggarakan deklarasi yang dikemas menjadi satu dengan kegiatan seminar dan rapat kerja pada tanggal 19 Maret 2020 mendatang, dengan mengambil tema “Membangun Legalitas dan Kredibilitas Media Siber”, dan menurut saya pribadi tema tersebut cukup relevan saat ini, karena keberadaan media siber sudah mulai diminati sebagai alternatif media pemberitaan seperti halnya media cetak, TV dan radio, sehingga sudah sepatutnya memiliki kelembagaan yang legaslitasnya diakui Dewan Pers.

 

A. Media Siber Berkembang Pesat : Masalah Mendasar

Ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan media siber berkembang pesat, yang diawali dengan berkembangnya internet yang saat ini sudah memasuki tahap 4 G. dan kedua adalah ketersedian smartphone yang semakin canggih dan menawarkan banyak fitur, dengan harga relatif terjangkau oleh pelbagai strata masyarakat. Disisi lainnya, di era dgital saat ini sudah merubah kebiasaan masyarakat untuk mencari informasi dengan cara praktis, yaitu sekedar bermodalkan smarphone sudah dapat mengakses informasi yang diinginkan. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa media siber menjadi alternatif yang cukup diminati terutama dari kalangan generasi milenial. Sementara dalam waktu bersamaan, khususnya media cetak mengalami fakta sebaliknya.

Kedepannya peran media siber akan mengalami peningkatan sebagai implikasi penerapan teknologi digital yang memungkinkan dilakukannya konvergensi penyajian informasi (“berita”) melalui kombinasi penyajian berita verbal yang dilengkapi dengan penyajian berita audio visual. Namun demikian masih terdapat masalah mendasar dikalangan internal media siber, yaitu mudahnya mengklaim diri sebagai pelaku media siber, tanpa terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal 12, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yaitu tertuang pada pasal 5, 6 dan 7, sudah mengatur kewajiban dibentuknya perusahaan pers untuk dapat menjalankan kegiatan berhubungan langsung dengan pers.

Tentu implikasi berikutnya dari mudahnya mengklaim diri sebagai media siber, tanpa mengawalinya dengan pemenuhan persyaratan, maka dengan mudah media siber keluar dan masuk, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mendata jumlah pasti media siber di Kalimantan Timur. Sementara bagi Pemerntah Daerah, kepastian jumlah media siber sangat diperlukan untuk melakukan pembinaan kehidupan pers yang sehat dan kompetitif, tanpa menghilang netralitas pers itu sendiri.

 

B. Dilema Hukum

Maraknya perkembangan media siber dalam dunia jurnalistik (pers) maka kewajiban pemenuhan persyaratan menjadi media siber harus dilakukan, yang kemudian dilanjutkan dengan verfikasi faktual langsung (on the spot) oleh Dewan Pers, sebagai pengakuan legalitas perusahaan pers, sehingga para wartawannya mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Adanya keberatan atas konten pemberitaan oleh pihak lain kepada perusahaan pers pemilik media siber, masih memberikan kesempatan kepada pihak yang berkeberatan tersebut melakukan hak jawab, sehingga ini merupakan win win solution untuk menghindarkan dari jeratan hukum pidana/perdata.

Sebaliknya, apabila media siber bersangkutan belum berstatus sebagai perusahaan pers yang sudah memenuhi persyaratan, maka tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga adanya keberataan pihak lain akan langsung bersentuhan dengan Undang-Undang ITE, yaitu dapat langsung dikenakan pidana.

Oleh karenanya, merujuk pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 bahwa perusahaan harus memilih organisasi wartawan, maka maknanya adalah setiap wartawan harus berafiliasi pada organisasi tertentu, dapat merupakan gabungan perusahaan pers yang membentuk asosiasi/serikat yang merujuk pada Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers. Organisasi inilah yang melakukan pembinaan terhadap para anggotanya berdasarkan kode etik masing-masing sesuai pasal 7 ayat (2) Undang- Undang No. 40 Tahun 1999.

 

C. Organisasi Media Siber

Perusahaan media siber harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan/aturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2019, dan sudah mendapatkan pengesahan Kementrian Hukum & HAM (lihat pasal 6 Peraturan Dewan Pers yang sama).

Walaupun didalam Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2008, yaitu pada angka 6 dan angka 7 belum menyebutkan secara eksplisit keberadaan organisasi media siber, namun pada angka 6 huruf d masih memungkinkan bagi media siber membentuk organisasi perusahaan, karena dalam Peraturan ini khususnya pada angka 8 menegaskan harus diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.

Hal tersebut diatas bermakna bahwa gabungan perusahaan pers, baik yang berafiliasi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) maupun Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sudah sepatutnya didukung untuk memenuhi aturan/ketentuan berlaku, dan setiap perusahaan media siber bebas menentukan pilihan.

 

D. Peran Pemerintah Daerah

Indipendensi wartawan maupun organisasi/perusahaan pers harus dipertahankan. Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasionanl (HPN) pada tanggal 8 Pebruari 2020 lalu di Banjar Baru (Kalimantan Selatan), indipendensi pers kambali ditegaskan dan bahkan pers dideklarasikan sebagai pilar ke-4 demokrasi Indonesia. Pemerintah Daerah sangat memahami ini, sehingga upaya pembinaan yang dilakukan fokus untuk menjaga kondisi pers yang sehat.

Pers yang sehat adalah mengungkapkan fakta pemberitaan yang benar melalui tahapan konfirmasi kepada narasumbernya secara langsung dan tidak bersifat tendensius berlebihan, dan untuk melakukan itu maka organisasi pers, yaitu PWI, AJI dan IJTI maupun perusahaan pers yang tergabung, baik di AMSI maupun SMSI harus melakukan pembinaan dan menertibkan para anggotanya untuk bekerja sebagai insan pers sesuai kode etik.

Pemerintah Daerah akan memberdayakan insan pers (wartawan) yang status keanggotaannya jelas, yaitu jelas aflliasi organisasi pers-nya. Oleh karena itu, Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi pers akan melakukan upaya peningkatan kualitas wartawan, dengan melaksanakan uji kompetensi sesuai jenjang- nya, yang difokuskan pada jenjang kompetensi muda, karena masih banyak wartawan terdaftar yang belum mengikuti uji kompotensi. Disamping bertambahnya jumlah media siber yang mengakibatkan perekrutan jurnalis-jurnalis baru.

Upaya peningkatan kualitas wartawan melalui uji kompetensi merupakan hal prinsip, karena wujud kompetensi akan teraktualisasikan terhadap kemampuan teknis dan pemahaman kode etik jurnalistik yang semakin baik, sehingga diharapkan akan berkorelasi terhadap kualitas pemberitaan, yaitu berita sesuai fakta serta penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang benar.

Upaya lain adalah melibatkan perusahaan pers, baik media cetak maupun media siber dalam kerjasama pemberitaan, dimana Dinas KOMINFO fokus pada kerjasama dengan media siber. Kerjasama ini tidak diartikan lain, karena tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan pemberitaan antara media siber dengan media cetak yang sementara ini masih dikelola oleh Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Kalimantan Timur.

Adapun media siber yang bekerjasama dengan Dinas KOMINFO pada tahap pertama di tahun 2019 lalu, diharapkan menjadi barometer untuk memotivasi tumbuhnya minat bagi media siber lain melengkapi persyaratan. Secara bertahap persyaratan kerjasama yang diterapkan Dinas KOMINFO akan terus ditingkatkan sesuai persyaratan idealnya, sejalan dengan upaya pembinaan yang dilakukan bersama dengan organisasi pers.

Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong keterlibatan Dinas KOMINFO Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama, sehingga tercipta sinergi membesarkan kehidupan pers yang sehat dengan tetap mempertahankan indipendensinya. Kesempatan kerjasama terbuka luas dengan semua organisasi pers maupun gabungan perusahaan pers, seperti AMSI dan SMSI.

Bahkan saat ini, semua pihak dari kalangan pers tanpa kecuali, bersama dengan Pemerintah Daerah sudah harus mengantispasi terjadinya konvergensi pemberitaan seperti telah diutarakan sebelumnya, yaitu media siber yang dikombinsikan dengan media siaran (audio) dan media televisi (audio-visual) yang memanfaatkan fasilitas digitalisasi siaran, dimana sementara ini masih memanfaatkan streaming youtube. Faktanya adalah perkembangan IT akselerasinya lebih cepat dibandingkan kesiapan regulasinya.

 

E. Perusahaan Pers Sebagai Katalisator

Kita harus membedakan media siber yang sepenuhnya menjalankan kegiatan jurnalistik, dengan pihak lainnya yang mengaku sebagai media siber, namun sebenarnya tidak lain sebagai buzzer atau influenzer yang marak berkembang di tahun-tahun politik. Demikian pula penggunaan instagram yang sebenarnya merupakan media sosial, sudah bergeser pemanfaatannya, yaitu dimanfaatkan sebagai media pemberitaan, karena lebih diminati anak-anak muda milenial kekinian. Fakta seperti ini yang harus disikapi oleh Pemerintah dan kalangan pers, walaupun mereka bukan insan pers, namun berperan layaknya pers, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah memantau dan membina mereka untuk tidak melakukan hoax.

Para perusahaan pers, baik tergabung dalam AMSI maupun SMSI yang saat ini sedang berupaya mendapatkan legalitas dari Dewan Pers, seharusnya dapat merangkul para insan pers yang mengklaim sebagai media siber, sehingga kedepannya secara bertahap tidak ada lagi media siber yang tidak memiliki status keanggotaan sebagai perusahaan pers. Inilah dimaksud sebagai peran katalisator dari AMSI maupun SMSI.

Sebagai katalisator harus dapat memastikan jumlah anggotanya, mengingat bahwa masalah data ini harus dapat diatasi segera, diawali dengan diketahuinya secara pasti jumlah perusahaan yang tergabung dalam AMSI ataupun SMSI. Tahapan berikutnya harus dapat memastikan jumlah insan pers di setiap perusahaan pers, sehingga nantinya akan dimiliki data valid yang dapat menjadi rujukan.

Sebagai katalisator harus mempu mensejahterakan wartawan dan karyawannya (“insan pers”) sesuai amanat pasal 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, dan ini baru dapat dilakukan apabila media siber yang dimiliki perusahaan pers bersangkutan, konten pemberitaannya bervariatif dan aktual, sehingga diminati para pembaca. Peluang iklan dan kerjasama pemberitaan dengan pelbagai pihak menjadi terbuka, termasuk dengan pihak Pemerintah sendiri khususnya Pemerintah Daerah.

Akhir dari semua yang saya utarakan ini berpulang kembali kepada perusahaan pers; apakah berkanan untuk menjadi katalisator perkembangan media siber di Kalimantan Timur. Selamat untuk AMSI, resmi menancapkan kakinya di bumi Kalimantan Timur, bumi masa depan Indonesia (**dirus-iDEku).

 

1) Disampaikan dalam kapasitas mewakili Gubernur Kaltim, dan apa yang disajikan dalam tulisan ini substansinya disampaikan secara lisan pada seminar yang diselenggarakan AMSI pada tanggal 19 Maret 2018, dengan tanggungjawab penuh Penlis terhadap kontennya.

BADAN OTORITA KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN IKN : Peluang Berkarier bagi ASN Daerah 1)

18 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Saya tertarik berita di media siber Kompas.com yang berjudul “Pemprov. Kalim Minta Dilibatkan Dalam Struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara”, dimana saya menjadi sumber pemberitaan. Beberapa pernyataan yang saya sampaikan, baik secara turtulis  maupun diskusi melalui handphone adalah fokus terhadap keterlibatan ASN Pemprov. Kaltim pada Badan Otorita, sebagai transisi untuk berkarier di Pemerintah Pusat dan transfer knowledge. Dalam tulisan ini saya mencoba mendiskripsikan lebih lanjut apa yang telah saya utarakan dalam diskusi tersebut.

 

A. Sekilas Pandang Badan Otorita

Rencana Undang-Undang (RUU) tentang IKN masih dalam proses legeslasi antara Pemerintah dengan DPR, dan diharapkan sekitar Juni 2020 sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga tahapan berikutnya Pemerintah dapat segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita. Draf Perpres yang saya terima, mendefinisikan bahwa Badan Otorita (BO) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara yang baru (IKN), yaitu di Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Otorita berkedudukan setingkat kementrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai Rencana Induk Pembangunan. Badan Otorita berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah kerja BO hanya mencakup luasan lahan ± 256.142,74 ha.

Sebagai LPNK, BO ini memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan ada 6 (enam) Deputi. Khususnya Ketua dan Wakil Ketua merupakan satu kesatuan unsur pimpinan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Sekretaris dan Deputi diangkat dan diberhentikan Presiden atas usalan Kepala BO. Selain itu, Kepala BO dapat mengangkat pejabat lainnya, walaupun tidak berstatus ASN, karena keberadaan ASN hanya diharuskan untuk pengelolaan keuangan saja. Hal ini berarti, pejabat ataupun staf dilingkungan BO mengedepan para profesional, dan Kepala BO diberikan kewenangan untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja BO setelah mendapat persetujuan Kementrian PAN & RB.

Selain itu, ada Dewan Pengarah yang tugasnya adalah memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada proses persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, disamping menerima masukan dari pelbagai pihak (stakeholder) atas kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN.

 

B. Badan Otorita Memiliki Peran Strategis

Badan Otorita dibentuk dalam batas waktu yang tidak ditentukan guna  melaksanakan tugasnya, namun sebagai LPNK yang kedudukannya setingkat Kementrian, peran BO memiliki peran strategis, karena bertanggungjawab dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) di kawasan/lahan IKN, baik yang dibiayai melalui pendanaan APBN maupun kerjasama dengan badan usaha; apakah badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha swasta nasional/asing, termasuk masyarakat yang berminat sesuai skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pasal 27 ayat (2) draf Perpres menetapkan bahwa seluruh bentuk pendanaan yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN dikelola BO, sehingga BO diberikan kewenangan untuk  memberikan izin atas usulan pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan/lahan IKN yang diajukan badan usaha dan/atau masyarakat, dengan menjaga konsistensi pendanaan dan mengedepankan kemandirian bangsa sesuai pasal 29 ayat (4) draf Perpres yang sama. Demikian pula dalam pasal 8 haruf g menegaskan BO sebagai penanggungjawab proyek kerjasama (PJPK)  pembangunan infrastruktur di kawasan/lahan IKN.

Peran strategis BO dapat pula dilihat dari penjabaran beberapa fungsi yang melekat pada tanggungjawab Deputi, seperti Deputi Bidang Perencanaan Strategis, memiliki fungsi diantaranya untuk menghitung biaya pmbangunan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan IKN. Deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengadaan dan kontrak proyek, Penjabaran fungsi-fungsi tadi, walaupun merupakan kegiatan teknis operasional dari pelaksanaan tugas BO, namun ini merupakan pemberian kewenangan dari Pemerintah yang harus dipertanggungjawaaban kepada Presidin.

 

C. Upaya Memerankan Daerah : Partisipasi ASN Daerah

Aparatur Sipil Negera (ASN) dapat berkarier di Daerah maupun di Pusat dengan merujuk aturan/ketentuan berlaku, yaitu melalui proses mutasi. Disisi lainnya, eksistensi BO sebagai LPNK yang berada di Provinsi Kalimantan Timur adalah memungkinkan untuk melibatkan ASN Pemerintah Daerah, baik ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, karena BO dapat dipastikan membutuhkan SDM yang akan meningkat, sejalan dengan pesatnya pembangunan di kawasan/lahan IKN.

Sumber daya manusia BO tidak  harus berlatar belakang ASN, dapat pula berasal dari kalangan tenaga kontrak (tenaga alih daya/TAD), yang penting ASN dan TAD adalah profesional dalam bekerja dan memiliki spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Penempatan ASN dapat berstatus diperbantukan atau dipekerjakan, dengan konsekwensi yang berbeda, baik dalam proses mutasi maupun pemberian kompensasi (penghasilan).

Pasal 21 ayat (3) draf Perpres tentang BO IKN disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugasnya maka Kepala dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai BO. Selanjutnya ditegaskan kembali pada pasal 22 ayat (1) bahwa Kepala dapat mengangkat pejabat lainnya sesuai struktur organisasi BO yang sudah disetujui Kementrian PAN & RB. Kedua pasal tadi mengisyaratkan adanya kewenangan Kepala BO merekrut SDM dan mengangkat pejabat dari kalangan ASN maupun TAD (tenaga kontrak kerja), sehingga terbuka peluang bagi ASN Daerah yang memenuhi syarat untuk berkarier di BO sebagai LPNK.

Para ASN Daerah yang berkarier di BO (LPNK) tentunya tidak akan mengurangi masa kerja, bahkan akan menambah pengalaman kerja berupa pengkayaan tour of duty, baik dari sisi lingkup pekerjaan maupun budaya kerja. Oleh karenanya bagi ASN Daerah hal ini merupakan peluang meningkatkan karier struktural ataupun fungsional. Berakhirnya penugasan BO dalam mempersiapkan, membangun dan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka para ASN memiliki kesempatan untuk melanjutkan karier di Pemerintah Pusat atau kembali ke Pemerintah Daerah asalnya. Kinerja ASN yang dianggap baik tentunya berpeluang untuk melanjutkan karier di Kemenrian atau LPNK lainnya. Inilah yang dimaksud sebagai “batu loncatan”, yaitu menjadikan BO sebagai pintu masuk untuk berkarier di Pemerintah Pusat bagi ASN Daerah, yang mampu membuktikan diri sebagai ASN profesional. Permasalahannya hanya terletak pada ada atau tidaknya kesempatan yang diberikan Pimpinan BO untuk SDM Daerah.

Dalam proses perekrutan SDM sudah seharusnya didasarkan pada kriteria yang diumumkan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua pihak, namun disisi lain perhatian terhadap SDM lokal termasuk ASN Daerah, diberikan proporsi tertentu untuk dapat direkrut tanpa ada prioritas berlebihan. Apabila proses perekrutan dilakukan melalui open bidding, SDM lokal diberikan kesempatan dengan menetapkan passing grade berbeda, namun potensi individualnya masih dapat dikembangkan sejalan dengan penugasannya.

 

D. Kunci Sukses Awal : Diperankan Deputi SDM

Sebagai Provinsi yang ketempatan menjadi IKN secara efektif nantinya di tahun 2024, maka ini merupakan berkah bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terutama manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BO. Namun jangan dilupakan bahwa pesatnya pembangunan IKN akan menimbulkan gesekan sosial, apabila partisipasi pembangunan tersebut didominasi para pendatang, karena tuntutan pendidikan dan keterampilan (keahlian teknis) tertentu tidak selalu dapat dipenuhi dari penduduk lokal.

Selain itu, pada saat IKN efektif terbentuk maka akan ada eksodus para ASN dari Kementrian dan LPNK, serta eksodus para pendatang lainnya yang akan memanfaatkan peluang ekonomi di IKN dan sekitarnya, sehingga untuk menekan dampak negatif gesekan sosial, seperti konflik sosial horizontal maupun vertikal antara penduduk lokal dengan para pendatang, maka perlu dilakukan sejak dini strategi asimilasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (3) draft Perpres tentang BO IKN.

Strategi asimilasi diawali dengan memetakan kondisi demografi daerah terutama di sekitar wilayah penyangga, untuk melihat komposisi penduduk dari pelbagai aspek pada kondisi kekinian, dan dari sini akan dapat diidentifikasi skenario penanganan antisisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflk. Pemerintah Daerah sejak awal dilibatkan sesuai kewenangannya terutama dalam melakukan sosialisasi langsung kepada penduduk lokal.

Penduduk lokal diberikan pemahaman akan arti pentingnya keberadaan IKN, dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan terhadap kesempatan berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, yaitu pilihan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang memberikan mata pencaharian sesuai dengan potensi lokal. Penduduk lokal yang berdiam di sekitar wilayah pedesaan (rural) umumnya bermata pencaharian di sektor agraris. Sementara bagi penduduk lokal yang berdiam di sekitar kawasan perkotaan (urban) bermata pencaharian di sektor usaha kecil perdagangan barang/jasa yang umumnya merupakan sektor informal. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian BO, memastikan keberaadan IKN tetap menjadikan penduduk lokal bagian yang tidak tersisihkan dan mereka mendapatkan hak-hak ekonominya yang lebih baik lagi dengan adanya IKN.

Pemindahan penduduk lokal, karena tuntutan pembangunan IKN harus dilakukan secara gradual, dengan memberikan kesempatan penyesuaian yang tidak berbeda drastis dengan lingkungan asalnya, dengan memberikan bimbingan berkelanjutan sampai pada tahapan mereka mampu mandiri. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi inilah tugas BO yang melekat pada Deputi SDM. Kita tidak bisa mengangkat akar kehidupan penduduk lokal, tanpa memberikan tunas-tunas kehidupan baru bagi mereka. Pendekatan manusiawi seperti ini dapat diterima dan tidak menimbulkan konflik signifikan.

Tugas yang diemban Deputi SDM adalah kunci awal sukses BO, yaitu mampu menerapkan strategi asimilasi sebagaimana diutarakan diatas, disamping melancarkan roda mutasi wilayah kerja para ASN Kementrian dan LPNK ke IKN, termasuk para anggota TNI dan Polri. Saat ini upaya asimilasi sebatas sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah, walaupun BO belum terbentuk, Asimilasi dalam skala intens dan terprogram tentunya dilakukan oleh Deputi SDM.

Pola kerja Deputi SDM berhubungan dengan penduduk lokal di sekitar wilayah penyangga IKN. Artinya, salah satu faktor pendukung keberhasilan Deputi ini adalah dapat memahami karakteristik penduduk lokal dengan baik, sehingga keterlibatan SDM terutama ASN Daerah dalam mendukung pola kerja Deputi SDM patut menjadi perhatian, karena ASN Daerah bersangkutan diharapkan dapat melakukan implementasi strategi asimilasi secara langsung. Interaktif dengan penduduk lokal menjadi lebih efektif, karena memahami karakteristik penduduk.

  • Draf Peraturan Presiden terkait dengan Badan Otorita ini di-down load dari situs ….., tidak diketahui; apakah draf tersebut merupakan drat awal atau sudah dilakukan revisi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah terkait.

CALON KEPALA DAERAH DARI JALUR INDIPENDEN : Mengapa Bisa Terjadi

20 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM, M.Si   

 

Saya terrarik membaca berita dibeberapa media siber pada tanggal 20 Pebruari 2020 kemaren yang memberitakan pasangan Zairin Zain – Sarwono telah mendaftarkan diri pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2020 – 2025 dari jalur indipenden. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan UU Pilkada, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi terkait strategi pasangan tersebut, karena sepengetahuan saya mereka sudah ada dukungan partai pengusung.

Seandainya ini merupakan strategi untuk menciptakan nilai jual tersendiri terhadap banyak pilihan partai maka saya dapat memahaminya, namun apabila bukan strategi yang dirancang untuk itu dan yakin mampu maju Pilkada tanpa partai pengusung, maka kita perlu mendalaminya lebih lanjut, karena masih ada kemungkinan pasangan lainnya yang akan menggunakan jalur indipenden.

Pasangan Zairin Zain – Sarwono mengklaim sudah memiliki dukungan 69.725 orang, dibuktikan dengan copy KTP yang terkumpul, sehingga merupakan langkah awal yang tepat, karena menjadi rujukan awal bagi KPU terutama verifikasi terhadap kemungkinn terjadinya duplikasi KTP. Artinya, pengajuan KTP yang sama oleh pasangan lainnya dapat dianulir, dengan asumsi bahwa KPU melakukannya  secara komprehensif. Pertanyaan mendasarnya adalah apabila ke-2 pasangan dari jalur indipenden lolos verifikasi, maka dapat dipastikan akan terjadi perubahan konstalasi perpolitikan Pilkada di Samarinda.

Stigma yang ada dalam perpolitikan di Indonesia menyebutkan bahwa kecil peluangnya bagi pasangan dari jalur indipenden dapat berhasil dalam PIlkada, tapi stigma demikian tidak dapat dibenarkan, karena dalam Pilkada yang dipilih adalah individunya, bukan partai pengusung. Faktanya, harus diakui bahwa jumlah pasangan Kepala Daerah yang menang Pilkada melalui jalur indipenden relatif masih kecil, sehingga inilah yang dijadikan stigma sebagaimana telah diutarakan tadi.

Idealnya calon pasangan Kepala Daerah yang diusung parpol adalah kader partai sendiri. Namun faktanya tidak selalu demikian, karena jumlah kursi legeslatif setempat tidak mencukupi, sehingga mengharuskan kolaborasi dengan partai lainnya; Atau memang tidak ada kader internal yang dapat diusung, sehingga kelemahan mendasar inilah membuka peluang munculnya kader non partai atau kader dari partai lain. Praktis, negosiasi politik akan terjadi yang kadangkala gaungnya lebih intens ketimbang Pilkada-nya sendiri, oleh karenanya tidak mengherankan sebelum pendaftaran calon pasangan di KPU, dapat rerjadi bongkar pasang calon pasangan menjelang detik-detik terakhir.

Artinya, ketidakpastian penentuan pasangan yang seharusnya dapat dilakukan lebih awal, menjadi salah satu faktor penting;  mengapa muncul  calon pasangan dari jalur indipenden, terutama calon pasangan yang memiliki sumber daya serta didukung Tim Pemenangan yang berpengalaman dan profesional. Dalam ranah politik tidak ada yang gratis, harus ada biaya politik untuk menggerakan mesin-mesin politik dalam mengupayakan kemenangan, seperti menang Pilkada. Biaya politik jangan dipersepsikan sebagai politik uang (money politik), mengingat adanya perbedaan prinsip. Politik uang merupakan suatu hal yang dilarang dalam peraturan  peraturan perundang-uandangan kita, karena sudah pasti berbau KKN. Sementara biaya politik, apabila Anggaran Pemerintah belum dapat menopang pembiayaan Pilkada, maka biaya tersebut ditanggung oleh pasangan peserta Pilkada, seperti biaya pembuatan alat peraga kampanye, operasional Tim Pemenangan, pelatihan dan penempatan saksi serta penggalangan masa.

Pasangan yang memiliki sumber daya dan Tim Pemenangan yang solid, tidak akan mau dihadapkan dengan adanya ketidakpastian waktu berkepanjangan akibat belum adanya kesepakatan dengan partai pengusung, sementara masih banyak hal lainnya yang harus dilakukan, maka dihadapkan pada kondisi seperti ini merupakan hal yang logis mengambil jalur indipenden, sehingga langkah yang ditempuh pasangan Zairin Zain – Sarwono untuk lebih awal mendaftar diri  ke KPU merupakan tindakan tepat, dimana sementara waktu menunggu proses verifikasi, dapat melanjutkan upaya konsolidasi internal maupun eksternal tanpa disibukan dengan urusan partai.

Sisi lainnya, menghadirkan partai pengusung dengan implikasi akan menimbulkan tambahan biaya, sedangkan popularitas pasangan tetap terjaga dan cenderung meningkat dengan hanya mengandalkan jalur indipenden maka tidak ada salahnya melepaskan diri dari ketergantungan pada partai. Saya tidak dapat memastikan; apakah ini merupakan pertimbangan lainnya dari pasangan Zairin Zain – Sarwono atau pasangan lainnya mengambil jalur indipenden. Dari aspek biaya ini, tidak dapat dikatakan bahwa jalur indipenden lebih murah biayanya ketimbang memanfaatkan jalur partai pengusung sebagai kendaraan politik dalam Pilkdda, karena besaran biaya berhubungan dengan pilihan strategi kampanye dan popularitas pasangan.

Untuk maju dalam Pilkda dengan biaya murah dapat dilakukan melalui investasi politik jauh-jauh hari, yaitu 3 – 5 tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pilkada, dengan cara  mendekatkan diri langsung ke masyarakat melalui dialog dan sosialisasi serta mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak direkayasa. Publikasi berkala dengan memanfaatkan pelbagai jaringan media. Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kaderisasi internal partai. Masalahnya; apakah partai bersedia untuk melakukan investasi politik, mempersiapkan kadernya sendiri secara terprogram (**dirus#ide).

SEKEDAR OLEH-OLEH DARI RANGKAIAN KEGIATAN HARI PERS NASIONAL KALSEL 2020 : Mereposisi Ulang Peran PWI Kedepan (1/2)

14 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 sudah terlaksana pada tanggal 8 februari lalu di Banjar Baru (Kalsel) yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan dihadiri pula oleh Ketua MPR serta DPR, beberapa Menteri, Duta Besar negara sahabat, Kepala Lembaga Non Kementrian serta turut hadir pula beberapa Gubernur dan Bupati/Walikota, sehingga puncak HPN berlangsung cukup meriah, diawali oleh tarian selamat datang khas seni budaya masyarakat Banjar.

Peringatan HPN diwarnai dengan banyak agenda kegiatan, bergantung pribadi masing-masing untuk menentukan pilihan kegiatan yang akan diikuti. Saya sendiri lebih fokus pada kegiatan puncak peringatan HPN dan konvensi media, dimana ke-2 agenda memiliki peran penting, karena banyak isu-Isu seputar pers di Indonesia dibicarakan, terutama peran pers didalam melakukan pemberitaan tidak hanya dilakukan oleh entitas (“perusahaan “) pers semata, namun dilakukan pula oleh entitàs usaha yang tidak berlatar belakang pers. Semua ini bermuara dari perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terutama kaum muda milenial, sehingga pilihannya tetap bertahan atau melakukan reposisi peran kedepan untuk siap bersaing.

Tulisan yang saya sajikan dalam kesempatan ini merupakan rangkuman dari beberapa kegiatan HPN yang saya ikuti, dan disajikan dalam 2 (dua) kali penulisan. Diawali dengan “<Mereposisi Ulang Peran PWI Kedepan”, kemudian terakhir adalah “Persaigan yang Semakin Ketat”.

 

A. Puncak Peringatan HPN : Mengakomodir Kepentingan Kalsel

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari dalam laporannya sebagai Ketua Umum Panitia Penyelengara HPN 2020 tingkat Nasional, mengatakan bahwa terpilihnya Kalsel sebagai tempat penyelenggara merupakan Provinsi penyelamat, karena Provinsi lain yang sebelumnya sudah menyanggupi sebagai tuan rumah membatalkan diri. Tentu, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat berkepentingan menjadikan momentum HPN sebagai aktualisasi untuk mengambil manfaat kebijakan nasional, dan ini merupakan pemikiran cerdas seorang Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalsel (H. Sahbirin Noor], terlihat secara jelas dari temanya, yaitu “PERS MENGGELORAKAN KALSEL GERBANG IBUKOTA NEGARA”, yang berarti kalangan Pers, khususnya PWI memiliki kewajiban moral untuk mempromosikan Kalsel sebagai pintu masuk ke IKN dari sisi darat, karena Kalsel merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltim di sebelah selatan, sehingga implikasinya Kalsel mendapatkan prioritas pembangunan secara nasional terutama infrastruktur transportasi, baik jalan dan jembatan, udara dan laut serta infrastruktur dasar lainnya.

Provinsi Kalsel sebagai bumi Lambungmangkurat atau bumi Pangeran Antasari, menjadikan masyarakatnya diilhami oleh nilai-nilai heroik ke-2 pahlawan tersebut, dan karenanya mau menerima secara legowo Kaltim sebagai IKN serta mendukung penuh apa yang sudah menjadi kebijakan nasional. Merunut sejarah pemerintahan di Pulau Kalimantan, sebelum terbentuknya pemerintahan Provinsi, baik itu Kalsel sendiri maupun Kaltim, Kalteng dan Kalbar. Pusat Pemerintahan di Kalimantan berada di Kalsel, dengan Banjarmasin sebagai ibukota pemerintahannya, baru pada tahun 1956 terbentuk ke-4 Provinsi sebagaimana disebutkan diatas, terakhir Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) yang terbentuk pada tahun 2013. Kalau ini menjadi rujukan maka sepatutnya Provinsi Kalsel menjadi IKN. Oleh karenanya, sebagaimana ditegaskan oleh Paman Birin bahwa masyarakat Kalsel dengan sikap legowonya menerima eksistensi IKN di Kaltim, perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dalam hal keseimbangan pembangunan sebagai pintu gerbang IKN.

Sebagai Provinsi yang menjadikan marwah PWI tetap terjaga, maka tidak ada salahnya apabila kalangan insan pers mendaulat H. Sahbirin Noor sebagai anggota kehormatan PWI pada tahun 2020 ini.

 

B. PWI Tidak Mau Berada di Menara Gading : Mengambil Peran Untuk Kemajuan Daerah

Wartawan senior sekaliber Atal S. Depari sangat jeli dalam membaca situasi kedepan, tidak menjadikan peringatan HPN sebagai ritual tahunan semata, hanya sekedar napak tilas kegiatan seremonial yang diisi dengan pelbagai agenda kegiatan. Terbukti pada tahun 2020 PWI tampil beda, dimana PWI ingin menjadi bagian pencapaian sukses kebijakan pembangunan nasional, tanpa menghilangkan peran kritis Pers sebagai Pilar ke-4 demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2020 ini PWI bersama Pemerintah mensuarakan perubahan orientasi pelayanan publik melalui pemangkasan birokrasi, dengan mengurangi jabatan struktural dan sebaliknya memperkaya jabatan fungsional, disamping mendorong penerapan tolok ukur kinerja serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses secara on time. Dalam rangka menjadikan generasi muda Indonesia yang sehat kedepannya, PWI turut mensosialissikan penanganan masalah stunting serta mendorong upaya penghijauan, yaitu menanam sejuta pohon disetiap Provinsi, yang selama ini kita kenal dengan slogan “one man one tree”,

Perubahan orientarsi pelayanan publik dan penanganan stunting ditandai dengan pelaksaanaan seminar/workshop bekerjasama dengan Kementrian terkait, yaitu Kementian PAN & RB dan Kementrian Kesehatan, sedangkan rangkaian kegiatan dan puncak peringatan HPN dilaksanakan oleh PWI dan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Untuk rangkaian kegiatan penghijauan dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2020, yang sepenuhnya ditangani Kementrian LHK. Dalam sambutannya Atal S. Depari menyebutkan bahwa kegiatan penghijauan ini merupakan wujud dari partisipasi PWI menjadikan Indonesia yang hijau, tidak terkecuali di Kalsel ini yang sudah mengklaim diri sebagai pintu gerbang IKN, sehingga sudah sepatutnya membenahi diri sejak dini. Salah satu pembenahan dimaksud adalah menjadikan Kalsel yang hijau. Inilah yang dimaksud oleh Atal S. Depari bahwa kedepannya PWI akan mengambil peran signifikan untuk mendorong Indonesia lebih maju, sehingga untuk peringatan HPN tahun-tahun berikutnya, PWI harus dapat memberikan manfaat bagi Daerah terutama Daerah yang bertindak sebagai tuan rumah HPN.

Anugrah tertinggi bagi para insan pers berupa anugrah “Adinegoro”, salah satunya diterima diterima oleh jurnalis radio, yaitu Tim Liputan LPP RRI Kaltim, yang mengangkat pemberitaan tentang korban lubang tambang batubara di Kaltim, akibat tidak dilakukannya penanganan reklamasi tambang dengan benar. Inilah wujud lainnya dari peran PWI, melakukan himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk serius dalam menangani usaha pertambangan terutama batubara. Sementara anugrah “budaya” yang diberikan kepada para Bupati/Walikota merupakan upaya PWI untuk mendorong Bupati/Walikota mempertahankan budaya asli tidak terkikis dengan perkembangan zaman yang semakin moderen, karena budaya asli (“lokal”) merupakan khasanah yang menjadi ke-bhineka-an Indonesia, PWI tetap konsisten mensuarakannya, karena budaya adalah kharakter bangsa, sehingga PWI tidak mau berada di menara gading.

 

C. Perlunya Perhatian Pemerintah

Persaingan yang terjadi saat ini tidak hanya berlaku diantara sesama pelaku pers, khususnya media cetak dan media siber/online, tapi sudah meluas, yaitu melibatkan pelaku lainnya yang tidak berbasis sebagai usaha pers. Oleh karenanya diperlukan perhatian Pemerintah dalam hal regulasinya, termasuk perlakuan pajak dalam rangka menciptakan persaingan yang sehat. Regulasi dimaksud bukan berarti PWI mendorong para anggota meminta perlakuan khusus, karena PWI sadar bahwa persaingan tetap perlu ada untuk memberikan semangat dalam meningkatkatkan kualitas para jurnalis maupun konten pemberitaan.

Tuntutan adanya regulasi tersebut tidak hanya diutarakan oleh Atal S. Depari, dimana dalam kesempatan yang sama Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua-nya; M. Nuh, mengutarakan bahwa regulasi sudah waktunya dipersiapkan, mengingat era digital sudah berkembang pesat, sehingga fungsi-fungsi pers yang selama ini diperankan oleh media cetak, mulai digeser media siber. Demikian pula media pemberitaan radio (audio) dan Tv (audio visual) menghadapi masalah yang sama di era digita ini.

Menjawab ke-2 isu tadi, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaannya menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, dan meminta PWI memberikan masukan tertulis yang nantinya akan dipelajari oleh Pemerintah. Presiden menegaskan pula bahwa pers selama ini sudah memberikan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah. Pers sudah memberitakan apa yang menjadi fakta sebenarnya, sehingga tidak salah kalau Presiden mengatakan bahwa “saya berteman dengan pers, dimana ada saya selalu disitu ada pers”, Namun PWI diingatkan oleh Presiden untuk membina anggotanya.

Akhir dari sambutannya, Presiden mengajak pers untuk berperan dalam mendukung kebijakan pemindahan IKN ke Kaltim. Saat ini RUU tentang IKN sedang dalam proses legelasi serta sudah dipersiapkan perencanaannya dengan merujuk pada konsep Negara Rimba Nusa. Kita tidak hanya memindahkan fisik ibukota dari Jakarta ke Kaltim, tapi kita harus melakukan transpormasi ekonomi yang mendorong munculnya inovasi-inovasi baru, perubahan pola kerja yang mengutamakan pemberian pelayanan yang baik, penataan infrastruktur yang tetap mempertahankan fungsi hutan. Keseluruhan hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi sebagai perubahan peradaban. Semua hadirin terkesima saat ditayangkannya visualisasi 3D konsep IKN yang moderen, berbasis IT dan hijau. Ini green city yang menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu, wajar kalau ada yang beranggapan bahwa membangun IKN harus punya nyali besar. Kita harus yakin bahwa Presiden Joko Widodo punya nyali untuk itu, kita tunggu tahun 2024 mendatang.

Sukses untuk PWI, semoga PWI tidak berada di menara gading, namun sebaliknya mampu mereposisi diri untuk menghadapi persaingan kedepan. Sukses untuk Atal S. Depari, sampai ketemu tahun 2021 dengan tematik berbeda. (**dirus#ideku).

PERTEMUAN PERANGKAT DAERAH DENGAN MEDIA SIBER KALTIM – Cairkan Kebuntuan Komunkasi

19 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Pertemuan dalam bentuk dialog ini dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 di Kantor Dnas Kominfo Provinsi Kaltim bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pemberitaan tahun 2019 lalu, untuk keperluan langkah perbaikan tahun 2020 mendatang, dimana kerjasama pemberitaan dengan media online (siber) tetap dilanjutkan,, dengan fokus pemberitaan pada kegiatan OPD, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian keberhasilan OPD dalam merealisasikan program RPJMD, terutama program prioritas yang mendukung visi Kaltim Berdaulat. Pada tahun 2019 lalu terdapat 9 media siber yang turut serta bekerja sama Dinas Kominfo, sedangkan pada tahun 2020 ada 19 media siber, sehingga cakupan OPD setiap media siber hanya 2-3 OPD, dan dibandingkan tahun 2019 lalu cakupan dimaksud dapat mencapai 5-6 OPD.

Kondisi demikian berpengaruh terhadap kualitas pemberitaan, terutama jumlah kata/karakter yang tidak seragam maupun substansi dari isi pemberitaan kegiatan yang tidak selalu didudkung dengan data relevan. Hal ini dipertegas dari pendapat beberapa wartawan media siber, yang mengatakan beberapa OPD masih cukup resisten berhadapan dengan media, disamping sedikit protetektif memberikan data yang seharusnya tidak masalah dibuka untuk publik. Suasana menjadi cair setelah adanya dialog antara perwakilan OPD yang menangani urusan kehumasan dengan para jurnalis (redaksi) media siber.

Beberapa masukan ataupun ide-ide cerdas terungkap dalam dialog ini, seperti keinginan BAPENDA melibatkan media siber pada kegiatan di UPTD mereka di Kabupaten/Kota, dan peluang untuk mengirimkan berita kegiatan kepada media untuk ditayangkan. Cara ini bisa saja dilakukan, namun idealnya dalam pemberitaan media harusberproses melalui dialog interaktif dan adanya data pendukung, Disisi lainnya LKBN Antara mensarankan setiap OPD memiliki website, dan memberitakan kegiatan dan keberhasilan yang telah dicapai, hal ini sangat diperlukan bagi kalangan media untuk mencari informasi yang dapat dijadikan berita.

Jurnalis media siber selalu memantau website OPD, yang selama ini cenderung tidak disadari OPD, karena seperti dikatakan oleh pengelola NiagaAsia.com (Intoniswan) bahwa kegiatan publikasi yang baik akan memberikan nilai tambah bagi OPD bersangkutan. Ditambahkan pula oleh Intoniswan, apabila memang OPD belum mampu membuat pers release, para jurnalis media siber bersedia untuk membantu melatih aparat OPD tanpa ada beban biaya. Masukan lainnya, baik dari jurnalis Infosatu.com (Sukri) dan Beritakaltim.com (Charles “Ucok” Siaahan), setiap OPD terutama para pejabat-nya bersifat terbuka dan berani berhadapan dengan media, tidak menyerahkan hanya pada pejabat yang menangani urusan kehumasan saja, karena hal-hal teknis tentunya lebih diketahui oleh pejabt teknisnya, sehingga sepatutnya semua pejabat OPD terbuka dengan media.

Dialog semacam ini disetujui semua pihak, baik oleh para perwakilan setiap OPD maupun pengelola media siber, untuk dilaksanakan secara berkala dan terbuka yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo. Masukan ide seperti ini tentunya dapat saja dilakukan, akan tetapi apabila dilaksanakann dalam skala waktu yang pendek akan menimbulkan kejenuhan, sehingga disepkati pertemuan berkala dilakukan setiap semester/triwulan dalam bentuk pers release bersama.

Melalui dialog terbuka ini akhirnya mencairkan suasana kebuntuan komunikasi selama ini, dan sudah waktunya semua pihak menyadari perannya masing-masing, setiap OPD perlu melakukan publikasi, sementara media siber membutuhkan berita yang layak tayang yang dimiliki OPD.

 

Format pemberitaan tahun 2020

Untuk menseragamkan format pemberitaan akan diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Substansi isi berita fokus pada kegiatan OPD, tidakmemfokuskan Kepala OPD bersangkutan ;
2. Kegiatan dimaksud berkorelasi terhadap pencapaian RPJMD Provinsi, yaitu mewujudkan visi “Kaltim Berdaulat” ;
3. Kegiatan yang diliput/diberitakan tidak selalu pada kegiatan seremonial ;
4. Pemberitaan media siber menampilkan penjelasan kualitatif dan kuantitatif berupa data pendukung yang relevan dalam menjelaskan pencapaian RPJMD.

Format pemberitaan tesebut menjadi rujukan bagi media siber, sehingga diharapkan berita akan menjadi seragam substansi isinya, yaitu mempublikasi kegiatan atau keberhasilan OPD dalam mendukung visi untuk wujudkan Kaltim Berdaulat.

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan kerjasama

Minat media siber untuk melakukan kerjasama pemberitaan pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan, sementara dalam DPA hanya terbuka peluang untuk 17 media saja, sehingga harus dilakukan upaya seleksi , dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan kerjasama pemberitaan kepadaDinas Kominfo Provinsi Kaltim, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan diatas materai Rp 6.000,-
2. Berbadan hukum PT yang dibuktikan dengan akte notaris dan sudah mendapatkan pengukuhan dari Kementrian  Hukum & HAM ; 
3. Memiliki susunan Redaksi, dan Pimpinan/Penanggungjawab redaksi memiliki kompetensi wartawan madya, dan melampirkan copy kompetensi wartawan tersebut. Nilai tambah diberikan, apabila Anggota Redaksi lainnya dapat melampirkan kompetensi wartawan ;
4. Memiliki alamat kantor/operasional permanen, dengan bukti surat keterangan RT/Lurah ;  
5. Memiliki alamat e-mail ;
6. Memiliki NPWP, dan melampirkan bukti pembayaran pajak (SPT) tahun 2019 dan 2020, walaupun nihil ;
7. Mampu membuktikan minimal sudah beroperasi 6 (enam) bulan saat pengajuan permohonan kerjasama.

 

Berdasarkan persyaratan tersebut diatas, maka penetapan kriteria untuk dapat dipilih/ditetapkan dalam kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan diatas, dan apabila kuota sebanyak17 media siber belum terpenuhi, maka pemenuhan persyaratan ditentukan berdasarkan jumlah persyaratan terbanyak yang dapat dipenuhi media siber bersangkutan. Tidak dilakukan pembukaan/pendaftaran media siber baru (tambahan) setelah berakhirnya masa pendaftaran ;
2. Jumlah pengunjung 3 bulan terakhir yang membaca/mengunjungi media siber bersangkutan ;
3. Khusus 9 media siber yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo tahun 2019 lalu, akan dievalusasi kualitas pemberitaannya terutama terhadap jumlah berita yang disepakati sesuai perjanjian/kontrak kerjasama dan substansi berita ;
4. Untuk media siber yang baru dilakukan evaluasi dengan cara yang sama dengan angka 3, berdasarkan berita yang ditayangkan pada situs media siber bersangkutan.  

Persyaratan diatas sudah sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/ Peraturan-DP/X/2019 tentang Standarisasi Perusahaan Pers, dan sifatnya adalah melakukan pembinaankepada media siber di Kaltim, karena dengan terus berkembangnya media siber ini, disatu sisi merupakan indikasi adanya potensi keberminatan masyarakat dalam mencari informasi/berita melalui media siber. Namun, disisi lainnya perlu ada upaya meningkatkan kualitas media siber melalui langkah pembinaan, seperti penetapan persyaratan kerjasama pemberitaan ini.

Penetapan lingkup OPD yang menjadi tanggungjawab setiap media siber yang berlaku di tahun 2019 sebelumny, akan diatur kembali di tahun 2020 ini melalui “rolling”, guna memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk perluasan wawasan dan jaringan kerja.

Adapun pembukaan pendaftaran akan diinformasikan lebih lanjut pada awal bulan Pebruari 2020 mendatang, walaupun proses lelangnya bersifat penunjukan langsung. Namun, karena banyaknya pemenat maka tetap dilakukan seleksi yang bersifat terbuka.

 

Rujukan sumber berita

Sumber berita dari 38 OPD yang diliput oleh 17 media siber, tentunya secara akumulatif akan menciptakan banyak pemberitaan, terutama terkait dengan kegiatan maupun capaian hasil pembangunan sektoral yang melekat pada masing-masing OPD, sehingga ini dapat rujukan. Oleh karenanya Dinas Kominfo akan menngembangkan Media Center, dan membuka portal “SEPUTAR KALTIM”, dimana ada kodifikasi yang link terhadap portal tersebut, Artinya, setiap berita yang dibuat oleh media siber bersangkutan akan masuk dalam berita SEPUTAR KALTIM. (**dirus-ide)

SAMARINDA BANJIR LAGI – Adu Konsep Para Calon Walikota; Berani !!

27 Views

P e n g a n t a r

Bangun pagi sekitar pkl 03.00 wita, sudah mulai turun hujan cukup deras dan sampai pukul 08.00 masih tetap hujan. Dalam benak saya pasti akan terjadi banjir pada lokasi-lokasi tertentu yang memang rawan banjir. Dalam rekam jejak digital, banyak komen para netizen yang disampaikan, baik dengan cara santun sampai celotehan yang memaki para pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap masalah banjir ini. Anehnya, para calon Walikota/Wakil Walikota tidak ada yang memberikan komen signifikan terhadap masalah banjir terutama ide-ide (“konsep”) mengatasi banjir, dan kalau hanya sekedar mengunjungi penduduk yang terkena musibah banjir dan kemudian membagikan sembako, bukanlah hal yang prinsip untuk menunjukkan kualitas pemikiran (“ide”).    

 

A. Berdebat konsep mengatasi banjir

Awal minggu pertama Januari 2020 kita masih ingat sidak pak Jokowi memantau banjir besar di Jakarta, dan tindaklanjutnya adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk membantu mengatasi masalah banjir ini berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta. Konsep Kementrian adalah melakukan normalisasi saluran sepanjang kali yang ada. Upaya ini terbukti cukup berhasil, karena sekitar kali yang sudah dinormalisasi tidak mengalami banjir besar, dibandingkan dengan kawasan yang belum dilakukan normalisasi. Sementara Anies Baswedan cukup pede dengan konsep naturalisasi kali, walaupun lahan terbuka sekitarnya yang akan dinormalisasi relatif terbatas.

Silahkan saja para ahli berdebat konsep mana yang terbaik, tapi satu hal yang perlu kita acungi jempol, yaitu ada konsep untuk mengatasi banjir, terlepas dari konsep mana yang paling baik, karena setiap konsep pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kemenrian PUPR sudah siap melaksanakannya, sesuai dengan arahan Presiden, sementara Anies Baswedan sudah menganggarkannya dalam APBD tahun 2020. Kita tunggu saja nantinya; apakah banjir di Jakarta dapat diatasi atau paling tidak berkurang.

 

B. Konsep Kota Surabaya

Saya tidak enak menyebutkan ini sebagai konsep ibu Risma, karena tidak enak dengan Walikota/Wakil Walikota petahana maupun para calon yang berebut kursi Walikota/Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 ini, karena seakan-akan lebih menonjolkan ibu Risma, sehingga cukup santun kalau ini saya kata konsep a la Surabaya aja dech.

Kota Surabaya pada musim hujan sekarang ini, sama halnya dengan Kota lain, dihadapkan pada masalah banjir. Namun, bedanya adalah banjir di Surabaya cepat surut dan tidak terlalu parah. Pertanyaannya; bagaimana ini bisa dilakukan. Tidak ada jawaban terlalu ilmiah untuk mengatasi banjir, yaitu cukup benahi drainase yang bermuara ke kali yang ada di Kota Surabaya. Kali-kali tersebut rutin dikeruk dan pintu-pintu air selalu dibersihkan. Lingkungan disekitar kali dijadikan taman dan ruang terbuka hijau. Saat ini, Kota Surabaya aktif membangun sumur- sumur sungai, yang airnya dapat dijadikan air baku untuk menyiram taman kota. Drainase disepanjang jalan berfungsi dengan baik dalam menyalurkan air sampai ke kali terdekat.

Cukup sederhana saja konsep penanganan banjir Kota Surabaya, yaitu benahi drainase dan kali-kali yang ada dinormalisasikan dengan baik sebagai penampungan, dan dinaturalisasikan dengan menata lingkungan sekitarnya tanpa ada pemukiman.

Untuk dapat melakukan itu semua diperlukan biaya yang cukup besar pada awalnya, namun tahapan berikutnya hanya diperlukan kegiatan pemeliharaan berkala. Dalam banyak kesempatan, Gubernur Kalimantan Timur mengatakan bahwa salah satu program prioritas beliau adalah mengatasi banjir Samarinda, dengan menata kembali Sungai Karang Mumus, sekitar kawasan Air Putih dan Karang Asam. Ini merupakan isyarat yang seharusnya direspon sebagai peluang oleh para calon Walikota/Walikota, dengan mengajukan program mengatasi banjir yang disinkronkan dengan program yang dicanangkan oleh Gubernur.

 

C. Rasa sungkan atau memang belum ada konsep

Sebagaimna telah diutarakan diatas bahwa belum ada calon Walikota/Wakil Walikota yang menyampaikan konsep penanganan banjir; apakah sungkan untuk mendahului yang lain; atau memang masih mencari konsep yang tepat untuk disampaikan; atau menunggu waktu yang pas untuk mengutarakannya. Padahal ini adalah waktu yang pas, untuk membuktikan konsep yang dapat ditawarkan.

Penanganan banjir di Kota Samarinda merupakan komoditas politik yang dapat dimanfaatkan untuk mendulang suara pada Pilkada serentak tahun 2020 ini. Saat ini waktu yang tepat, karena faktanya di beberapa lokasi masyarakat mengalami banjir. Data pantauan ITS – TRC di kawasan Kota Samarinda yang ter-locksheed genangan/banjir ada 17 titik, dengan rata-rata genangan air 20-60 cm pada pukul 07.30 wita (Sabtu, 11 Januari 2020), dan cenderung bertambah.

Perlu keberaniaan menawarkan konsep untuk mengatasi banjir di Kota Samarinda dan siap diserang oleh lawan poiitik dan para pemerhati, tapi ini lebih baik daripada tidak memiliki konsep, sehingga masyarakat bisa menilai kualitas calon Walikota/Wakil Walikota. Masyarakat semakin cerdas dan memiliki saluran informasi terutama medsos yang dapat up date informasi terkini. Jangan takut untuk utarakan konsep pada saat ini. Apabila ada kritik, saran, celaan dan lain sebagainya maka jadikan masukan untuk segera melakukan perbaikan konsep. Silahkan, jangan takut (**dirus-ide).

SELAMAT ULANG TAHUN PEMPROV. KALTIM KE-63 – Menjadikan IKN Sebagai Momentum Untuk Membangun

10 Views

P e n g a n t a r            

Usia 63 tahun, dalam benak saya teringat usia Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat dalam usia itu dan meninggalkan kita mujizat maha dasyat, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits yang menjadi kunci keselamatan kita. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki usia ke-63 tahun yang bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2020 ini, tentunya akan meninggalkan catatan historis yang dapat dikenang sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dimasa depan.

 

A. Usia yang semakin matang

Memang tidak ada ukuran baku mengkaitkan kedewasaan dengan usia. Demikian pula halnya dengan usia pemerintahan, belum ada ukuran yang dapat memastikan hal ini, sehingga ukurannya hanya merujuk pada seberapa jauh hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan manfaatnya telah dirasakan  masyarakat. Memasuki usia yang ke-63 tahun, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa diantaranya merupakan proyek monumental, seperti bandara S.A.M. Sulaiman Sepinggang, jalan tol Balikpapan – Samarinda dan Jembatan Mahakam IV. Ini baru sekedar contoh dari banyak contoh  lainnya sebagai bukti semakin dewasanya Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Puncak dari pendewasaan ini adalah terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara, menyisihkan 2 Provinsi lainnya di Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, karena alasan infrastruktur yang ada dinilai sudah mencukupi terutama infrastruktur layanan dasar. Selain didukung  kondisi SDM dan situasi sosial politik yang selama ini cukup kondusif. Gejolak sosial hanya terjadi dalam skala lokal dan cenderung merupakan kriminal biasa yang ditunggangi unsur SARA.

Pluralisme masyarakat yang semakin komplek dan peluang ekonomi yang tidak merata merupakan pemicu terjadinya SARA, apalagi dikaitkan dengan dikotomi penduduk asli dan para pendatang atau pribumi dan non pribumi. Di Kalimantan Timur hal ini tidak terjadi, walaupun pluralisme itu ada, akan tetapi diimbangi oleh sikap toleransi masyarakat serta disparitas ekonomi antar penduduk yang masih diimbangi peluang ekonomi yang cukup terbuka. Inilah makna pendewasaan sesungguhnya, dimana peran pemerintah sebagai katalisator dapat dilakukan secara optimal.

Pengalaman menjalankan roda pemerintahan selama 63 tahun sudah membentuk pengalaman historis berkesinambungan, meskipun setiap periode pemerinatahan, yaitu periodisasi setiap Gubernur-Wakil Gubernur dihadapkan pada  tantangan yang berbeda, namun mereka mampu menciptakan keberhasilan yang dapat menjadi batu loncatan untuk menunjang keberhasilan periode Gubernur – Wakil Gubernur berikutnya.

 

B. Penetapan IKN – Bukan Tujuan Final

Penetapan IKN bukan merupakan puncak dari keberhasilan pemerintahan yang berjalan saat ini, dan jujur kita katakan bahwa ini merupakan rezeki “nomplok”, tidak diperkirakan sebelumnya. Urusan IKN adalah kewenangan Pemerintah Pusat sepenuhnya. Sementara peran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah pelaksanaan kegiatan yang berkorelasi dengan upaya mendukung IKN, terutama pembangunan di sekitar kota penyangga, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Penajam, didukung oleh pembiayan APBN ataupun APBD.

Keberadaan IKN adalah berkah yang harus dimanfaatkan, hal yang senada diungkapkan oleh Bapak Isran Noor selaku Gubernur pada puncak peringatan HUT Provinsi Kalimantan Timur berupa apel besar di  Stadion Madya Sempaja tanggal 9 Januari 2020, bahwa adanya IKN ini kita tidak boleh jadi penonton dan kita harus dapat berperan aktif disemua sektor. Caranya adalah kita harus memperjuangkan hak-hak pendanaan APBN untuk membiayai proyek strategis nasional (PSN), yaitu :

  • Pembangunan jalan tol Samarinda – Bontang ± 95 km, dengan biaya ± Rp 11 T ;
  • Pembangunan Waduk Lambakan di Kabupaten Paser ;
  • Pembangunan Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  • Pembangunan Bendungan Sungai Wain Kota Balikpapan ;
  • Pembangunan Jembatan Tol Nipah-nipah (PPU) – Melawai (Balikpapan), dengan panjang ± 7,5 km ;
  • Pembangunan jalan perbatasan di kawasan perbatasan (Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari) sepanjang ± 200 km di Kabupaten Mahakam Ulu.

 

Pendanaan APBD akan difokuskan untuk membangun jalan-jalan yang mendukung koneksitas antar Kabupaten/Kota, baik menambah panjang jalan maupun peningkatan kualitasnya, serta memacu pembangunan SDM, berupa penurunan angka kemiskinan, menekan pengangguran serta peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Selain melaksanakan program-program prioritas sektoral lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Inilah makna Kaltim Berdaulat, hak-hak rakyat Kalimantan Timur harus diperjuangkan, karena selama ini kontribusi Kalimantan Timur cukup besar dalam menunjang keuangan negara, tetapi tidak diimbangi dengan kotribusi pembangunan dalam bentuk dana APBN. Sudah saatnya rakyat Kalimantan Timur diberikan kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri, karena selama ini telah terbukti selalu “taat” dengan arahan Pusat, walaupun dirugikan. Sudah saatnya rakyat Kalimantan Timur menuntut hak-hak untuk mandiri membangun daerah, dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada (“masih tersisa”), selama ini hak akses untuk tahu atas pemanfaatan potensi SDA yang sudah dieksplotasi belum berjalan optimal.

Oleh karenanya, kita boleh berbangga diri ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai IKN definitif nantinya di tahun 2024, namun ini bukan finalisasi pencapaian tujuan kita didalam membangun Kalimantan Timur yang sejahtera, masih banyak hal yang perlu kita lakukan, sehingga penetapan IKN ini hanya momentum untuk melakukan percepatan pembangunan dan memanfaatkan potensi pasar.

 

C. Penetapan IKN Sebagai Potensi Pasar

Implikasi penetapan IKN merupakan potensi pasar yang menciptakan permintaan kebutuhan primer, sekunder dan tersier (kelompok jasa), karena potensi  ASN, TNI dan Polri yang akan eksodus ke Kalimantan Timur mencapai ± 1.200.000 jiwa, belum termasuk para pihak yang ada urusan (kepentingan) dengan Pemerintah Pusat di IKN. Potensi ini menambah kekuatan daya beli. Selain  itu, pembangunan infrastruktur secara bertahap di kawasan IKN, akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja lokal maupun dari luar; dan ini merupakan sisi lain yang memperkuat daya beli. sehingga kedua hal tadi akan berakumulasi signifikan terhadap konumsi masyarakat. Praktis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur akan segera bergerak naik dalam jangka pendek ini. Konsumsi masyarakat akan menarik tumbuhnya sektor kepariwisataan daerah, karena kebutuhan untuk mengisi waktu luang dengan mengunjungi obyek wisata dan wisata kuliner.

Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk APBN/APBD dan investasi dari kalangan swasta akan membentuk konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Kedua hal tadi dapat dipastikan akan memberikan pengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, disamping konsumsi masyarakat sebagaimana telah diutarakan sebelumnya. Diprediksikan bahwa mulai tahun 2020 ini sejalan dengan mulai menggeliatnya pembangunan kawasan IKN, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur akan meningkat diatas rata-rata nasional. Itu pasti dan mengutip kembali pernyataan Bapak Isran Noor bahwa kita jangan jadi penonton, kita harus manfaatkan momentum ini, siapa takut kata anak-anak muda milenial (**dirus-ide).

IKON BARU KOTA SAMARINDA DIAWAL TAHUN 2020 – Jembatan Mahakam IV dan Implikasinya

18 Views

P e n g a n t a r

Pada tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor) telah meresmikan operasionalisasi Jembatan IV yang ditandai dengan uji coba open traffic mulai pukul 23.00 wita dan launching lampu tematik. Keberadaan jembatan ini sudah dinantikan sejak tahun 2018 untuk dapat dioperasionalkan. Gubernur Kalimantan Timur saat itu (Awang Faroek Ishak) sudah mendorong upaya percepatannya, namun karena tahapan penyediaan dananya terbatas maka baru tahun 2020 dapat direalisasikan operasionalnya.

Pada tanggal 17 Desember 2019 lalu sudah dioperasionalkan jalan tol Balikpapan-Samarinda, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kedua infrastruktur ini relevan dengan kesiapan Samarinda sebagai penyangga IKN.  

 

A. Latar Belakang – Mengapa Jembatan Diperlukan

Pembangunan Jembatan Mahakam (JM) IV ini awalnya tidak ada kaitan dengan penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN, semata-mata hanya mempertimbangkan intensitas lalu lintas orang dan barang yang terus meningkat menyeberangi Sungai Mahakam yang menghubungkan Samarinda Kota – Samarinda Seberang. Jembatan Mahakam I di sekitar kawasan Sei Kunjang sudah begitu padat pergerakan lalu lintas-nya dibandingkan Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahkota.

Diisisi lainnya, usia pemakaian JM I  sudah cukup lama dan dapat dipastikan bahwa secara teknis berdampak terhadap kemampuan daya dukung jembatan, apalagi pondasi bawah jembatan ini sering ditabrak ponton. Oleh karenanya, untuk mengurangi beban teknis JM I dan untuk memecah kepadatan lalu lintas kendaraan, maka dibangunlah JM IV, dengan struktur/desain berbeda dengan JM I, guna memberikan ruang yang lebih leluasa bagi lalu lintas sungai, terutama tugboat yang membawa ponton.

Lokasi JM I merupakan bentang yang relatif pendek yang menghubungkan Samarinda Kota – Samarinda Seberang, namun konsekuensinya adalah kecepatan arus sungai menjadi lebih kuat (“deras”), sehingga perlu penyesuian struktur/desain jembatan, dan tetap membangun jembatan bersebelahan (“berdekatan”). Pada saat itu dideklarasikan nama JM I dan IV sebagai Jembatan Kembar, walaupun belum merupakan penyebutan resmi.

Penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN, maka keberadaan beberapa proyek strategis daerah yang dicanangkan pada masa kepemimpinan Awang Faroek Ishak, seperti bandara A.P.T Pranoto, JM IV dan Jalan tol Ballikpapan – Samarinda merupakan infrastruktur yang menjadikan nilai tambah terhadap kesiapan dalam menyangga IKN di tahun 2024 mendatang.

 

B. Pembiayaan dan Teknis Jembatan

Pembangunan JM IV dibiayai sepenuhnya oleh  pendanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan pola multi years project (MYP), yang menghabiskan biaya sebesar Rp 835 M, guna membangun jembatan sepanjang 1.251 m, dengan rincian sebagaimana tersaji berikut ini.

Tabel 1

Biaya Pembangunan dan Data Teknis Jembatan Mahakam IV

 

C. IKON Baru Kota dan Implikasinya

Jembatan Mahakam IV dihisasi dengan lampu-lampu tematik (warna-warni), sehingga di malam hari menjadi tampak indah dengan permainan lampu, jadi sudah sepatutnya menjadi Ikon kota yang berada di seputar tepian Sungai Mahakam, melengkapi ikon lainnya yang sudah ada terlebih dahulu, seperti Kantor Gubernur, Islamic Center, taman lampion dan Big Mal.

Sebagai ikon kota yang dapat dinikmati di malam hari oleh masyarakat Kota Samarinda, akan memberikan peluang berkembangnya sektor informal yang menjajakan makanan. Ini pasti akan terjadi dan perlu diantisipasi, yaitu harus ada pengaturan ruang untuk taman (ruang terbuka hijau), parkir kendaraan dan wisata kuliner (jajanan). Hotel Harris akan menjadikan view natural JM IV untuk bersantai sambil menikmati makanan atau sekedar bersantai.

Pemerintah Kota Samarinda sudah seharusnya merencanakan pengaturan ruang (spasial) terutama sekitar kawasan yang berdekatan dengan JM IV. Idealnya, kekumuhan di taman depan Kantor Gubernur dan Kantor Perwakilan BI dapat dialihkan atau dibagi bebannya ke kawasan sekitar JM IV ini.

Pengalaman selama ini telah membuktikan bahwa masyarakat lebih cepat bertindak dibandingkan perencanaan pemerintah, karena mereka melihat peluang untuk berusaha. Awalnya, sekedar beberapa orang saja yang memulai usaha berjualan, dan apabila potensi pasar (“pengunjung/pembeli”) terus bertambah, maka lambat laun akan bertambah para penjual/penjaja makanan lainnya, karena sektor informal ini mudah masuk dan mudah keluar.

 

D. Langkah Tindaklanjut – Segerakan Perencanaan

Sepanjang tepian Sungai Mahakam diprediksikan akan berkembang sebagai sentra kegiatan masyarakat, saat ini sentra kegiatan masyarakat terutama dari kalangan anak-anak muda, lebih bertumpu didepan Kantor Gubernur dan Kantor Perwakilan BI, atau di depan Islamic Center, taman lampion, dan segera akan menyusul di sekitaran JM IV.

Idealnya, sentra kegiatan di sepanjang tepian Sungai Mahakam terbagi dalam beberapa lokasi/tempat, guna menghindari terjadinya; (a) kekumuhan yang umumnya berkorelasi terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya; (b)  munculnya titik-titik kemacetan lalu lintas, terkait dengan pengaturan parkir yang tidak teratur; dan (c) rusaknya penataan taman.

Eks pelabuhan sepanjang Jl. Laks. Yos Sudarso yang saat ini tingkat utilitas-nya sudah berkurang dapat menjadi sentra kegiatan baru, dengan mengubahnya menjadi boulevard, serta ditata menjadi pusat jajanan dan hiburan bernuansa Samarinda tempo doeloe. Kawasan Jl. Laks. Yos Sudarso adalah termasuk kawasan kota lama Samarinda, masih menyisakan heritage berupa “tempekong”

Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya sudah mulai memikirkan masalah ini, dengan membuat perencanaan yang komprehensif. Kota Samarinda terus berkemban yang ditopang posisinya sebagai ibukota Provinsi, sebagai kota transit dari kota lain di sekitarnya dan sebagai penyangga IKN. Perencanaan yang dibuat berupa pengaturan zonasi penggunaan ruang (spasial) merujuk RUTR yang sudah ada. Tidak perlu mengeluarkan pendanaan APBD yang besar, karena dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ke-III, yang sifatnya saling menguntungkan. Fasilitas yang dibangun oleh pihak ke-III tidak bersifat permanen dan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, agar artistik-nya dapat lebih menarik (**dirus-ide).

TANTANGAN KEDEPAN KETUM PWI KALTIM – Kita Hadapi Bersama, Pasti Bisa

11 Views

**)   Tulisan saya sebelumnya” Wartawan Ring#1 – Apa dan Bagaimana Mewujudkannya”, saya ingatkan bahwa kedepannya persaingan antar media semakin ketat, sehingga tuntutan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik sudah merupakan suatu keharusan. Hal inipun sudah diingatkan pula oleh Bapak Atal S, Depari (Ketua Umum PWI Pusat), pada saat Konferensi PWI Provinsi Kaltim tanggal 30 November 2019 di Samarinda. Hasil konferensi salah satunya adalah menetapkan kembali saudara Endro S. Effendi sebagai Ketua Umum PWI Provinsi Kaltim Periode 2019 – 2024. Sebagai Ketua Umum harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kompetensi para jurnalis PWI, inilah tantangannya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan salah satu asosiasi jurnalis yang resmi dan diakui Dewan Pers. Asosiasi lainnya adalah Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kedepannya asosiasi ini dapat bertambah, apabila asosiasi dari kalangan jurnalis media online diakui resmi oleh Dewan Pers, karena saat ini sudah ada 2 (dua) klaim asosiasi yang berbeda, yaitu Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Setiap asosiasi memiliki kode etik dan standar kompetensi yang berbeda serta secara rutin menyelenggarakan ujian kompetensi, dimana dalam lingkup PWI disebut Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Di Provinsi Kaltim pelaksanaan UKW ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan sampai saat ini sudah dilaksanakan 17 kali (“angkatan”), dan diikuti 360 orang peserta, namun yang dinyatakan lulus (kompeten) hanya 277 orang atau 76,94 %.

Tabel 1

Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh

PWI Provinsi Kaltim Tahun 2019

Namun demikian, dari 277 orang jurnalis yang dinyatakan kompeten tersebut, khususnya jurnalis dari anggota PWI baru mencapai 173 orang atau 47,14 % dari seluruh anggota PWI yang dinyatakan kompeten. Artinya, masih tersisa 194 orang atau 52,86 % yang perlu untuk dilakukan UKW. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, sehingga menjadi tantangan bagi Pengurus PWI 2019 – 2024, khususnya bagi Ketua Umum.

Permasalahan UKW ini merupakan salah satu tantangan dari banyak tantangan lainnya. Namun ini patut mendapatkan perhatian serius, mengngat masalah kompetensi jurnalis harus dilakukan sejak dini dalam rangka antisipasi 5 tahun kedepan Kaltim menjadi IKN secara efektif. Sebagai IKN nantinya dapat dipastikan para jurnalis media besar nasional akan menempatkan jurnalis yang umumnya sudah memiliki kompetensi lebih baik.

Tabel 2

Jumlah Jurnalis dan Tingkat Kompetensi

PWI Provinsi Kaltim Tahun 2019

Tantangan Tingkatkan Kompetensi

Tolak ukur pelaksanaan UKW hanya memastikan bahwa jurnalis bersangkutan sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tingkatannya, yaitu pemula/ muda, madya dan utama. Namun, pencapaian UKW bukan upaya akhir (final effort), karena harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik lainnya, baik yang dikoordinasikan PWI sebagai bagian dari program kerja; Atau dilakukan secara mandiri oleh jurnalis bersangkutan sebagai tuntutan profesi.

Profesi sebagai jurnalis saat ini belum menjanjikan sebagai profesi yang menghasilkan kompensasi ekonomi yang besar, sehingga tuntutan pengembangan profesi secara mandiri dapat dikatakan belum bisa dilakukan, masih perlu intervensi PWI. Inilah tantangannya, yaitu melaksanakan UKW dan peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik secara terprogram, dan harus diingat bahwa 5 (lima) tahun kedepan para jurnalis lokal akan berhadapan dengan jurnalis nasional. Seharusnya tingkat kompetensi para jurnalis lokal dan nasional sama-sama setara di tahun 2024. Pertanyaannya; beranikah PWI menjawab tantangan ini, dan tidak ada dalih untuk mundur, walaupun dihadapkan pada fakta-fakta berikut ini :

  • Untuk melaksanakan UKW bagi para jurnalis yang belum mengikuti UKW sebanyak 194 orang (asumsi tidak ada penambahan anggota), maka apabila setiap angkatan dibuka untuk 20 orang, akan diperlukan UKW sebanyak 10 angkatan, dan setiap tahunnya harus dibuka 2 angkatan selama 5 tahun. Kebutuhan pembiayaan setiap penyelenggaraan UKW berkisar Rp 60 juta, sehingga totalitas biaya yang diperlukan Rp 600 juta atau Rp 120 juta pertahun. Hal ini tidak mungkin ditangani oleh PWI secara mandiri tanpa melibatkan donasi dari berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah ;
  • Untuk menekan biaya dapat dilakukan melalui pengurangan biaya untuk Tim Penguji, akan tetapi memerlukan waktu untuk membentuk Tim Penguji lokal, karena saat ini baru ada 1 orang Penguji lokal dan masih diperlukan 3 orang lagi. Oleh karenanya harus dilakukan upaya mengirim Penguji lokal untuk mengikuti sertifikasi ;
  • Peningkatan kemampuan teknis jurnalistik, seperti pembuatan feature, tajuk berita, analis berita, teknik wawancara dan teknis penyusunan program pemberitaan. Secara berkala harus dilakukan PWI, baik untuk jurnalis yang sudah lulus UKW maupun yang belum lulus. Teknis jurnalistik dimungkinkan dengan cara otodidak, namun kualitas hasilnya tidak selalu optimal dibandingkan dengan metode pembelajaran. Peningkatan kemampuan teknis berimplikasi terhadap kebutuhan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang terprogram dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur berkepentingan terhadap upaya yang seharusnya dilakukan oleh PWI, karena adanya keterkaitan hubungan kerja, serta yang lebih penting lagi adalah menjaga kualitas pemberitaan yang semakin berbobot. Oleh karenanya, Dinas Kominfo dan PWI akan duduk bersama mendiskusi masalah, in syaa Allah kita pasti bisa (**dirus-ide)