Kecamatan Perbatasan Di Kalimantan Timur Setelah Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan

7 Views

A. Pendahuluan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 126/K.185/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Kabupaten dan Kecamatan yang Berbatasan Langsung Dengan Malaysia (Sabah dan Serawak) di Provinsi Kalimantan Timur, telah menetapkan 15 Kecamatan pada 3 Kabupaten yang dikategorikan sebagai Kabupaten/Kecamatan Perbatasan. Penetapan kategori tersebut merujuk pada definisi kawasan perbatasan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pemekaran Kecamatan Perbatasan yang berada dalam wilayah administratif  Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 lalu,  berdampak terhadap eskalasi Kecamatan Perbatasan, yang semula berjumlah 15 Kecamatan, menjadi 19 Kecamatan, sehingga dampak selanjutnya adalah perubahan terhadap strategi perwilayahan pembangunan (spasial) di Kalimantan Timur.

B. Definisi Kawasan Perbatasan dan Implikasinya
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa definisi kawasan perbatasan dapat merujuk dasar hukumnya; Pertama, UU No. 26 Tahun 2007 jo. PP No. 26 Tahun 2008, yang menempatkan kawasan perbatasan, pulau kecil terdepan dan kawasan latihan militer sebagai bagian dari kawasan strategis nasional, mengingat pengaruhnya terhadap aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selanjutnya merujuk pada penjelasan pasal 13 ayat (1) PP No. 26 Tahun 2008, disebutkan bahwa ruang lingkup  kawasan  perbatasan  negara,  yaitu  : (a)  Wilayah “Kabupaten/Kota”  yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan/atau laut lepas; dan (b) Kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Merujuk pada dasar hukum ini, yaitu menjadikan Kabupaten/Kota sebagai “unit perbatasan”, didasarkan pertimbangan bahwa ditetapkannya suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan dalam suatu kawasan yang luas (“Kabupaten’), diharapkan dapat memacu pertumbuhan wilayah lain disekitarnya (hinterland), sebagai dampak positif adanya keterkaitan pengembangan sektor ekonomi potensial antar wilayah dalam satu kawasan. Dari sini dikembangkan konsep perwilayahan pembangunan, yang menjadikan Kecamatan di kawasan perbatasan yang potensial secara ekonomi sebagai “Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN)”. Kedua, menurut UU No. 43 Tahun 2008, sebagaimana disebutkan pada  pasal 1 angka 6 bahwa kawasan perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dimana batas wilayah Negara di daratan berada di “Kecamatan”. Merujuk pada UU ini, maka dijadikannya Kecamatan sebagai “unit perbatasan”, diharapkan dapat menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan perbatasan (border) Negara tetangga di daratan,  sehingga menjadikan kecamatan sebagai locus penanganan, akan lebih memfokuskan upaya penguatan aspek pertahanan dan aspek kesejahteraan masyarakat secara berimbang, Implementasinya adalah dilihat dari strategi perwilayahan pembangunan; menjadikan setiap Kecamatan sebagai “lokasi prioritas (lokpri)” penanganan pembangunan di kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut. Disini penekanannya adalah pemerataan program pembangunan.

C. Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan
Sebelum pemekaran; jumlah Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Nunukan berjumlah 8 Kecamatan, bertambah menjadi 12 Kecamatan setelah adanya pemekaran pada tahun 2011 lalu.  Khususnya pemekaran Kecamatan  Sebuku  dan Lumbis, yang semula memiliki wilayah perbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), setelah ditetapkannya Kecamatan Lumbis Ogong dan Tullin Onsoi, maka  kedua Kecamatan disebutkan terakhir ini-lah yang dikategorikan sebagai Kecamatan Perbatasan. Kecamatan Sei Manggaris merupakan  pecahan dari Kecamatan Nunukan, memiliki posisi strategis, karena; (a) sudah ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN), sehingga dengan dukungan ketersediaan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi disektor agrobisnis, akan mendorong tumbuhnya wilayah sekitarnya sebagai hinterland; (b) sudah direncanakannya Kecamatan Sei Manggaris sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM); berbasis di Desa Simaenre Samaja; dan (c) direncanakannya pendirian Pos Lintas Batas Darat  (PLBD) Sei Manggaris – Serodong (Sabah), yang diharapkan nantinya dapat membuka hubungan dagang antar Negara.

Tabel 1
Kecamatan-Kecamatan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Setelah Pemekaran Kecamatan
 

Keterangan : 1) Merupakan salah satu dari 5 pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kaltim.
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Di Sebatik, semula hanya terdiri 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat; Saat ini, berdasarkan hasil pemekaran, sudah menjadi 5 Kecamatan, yaitu Sebatik, Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Dari aspek pemerintahan, khususnya jumlah Kecamatan yang ada, maka peluang untuk ditingkatkan statusnya Sebatik menjadi “Kota” dimungkinkan, dengan harapan kedepan bahwa kelengkapan infrastruktur perkotaan yang akan dibangun, dapat mengimbangi pembangunan Kota Tawao (Sabah). Dicanangkannya Sebatik sebagai wilayah pengembangan agrobisnis dan jasa maritim oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada bulan Mei 2012 lalu. Konsekwensinya, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu untuk membenahi kekurangan infrastruktur ekonomi, sosial, pemerintahan dan fisik yang ada, sehingga diperlukan pembiayaan pembangunan relatif besar, sejalan dengan dinamika perkembangan  penduduk di Pulau Sebatik.

D. Kecamatan Perbatasan
Kabupaten perbatasan lainnya, yaitu Kabupaten Malinau dan Kutai Barat belum melakukan pemekaran Kecamatan sampai saat ini, sehingga keseluruhan Kecamatan Perbatasan yang semula berjumlah 15 Kecamatan menjadi 19 Kecamatan, murni sebagai akibat pemekaran Kecamatan Perbatasan di Nunukan.  Luas  wilayah  ke-19  Kecamatan  tersebut  ± 47.930,85 km2,  dimana

Tabel 2.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

 

Keterangan :
1) Luas wilayah daratan; 2) Hasil Sensus Tahun 2010; 3) Data jumlah penduduk masih masuk Kec. Sebatik; 4) Data jumlah penduduk masih masuk Kec. Sebatik & Sebatik Barat; 5) Data jumlah penduduk masih mencakup Kec. Sebuku (sebelum pemekaran); 6) Data jumlah penduduk masih mencakup Kec. Lumbis (sebelum pemekaran); 7) Data jumlah penduduk masih masuk Kec. Nunukan (sebelum pemekaran).
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah perbatasan paling besar adalah Kabupaten Malinau, yaitu ± 28.713,52 km2 atau ± 59,91 % dari luas wilayah Kecamatan Perbatasan secara keseluruhan, dengan jumlah 5 Kecamatan yang berada di daratan. Luas wilayah Kabupaten Nunukan menduduki urutan berikutnya, yaitu mencapai ± 10.306,23 km2 (± 21,50 %), namun dengan jumlah Kecamatan Perbatasan yang mencapai 12 Kecamatan, maka rata-rata luas wilayah kecamatan dimaksud relatif kecil; yang terluas hanya Kecamatan Lumbis Ogong, yaitu ± 3.357,01 km2. Dibandingkan kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau dan Kutai Barat, yang hanya memiliki kawasan perbatasan darat dengan Negara Malaysia (Sarawak); Di Kabupaten Nunukan, khususnya Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Utara memiliki kawasan perbatasan darat dan laut, sementara Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan memilki kawasan perbatasan laut; keseluruhannya berbatasan dengan Negara Bagian Sabah. Kawasan lainnya berbatasan di daratan dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak). Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah Kecamatan Perbatasan urutan ketiga, yaitu  ± 8.911,10 km2 (18,59 %), dengan jumlah 2 Kecamatan, namun jumlah penduduknya hampir berimbang dengan seluruh Kecamatan yang di perbatasan Kabupaten Malinau. Artinya, tingkat kepadatan penduduk di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau relatif tipis; hanya mencapai 0,31 jiwa/km2 (sensus penduduk 2010), di Kabupaten Kutai Barat mencapai 0,94 jiwa/km2; Sementara di Kabupaten Nunukan relatif lebih baik, yaitu 13,66 jiwa/km2.

E. Strategi Perwilayahan Pembangunan
Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013, disebutkan bahwa strategi perwilayah pembangunan di kawasan perbatasan, dengan cara menetapkan 14 titik kuat pembangunan, dimana beberapa titik (“lokasi”) kuat dimaksud tidak termasuk dalam kategori kawasan perbatasan. Namun,  keberadaannya sangat mendukung pembangunan kawasan di perbatasan melalui pengembangan prasarana/sarana transportasi yang terkoneksikan dengan baik, terutama transportasi darat.
Strategi perwilayahan berdasarkan PKSN; telah menetapkan 5 lokasi PKSN di Kalimantan Timur, yang kesemuanya sudah termasuk dalam titik-titik kuat pembangunan RPJMD; Ini berarti, titik kuat (lokasi) yang tidak termasuk dalam PKSN merupakan “penunjang PKSN”. Demikian pula halnya dengan kebijakan Lokasi Prioritas (Lokpri), telah ditetapkan 13 Kecamatan Perbatasan (sebelum pemekaran) yang mendapatkan prioritas penanganan selama tahun 2012 – 2014 di Kalimantan Timur; Dan dikaitkan dengan ke-14 titik kuat tadi, terdapat beberapa titik/lokasi yang tidak termasuk dalam Lokpri, sehingga ini dapat dikatakan sebagai “penunjang Lokpri”.

Tabel 3
Strategi Perwilayah Pembangunan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalmantan Timur

Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Penanganan Lokpri ini bersifat pemerataan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan, sehingga sebagai penunjang Lokpri tidak semua sektor pembangunan dapat ditangani; prioritasnya lebih diarahkan pada sektor yang berhubungan langsung dengan pembukaan isolasi wilayah, yaitu transportasi jalan dan udara. Oleh karenanya, titik/lokasi yang dilihat dari strategi perwilayahan pembangunan secara nasional; dikategorikan sebagai penunjang PKSN/Lokpri, maka mengharuskan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten terkait untuk memberikan perhatian yang intensif, melalui penetapan program dan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, sehingga pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Apabila hal ini dapat dilaksanakan secara konsisten, maka pembiayaan pembangunan pada PKSN dan Lokpri dibebankan pada APBN, dan APBD untuk program yang merupakan prioritas Daerah; Sementara pada penunjang PKSN/Lokpri menjadi beban APBD Provinsi dan Kabupaten, kecuali program pembangunan prasarana/ sarana transportasi jalan/udara tetap diperlukan dukungan APBN dalam proporsi yang lebih besar.

F. Tindaklanjut
Adanya perubahan Kecamatan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, secara administratif mengharuskan adanya perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 126/K.185/2010 tanggal 1 April 2010 sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu. Disamping itu, bersamaan dengan proses melakukan perubahan Keputusan dimaksud, perlu adanya kesamaan persepsi terhadap penetapan Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang memiliki perbatasan laut diwilayah perairan Negara Bagian Sabah (Malaysia).

Pengantar
Tulisan ini merupakan catatan kecil, yang bertujuan menginformasikan adanya perubahan Kecamatan Perbatasan di Kalimantan Timur, yang berimplikasi terhadap strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah.

O l e h
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Kabid. Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur

Konsep Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur Sebagai Beranda Depan NKRI

13 Views

BAB I.    P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang 
Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur mencapai luas wilayah ± 47.930,45 km2 atau ± 24,15 dari seluruh luas wilayah daratan yang ada (lihat Tabel 1), luasan tersebut membentang sepanjang 1.038 km, yaitu dari arah selatan seputar wilayah Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat hingga kearah utara di sekitar Sebatik di Kabupaten Nunukan. Garis perbatasan tersebut mencakup 3 Kabupaten, yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, dengan 19 Kecamatan (“setelah pemekaran”) sebagai ujung tombak yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak dan Sabah). Sebagian besar kawasan Kalimantan Timur adalah perbatasan darat dengan Malaysia, sedangkan perbatasan laut hanya berada disekitar Sebatik dan Nunukan.

 

Nunukan Port

Secara geografis kawasan perbatasan darat berada di pedalaman dan sebagian besar sudah termasuk dalam kawasan hutan lindung (heart of borneo). Disisi lainnya, dari aspek demografi; jumlah penduduk kawasan ini tingkat kepadatannya relatif tipis, hanya mencapai ± 3,15 jiwa/km2, dengan tingkat pensebaran tidak merata pada 258 Desa (sebelum pemekaran). Hasil sensus penduduk tahun 2010 lalu, jumlah penduduk hanya mencapai 151.051 jiwa, dimana dari  jumlah  tersebut  lebih   banyak berada  di Kabupaten Nunukan, terutama Kecamatan di Pulau Sebatik (ada 5 Kecamatan), yang relatif lebih maju dibandingkan Kecamatan lainnya, baik dalam hal sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan fasilitas layanan dasar maupun infrastruktur-nya, sehingga laju pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir, menunjukan bahwa Kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan, dapat mencapai pertumbuhan penduduk rata-rata 4,57 %/tahun, bandingkan dengan Kabupaten lainnya (lihat Tabel 3).

Tabel 1
Cakupan Kabupaten & Kecamatan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

 

Keterangan:
1) Kecamatan hasil pemekaran baru pada tahun 2011, Sebatik dipecah menjadi 5 Kecamatan (sebelumnya 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat). Kecamatan Lumbis Ogong adalah pemekaran dari Kecamatan Lumbis, sedangkan Kecamatan Tullin Onsoi, merupakan pemekaran dari Kecamatan Sebuku. Kecamatan Sei Manggaris marupakan pemekaran dari Kecamatan Nunukan.
2) Jumlah Desa masih merujuk pada jumlah Desa sebelum ada pemekaran di Kabupaten Nunukan (jumlah pasti masih dihimpun).
Catatan : Luas wilayah Provinsi Kaltim  mencapai ± 208.657,74 km2, meliputi luas daratan ± 198.441,17 km2 dan luas laut (sejauh 12 mil) ± 10.216,57 km2
Sumber : Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur 2010, publikasi Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kaltim, diolah dengan menambahkan data dari sumber lainnya.

Sementara potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan, berdasarkan kesesuaian lahan, yang sudah mengkombinasikan; (a) aturan berlaku, yaitu keberadaan ketentuan konservasi; dan (b) pertimbangan fungsi kawasan; maka potensi dimaksud lebih bertumpu pada usaha pertanian/perkebunan. Usaha inilah yang menjadi tumpuan mata pencaharian utama masyarakat. Namun aspek pemasaran produksi merupakan kendala yang belum dapat dituntaskan sepenuhnya, sehingga hasil pemasarannya lebih banyak ditujukan ke Negara tetangga, dengan term of trade yang menguntungkan penduduk Negara tetangga. Pemasaran di sekitarnya didalam negeri terbentur pada terbatasnya prasarana/sarana transportasi, sehingga berdampak terhadap mahalnya harga jual, akibat adanya tambahan biaya transportasi.
Gambaran diatas, yaitu tipisnya tingkat kepadatan penduduk, dengan kondisi geografis yang terisolir, sehingga menyebabkan kendala kemudahan transportasi; pada akhirnya menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi, sehingga kesemuanya ini bermuara pada kendala untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Apapun pilihan strategi pembangunan perbatasan; tujuan mendasarnya berpulang pada upaya ini.

1.2. Pengertian & Cakupan Kawasan

Pengertian kawasan perbatasan akan berbeda, sesuai padanan rujukannya, sehingga implikasi kebijakan perwilayahan-nya akan berbeda pula. Dalam dokumen perencanaan yang diintodusir oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), rujukan pengertian perbatasan adalah menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,  yang mengartikan kawasan perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan Negara lain. Dalam artian tersebut maka batas wilayah Negara di darat berada di “Kecamatan”.
Sementara, merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Ruang, yang selanjutnya dijarbarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); menyebutkan bahwa ruang lingkup kawasan perbatasan Negara adalah wilayah “Kabupaten/Kota” yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan/atau laut lepas; Selanjutnya kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar.
Perbedaan penyebutan “unit perbatasan” dari kedua aturan hukum diatas berimplikasi terhadap strategi perwilayahan pembangunan perbatasan; Dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan – BNPP, setiap “unit Kecamatan” perbatasan ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri), sedangkan ketiga Kabupaten perbatasan yang ada di Kalimantan Timur ini ditetapkan sebagai Wilayah Konsentrasi Pembangunan (WKP);  Sementara “unit Kabupaten” dalam RTRWN diarahkan pada pengembangan aspek ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas dan borderless (Suprayoga Hadi; 2008), sehingga dari sini lahirlah konsep Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) yang dijadikan sebagai wilayah perkotaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dianggap relevan.
Mengacu pada unit Kecamatan sebagai kawasan perbatasan,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 126/K.185/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Kabupaten dan Kecamatan yang Berbatasan Langsung Dengan Malaysia (Sabah dan Serawak) di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan keputusan tadi terdapat 15 Kecamatan perbatasan, namun akibat dari adanya pemekaran Kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan; saat ini terdapat 19 Kecamatan (lihat Tabel 1 dan Lampiran 3).
Dari ke-15 Kecamatan yang ada (sebelum dimekarkan), telah ditetapkan sebagai Lokpri hanya 13 Kecamatan, karena Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan sudah dianggap lebih maju pencapaian hasil-hasil pembangunannya. Implementasi strategi perwilayahan menurut Lokpri ini, dengan cara menetapkan tahapan penanganan pembangunan pada setiap tahun (lihat Tabel 2), selama tahun 2012 – 2014; lebih terkesan sebagai “pemerataan” pembangunan. Setiap Lokpri sesuai dengan tahapannya akan mendapatkan alokasi dana proporsional, sesuai dengan potensi pengembangannya.
Berbeda dengan PKSN; lokasi yang telah ditetapkan sebagai PKSN (Ikhwanuddin Mawardi; 2010); dimaksudkan sebagai kawasan pusat perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, dengan kriteria :
a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) dengan negara tetangga ;
b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga ;
c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan
d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya ;
Di Kalimantan Timur (lihat Tabel 2), PKSN yang relevan diterapkan di kawasan perbatasan adalah melaksanakan fungsi sebagai “pos pemeriksaan lintas batas” dan “pusat pertumbuhan”. Ini berarti, hanya Nunukan berfungsi sebagai PKSN (fungsi pos pemeriksaan), yaitu mejadi pintu keluar masuk para pelintas batas dari Nunukan ke Tawao atau sebaliknya, sedangkan sebagai PKSN yang berfungsi sebagai “Pusat Pertumbuhan”, dengan pendekatan trickledown effect-nya (efek menetes kabawah), maka  kegiatan ekonomi yang terkonsentrasikan pada suatu wilayah tertentu, dengan kelengkapan fasilitas infrastruktur pendukungnya, diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada wilayah sekitarnya (hinterland). Namun kenyataan, semua lokasi PKSN di Kalimantan Timur belum dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan.

Tabel 2
Strategi Perwilayah Pembangunan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalmantan Timur

Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Dalam RPJMD Tahun 2009 – 2013, strategi perwilayahan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah menetapkan “14 titik kuat pembangunan”; tidak terdapat perbedaan mencolok dengan strategi perwilayahan menurut PKSN maupun Lokpri. Lokasi yang ditetapkan sebagai titik kuat merupakan simpul-simpul transportasi yang saling berhubungan, karena permasalahan utama kawasan perbatasan adalah isolasi wilayah, sehingga strategi untuk membuka isiolasi tersebut, akan memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi setempat (“lokasi titik kuat”) dan sekitarnya. Sebagai manifestasi dari keinginan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah merencanakan (saat ini sudah diimplementasikan) jaringan jalan poros selatan-tengah-utara kawasan perbatasan, yaitu :
a. Poros Selatan mencakup ruas jalan Long Hubung – Laham – Long Bagun – masuk sampai Kecamatan perbatasan Kab. Kutai Barat di   Long Pahangai – Long Apari – berakhir di perbatasan Sarawak; sepanjang ± 453 km, dari Long Apari – Putusibau (perbatasan Kalbar) sepanjang ± 43 km ;
b.Poros Tengah mencakup ruas jalan Long Bagun – Mahak Baru – masuk kedalam Kecamatan perbatasan di Kabupaten Malinau di Sungai Barang – Long Ampung – Long Nawang – berakhir di perbatasan Long Busang (Serawak); sepanjang ± 235 km ;
c. Poros Utara mencakup ruas jalan Malinau – Mentarang – masuk kedalam Kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan di Long Bawan – Long Midang – berakhir di perbatasan Long Pasia (Sabah) dan Ba’ Kelalan (Serawak); sepanjang ± 120 km.
Dari ketiga strategi perwilayahan diatas; apakah sebagai Lokpri, PKSN atau titik kuat pembangunan; Kawasan perbatasan harus dipersepsikan sebagai bentang geografis yang mempunyai fungsi sama dalam konteks pengelolaan serta pengembangan; dan bersifat fungsional dalam satu entitas yang berada dalam satu kesatuan sistem geografis yang tidak terkotak-kotak oleh batas administrasi daerah (Afriadi Sjahbana Hasibuan; 2011). Ini berarti, pengelolaan kawasan perbatasan lebih ditekankan pada “desentralisasi fungsional”; setiap pilihan strategi pembangunan, harus melihat pada kesamaan fungsi kawasan, dan ditangani secara lintas sektoral yang saling terkait; harus ada fungsi kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk mengintergrasikan kegiatan lintas sektoral, agar semua fungsi yang melekat secara sektoral tadi dapat dioptimalkan.

BAB II PERMASALAHAN & KEWENANGAN

2.1. P e r m a s a l a h a n

Berdasarkan Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur (2010; 100), telah diidentifikasi 2 (dua) permasalahan pokok yang dihadapi dalam membangun kawasan perbatasan; yaitu, (a) aspek pengelolaan batas wilayah negara (security); dan (a) aspek pengelolaan kawasan perbatasan (prosperity). Khususnya, pada aspek security akar permasalahannya adalah kondisi geografis kawasan yang cukup luas dan terisolir; menjadi kendala utama dalam melakukan tindakan pengamanan pelanggaran batas wilayah dan dari hal-hal yang bersifat illegal. Sedangkan dari aspek pengelolaan kawasan perbatasan; terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
a. Rendahnya tingkat kemajuan ekonomi di kawasan perbatasan, berdampak terhadap kesenjangan wilayah dan sosial ekonomi, dengan kawasan perbatasan Negara tetangga (Malaysia) ;
b. Keterbatasan sarana/prasarana dasar transportasi dan komunikasi,  menyebabkan terjadinya isolasi dan rendahnya aksesibilitas dengan kawasan lain  disekitarnya ;
c. Masih rendahnya tingkat kesehatan, latar belakang pendidikan dan penguasaan keterampilan penduduk, terkait dengan keterbatasan penyediaan layanan dasar ;
d. Terjadinya tindakan illegal logging, illegal trading, illegal trafficking dan illegal fishing, menyebabkan kerugian terhadap pemasukan devisa bagi Negara ;
e. Harga barang kebutuhan pokok relatif mahal, sehingga mengakibatkan ketergantungan dengan penyediaan kebutuhan pokok dari Negara tetangga ;
f. Satuan biaya pembangunan (unit cost) relatif mahal, berdampak terhadap pencapaian kuantitas dan kualitas target pembangunan yang dibiayai dari dana APBN/APBD  ;
g. Penyediaan anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastrukur relatif kecil dibandingkan kebutuhan sebenarnya, sehingga tahapan pembangunan yang dilaksanakan terkesan lamban penanganannya ;
h. Perhatian Pemerintah Pusat yang diwujudkan dengan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementrian/Lembaga Non Kementrian relatif masih rendah; Ini ada kaitannya dengan kurang efektifnya pengelolaan kawasan perbatasan pada tingkat Pemerintah Pusat, sehingga pengelolaan yang ada cenderung bersifat sektoral (parsial) dan belum terintegrasikan dengan baik;
i. Sebagian besar kawasan perbatasan berada di wilayah budidaya hutan dan hutan lindung (heart of borneo), menyebabkan benturan kepentingan terhadap upaya mening-katkan perekonomian penduduk dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hutan.

2.2. Kewenangan Pengelolaan

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dalam hal pengelolan wilayah perbatasan, hanya mencakup pengelolaan yang lebih menonjolkan aspek penciptaan kesejahteraan (prosperity) bagi penduduk setempat, dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan pelbagai potensi sumber daya alam yang ada serta memerankan penduduk setempat sebagai subyek pembangunan. Oleh karenanya aspek kesejahteraan yang ditonjolkan adalah dibidang ekonomi, dengan diimbangi bidang terkait lainnya  terutama sosial  dan budaya, transportasi, lingkungan serta implementasi praktis atas pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seperti komunikasi dan teknologi tepat guna untuk usaha pertanian/perkebunan.
Implikasi dari luasn cakupan pengelolaan kawasan perbatasan ini maka secara institusional akan melibatkan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, sesuai dengan kewenangannya, baik kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
Diharapkan pelaksanaan pelbagai bidang yang terkait dengan aspek pertahanan/keamanan (security) dan kesejahteraan menjadikan Kecamatan di perbatasan sebagai “lini depan depan” terhadap Negara tetangga. Ini merupakan perubahan paradigma didalam pengelolaan kawasan, dimana sebelumnya, karena alasan geografis terletak di pedalaman, maka persepsi yang muncul bahwa perbatasan merupakan “lini  belakang”, sehingga aspek yang ditonjolkan lebih banyak pada aspek pertahanan/keamanan saja.
Perubahan dari paradigma pertahanan/keamanan menjadi keseimbangan antara kesejahteraan, pertahanan / keamanan dan lingkungan; berdampak terhadap strategi pembangunan perbatasan, yaitu harus lebih terkoordinasikan, tidak bersifat parsial yang lebih mementingkan ego sektoral. Secara institusional, baik  pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Pusat/Daerah harus memainkan  peran sebagai policy integrated strategic role; peran koordinatif dalam melakukan integrasi kegiatan sektoral terkait di Pusat/Daerah. Oleh Mohammad Ikhwanuddin Mawardi (2009; 156-157), Badan Pengelola Perbatasan Daerah dapat melakukan peran koordinatif-implementatif. Peran koordinatif berupa fasilitasi program dan anggaran lintas sektoral, sedangkan peran implementatif (terutama di Daerah) berupa kewenangan untuk melaksanakan program, selama “unit pelaksananya” sudah ada dalam struktur kelembagaan. Untuk permasalahan ini, Peraturan Dalam Meneteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah, sudah mengatur pembentukan unit pelaksana teknis; sebagaimana tertuang dalam pasal 12. Sementara hasil Tim Peneliti KODAM VI/MLW (2012; 19), merekomendasikan pembentukan Badan Otorita Khusus Pengelola Perbatasan, karena melihat fakta dilapangan yang mengindikasikan tidak efektifnya penanganan pembangunan kawasan perbatasan yang melibatkan banyak pihak. Fakta ini mengindikasikan; Pertama, memberikan peran kepada Badan Otorita untuk bertindak sebagai pelaksana pembangunan perbatasan; Kedua, pola koordinasi berjenjang untuk mengintegrasikan kegiatan sektoral, baik di Pusat oleh BNPP maupun di Daerah oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah belum berjalan secara optimal.
Pembentukan Badan Otoritas Khusus tidak bertentangan dengan prinsip desentralisasi fungsional, karena peran fungsional (“sektoral”) tadi dilebur dalam satu fungsi kelembagaan yang mengintegrasikan seluruh peran fungsional, yang pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja (indikator kinerja sektoral) dan administrasi keuangan-nya dapat dijelaskan melalui sistem pemantauan dan pelaporan yang disepakati bersama. Badan Otoritas Khusus bersifat implementatif – koordinatif, sehingga bukan merupakan kelembagaan ad-hoc.

BAB III   PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.1. Perencanaan Pembangunan Kawasan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, menempatkan kawasan di Kalimantan Timur sebegai kawasan  yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan/keamanan dalam rangka menjaga  kedaulatan Negara. Selanjutnya dalam RPJM Nasional 2010 – 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010, telah menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas nasional, sehingga program-program yang dilaksanakan ada keterkaitan erat dengan misi pembangunan, untuk dapat mewujudkan keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan/keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Arah kebijakan program yang dilaksanakan bergeser dari orientasi “inward looking” menjadi “outward looking”, sehingga bentang kawasan perbatasan dapat dijadikan suatu potensi pengembangan aktifitas ekonomi yang terbuka dengan Negara tetangga, melalui kegiatan perdagangan timbal balik (reciprocal). Pergeseran orientasi ini mengakibatkan pendekatan pembangunan harus lebih menonjolkan aspek penciptaan kesejahteraan (prosperity), yang diimbangi secara proporsional aspek pertahanan/keamanan (security) dan lingkungan.
Pendekatan kesejahteraan akan manjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang Negara, sehingga menempatkannya sebagai “beranda depan” NKRI, dimana pencapaian program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dengan menggali perlbagai potensi ekonomi, sosial dan budaya serta memanfaatkan keuntungan geografis yang strategis untuk berhubungan dengan Negara tetangga (Mohammad Ikhwanuddin Mawardi; 2009; 130).
Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013, menjadikan kawasan perbatasan sebagai agenda prioritas I – Menciptakan Kalimantan Timur yang Aman, Demokratis dan Damai, Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Untuk menjawab isu-isu strategis yang ada, maka strategi yang akan ditempuh adalah Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Dalam Upaya Percepatan Pembangunan. Arah kebijakan yang akan ditempuh berintikan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan perbatasan, karena apabila aksesibilitas ini dapat diatasi maka aktifitas ekonomi masyarakat akan bergerak dengan sendirinya; dengan keterbukaan aksesibilitas ini pula akan  menciptkan simpul-simpul transportasi yang memungkinkan pelbagai potensi ekonomi dapat dimanfaatkan.
Memasuki tahun 2013 ini adalah merupakan tahun akhir daripada pelaksanaan RPJMD diatas, dan selaras dengan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan – BNPP, yang sudah mengadopsi RPJP Nasional, maka permasalahannya adalah bagaimana wujud program pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Timur pada RPJMD Tahun 2014 – 2018 mendatang, yang sepenuhnya menerapkan pendekatan kesejahteraan, dan menjadikannya sebagai berada depan NKRI terhadap Negara tetangga.
Untuk menjawab permasalahan diatas, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur, merujuk pada Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2033; Diawali dengan perencanaan tata ruang kawasan, selanjutnya diikuti dengan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan kondisi demografi kedepan, maka pengembangan strategi perwilayahan dan program pembangunan kedepan yang diaggap relevan dengan kebutuhan kawasan perbatasan diuraikan pada Bab IV.

3.2. Struktur Tata Ruang Perbatasan

Menurut RTRWN Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perbatasan terdapat 10 PKSN, yaitu (1) Long Midang, (2) Nunukan, (3) Sei Manggaris, (4) Long Nawan dan (5) Long Pahangai di Kalimantan Timur, sedangkan di Kalimantan Barat adalah (6) Paloh, (7) Jagoi Babang, (8) Nanga Badau, (9) Entikong; dan (10) Jasa. Sebagai PKSN dalam strategi perwujudan rencana struktur tata ruang aakn dikembang sebagai pusat pemukiman, untuk dapat melaksanakan fungsi pelayanan tersier.
Demikian pula dalam stretegi sistem jaringan prasarana wilayah, ke-10 PKSN akan terkoneksi dalam  ruas jalan/jalur safety belt, dan berfungsi sebagai simpul transportasi yang menghubungkan kawasan lain disekitarnya. Sementara, dalam strategi pola pemanfaatan ruang, sudah diatur ruang pemanfaatan kawasan hutan lindung, budidaya dan non budidaya, tanpa berbenturan dengan pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan lindung sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2010.

3.3. Potensi Ekonomi

Penataan ruang kawasan perbatasan Kalimantan Timur, memperhatikan sepenuhnya daya dukung fisik dan lingkungan berdasarkan kondisi fisik dan geologi, guna menentukan  kesesuaian lahan (Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2012; III-2). Kesesuaian lahan tadi sudah disesuaikan dengan kemampuan lahan untuk dikembangkan potensi alamiahnya. Hasil analisis kesesuaian lahan di kawasan perbatasan merujuk pada peraturan dan fungsi kawasan. Dari keseluruhan Kecamatan yang berada di wilayah perbatasan sebanyak 19 Kecamatan, pada dasarnya memiliki kondisi geografis, topografi dan iklim yang tidak berbeda prinsip, sehingga dari kesesuain lahan yang ada dapat dikembangkan beberapa potensi pertanian/perkebunan, seperti kelapa kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kayu manis, nenas, pisang dan the.
Potensi dari sektor ekonomi lainnya yang berpeluang untuk dikembangkan adalah : (a) peternakan, seperti sapi, kerbau dan ayam bukan ras; dan (b) perikanan, terutama perikanan tanggap sekitar perairan Nunukan/Sebatik. Namun, belum semua potensi tadi sudah dimanfaatkan sepenuhnya, bahkan beberapa Kecamatan, potensi dimaksud baru merupakan indikasi peluang (belum termanfaatkan), karena jalur pemasarannya tidak didukung kondisi prasarana/sarana transportasi. Sementara untuk pertambangan batu bara, walaupun depositnya tersedia, namun tidak semuanya dapat dilakukan penambangan, terutama lokasi penambangan yang berada pada Taman Nasional Kayan Mentarang (Kawasan Hutang Lindung).

3.4. Kondisi Demografi

Penduduk di kawasan perbatasan seperti telah disinggung sebelumnya, berkembang pesat hanya di Kabupaten Nunukan, sementara di Kabupaten Malinau dan Kutai Barat relatif kecil. Gambaran perkembangan penduduk selama periode waktu 2006 – 2011 (lihat Tabel 3), apabila dijadikan rujukan dalam memprediksikan jumlah penduduk kedepan, maka diperkirakan bahwa penduduk yang pesat perkembangannya hanya disekitar Desa, yang hasil pembangunannya sudah cukup memadai, terutama Desa yang sudah lengkap fasilitas layanan dasarnya; Dan didukung kemudahan transportasi, karena menjadi simpul transportasi yang menghubungkan Desa-desa lain disekitarnya. Peuang ini diindikasikan akan terjadi pada; (a) Desa-desa yang sudah ditetapkan sebagai titik kuat pembangunan; (b) Desa yang akan dijadikan Kota Terpadu Mandiri (KTM) melalui pelaksanaan tranmigrasi dan rencana; dan (c) Desa yang akan segera dibuka PPLB.

Tabel 3
Jumlah Penduduk di Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 – 2011  1)

Keterangan : 1) Sensus penduduk tahun 2010; 2) Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 2; 3) Belum dimiliki datanya.
Sumber : Kabupaten Dalam Angka  dari masing-masing Kabupaten, publikasi Bappeda & BPS tahun bersangkutan.

BAB IV   STRATEGI PEMBANGUNAN

4.1. Perwilayahan Pembangunan 

Pada Bab I, Sub Bab 1.2, sudah disinggung tentang strategi perwilayah pembangunan, baik mengggunakan konsepsi Lokpri, PKSN maupun titik kuat pembangunan. Kedepan konsep dimaksud akan didekati dari tipologi-nya, karena setiap Kecamatan perbatasan memiliki kharakteristik yang berbeda-beda, baik menyangkut posisi geografis, kandungan potensi alamiahnya dan perlakuan terhadap pemanfaatan lahan. Adanya pembagian tipologi ini akan membantu penyusunan skala prioritas kegiatan yang sesuai kebutuhan.
Konsep ini (“tipologi”) tidak berbeda dengan Lokpri, karena semua Kecamatan  perbatasan tertangani, tanpa melihat sistem pentahapannya berdasarkan  aspek wilayah administratif pemerintahan (“Kecamatan”); Sebaliknya, pentahapan yang diberlakukan murni pada pelaksanaan program sesuai tipologi-nya. Demikian pula dikaitkan dengan konsep PKSN, maka peran setiap Kecamatan akan dikembangkan sesuai potensinya, sehingga dapat mendukung lokasi yang telah ditetapkan sebagai PKSN, yaitu menjadi kawasan perkotaan yang melaksanakan fungsi pusat pertumbuhan. Sementara, terhadap konsep titik kuat pembangunan, tipologi yang ada pada Kecamatan perbatasan akan lebih  mengarahkan penanganan program pembangunan, sehingga dapat memperkuat penetapan lokasi bersangkutan (“titik kuat”).
Dari ke-19 Kecamatan perbatasan yang ada dibagi dalam 4 (empat) tipologi. Setiap tipologi dikelompokan berdasarkaan kesemaan kharakteristiknya, sehingga berpeluang untuk terjadinya pengelompokan Kecamatan yang lintas Kabupaten, seperti Kecamatan Pujungan, yang masuk pada Tipologi II dan III. Kesamaan kharakteristik dimaksud tidak hanya bertumpu kondisi alamiahnya (identik dengan “potensi ekonomi”) saja, namun memperhatikan pola pemanfaatan ruang dan prediksi perkembangan penduduk. Akumulasi dari hal-hal tersebut, maka rincian selengkapnya tipologi kawasan perbatasan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
a. Kabupaten Nunukan
Terdapat 2 (dua) tipologi
– Tipologi I, mencakup Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Sebatik Utara. Keseluruhan Kecamatan yang ada secara geografis berada di Pulau Nunukan dan Sebatik, yang berbatasan laut dan darat dengan Sabah (Malaysia).
– Tipologi II, mencakup Kecamatan Lumbis Ogong, Sei Manggaris, Tulin Onsoi, Krayan Selatan dan sebagian Kecamatan Pujungan, yang seluruhnya berada di pedalaman (darat).
b. Kabupaten Malinau, masuk dalam tipologi, yaitu Tipologi III, mencakup Kecamatan Pujungan (sebagian sudah masuk tipologi II), Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Bahau Hulu :
c. Kabupeten Kutai Barat, sepenuhnya masuk Tipologi IV, mencakup Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.

4.2. Strategi Pembangunan

Berdasakan tipologi diatas, maka strategi pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur berusaha untuk menjawab permasalahan pokok yang ada (lihat Bab II, Sub Bab 2.1). Setiap strategi berdimensi waktu jangka panjang (2014 – 2033, sehingga diperlukam tahapan pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dimana pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah terdapat sasaran/target yang harus dicapai. Sasaran yang dicapai pada tahapan tertentu akan menjadi batu loncatan (“sasaran antara”) untuk mencapai keberhasilan tahapan berikutnya, dan selalu terulang hingga sampai tahapan ke-4 (20 tahun)
Pada tahapan 5 tahun keempat, diharapkan sasaran untuk menjadikan penduduk kawasan perbatasan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan (lihat Road Map pada Bagan 1). Ini semua dapat tercapai apabila sasaran tahapan 5 tahun sebelumnya telah terbentuk, seperti tercapainya upaya penyediaan infrastruktur, kelembagaan ekonomi yang sudah berkembang dengan baik, mengikuti tumbuhnya kegiatan ekonomi kawasan, kemampuan SDM yang meningkat, sebagai implikasi meningkatnya  layanan kesehatan dan pendidikan.
Untuk mencapai tahapan sasaran tersebut akan dilaksanakan strategi pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan tipologi-nya masing-masing (lihat Lampiran 1). Strategi dimaksud lebih berorientasi pada “outward looking”, karena diarahkan untuk mengekploitasi potensi yang memberikan nilai tambah ekonomi, dalam hubungannya dengan Negara tetangga (Malaysia), melalui kegiatan ekonomi/perdagangan. Sedangkan pendekatannya sudah mengarah pada paradigma kawasan perbatasan sebagai beranda depan. Artinya, strategi yang ditempuh lebih mengedepankan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat secara langsung. Namun bukan berarti mengesampingkan upaya menjaga pertahanan/keamanan, karena proporsi kewenangannya melekat pada Pemerintah Pusat.
Pada tataran implementasi program dari setiap strategi, akan melibatkan Instansi Pemerintah terkait, khususnya lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat. Peran Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Kabupaten terkait dapat bertindak sebagai koordinatif – implementatif.

Bagan 1 – Road Map Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, BPKP2DT Provinsi Kaltim, Tahun 2012

BAB V   P E N U T U P

5.1. S i m p u l a n

a. Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2033 merupakan rujukan pembangunan kawasan yang orientasi strateginya sudah bersifat outward looking, dengan mengedepankan pendekatan aspek kesejahteraan (prosperity).
b. Sementara strategi perwilayahannya adalah berdasarkan tipologi masing-masing Kecamatan perbatasan, yang dikelompok atas dasar kesamaan kharakteristik-nya; Terdapat 4 (empat) tipologi, yang melengkapi konsep perwilayahan berdasarkan Lokpri, PKSN dan titik kuat pembangunan.
c. Penjabaran program pada setiap strategi sudah memberikan tanggungjawab Instansi Pemerintah yang menjadi pelaku utama sesuai dengan kewenangannya.
d. Keberhasilan pelaksanaan program akan menentukan keberhasilan strategi yang direncanakan; dan secara akumulatif; keseluruhan pencapaian strategi akan menentukan pencapaian sasaran 5 tahunan pada setiap tahapan.
e. Sasaran 5 tahunan pada setiap tahapnya merupakan batu loncatan untuk mencapai sasaran tahap berikutnya; Pada tahapan ke-4, diharapkan dapat mencapai sasaran meningkatkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan.

5.2. Saran Tindaklanjut

Sebagai tindaklanjut terhadap keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Kalimantan Timur, maka disarankan :
a. Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur agar dapat menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2014 – 2018.
b. Instansi Pemerintah lingkup Provinsi Kalimantan Timur, bersamaan dengan BPKP2DT lebih intensif didalam melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

 
Lampiran I
Strategi Perwilayahan Pembangunan Perbatasan Berdasarkan Tipologi

 

 

 
 
Lampiran II


Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Rata-rata Kepadatan Penduduk di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2006 – 2010.

 

Keterangan : 1) Dihitung berdasarkan rata-rata kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk.
2) Kec. Nunukan Selatan pada tahun 2006 s/d 2008 masih gabung dengan Kec. Nunukan.
3) Kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk merupakan angka gabungan Kec. Nunukan dan Nunukan Selatan.
Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka, publikasi Bappeda dan BPS Kab. Nunukan tahun bersangkutan.

Lampiran III


Kecamatan-Kecamatan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Setelah Pemekaran Kecamatan

 

Keterangan : 1) Merupakan salah satu dari 5 pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kaltim.
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

P e n g a n t a r
Pembangunan kawasan perbatasan menjadi cukup pesat dilakukan saat ini, setelah adanya perubahan paradigma yang lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan, dibandingkan pnedekatan pertaha-nan/keamanan. Disamping itu, realitas yang ada menunjukan bahwa kehidupan masyarakat perbatasan Negara  tetangga relatif lebih maju,  sehigga berimplikasi terhadap pencitraan harga diri bangsa. Oleh karenanya, ttindakan yang sama harus dilakukan, yaitu membangun kawasan yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat setampat. Namun permasalahannya, kondisi geografis kawasan yang relatif terisolir, dengan segala keterbatasan prasarana/sarana transportasi menjadi penghambat utama didalam melakukan percepatan pembangunan, mengingat tidak mudahya melakukan mobilisasi barang dan orang menuju kawasan perbatasan; dan kalaupun dapat dilakukan membutukan biaya relatif mahal. Amanat UUD Tahun 1945 yang mengharuskan Pemerintah untuk memajukan “kesejahteraan umum”, maka masyarakat kawasan perbatasan yang merupakan obyek pembangunan berhak untuk menikmati pula hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, paling tidak mendapatkan fasilitas layanan dasar, dan kemudahan akses untuk melakukan mobilisasi orang dan barang dari dan ke kawasan perbatasan; menggunakan moda transportasi yang terjangkau. Realitasnya,  moblisasi yang terbatas, secara bersamaan harapan dapat diimbanginya penyediaan layanan dasar; sebagai kompensasi dari keterbatasan mobilitas tadi, tidak terpenuhi pula. Ibarat pepatah; sudah jatuh dari tangga masih kejatuhan anak tangga. Pertanyaannya adalah strategi apa yang seharusnya ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk menjawab pertanyaan ini, rujukan strategi yang akan ditempuh adalah “Grand Design Pembangunan Kawasan Pembatasan 2014 – 2033”, sebagai penjabaran dari RPJP Nasional 2010 – 2025, dan ini nantinya akan menjadi masukan dalam RPJMD 2014-2018 mendatang. Makalah ini lebih menekankan pada aspek perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan spasial kawasan perbatasan.

Sistematika Pembahasan
Makalah disajikan dalam 4 (empat) Bab; Bab I – Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang serta definisi kawasan dan cakupannya di Kalimantan Timur. Selanjutnya pada Bab II – Permasalahan & Kewenangan, membicarakan  masalah pokok yang dihadapi, dan kewenangan yang dapat dilakukan sesuai otonomi daerah. Bab III- Perencanaan, membahas mengenai strategi perencanaan yang tertuang dalam RPJP dan RPJM Nasional serta RPJMD, kemudian dilanjutkan dengan membahas tata ruang, potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan kondisi demografi. Bab IV – Strategi Pembangunan, membicarakan perwilayahan pembangunan berdasarkan tipologi dan strategi yang akan ditempuh sesuai tipologi. Bab V – Penutup, berisikan simpulan dan saran untuk tindaklanjut.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si
Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur

Kepustakaan 
Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011. Rencana Induk Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Jakarta
Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur. 2010. Grand Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Samarinda.
Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur. 2012. Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Samarinda.
Hadi, Suprayogo. 2010. Paparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Bappenas. Jakarta. (diunduh tanggal 27 Mei 2011; pada situs http://www.bappenas.go.id/images/ .. ).
Hasibuan, DR. Afriadi Sjahbana, MPA. M.Com. 2011. Revitalisasi Pengembangan Wilayah Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wil. Perbatasa” (hand out). Disampaikan pada Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan; diselenggarakan DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri, tanggal 20 Juni 2011 di Hotel Ambhara – Jakarta Selatan.
Mawardi, Muhammad Ikhwanuddin Mawardi. 2009. Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Cetakan Pertama. November 2009. IPB Press. Bandung.
Mawardi, Prof. DR. Ir. Mohammad Ikhwanuddini, M.Sc. 2010. Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategi Nasional di Kawasan Perbatasan Darat Sebagai Pintu Gerbang Aktifitas Ekonomi dan Perdagangan Dengan Negara Tetangga. Makalah yang disampaikan pada Seminar Menggagas Format Ideal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagai Halaman Depan NKRI.  Jakarta. Tanggal 8 Desember 2010.
Tim Peneliti KODAM VI/MLW. 2012; Executif Summary Penelitian Wawasan Kembangsaan Masyarakat Perbatasan RI – Malaysia di wllayah Kodam VI/Mulawarman. Juni 2012. Hal 19.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Galeri Perbatasan

27 Views
Kenyataan bahwa kawasan perbatasan negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kekayaan alam yang luar biasa. Dengan demikian sudah sepantasnya masyarakat di perbatasan tidak lagi hidup dalam keterbatasan, keterisolasian dan kekurangan. Saat ini momentum yang pas untuk melakukan tata kelola dan pemanfaatan potensi yang ada di perbatasan secara optimal dan bertanggung jawab untuk kepentingan negara dan masyarakat sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia.

 

 

 

 

 

Prospek Perdagangan Bebas Lintas Batas Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur – Malaysia Saat Ini dan Kedepannya Berdasarkan Pendekatan Pragmatis

7 Views

Globalisasi ekonomi yang saat ini sedang dan masih terus akan berlangsung membawa dampak terhadap pergerakan orang, barang dan modal yang tidak lagi dapat dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dumairy 1) ; globalisasi diartikan mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian, yang tidak lagi mengenal batas kenegaraan; globalisasi bukan hanya sekedar berada tataran internasional, namun sudah menjadi transnasional kegiatan yang tidak hanya mencakup aspek perdagangan dan keuangan saja, tapi sudah memasuki ranah aspek produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Konsekuensinya, perekonomian antar Negara menjadi saling berkaitan, dimana peristiwa ekonomi suatu Negara dengan dan mudah berimbas ke Negara lainnya.

 

Long Pahangai

Sementara itu; Joseph E. Stiglitz 2) ; menyatakan bahwa globalisasi membuka jalan keperdagangan internasional yang telah membantu banyak Negara untuk berkembang lebih pesat dari apa yang telah mereka capai sebelumnya. Menurut Tulus Tambunan 3) ; dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu Negara bisa positif atau negatif, bergantung pada kesiapannya menghadapi peluang dan tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum terdapat 4 (empat) aspek yang terpengaruh langsung, yaitu ekspor, impor, investasi dan tenaga kerja. Merujuk ketiga pendapat diatas, maka pertanyaan mendasarnya; Apakah kawasan perbatasan di Kalimantan Timur dapat memanfaatkan dampak positif arus globalisasi ekonomi, terutama peluang perdagangan bebas kawasan sekitarnya. Untuk menjawab pertanyaan ini harus diawali dengan pemahaman terhadap perwilayahan (spasial) perbatasan, yang dipilah menjadi 2 (dua), yaitu kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut. Kedua kawasan tadi keseluruhannya berbatasan dengan Negara Malaysia (Sabah dan Serawak). Artinya, langkah awal pengembangan perdagangan bebas di kawasan perbatasan Kalimantan Timur adalah kemampuan memanfaatkan potensi pasar Negara Bagian Sabah dan Serawak. Dalam konteks demikian maka dilihat dari aspek perwilayahannya; dapat dikatakan bahwa kawasan perbatasan laut lebih cepat untuk memanfaatkan peluang tersebut, dibandimngkan kawasan perbatasan darat, walaupun kedua wilayah ini masih memanfaatkan perdagangan lintas batas melalui Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970. Khususnya Negara Bagian Sabah cenderung menerapkan format perdagangan Barter Trade 4), sebagai transisi belum dicapainya kesepakatan perubahan BTA Tahun 1970. Posisi Kalimantan Timur; dengan kedua format perdagangan tersebut dihadapkan pada syarat perdagangan (term of trade) kurang menguntungkan, akibat diterapkan prinsip perdagangan timbal balik (reciprocal); Pihak Kalimantan Timur memperdagangkan hasil pertanian yang masih mentah, dengan harga jual murah dan tingkat elastisitas harganya terhadap pendapatan bersifat rendah dan negatif, sementara dari pihak Malaysia memperdagangkan produk hasil olahan, yang telah mengandung nilai tambah dan nilai jualnya relatif lebih mahal.

1. Kawasan Perbatasan di Kalimantan Timur

Sebelumnya telah diutarakan bahwa kawasan perbatasan Kalimantan Timur dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; Pertama, kawasan perbatasan laut, mencakup 5  Kecamatan di Pulau Sebatik (sesudah pemekaran pada tahun 2011), Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan. Keseluruhan Kecamatan dimaksud berjumlah 7 Kecamatan; berada dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Kedua, kawasan perbatasan darat yang berada di Kabupaten Nunukan (pedalaman), Malinau dan Kutai Barat, mencakup 12 Kecamatan (selengkapnya lihat Tabel 1). Khususnya untuk kawasan perbatasan laut ini, 2 Kecamatan diantaranya memiliki perbatasan laut dan darat, yaitu Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Kecamatan yang tercakup dalam wilayah perbatasan laut, ditambah dengan Kecamatan Sei Manggaris; dapat dikatakan sebagai kawasan perbatasan pesisr, yang telah didukung ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, khususnya jalan; Dan pilihan moda angkutannya relatif banyak, walaupun belum terkoneksikan dengan baik.
Tabel 1.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :
1) Setelah dimekarkannya Kecamatan di Kabupaten Nunukan, sebelumnya Berjumlah 15 Kecamatan Perbatasan.
2) Luas wilayah daratan.
3) Hasil Sensus Tahun 2010.
4) Data jumlah penduduk masih masuk Kec. Sebatik.
5) Data jumlah penduduk masih masuk Kec. Sebatik & Sebatik Barat.
6) Data jumlah penduduk masih mencakup Kec. Sebuku (sebelum pemekaran).
7) Data jumlah penduduk masih mencakup Kec. Lumbis (sebelum pemekaran).
8) Data jumlah penduduk masih masuk Kec. Nunukan (sebelum pemekaran).
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Kondisi ini sudah cukup mendukung untuk percepatan pengembangan perdagangan bebas. Apalagi dikaitkan dengan keberadaan fasilitas pelabuhan laut Tunon Taka dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Laut (PPLB) Lamijung, tentunya akan lebih mendukung terhadap upaya percepatan dimaksud. Pergerakan lintas batas “orang” terutama para TKI melalui Nunukan – Tawao cukup intens keluar masuknya, termasuk kegiatan perdagangan lintas batas (ekspor – impor) antara Nunukan – Tawao. Kecamatan lainnya yang berada dikawasan  perbatasan darat, walaupun cakupan luas wilayahnya relatif lebih besar,  yaitu  mencapai  46.937,97 km2 atau 97,93 % dari seluruh luas wilayah darat perbatasan, namun akibat masih dalam kondisi terisolasi dan terbatasnya akses transportasi, maka berimplikasi terhadap kendala utama didalam melakukan pengembangan perdagangan bebas. Dari aspek perencanaan wilayah, Pemerintah telah mengintrodusir kebijakan penetapan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) pada 10 lokasi 5) di sepanjang kawasan perbatasan darat Kalimantan (Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat) – Malaysia (Serawak dan Sabah), yang mencapai 2.004 km. Khususnya di Kalimantan Timur berada di 5 lokasi sepanjang 1.038 km, yaitu, (a)  Kabupaten Nunukan – berada di Nunukan, Sei Manggaris dan Long Midang; (b) Kabupaten Malinau – di Long Nawang; dan (c) Kabupaten Kutai Barat – di Long Pahangai. Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) 6) dimaksudkan sebagai kawasan pusat perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, dengan kriteria :

a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) dengan negara tetangga ;
b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga ;
c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan
d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya;

Dalam fungsi PKSN sebagai PPLB, akan diikuti dengan fungsi sebagai pintu gerbang internasional. Kedua fungsi inilah yang sebenarnya diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya kegiatan perdagangan lintas batas dalam arti sebenarnya, tidak berlandaskan pada ketentuan BTA, yang membatasi kualitas dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan, yaitu berkisar RM 600 perorang setiap bulannya. Perdagangan lintas batas dalam arti sebenarnya identik dengan kegiatan ekspor – impor komoditi/produk (barang dan jasa) antar negara. Untuk mewujudkan perdagangan bebas (ekspor – impor) antar negara dalam konsep PKSN, harus dilakukan pembukaan PPLB terlebih dahulu sebagai kunci utama, tanpa melakukan hal ini sebagai langkah awalnya, maka langkah-langkah prinsip berikutnya akan menjadi terkendala, yaitu :

a. Mengembangkan produk yang dapat diperdagangkan sebagai keunggulan komperatif wilayah, dan mampu diproduksi dalam skala cukup besar. Pengembangan ini didasarkan pada klaster produk yang telah disusun secara keseluruhan ;
b. Mengembangkan produk unggulan sejalan dengan perkembangan industrialisasi di Negara tetangga; dengan menjadikan produk tersebut sebagai bahan bakunya, sehingga industri dimaksud  merupakan potensi pasar garapan yang sudah pasti, langkah ini berhubungan dengan kepastian jaringan distrubusi produk ;
c. Membuka akses jalan dari wilayah potensi pengembangan produk unggulan  (hinterland) menuju lokasi PPLB (border trade zone) ;
d. Menumbuhkan kelembagaan ekonomi pedesaan yang dapat berperan didalam mendukung pergerakan ekonomi wilayah yang semakin berkembang.

Pada saat ini pihak Malaysia baru bersedia membuka pos lintas batas di Nunukan – Tawao (laut) dan Long Midang – Ba’kelalan (darat). Nunukan dan Long Midang ini berada di Kabupaten Nunukan, dan seperti telah diutarakan sebelumnya termasuk sebagai wilayah PKSN, sedangkan 3 (tiga) wilayah PKSN lainnya masih belum ada kepastian. Hal inilah yang menjadi kendala Pemerintah untuk mengembangkan perdagangan bebas yang mencakup kawasan perbatasan yang ada di 3 Kabupaten. Secara bertahap Pemerintah mengawali kegiatan perdagangan bebas pada PKSN di Nunukan dan Long Midang, dengan cara melakukan pembangunan PPLB dengan segala kelengkapan penunjangnya, terutama kawasan border trade zone (BTZ), dimana didalamnya dilakukan kegiatan perdagangan bebas lintas batas (tidak dibawah aturan BTA); Dan apabila memungkinkan didalam kawasan BTZ tersebut dapat dibangun dry port lengkap dengan fasilitas pergudangan (transit barang). Kelengkapan fasilitas ideal PPLB, yang tidak hanya menjalankan fungsi Costum – Imigration – Quarantine – Security (CIQS) saja, namun  berfungsi pula sebagai BTZ, sangat membutuhkan cadangan lahan pengembangan yang cukup luas, termasuk biaya pembangunan fasilitasnya, sehingga untuk merealisasikan pembangunan PPLB (termasuk BTZ) harus memastikan produk unggulan yang dapat diperdagangkan.

2. Produk Unggulan Kawasan yang Dapat Diperdagangkan

Produk ekstraktif (tidak termasuk pertambangan mineral) yang menjadi keunggulan kawasan perbatasan di Kalimantan Timur pada saat ini masih dalam tataran identifikasi, sementara potensi kuantitatifnya belum diketahui secara pasti. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam lingkup ekstraktif, yang mencakup pertanian, peternakan dan perikanan telah teridentifikasikan beberapa jenis produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai produk unggulan. Permasalahannya, sebagian besar produk diproduksi dalam skala terbatas yang disebabkan :

a. Potensi pemanfaatan pasar terhambat oleh kondisi keterbatasan sarana/ prasarana transportasi (isolasi wilayah), disamping permintaan pasar yang tidak konsisten;
b. Kurangnya penguasaan teknis perawatan dan penanganan pasca produksi, terutama produk yang tidak memiliki daya tahan lama (undurable good), sehingga tingkat produktifitas dan kualitas produksi belum optimal ;
c. Belum sepenuhnya memanfaatkan bibit unggul ;
d. Penguasaan terhadap sistem produksi yang menggunakan teknologi tepat guna belum dikuasai sepenuhnya, hal ini ada kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh lapangan yang dapat bertindak sebagai motivator dalam memanfaatkan teknologi tepat guna maupun teknis perawatan dan penanganan pasca produksi ;
e. Dukungan pembiayaan relatif minim, mengingat kelembagaan ekonomi pedesaan belum berkembang sepenuhnya.

Untuk menjadikan produk ekstraktif kawasan perbatasan sebagai “unggulan kawasan” bersangkutan harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya yang paling menonjol adalah dilihat skala hasil/produksi, dan ini akan terkait dengan kebutuhan penyediaan lahan. Kendalanya adalah peluang untuk menambah lahan pengembangan berbenturan dengan aspek lingkungan, karena sebagian besar kawasan perbatasan Kalimantan Timur masuk dalam kawasan Hutang Lindung Kayan – Mentarang (Heart of Borneo); Sejak awal sudah ada pembatasan lahan perluasan produksi, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada sudah harus mempertimbangkan pilihan produk unggulan kawasan yang dianggap paling menguntungkan. Kesamaan kondisi alamiah antara kawasan perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah/Serawak, berdampak terhadap adanya kesamaan potensi   produk yang dapat dikembangkan; homogeneusly product. Implikasinya berdampak terhadap adanya 2 (dua) opsi; Pertama, meningkatkan nilai tambah (value added) produk melalui proses produksi pasca produksi; Dan kedua, menjual dengan harga relatif lebih murah sampai pada tingkatan pembeli akhir (end off consumer). Penduduk kawasan perbatasan Kalimantan Timur yang selama ini sebagai  produsen bahan mentah cenderung memilih opsi kedua, karena  didukung biaya tenaga kerja yang relatif murah, sehingga berkorelasi terhadap harga jual produk, disamping cepat mendapatkan hasil, tanpa disela waktu pengolahan pasca produksi. Sisi lainnya adalah harga jual produk yang menggunakan mata uang ringgit Malaysia (RM); saat dikonversikan dalam mata uang rupiah (IDR), memberikan nilai kumulatif perolehan hasil masih relatif besar dibandingkan biaya produksi, sehingga ini merupakan faktor pendorong terhadap pilihan opsi kedua tadi; terlepas dari pilihan pasar yang tidak ada alternatif lain, selain ke Malaysia yang lebih dekat. Disamping itu, disekitar kawasan perbatasan antar negara, pembeli akhir dari pihak Malaysia lebih banyak sebagai pedagang perantara (broker) yang hanya menampung produk masih mentah dari pihak penjual (penduduk perbatasan Kalimantan Timur). Tentunya, keuntungan lebih besar dinikmati oleh broker.
Tabel 2
Produk Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Yang Berpeluang Untuk Dijadikan Produk Unggulan
Sumber : Dihimpun dari masukan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kubar serta Dinas teknis lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam skala produksi yang masih terbatas opsi kedua bukan merupakan permasalahan ekonomi yang berdampak besar, namun apabila skala produksinya sudah besar dan atau produk yang diperdagangkan sudah cukup banyak (diversification product), maka upaya peningkatan daya saing dengan melakukan opsi pertama sudah merupakan keharusan, dengan cara mengolah produk mentah menjadi produk setengah jadi, misalnya kakao diperdagangkan sudah dalam bentuk fermentasi atau karet sudah berupa lateks. Proses penanganan pasca produksi masih dalam jangkauan kemampuan penduduk setempat; cukup menggunakan teknologi tepat guna, sehingga mampu menciptakan produk unggulan yang kompetetif, menggunakan kombinasi biaya murah dan sentuhan nilai tambah. Keunggulan kompetitif ada 2 (dua) tipe 7). Tipe pertama, kompetitif statis yang umumnya merujuk pada faktor keunggulan geografis setempat, seperti daya dukung alam yang kondusif untuk mengembangkan produk tertentu, dimana ditempat lainnya dapat dikembangkan dengan sentuhan buatan (kamuflase). Tipe kedua, kompetitif dinamis yang berhubungan dengan faktor-faktor kemampaun SDM setempat untuk melakukan tindakan inovasi. Saat ini, diakui bahwa di kawasan perbatasan Kalimantan Timur kompetitif statis relatif lebih dominan dibandingkan kompetetif dinamis. Namun ini  sudah  cukup  menjadi dasar pijakan  menciptakan  keunggulan produk  pada tahap awal. Perkembangan berikutnya pembenahan terhadap faktor SDM penduduk kawasan perbatasan harus dilakukan, searah dengan peningkatan kompetitif dinamis. Kombinasi kompetitif statis dan dinamis baru sebatas meningkatkan keunggulan produk, belum menyentuh pada upaya percepatan perdagangan bebas di kawasan perbatasan. Ketergantungan terhadap peranan broker masih tetap diperlukan, sehingga mata rantai keberadaan broker ini diformalkan melalui kegiatan perdagangan bebas lintas batas di kawasan BTZ – PPLB. Transaksi ekspor – impor terjadi dalam kawasan BTZ – PPLB ini, sehingga jumlah kumulatif transaksi tersebut tercatat dengan baik, tidak penting berapa besar nilai transaksinya, yang lebih penting lagi adalah  kesetaran hubungan dagang timbal balik, karena perdagangan lintas batas berlandaskan BTA relatif kurang menguntungkan bagi Indonesia; banyak akses negatif berlindung dibalik ketentuan BTA, yang mengarah pada tindakan illegal trading dari oknum kedua belah pihak. Pertanyaan berikutnya; apakah kondisi ideal untuk menjadi BTZ – PPLB sebagai perdagangan bebas lintas batas dapat dilakukan pada semua lokasi PKSN yang  berjumlah  5 lokasi  di Kalimantan Timur.

3. Prospek Pengembangan Perdagangan Bebas Kawasan

Untuk menjawab pertanyaan ini dilihat skala waktunya, maka dalam jangka pendek perdagangan bebas lintas batas negara melalui pembentukan BTZ – PPLB, lebih dimungkinkan di kawasan perbatasan laut (pesisir), mencakup Nunukan dan sekitarnya. Dalam jangka panjang secara bertahap PKSN yang berada dikawasan perbatasan darat dikembangkan kegiatan perdagangan bebas lintas batas. Kawasan perbatasan laut (pesisir) yang mencakup 5 Kecamatan di Pulau Sebatik, 2 Kecamatan di Pulau Nunukan dan wilayah pesisir Kecamatan Sei Manggaris, sejak awal telah dipersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pergerakan lalu lintas orang dan barang. Infrastruktur transportasi berupa bandar udara Nunukan dan pelabuhan laut Tunon Taka, untuk melayani kapal melakukan bongkar muat barang dalam jumlah besar sudah tersedia. Demikian pula PPLB Lamijung akan segera difungsikan sebagai lalu lintas keluar – masuk orang dari Nunukan ke Tawao atau sebaliknya. Model pengembangan Kawasan Perbatasan Laut 8) yang merupakan pilihan tepat untuk mengembangkan Nunukan dan sekitarnya membutuhkan keberadaan Kawasan  Berikat  dan Kawasan  Pelabuhan  Bebas.  Dalam  pemahaman yang sama, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mencanangkan Pulau Sebatik sebagai Kawasan Pengembangan Agroindustri dan Jasa Maritim, pada 28 Mei 2012 lalu. Sebagai kawasan pengembangan agroindustri lebih realistis untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek, dibandingkan dengan pembentukan kawasan berikat; Mengingat Kabupaten Nunukan cukup memiliki potensi agroindustri berbasis perkebunan. Selain daripada itu, pembentukan kawasan berikat membutuhkan banyak infrastruktur pendukung lainnya. Sementara kawasan pelabuhan bebas, saat ini masih merupakan feeder biasa yang berkembang sejalan dengan aktifitas ekonomi wilayah hinterland-nya, belum merupakan pelabuhan bebas yang dapat menampung kapal besar dan rute pelayaran ke mancanegara, sehingga lebih tepat dikatakan sebagai kawasan jasa kemaritiman. Namun demikian, pilihan model pengembangan diatas sudah mengisyaratkan peluang untuk dilakukannya kegiatan perdagangan bebas dikawasan perbatasan, walaupun perdagangan bebas dimaksud tidak dalam skala besar pada tahap awalnya. Ketersediaan fasilitas kepelabuhan, seperti dermaga, terminal penumpang, lahan penumpukan barang (kontainer), gudang, perkantoran, fasilitas CIQ serta pengamanan harus sudah disiapkan. Kenyataannya seluruh fasilitas dimaksud sudah tersedia pada pelabuhan laut Tunon Taka; hanya saja status pelabuhan tersebut belum sebagai Pelabuhan ekspor – impor. Rencana Pemerintah kedepan adalah akan segera memindahkan lalu lintas pergerakan orang dari Nunukan menuju Tawao atau sebaliknya, yang semula berada di Tunon Taka, dialihkan ke Lamijung yang nantinya akan menjadi PPLB Laut (dilengkapi CIQS) Keberadaan Tunon Taka dan Lamijung ini dalam jangka pendek sudah relevan untuk mendukung terwujudnya perdagangan bebas lintas batas, karena selama ini antara Nunukan dan Tawao sudah terjadi kegiatan ekspor – impor melalui mekanisme perdagangan lintas batas berdasarkan ketentuan BTA (lihat Tabel 3). Ekspor Nunukan lebih bertumpu pada hasil bumi (ekstraktif) terutama kelapa sawit.  Sementara impor dari Tawao terdiri atas pelbagai jenis produk olahan (manufacture), yang merupakan hasil pencatatan atas barang bawaan para pelintas batas. Idealnya, pemanfaatan perdagangan lintas batas akan meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan perkapita yang tercakup dalam area lintas  batas. Sementara data yang tersaji pada Tabel 3 menunjukan hasil yang tidak konsisten. Faktor penyebabnya ada 2 (dua) kemungkinan; Pertama, kurang validnya sistem pencatatan di lapangan atau kurang terbukanya penyampaian laporan atas barang bawaan oleh para pelintas batas. Kedua, kemungkinan terjadinya tindakan lllegal (penyeludupan), mengingat aturan perdagangan lintas batas sudah memberikan pembatasan nilai transaksi hanya sebesar RM 600/orang/bulan atau dengan menggunakan kapal bermotor dengan bobot 20 m3 untuk setiap kali pengangkutan.
Tabel 3
Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Nunukan – Tawao
Tahun 2004 – 2011

Keterangan :
1) Ekspor dari Nunukan ke Tawao.
2) Impor dari Tawao ke Nunukan.
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan diatas menjadikan posisi Nunukan (“Indonesia”) tidak menguntungkan; bukan hanya pada aspek “defisit perdagangannya” saja, namun juga dirugikan atas hilangnya pemasukan devisa, karena hal yang tidak mungkin dipungkiri lagi adalah produk olahan dari Malaysia sudah membanjiri pasaran retail di Sebatik dan Nunukan, bahkan sudah merambah Tarakan; dan belum tentu produk tersebut sesuai dengan standar laik sehat yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia (SNI). Dihadapkan pada kondisi demikian, maka langkah yang terbaik adalah memformalkan kegiatan perdagangan lintas batas ini, menjadi perdagangan bebas lintas batas, sehingga langkah pertama Pemerintah adalah mempertimbangkan  perubahan status Pelabuhan Tonan Taka menjadi pelabuhan ekspor – impor; atau pelabuhan lainnya di Pulau Sebatik dalam rangka menjadikan Sebatik sebagai kawasan perkotaan 9), dengan basis agroindustri dan jasa maritim. Keberadaan  pelabuhan ekspor – impor ini adalah sebagai pintu keluar – masuk tunggal kegiatan perdagangan bebas, tidak hanya untuk perdagangan bebas lintas batas, namun lebih luas dari itu, yaitu dipersiapkan untuk perdagangan luar negeri. Langkah kedua; segera merealisasikan Lamijung sebagai PPLB (CIQS), untuk keperluan lalu lintas orang antar Negara. Pergerakan pelintas batas ini, baik menggunakan passport atau pass lintas batas tidak menutup kemungkinan akan membawa barang, baik untuk keperluan pribadi maupun dagang. Adanya PPLB ini keluar masuknya orang/barang dapat lebih dipantau dengan baik. PPLB lainnya ditempatkan di Pulau Sebatik. Keberadaan kedua PPLB tersebut, apabila sudah berfungsi dengan baik, maka pelbagai pos lintas batas tradisional yang ada harus ditutup  secara  bertahap,  mengingat  selama  ini kegiatan perdagangan illegal banyak melalui pos tradisional dimaksud, yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Langkah ketiga, beranjak dari pengalaman sebelumnya, yaitu banyaknya hasil bumi (ektraktif) dari wilayah Nunukan dan sekitarnya masuk ke wilayah Malaysia (Tawao) menjadi produk bahan mentah (primer) yang legal, maka sejak dini sudah harus dikaji pembentukan border trade zone (BTZ) dalam kawasan PPLB. Konsepsi BTZ ini identik dengan perluasan marketing point. Dalam kawasan ini dipertemukan penjual – pembeli, dengan  memperdagangkan produk  ekstratif dan dilengkapi fasilitas    gudang untuk transit (penyimpanan sementara) produk yang diperdagangkan; Didukung sistem pengelolaan profesional, transaksi perdagangan (ekspor) dapat diselesaikan secepatnya, serta langsung dapat dikapalkan atau sementara menunggu proses administratifnya, produk tersebut dapat dititipkan di gudang transit) sebelum diekspedisikan menuju pelabuhan ekspor – impor (kapal). Inilah yang dimaksudkan dengan perluasan dari marketing point, yaitu disamping cakupan perdagangannya adalah berupa transaksi ekspor – impor, juga didukung oleh penerapan sistem pengelolaan yang professional. Langkah keempat, memastikan produk yang diperdagangkan merupakan produk unggulan kawasan; unggul dari segi harga jual akhir atau unggul karena kualitas fisik produk, baik oleh faktor pembudidayaannya yang didukung kondisi alamiah setempat  (kompetitif statis) dan/atau oleh faktor penanganan pasca produksi; sudah ada sentuhan teknologi (kompetitif dinamis). Produk unggulan diproduksi dalam skala besar, sehingga ini hanya dimungkinkan oleh perusahaan yang memiliki modal besar dan lahan usaha yang luas. Sementara produksi yang dilakukan secara individual terutama penduduk lokal, harus dihimpun terlebih dahulu dalam suatu lembaga “koperasi”. Produk ekstraktif yang dihasilkan Nunukan dan wilayah sekitarnya, seperti kelapa sawit, kakao, pisang, rumput laut serta ikan perikanan tangkap, dipasarkan secara langsung ke Tawao masih berupa bahan mentah; tidak mengikuti aturan BTA atau bahkan aturan perdagangan luar negeri yang berlaku. Produk-produk inilah yang seharusnya menjadi produk yang diperdagangkan secara formal didalam kawasan BTZ-PPLB; Permintaannya terus mengalami peningkatan, namun dari segi harga dipatok secara sepihak oleh para cukong (broker), yang tidak menggambarkan harga pasaran di Malaysia. Dalam arti kata lain, cukong-lah yang mendapatkan keuntungan lebih atas pola perdagangan yang tidak sehat ini. Dalam banyak kasus, cukong sudah memberikan “panjar” (modal kerja) terlebih dahulu, yang bersifat mengikat. Keempat langkah diatas merupakan upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan Pemerintah, baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam rangka merealiasikan percepatan perdagangan bebas lintas batas dalam jangka pendek; Dan dapat segera dilakukan, mengingat langkah pertama hingga ketiga sudah didukung keberadaan institusional-nya, sehingga untuk pengembangan kapasitas (capacity building) berikutnya hanya diperlukan pembenahan terhadap sistem kerja dan penyediaan SDM serta komitmen bersama semua pemangku kepentingan (stakeholder). Sementara untuk langkah keempat masih diperlukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, mengingat apa yang berlaku saat ini sudah menguntungkan bagi mereka; (a) uang diterima secara tunai dan langsung tanpa disela waktu; (b) adanya kepastian pembeli yang sudah dikenal/dipercaya; dan (c) tidak direpotkan urusan pengiriman produk, sebab pihak cukong sudah mengatur sepenuhnya masalah ini. Kesepakatan Sosek Malindo 10) sudah mengisyaratkan hal ini, disamping ada indikasi dari pihak Malaysia untuk membatasi perdagangan lintas batas laut, terkait adanya penyimpangan pemanfaatan perdagangan ini, serta dilihat dari kumulatif nilai perdagangannya sudah layak sebagai perdagangan ekspor konvensional, yang dapat memberikan tambahan pendapatan Negara (“Malaysia”), seperti bea ekspor. Keberatan pihak Malaysia merupakan hal yang wajar, karena sejalan dengan berkembangnya jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan perkapita, khusus-nya di sekitar Nunukan, maka pemanfaatan perdagangan lintas batas ini akan meningkat pula, sehingga perlu dllakukan pengaturan antisipatif sejak dini. Bagi pihak Indonesia menjadi peluang untuk duduk bersama dengan pihak Malaysia; membicarakan solusi terbaik dan menguntungkan semua pihak. Dalam kerangka Sosek Malindo dimungkinkan dilakukannya perjanjian perdagangan bilateral, yaitu perdagangan bebas lintas batas, dengan dasar aturan yang tidak menyimpang terhadap ketentuan masing-masing Negara. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan perdagangan bebas lintas batas kawasan perbatasan darat; apakah keempat langkah yang telah diutarakan diatas dapat diterapkan pula. Jawaban mendasarnya adalah terletak pada ketersedian infrastruktur pendukungnya. Realitas saat ini mengindikasikan bahwa dukungan infrastruktur dimaksud belum tersedia, sehingga kalau diperbandingkan dari aspek waktu, realisasi perdagangan bebas lintas batas di kawasan perbatasan darat membutuhkan waktu relatif lama (panjang). Namun demikian tetap diperlukan langkah-langkah kearah tersebut. Terdapat 5 (lima) langkah strategis yang seharusnya dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama dengan ke-3 Kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan; Nunukan, Malinau dan Kutai Barat. Diawali dengan langkah pertama yang bersifat mendasar adalah pembukaan pos lintas batas (PLB) darat, dengan melengkapi fasilitas penunjangnya. PLB tidak identik dengan PPLB, karena PLB hanya merupakan pos yang memantau lalu lintas pergerakan orang antar Negara, sedangkan kegiatan perdagangan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi ini merupakan cikal bakal terjadinya perdagangan yang lebih luas, karena pihak Malaysia sangat ketat untuk bersepakat membuka PLB-nya 11), yang ada sekarang ini lebih banyak PLB tradisional. Kesepakatan pembukaan PLB berimplikasi tidak hanya pada formilitas pergerakan orang lintas batas antar Negara, namun berimplikasi pula terhadap terjadinya formilitas lalu lintas barang dalam ranah BTA. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembukaan PLB dalam wilayah PKSN akan dikembangkan sebagai pusat perkotaan yang melaksanakan fungsi pemeriksaan lintas batas dan pintu gerbang internasional dengan Negara tetangga. Maknanya adalah kombinasi konsepsi PKSN – PLB darat akan diarahkan sebagai strategi pengembangan kawasan perbatasan darat. Oleh karennya penyediaan fasilitas minimal PLB, seperti gedung administrasi, pintu masuk – keluar yang terpisah, dengan dilengkapi loket pemeriksaan, kawasan steril, tempat peristirahatan dan perumahan dinas bagi petugas, harus disediakan. Selain itu, jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan potensi (produksi) dengan lokasi PLB sudah terkoneksikan dengan baik. Pengembangan kawasan berhubungan dengan upaya memanfaatkan potensi ekonomi sesuai dengan keunggulan komperatifnya, hal ini merupakan langkah kedua, yaitu strategi pengembangan produk unggulan yang dapat dijadikan komoditas perdagangan kawasan perbatasan; Dari hasil pengembangan akan dapat diketahui klaster produk (product cluster) untuk setiap kawasan perbatasan. Pengklasteran ini sendiri merupakan pengelompokan geografis atas produk yang paling dominan di suatu kawasan, sesuai dengan daya dukung alamiahnya. Sebagaimana  klaster industri 12) ; salah satu manfaat yang akan didapatkan dalam hal klaster produk ini adalah terjadinya spesialisasi produk, sehingga arah pembinaan dan kebijakan pengembangan produk menjadi lebih fokus. Spesialiasasi produk berdampak terhadap berkembangnya kegiatan sektor ekonomi penunjang lainnya. Bersamaan dengan langkah kedua tadi, dalam implementasi teknisnya harus disinkronkan  dengan langkah ketiga; menyusun peta jaringan distribusi pemasaran produk, untuk memberikan kepastian terhadap penyerapan hasil produksi. Potensi pasar terbesar adalah dari kalangan industri, sehingga peta jaringan ditsribusi tadi sudah memperhitungkan industri yang berkembang di Malaysia. Identifikasi awal terhadap jarak dari wilayah penghasil produk menuju pasar potensi maupun penggunaan jalur pemasarannya akan memberikan pengaruh terhadap biaya akhir 13). Untuk menciptakan kemampuan bersaing dipasaran, dimana diperkirakan terjadinya homogeneously product dari pesaing (produsen lainnya di Malaysia), maka permasalahan harga patut menjadi perhatian. Potensi alamiah suatu wilayah produksi merupakan endowment factor yang tidak dapat mudah digeser, dan ini merupakan keunggulan komperatif apabila produk yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan produk sama dari kawasan lainnya (termasuk dari Negara lain). Dalam kaitan ini, beberapa produk hasil perkebunan Indonesia – Malaysia di kawasan perbatasan bersifat homogen, sehingga peningkatan daya saing untuk kepentingan ekspor tidak hanya menekankan aspek kualitas produk, namun harus mampu menekan biaya produksi menjadi relatif murah, akibat adanya ekstra biaya transportasi, karena mempertimbangkan faktor jarak antara wilayah produksi dengan wilayah potensi pasar, dalam hal di wilayah Malaysia. Langkah keempat adalah menyusun rencana aksi pengembangan produk; setelah diyakini sepenuhnya produk unggulan dan peta jaringan distribusi pemasaran (terutama pasaran ekspor). Langkah ini sudah memasuki tahapan pembudiyaan produk unggulan, Beberapa hambatan teknis dalam pengembangan produk unggulan di kawasan perbatasan sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, sudah dapat ditangani; khususnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan kegiatan penyuluhan penanganan pasca produksi. Dalam rencana aksi sudah harus dipastikan kurun waktu antara masa tanam dan masa mulai dilakukannya produksi secara berkala. Produk unggulan yang merupakan tanaman perkebunan membutuhkan masa pembudiyaan relatif lebih lama dan biaya yang besar. Dalam konsepsi pengembangan PKSN terbuka peluang untuk dilakukannya kerjasama agrobisnis pada sektor perkebunan ini, dengan menggunakan “model kawasan kawasan agropolitan” 14) Model ini memungkinkan antar pihak yang bekerjasama (Indonesia – Malaysia) melakukan pembukaan lahan lintas Negara dalam mengembangkan usaha agrobisnis. Keurtungannya adalah pasaran atas hasil produksi sudah pasti serta banyak menyerap tenaga kerja lokal dari kawasan perbatasan kedua belah pihak. Langkah kelima, pengembangan kelembagaan; kelembagaan dimaksud adalah lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang sejalan dengan tumbuhnya aktifitas ekonomi kawasan. Seperti telah diutarakan sebelumnya, pengembangan produk unggulan kawasan berdampak positif terhadap berkembangnya kegiatan sektor ekonomi lainnya (out of farm), seperti sektor jasa dan perdagangan. Jasa keuangan diperlukan sebagai mediasi terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan yang selama ini sangat kurang dirasakan oleh penduduk kawasan perbatasan. Kegiatan produktif yang menjadi basis pembiayaan, yaitu eksplorasi dan ekspoitasi produk perkebunan; merupakan peluang penyaluran dana bagi pihak yang membutuhkan. Koperasi diharapkan menjadi lembaga pioneer untuk bertindak sebagai lembaga mediasi permodalan kawasan perbatasan. Pada tahapan selanjutnya, sejalan bertambahnya penyediaan fasilitas pelayanan dasar, terutama jalan dan pasokan tenaga listrik, akan membuka peluang masuknya lembaga perbankan. Menumbuhkan koperasi di kawasan perbatasan tidak hanya sebatas memberikan bantuan permodalan, namun lebih dari itu, yaitu merubah pola pikir (mind set) penduduk, yang semula beranggapan modal sebagai bantuan menjadi modal sebagai alat produktif. Tentunya upaya sosialiasi yang terprogram dan berkelanjutan oleh Instansi Pemerintah terkait diperlukan dalam hal ini.

4. Skala Waktu Prospektif Perdagangan Bebas – Kesimpulan

Akhir dari apa yang telah dibahas sebelumnya adalah pertanyaan terhadap skala waktu terhadap upaya percepatan implementasi perdagangan bebas lintas batas di kawasan perbatasan Kalimantan Timur (lihat Skema 1). Dari penjelasan diatas dalam jangka pendek upaya percepatan dimaksud dapat direaliasikan pada kawasan perbatasan laut, yang mencakup wilayah pesisir Kabupaten Nunukan. Skala waktu jangka pendek dalam istilah manajemen stratejik berkisar pada putaran waktu kurang dari 5 tahun. Hal yang paling prinsip berupa dukungan infrastruktur dari kelembagaan terkait sudah tersedia, hanya diperlukan pembenahan sistem dan SDM. Aturan hukum yang melandasinya- pun sudah tersedia serta munculnya keinginan yang sama dari pihak Malaysia (Sabah) merupakan faktor pendukung kearah tersebut. Sementara dalam jangka panjang, perwujudan perdagangan bebas dapat diimplementasikan pada kawasan perbatasaan darat di Kabupaten Nunukan (pedalaman), Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat, terutama pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai PKSN, sehingga disini ada kombinasi PLB – PKSN dalam strategi pengembangan kawasan perbatasan, yaitu menjadikannya sebagai kawasan perkotaan yang melaksanakan fungsi pemeriksaan lintas batas dan pintu gerbang internasional (identik dengan perdagangan) terhadap Negara tetangga. Langkah awalnya adalah adanya kesepakatan untuk segera membuka pos lintas batas, selanjutnya diikuti dengan kegiatan lain yang bersifat pengembangan produk unggulan yang dapat dijadikan sebagai komoditi perdagangan bebas lintas batas (lihat Skema 2). Tentunya, untuk skala waktu jangka panjang ini akan berkisar pada putaran waktu 5 s/d 10 tahun kedepan.
Skema 1
Tahapan Dalam Jangka Pendek Terhadap Upaya Meendorong Perdagangan Bebas Lintas Batas Antar Negara di Kawasan Perbatasan Laut/Pesisir
 

Dalam kisaran waktu tersebutlah pelbagai langkah teknis implementatif dilaksanakan sebagai cikal bakal persiapan  perdagangan bebas lintas batas, sebagai berikut :

Skema 2
Tahapan Dalam Jangka Panjang Terhadap Upaya  Mendorong Perdagangan Bebas Lintas Batas Antar Negara di Kawasan Perbatasan Darat
 

Diantara kedua kawasan perbatasan tersebut, selain berbeda waktu dalam merealisasikan perdagangan bebas lintas batas; terdapat pula perbedaan dalam hal cakupan perdagangannya. Untuk kawasan perbatasan laut dimungkinkan melakukan perdagangan bebas tidak hanya lintas batas, dengan Malaysia, namun terbuka untuk melakukan perdagangan bebas pada kawasan lainnya. Sementara, untuk kawasan perbatasan darat, sifatnya hanya perdagangan bebas lintas batas antara Kalimantan Timur – Malaysia (Sabah dan Serawak), sehingga pemahaman perdagangan bebas ini merupakan peningkatan dari ketentuan BTA. Keberhasilan dalam merealisasikan perdagangan bebas sangat ditentukan oleh konsistensi dalam mewujudkan langkah-langkah strategis, yang melibatkan semua pemangku kepentingan; Oleh karenanya, untuk keperluan memudahkan koordinasi antar Instansi dan mengukur pencapaian hasil kegiatan, perlu adanya road map yang dipersiapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

P e n g a n t a r :

Makalah ini disajikan pada Lokarya kesiapan Koperasi & UMKM dalam melaksanakan Perdagangan Bebas di Kawasan Perbatasan, yang dilaksanakan di Nunukan pada tanggal 5 Desember 2012, oleh Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan TImur. Makalah ini merupakan pembanding terhadap penyajian makalah yang disampaikan Bupati Nunukan dan K/L Pemerintah Pusat, yang tujuan utamanya adalah mencari format perdagangan pada kawasan perbatasan antar negara, khususnya antara Kalimantan Timur dengan Malaysia (Sabah dan Serawak). Makalah yang disajikan ini pada kesempatan ini lebih menekankan pada format perdagangan lintas batas antar Negara, namun untuk mencapai format perdagangan tersebut beberapa pendekatan pragmatis harus dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana uraian disajikan berikut ini.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM

Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kaltim

______________________________________________

1) Drs. Dumairy, MA. 1997. Perekonomian Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta; Penerbit Erlangga. Hal 10.
2) Joseph E. Stiglitz 2003. Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional. Editor Adi Susilo, SE, MM. Jakarta; PT. Ina Publikatama.
3) Tullus Tambunan. 2005. Implikasi dari Globalisasi/Perdagangan Bebas Dunia Terhadap Ekonomi Nasional (sebuah makalah). Disampaikan pada Seminar Penataan Ruang & Pengembangan Wilayah Departemen PU pada tanggal 1 Juli 2010. Hal 13. Diunduh tanggal 30 Desember 2010. http:/www. kadin.indonesia.or.id.
4) Ramli Dollah dan Ahmad Mosfi Mohammad. 2007. Perdagangan Tukar Barang Malaysia – Indonesia : Potensi dan Cabaran. Jati Vol 12. Desember 2007; menyebutkan bahwa format barter trade ini cukup menguntungkan bagi Malaysia, khususnya pada lingkup kegiatan perdagangan (ekspor – impor) antara Sabah dengan Indonesia – Brunai – Fhilipina. Barter trade ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan BIMP-EAGA.
5) Sesuai PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Negara (RTRWN), terdapat 26 PKSN di kawasan perbatasan darat di 4 Provinsi (Kalbar, Kaltim, NTT dan Papua).
6) Prof. DR. Ir. Ikhwanuddin Mawardi, M.Sc. 2010. Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategi Nasional di Kawasan Perbatasan Darat Sebagai Pintu Gerbang Aktifitas Ekonomi dan Perdagangan Dengan Negara Tetangga. Makalah yang disampaikan pada Seminar Menggagas Format Ideal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagai Halaman Depan NKRI.  Jakarta. Tanggal 8 Desember 2010.
7) Direktorat Pengembangan KKT BAPPENAS. 2004. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah – Studi Kasus Kelompok Rotan – Cirebon, Logam – Tegal, Batik – Pekalongan. Jakarta. Hal 9.
8) Direktorat Pengembangan KKT BAPPENAS. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Cetakan Pertama. November 2003. Jakarta. Hal 41 – 42.
9) Studi yang dilakukan oleh Universitas Airlangga Surabaya menyatakan bahwa Sebatik layak  dijadikan Kota, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Secara administratif sudah didukung dengan keberadaan 5 Kecamatan.
10) Termaktub dalam Risalah Persidangan Sosek Malindo Nasional ke 29, tanggal 18 s/d 21 Oktober 2011 di Denpasar (Bali) ; dan Kertas Kerja Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur – Peringkat Negeri Sabah pada Persidangan ke 16, tanggal 18 s/d 21 Juil 2011, di Makassar (Sulawesi Selatan).
11) Dalam Border Cross Agreement (BCA) tahun 2006, disepakati pembukan 10 lokasi PLB di sepajang perbatasan Kaltim dengan Serawak dan Sabah.
12) Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. 2007. Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030. Yogyakarta; CV. Andi Ooofset. Hal 163.
13) Prof. DR. Robinson Tarigan, M.R.P. 2009. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Juni 2007. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara. Hal 96 – 101. Hubungan jarak antara lokasi produksi dengan potensi pasar dapat menggunakan pendekatan Lokasi Biaya Minimum (Weber) dari sisi produksi atau pendekatan Pasar (Losch) dari sisi pasar sasaran. Keduanya  sama-sama memperhitungkan peran konsumen akhir terhadap pertimbangan biaya.
14) Direktorat Pengembangan KKT BAPPENAS. 2003. Loc cit. Hal 39 – 41.

Mencermati Posisi Border Cross Agreement (BCA) Antara Indonesia – Malaysia Tahun 2006 di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur

7 Views

Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, telah banyak perjanjian / kesepakatan kerjasama yang dihasilkan; diantaranya perjanjian mengenai wilayah antar negara, seperti Border Cross Agreement (BCA). Perjanjian terakhir yang telah disepakati adalah Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing, pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi (Sumatera Barat – Indonesia); Dan sampai dengan saat ini perjanjian tersebut belum diratifikasi.  Disamping itu, memasuki tahun 2012 ini berarti telah memasuki tahun ke-7 implementasinya.

Malinau

Dalam perjanjian BCA Tahun 2006 diatur beberapa ketentuan prinsip, terutama menyangkut aturan penerbitan pass lintas batas, entry/exit point (diterjemahkan pos lintas batas; PLB) dan cakupan border area yang diberlakukan bagi pemegang pass lintas batas. Seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam BCA ini hanya berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan pasal (article) XIV ayat (2), sehingga pada tahun 2012 lalu seharusnya sudah dilakukan peninjauan ulang beberapa aturan yang tidak relevan lagi. Aruran BCA Tahun 2006 bersifat normatif dan masih relevan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan berikutnya. Namun mengingat Kalimantan Timur memiliki wilayah perbatasan dengan Negeri Serawak dan Sabah (Malaysia) sepanjang 1.038 km; melewati 3 (tiga)  Kabupaten, yaitu Nunukan,  Malinau dan Kutai  Barat  serta  19  Kecamatan  (setelah  dimekarkannya  Kecamatan  di  Kabupaten  Nunukan), yang mencakup luas wilayah ± 47.930,85 km2 atau 24,15 % dari luas daratan Kalimantan Timur (± 198.441,17 km2). Ini berarti, Kalimantan Timur  sangat  berkepentingan terhadap  keberadaan  PLB dimaksud, tidak hanya untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayah NKRI (security), namun berkepentingan pula menciptakan kesejahteraan (prosperity) penduduk, melalui kegiatan formal pembukaan hubungan penduduk antar negara yang saling berbatasan.

A. Hubungan BCA dengan Border Trade Agreement

Ketentuan pasal 1 huruf c BCA Tahun 2006 disebutkan bahwa entry/exit point (PLB) adalah suatu lokasi masuk/keluar lintas batas antar negara yang telah disetujui kedua belah pihak; dan ini tidak diartikan semata-mata hanya sebagai penentuan lokasi PLB, namun akan terkait pula dengan cakupan wilayah lintas batas (area of access) yang masuk dalam ranah perdagangan lintas batas. Artinya, keberadaan BCA akan terkait dengan keberadaan Border Trade Agreement (BTA), dimana BTA yang terakhir adalah BTA Tahun 1970. Ranah BTA mengatur masalah prinsip terkait dengan pemberlakuan nilai perdagangan lintas batas, barang yang dapat diperdagangkan kedua belah pihak dan cakupan area perdagangan lintas batas, termasuk penduduk yang berhak mendapatkan fasilitas perdagangan lintas batas dari kedua belah pihak. Walaupun, dalam kaitan ini ranah BCA hanya sebatas mengklarifikasi cakupan area perdagangan, yang tidak lain adalah area of access lintas batas; Akan tetapi hal ini merupakan dasar yuridiksi berlakunya ketentuan BTA diihat dari cakupan wilayahnya (area of BTA). Entry/exit point (PLB) yang telah dibuka secara resmi, disatu sisi memberikan keuntungan tersendiri, yaitu lebih memformalkan pergerakan lintas batas antar penduduk kedua Negara; Hal sebaliknya adalah pemberlakuan hubungan dagang tidak dapat lagi bertumpu pada aturan BTA, khususnya penetapan nilai perdagangan lintas batas saat ini masih diberlakukan RM 600/orang/bulan; atau melalui laut dengan nilai yang sama untuk setiap perahu (tonase tidak lebih dari 20 m3) per setiap kali perjalanan. Selama kondisi keterbatasan akses transportasi dari dan menuju wilayah perbatasan masih merupakan kendala utama pembukaan isolasi wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, maka ketergantungan relatif penduduk setempat terhadap pemenuhan kebutuhan barang olahan dari wilayah perbatasan Malaysia masih tetap tinggi.

B. PLB Dalam Perencanaan Wilayah Perbatasan

Dalam strategi perencanaan pembangunan wilayah perbatasan, keberadaan PLB erat kaitannya dengan keberadaan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, terutama terkait dengan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah NKRI. Merujuk ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW; Penetapan PKSN diarahkan sebagai Pusat Kota Kawasan Perbatasan berdasarkan kriteria berikut ini :

1) Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas pergerakan orang dan barang antar negara ;
2) Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan antar negara tetangga, dengan tujuan utamanya adalah mendorong kegiatan perdagangan yang saling menguntungkan ;
3) Pusat Perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi; menghubungkan (koneksitas) wilayah sekitarnya; dan/atau
4) Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, untuk  mendorong perkembangan kawasan lain disekitarnya ;

Menurut Prof. DR. Ikhwanuddin Mawardi, MSc dijadikannya PKSN sebagai pusat perkotaan; diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara 1).  Sebelumnya aktifitas pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya di wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian intens dari pemerintah, sehingga secara prinsip berakibat terhadap  rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk setempat. Saat ini; sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perkembangan perdagangan bebas dan dampak globalisasi ekonomi serta perubahan paradigma yang menonjolkan keseimbangan aspek security dan prosperity, menyebabkan  perhatian lebih intens terhadap upaya percepatan pelaksanaan aktifitas pembangunan wilayah perbatasan, guna mengeliminir timbulnya kondisi kerawanan dalam pelbagai dimensi, terutama terkait dengan kerawanan IPOLEKSOSBUD maupun HANKAM. Gejala kearah ini diindikasikan oleh munculnya kegiatan yang bersifat “illegal”, seperti pembalakan hutan (illegal logging), penyeludupan (illegal trading), perdagangan manusia, khususnya TKI illegal (human trafficking), arus migrasi illegal serta aneksasi wilayah untuk kepentingan pemanfaatan potensi SDA, dengan cara menggeser patok-patok pembatas wilayah  antar Negara. Konsep dasar pengembangan PKSN adalah melaksanakan aktifitas sektoral dan spasial pembangunan yang  terintegrasi,  dengan melibatkan  pelbagai pemangku-kepentingan, baik dari tingkat pusat hingga daerah; diarahkan untuk mampu menciptakan pusat-pusat pelayanan, jaringan infrastruktur terutama jalan dan pengaturan pemanfaatan ruang, melalui 3 (tiga) pendekatan. Pendekatan pertama; pendekatan kesejahteraan, upaya yang dilakukan mengarah pada pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan berbasis pemanfaatan potensi (“komoditi unggulan”) lokal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menonjol untuk mendukung pencapaiannya adalah: (a)  mengembangkan satuan-satuan pemukiman berbasis potensi lokal, dengan melengkapi pelbagai fasilitas pelayanan, terutama pelayanan dasar;   (b)  pengembangan usaha  perkebunan  (agroindustri);  (c)  peningkatan akses transportasi, berupa jaringan jalan (primer) skala regional, yang dapat menghubungkan arus transportasi antar wilayah; dan skala lokal berupa jaringan jalan (sekunder) dalam wilayah bersangkutan. Dalam konteks ini, pengembangan transportasi udara, berupa pembangunan bandara perintis dengan kelengkapan fasilitas penunjangnya tetap diperlukan, untuk keperluan percepatan mobilitas angkutan orang dan barang. Pengembangan jaringan transportasi tersebut selaras dengan pengembangan moda angkutan yang terkoneksikan dengan baik; (d) pengembangan SDM lokal, untuk keperluan penyiapan tenaga kerja maupun menumbuhkan tenaga kewirausahaan (entrepreneur); dan (e) kumulatif dari seluruh kegiatan tadi akan bermuara pada pengembangan kegiatan perdagangan lintas batas (border trade). Kedua, pendekatan keamanan; menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis bagi kepentingan menjaga pertahanan dan keamanan Negara, sehingga dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan perdagangan kawasan, maka pembangunan PLB dengan segala kelengkapannya merupakan suatu keharusan, disinergikan dengan strategi pengembangan pengamanan perbatasan (Pamtas) TNI. Terakhir, pendekatan lingkungan; menekankan arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi berbasis SDA lokal di kawasan perbatasan, harus memberikan dampak minimal terhadap keberlanjutan daya dukungan lingkungan setempat. Dari ketiga pendekatan tadi, khususnya pendekatan pertama dan kedua dapat dirunut bahwa menjadikan kawasan perbatasan sebagai PKSN ada relevansinya dengan pembangunan PLB dan pengamanan perbatasan TNI. Keberadaan PLB tidak hanya sebagai pos pemeriksaan lintas batas saja, namun berperan pula sebagai pintu gerbang Negara.  Selanjutnya keberadaan PKSN dijadikan rujukan dalam penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) oleh Badan Nasional Pengelola  Perbatasan (BNPP) 2).  Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya; penetapan PKSN dalam suatu kawasan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kawasan lain disekitarnya, mengingat dengan pilihan model pengembangan kawasan yang relevan 3), PKSN dijadikan kawasan aktifitas  ekonomi utama melalui penyiapan infrastruktur fisik pendukungnya dan fasilitas pelayanan yang sudah direncanakan tata ruangnya; kawasan sekitarnya sebagai hinterland, yang merupakan pengembangan aktifitas ekonomi lanjutan dan saling terkait, baik secara horizontal maupun vertikal. Sementara Lokpri lebih menekankan pada pemerataan pembangunan  Kecamatan  di wilayah  perbatasan, dengan mendorong  setiap Instansi Pmerintah, baik tingkat Pusat maupun Daerah (Kabupaten/Kota) terkait; untuk mengalokasi pembiayaan pada sektor-sektor pembangunan yang relevan di Kecamatan bersangkutan sebagai basis Lokpri. Strategi yang ditempuh berupa penetapan tahapan Lokpri pada setiap Kabupaten sebagai Wilayah Konsentrasi Pembangunan (WKP). Pada setiap tahapan tadi, setiap Lokpri (“Kecamatan”) akan mendapatkan prioritas pembiayaan pembangunan.
Tabel 1
Pusat Kegiatan  Strategi Nasional  (PKSN) & Lokasi Prioritas (Lokpri) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur yang Menjadi Fokus Penanganan Tahun 2012-2014

Sumber :
1) RPJM Nasional 2010 – 2014, publikasi BAPPENAS.
2) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan, publikasi BNPP.

Keberadaan PLB dalam kawasan PKSN terutama dalam fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan diharapkan dapat lebih mendorong percepatan pertumbuhan kawasan, dengan  alasan mendasarnya; Pertama, akan membuka perluasan peluang pasar timbal balik (reciprocal) antar Negara. Dalam konteks ini, pihak Indonesia berpeluang untuk memasarkan hasil pertanian; Kedua, kerjasama pengembangan kawasan yang saling  menguntungkan  penduduk antar negara, khususnya pengembangan kawasan agropolitan 4). Adapun posisi PKSN di Provinsi Kalimantan Timur ada di 5 (lima) lokasi; (1) Kabupaten Nunukan ada di Nunukan, Sei Manggaris dan Long Midang; (2) Kabupaten Malinau ada di Long Nawang; dan (3) Kabupaten Kutai Barat di Long Pahangai. Khususnya PKSN di Long Pahangai saja yang tidak  memiliki PLB, namun  dilihat  dari strategi pengembangan  kawasan, pilihan terhadap Long Pahangai sebagai PKSN lebih tepat, karena akses transportasinya ke Long Bagun  lebih dekat. Apalagi dikaitkan dengan rencana pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu, dengan ibukotanya ada di Long Bagun. Dampak positif dari keterbukaan akses inilah diharapkan lebih mempercepat pengembangan kawasan Long Pahangai, yang selanjutnya dapat memberikan dampak multipiler pada pengembangan kawasan Long Apari, dengan menerapkan model pengembangan kawasan pusat pertumbuhan. 5)

C. Posisi PLB di Kalimantan Timur 

Pos lintas batas yang telah disepakati dalam BCA Tahun 2006, khususnya di Provinsi Kalimantan  Timur  ada pada 10  lokasi  PLB di 3 (tiga)  Kabupaten, namun apabila dirinci lebih lanjut terhadap  PLB dari sisi Malaysia, maka  jumlah PLB antara Indonesia (Kalimantan Timur) dengan Malaysia (Serawak dan Sabah) ada pada 13 lokasi. Kondisi ini terjadi; sebagai akibat adanya satu lokasi (wilayah) di Indonesia ataupun di Malaysia, terdapat lebih dari satu lokasi PLB yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh, di Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu), terdapat PLB pada lokasi di Long Nawang – Long Busang (Serawak) dan di Long Nawang – Long Singut (Serawak).  Atau posisi PLB di Pegatungan (Sabah), terdapat 3 posisi PLB di pihak Indonesia (Kabupaten Nunukan dan Kutai Barat), yaitu di; (1) Labang (Kecamatan Tullin Onsoi) – Pegatungan; (2) Tau Lumbis (Kecamatan Tullin Onsoi) – Pegatungan; dan (3) Lasan Tuyan (Kecamatan Long Apari) – Pegatungan. Kondisi seperti ini terjadi sebagai implikasi dari luasnya bentang wilayah (area of acces) yang tercakup dalam setiap lokasi PLB yang telah disepakati bersama, sehingga tidak memungkinkan hanya membuka 1 lokasi PLB, sementara penduduk Kecamatan perbatasan Kalimantan Timur tersebar dalam beberapa Desa, dengan tingkat kepadatan penduduk relatif tipis. Fakta inilah, dalam perkembangan selanjutnya muncul keinginan penduduk setempat untuk membuka lokasi PLB baru, guna  mempersingkat waktu tempuh menuju wilayah perbatasan Negara tetangga maupun kemudahan akses. Adapun ke-13 lokasi PLB dimaksud; dipilah berdasarkan lokasi PLB di Malaysia, yaitu Serawak dan Sabah, maka :

1) berbatasan  dengan Negara Bagian Serawak, berjumlah 5 lokasi ;
2) berbatasan dengan Negara Bagian Sabah 6 lokasi; dan
3) selebihnya, terdapat 1 lokasi di pihak Indonesia (Nunukan) yang bersinggungan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah) di 2 lokasi,  yaitu di Long Midang (Kecamatan Krayan); pada lokasi di Long Midang – Ba’kelalan (Sabah) dan di Long Midang – Long Pasia (Serawak) ;

Ke-13 lokasi tersebut sudah termasuk 5 PLB yang keberadaannya terkait dengan PKSN. Dalam BCA Tahun 2006  ke-13 lokasi yang merupakan PLB dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2. Permasalahannya; Pertama, hanya ada 2 (dua) PLB yang berjalan efektif, yaitu di Pos Pengawasan Lintas Batas Laut (PPLB) di Nunukan – Tawao (“masih dalam proses menjadi PPLB”) dan Pos Lintas Batas (PLB) Laut di Sei Pancang – Tawao, sedangkan rencana pembukaan PLB lainnya belum dapat direalisasikan; atau dengan kata lainnya masih merupakan PLB tradisional, kecuali PLB Darat di Long Midang – Ba’Kelalan yang saat ini sudah ada kesepakatan untuk segera menentukan zero point, sebelum dilakukan pembukaan PLB. Pada saat ini, di Long Midang sudah ada petugas imigrasi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Pada PLB Darat lainnya, selain masih bersifat tradisional, tidak ada pula petugas formal yang seharusnya berperan untuk itu; dan tanpa mengenyampingkan peran formal Instansi Pemerintah terkait, harus kita akui bahwa keberadaan TNI – AD dalam misi menjaga keamanan/pertahaanan wilayah perbatasan, sangat berarti didalam melakukan pemantauan wilayah, termasuk memantau pergerakan lintas batas penduduk antar kedua Negara. Kedua, realitas dilapangan penduduk setempat melakukan inisiasi pembukaan lintas batas informal (“diluar kesepakatan”), sebagai konsekuensi adanya kebutuhan penduduk untuk melakukan lintas batas secara tradisional dan turun menurun, baik untuk urusan dagang maupun menjaga ikatan pertalian kekeluargaan antar penduduk yang terpisah status kewarnegaraannya, namun masih dalam satu suku (etnis). Beranjak dari kedua permasalahan tadi mengharuskan bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan kajian terhadap keberadaan PLB yang telah disepakati dalam BCA Tahun 2006, dengan konsekwensi menyebabkan perubahan lokasi PLB dan cakupan wilayah (area of acces) lintas batas. Usulan peninjauan ulang PLB harus sejalan dengan kebijakan penetapan suatu wilayah sebagai PKSN, dan didukung oleh keberadaan  Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI AD, terutama pada PLB tradisional; di Kalimantan Timur terdapay 42 Pos Pamtas (lihat Lampiran I); untuk menciptakan sinergi aspek pertahanan dan sekaligus aspek pengembangan potensi ekonomi (prosperity) wilayah perbatasan.  Namun, tidak berarti usulan penduduk setempat diabaikan, mengingat usulan tersebut bersifat pragmatis dan realistis, atas dasar pemikiran :

1) Dari azas pemanfaatannya lebih dibutuhkan, terbukti dari intensitas kegiatan lintas batas yang dilakukan penduduk setempat ;
2) Keberadaan jumlah penduduk setempat, baik di pihak Indonesia maupun Malaysia yang relatif banyak pada suatu Desa (Sub Divisi dalam istilah Malaysia) merupakan faktor utama yang mendorong kuatnya intensitas pergerakan penduduk untuk melakukan lintas batas timbal balik ; dan
3) Kemudahan akses menuju wilayah perbatasan negara tetangga, baik untuk keperluan perdagangan maupun sekedar kunjungan kekerabatan.

Tabel 2
Entry/Exit Point (Pos Lintas Batas) Provinsi Kalimantan Timur (Indonesia) – Serawak & Sabah (Malaysia)

 

Sumber :
Annexure C Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing, pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi (Sumatera Barat – Indonesia)

Oleh karena itulah, kajian secara mendalam perlu untuk segera dilakukan. Kajian dimaksud relevan dengan Risalah Persidangan ke-29 KK/JKK Pembangunan Sosial Ekonomi Perbatasan Malaysia – Indonesia, di Bali pada tanggal 19 Oktober 2011, dimana pada kesepakatan butir 3.3.2 huruf b. Kertas Kerja II.2 – Kerjasama Bidang Pembangunan Pos Lintas Batas Darat, pada ayat (i) disepakati untuk mengadakan kunjungan bersama antara pihak Indonesia dan Sabah. Kajian yang dilakukan antara pihak Indonesia (Provinsi Kalimantan Timur) dan Malaysia (Sabah dan Sarawak), sudah mengatur secara jelas tahapan pembukaan PLB berdasarkan skala prioritas, dengan indikator yang telah disepakati bersama. Hasil kajian harus mengikat kedua belah pihak, tanpa kecuali, sehingga konsistensi pembukaan PLB secara bertahap dapat direalisasikan. Intinya terletak pada kesepakatan penggunaan indikator pembukaan PLB, yaitu harus terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selama ini kesepakatan BCA, menjadi mentah pada saat memasuki tataran implementatif, karena pertimbangan politis; Seharusnya masalah politis ini sudah tuntas pada saat disepakatinya BCA. Untuk tidak mengulangi lagi kasus pembatalan sepihak pembukaan Sei Manggaris – Serudong oleh pihak Malaysia (Sabah), maka hasil revisi BCA Tahun 2006 nantinya, pihak KK/JKK Sosek Malindo dari pihak Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, perlu duduk bersama dengan pihak Negeri Sarawak dan Sabah, dengan agenda tunggal menyusun “road map pembukaan PLB”. Sementara menunggu hasil peninjauan ulang BCA dimaksud, langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan adalah menyiapkan usulan PLB.

D. Usulan PLB

Beberapa lokasi yang diusulkan masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, terkait dengan usulan pembukaan PLB, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama, yaitu :

1) Usulan yang diajukan pada dasarnya masih sama dengan lokasi yang tertuang dalam BCA Tahun 2006. Hal ini dapat dipretensikan bahwa penduduk setempat sangat membutuhkan keberadaan PLB tersebut dalam rangka lebih memformalkan identitas pergerakan lintas batas antar negara, agar tidak terkesan sebagai pelintas batas ilegal; Realitasnya, pergerakan penduduk perbatasan Indonesia menuju Malaysia (Serawak/Sabah) cukup tinggi intensitasnya, terutama untuk keperluan perdagangan, yaitu menjual hasil pertanian yang selanjutnya dibelanjakan kembali untuk pemenuhan kebutuhan pokok olahan. Sisi lainnya, menggambarkan bahwa kebutuhan  pokok olahan penduduk perbatasan dipasok dari wilayah perbatasan Malaysia, sebagai implikasi keterbukaan akses terdekat hanya ke Negara tetangga.
2) Intensitas pergerakan penduduk yang cukup tinggi tadi, selain terkait dengan jumlah penduduk setempat, terkait pula dengan adanya  keunggulan sektor pertanian yang bernilai ekonomis; sebagai komoditi dagang dalam skala terbatas terhadap penduduk negara tetangga. Logikanya, penduduk perbatasan Kalimantan Timur sudah melakukan kegiatan produktif untuk mendukung kehidupannya, walaupun dari skala produksinya masih bersifat ekonomi subsisten, namun masih ada nilai lebih produksi yang dapat diperdagangkan, hanya saja peluang pasarnya terbuka di negara tetangga untuk saat ini. Pada Tabel 3, sedikit memberikan gambaran jumlah penduduk di Kecamatan perbatasan yang ada pada ke-3 Kabupaten, sebagai pemicu terhadap kebutuhan pembukaan PLB.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Perbatasan Provinsi Kaltim Tahun 2006 – 2011

 

Sumber :
Kabupaten Dalam Angka  dari masing-masing Kabupaten, publikasi Bappeda & BPS tahun bersangkutan.

3) Usulan pembukaan PLB yang lebih banyak memasuki wilayah/divison Negara Bagian Serawak, implementasi teknisnya harus dibicarakan pada tingkat KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Barat – Peringkat Negeri Serawak. Dalam rapat kerja penyusunan kertas kerja tahun 2012 ini pada KK/JKK dimaksud, telah diusulkan untuk menjadi  materi pembahasan delegasi Indonesia (Provinsi Kalimantan Barat) – Malaysia (Serawak), sekaligus memberikan penegasan pasti terhadap tindak lanjut kesepakatan kertas kerja  Sosek Malindo Nasional tahun 2011 lalu (lihat Tabel 4), terutama kesiapan pihak Malaysia untuk segera membuka PLB Long Midang – Ba’Kelalan dan PLB Lembudud – Bario. Bahkan untuk PLB Long Midang – Ba’Kelalan sudah dicadangkan lahan 1,25 Ha oleh Negara Bagian Serawak. Implikasinya, bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan harus mencadangkan alokasi lahan pada kedua PLB tadi, termasuk kerjasama dengan pihak Instansi Pemerintah,  untuk segera mempersiapkan petugas bea cukai, imigrasi, karantina dan pengamanan (sekuriti).

Memperhatikan usulan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ke-8 usulan pembukaan PLB yang diajukan berada di wilayah/division Kapit Division dan Miri Division (Sarawak). Selain itu, tidak terdapat perubahan prinsip lokasi yang diusulkan, kecuali adanya usulan :
a) Perubahan PLB di Long Layu – Bario, digeserkan (dan/atau “ditambahkan”) di Lembudud – Bario. Di Desa Lembudud ini sendiri tidak terdapat Pos Pamtas TNI – AD, sementara di Long Layu ada Pos Pamtas-nya.

b) Perubahan PLB di Long Midang – Long Pasia digeserkan (dan/atau “ditambahkan”) di Long Bawan – Long Pasia. Di Desa Long Bawan ini terdapat Pos Pamtas TNI – AD.

Pergeseran (dan/atau penambahan) lokasi tersebut perlu dikaji secara mendalam  terutama terhadap aspek pemanfaatannya oleh penduduk setempat, karena dilihat dari jumlah penduduk di Long Layu relatif lebih besar dibandingkan Lembudud. Selain itu, keberadaan Desa Long Layu dan Lembudud adalah berdekatan, sehingga pembukaan PLB di Lembudud – Bario, akan terdapat 2 (dua) PLB dalam wilayah/Division yang sama di Serawak, yaitu Miri Division, melalui PLB di Long Layu – Bario dan PLB di Lembudud – Bario. Demikian pula usulan pembukaan PLB di Long Bawan – Long Pasia, perlu dikaji pula secara mendalam, karena dalam BCA 2006 PLB dimaksud berada di lokasi Long Midang – Long Pasia, dimana Long Bawan merupakan cakupan wilayah PLB bersangkutan. Dihadapkan pada kondisi demikian Pemerintah perlu menentukan skala prioritas, dengan memperhatikan lokasi PLB yang sangat diperlukan keberadaannya, terutama dilihat dari prospek pengembangan kedepan terkait dengan kebijakan PKSN. Selain itu, dilihat pula dari intensitas pemanfaatannya oleh penduduk setempat. Lokasi PLB yang saling berdekatan adalah tidak efisien, karena masalah ini dapat diatasi dengan membangun akses jalan lingkungan yang menghubungkan Desa-desa berdekatan menuju lokasi PLB.
Tabel 4
Usulan Pembukaan Entry/Exit Point (Pos Lintas Batas) di Provinsi Kalimantan Timur

 

Sumber :
1) Usulan pada KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalbar – Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2012.
2) Hasil kesepakatan persidangan ke 16 Sosek Malindo Provinsi Kaltim – Peringkat Negeri Sabah, di Makassaar tahun 2011.

Adanya pemekaran Kecamatan di kabupaten Nunukan, yang semula hanya terdiri 8 Kecamatan perbatasan, berubah menjadi 12 Kecamatan perbatasan; memberikan dampak terhadap area of acces (area cakupan) lintas batas, terutama di Kecamatan Lumbis, yang sudah menjadi Kecamatan Lumbis Ogong. Artinya area cakupan lintas batas tidak lagi berada Kecamatan Lumbis ini, akan tetapi sudah beralih ke Lumbis Ogong. Demikian pula di Sebatik, area cakupan-nya adalah Sei Pancang dan sekitarnya. Pemahaman “dan sekitarnya” ini dapat diterjemahkan termasuk 4 Kecamatan lainnya, mengingat saat ini di Sebatik ada 5 kecamatan, dimana Sei Pancang merupakan ibukota Kecamatan Sebatik Utara. Pos Lintas Batas di Nunukan – Tawao yang saat ini cukup intens pemanfaatannya oleh penduduk terutama para TKI yang akan menuju wilayah Malaysia lainnya melalui Tawao, perlu untuk dikaji keberadaan area cakupan-nya (area of acces), karena dikaitkan dengan ketentuan BTA Tahun 1970 maka area dimaksud dapat diberlakukan ketentuan perdagangan lintas batas, dimana dengan jumlah penduduk ± 65.881 jiwa (sensus 2010) akan berdampak besar terhadap akumulatif nilai perdagangan lintas batas. Sementara pasokan produksi barang olahan dalam negeri (nasional), khususnya bahan kebutuhan pokok ke Nunukan relatif lancar, sehingga pemanfaatan perdagangan lintas batas ini lebih menonjol unsur komersialnya, dibandinghkan dengan hakekat sebenarnya diberlakukan ketentuan BTA, yaitu membantu penduduk setempat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Peningkatan nilai perdagangan lintas batas melalui PLB Nunukan – Tawao, sejalan dengan perkembangan penduduk di Nunukan dan wilayah sekitarnya merupakan suatu keniscayaan; Bahkan, tidak menutup kemungkinan nilai perdagangan tersebut sudah seharusnya dikategorikan sebagai impor, sehingga sudah sewajarnya diberlakukan sebagai perdagangan bebas lintas batas. Lokasi PLB yang berada di Lamijung (sedang dipersiapkan menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas Laut) dijadikan sebagai kawasan perdagangan bebas lintas batas (border trade zone), sedangkan pelabuhan lautnya “Tunon Taka” menjadi pelabuhan ekspor – impor. Pada tahapan awal perdagangan bebas lintas batas lebih diarahkan pada kegiatan ekspor – impor antara Nunukan – Tawao; Namun untuk perspektif waktu kedepan peluang peningkatan kawasan perdagangan sangat dimungkinkan, terutama dalam kerangka ACFTA ataupun APEC. Pembukaan PLB di Krayan, yaitu Long Midang – Ba’kelalan, merupakan PLB relatif intens pergerakan pelintas batasnya dibandingkan yang PLB darat lainnya, sehingga pihak Malaysia memiliki persepsi yang sama untuk segera merealisasikannya. Di Kecamatan Krayan ini sendiri terdapat komoditas unggulan berupa padi adan, garam gunung dan kerbau krayan. Jumlah penduduknya cukup besar, yaitu 7.240 jiwa (Sensus penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 3,94 jiwa/km2. Long Midang, termasuk salah satu PKSN di Kabupaten Nunukan, dan terdapat pula keberadaan Pos Pamtas TNI-AD serta petugas Imigrasi, sehingga terdapat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Ini merupakan kondisi ideal untuk dilakukan pembukaan PLB darat. Pemerintah seharusnya sudah mencadangkan lahan untuk pembukaan PLB ini. Pergerakan lintas batas antar penduduk masing-masing Negara sudah berorientasi ekonomi (perdagangan). Penduduk Long Midang dan sekitarnya mendapatkan pasokan kebutuhan bahan pokok dari wilayah Malaysia, sebaliknya penduduk Malaysia mendapatkan kebutuhan hasil pertanian yang relatif murah dari wilayah Indonesia. Kendala utamanya adalah jalan dari dan menuju lokasi PLB (“PLB tradisional”) masih berupa badan jalan, termasuk belum adanya pos pemeriksaan yang permanen. Penggunaan telpon seluler sudah dapat dilakukan saat ini, sehingga komunikasi antar penduduk lokal maupun dengan penduduk wilayah lainnya bukan merupakan permasalahan lagi. Kesepakatan pembangunan PLB antara pihak Indonesia dan Malaysia, disamping berimplikasi terhadap penyedia infrastruktur jaringan jalan,  harus  dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas, minimal harus tersedia ;

– bangunan utama untuk pengurusan administrasi ;
– pintu masuk yang dilengkapi loket pemeriksaan ;
– pemisahan jalur masuk dan keluar ;
– kawasan steril ;
– tempat peristirahatan (tersedia toilet) ; dan
– perumahan petugas PLB ;

Keseluruhan fasilitas diatas luasannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan; Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut sudah selayaknya dicadangkan luasan lahan yang mencukupi. Ketersediaan lahan ± 2 ha sudah cukup layak, mengingat pihak Malaysia mencadangkan lahan yang  sama di wilayah perbatasannya ± 1,25 ha pada tahun 2012.

E. Mencermati Sikap Malaysia

Merujuk pada PPLB/PLB yang telah dan akan dibuka atas dasar kesepakatan dengan pihak Malaysia, dapat kita ketahui bersama bahwa pihak Malaysia sangat memperhitungkan; Pertama, jumlah penduduk antar wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang akan dibuka PLB-nya adalah relatif besar dan memiliki prospek pengembangan lebih lanjut berdasarkan indikator pemenuhan pelayanan dasar, seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ketersediaan komunikasi, pasokan energi dan jalan lingkungan. Akumulasi atas terpenuhinya jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan dasar menjadi barometer terhadap intensitas pergerakan lintas batas yang cukup tinggi. Idealnya, lokasi PLB yang berada dalam wilayah yang sudah ditetapkan sebagai PKSN; fasilitas-fasilitas diatas tadi sudah dipenuhi. Konsep PKSN adalah menjadikan kota dalam suatu  wilayah perbatasan, sehingga dapat berperan menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan lain disekitarnya. Sebagai suatu kawasan yang akan dijadikan kota, walaupun tidak se-ideal kota dalam artian sebenarnya; Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat sudah seharusnya melakukan pengembangan pemukiman; melengkapi kebutuhan  infrastruktur dasar terutama jalan, pelayanan dan penataan ruang pemukiman;  sesuai dengan pendekatan kesejahteraan yang telah disinggung sebelumnya. Oleh karenanya langkah strategis kedepan adalah memprioritaskan pengembangan PKSN sejalan dengan rencana pembukaan PLB. Kedua, mempertimbangkan manfaat ekonomi yang didapatkan pihak Malaysia relatif lebih tinggi, terutama dilihat dari pertukaran perdagangan (term of trade), karena penduduk di pihak Indonesia lebih bertumpu pada produk pertanian yang bersifat masih mentah (belum diolah). Sebaliknya penduduk Malaysia menjual produk olahan (sudah ada nilai tembahnya), dengan konsekwensi  harga relatif lebih mahal. Dalam tataran ekonomi subsisten yang sebagian besar masih berlaku di Kecamatan perbatasan, menjadikan perdagangan timbal balik ini kurang menguntungkan, paritas daya beli (purchasing power parity) penduduk Indonesia lemah, karena mengandalkan komoditas primer (ektraktif) akan selalu dihadapkan pada kondisi elastisitas permintaan bersifat inelastik 6) dan ada peluang substitusi yang besar, sehingga dapat membatasi jumlah permintaan dari pihak Malaysia. Kecuali komoditas dimaksud merupakan komoditas yang dperlukan untuk bahan baku industri olahan makanan; dihasikan dalam jumlah relatif besar dan dapat dijadikan keunggulan komparatif wilayah, karena diuntungkan oleh “endowment factor” yang tidak hanya mengandalkan pada murahnya biaya tenaga kerja, namun kondisi alamiahnya menjadikan kualitas komoditas tersebut relatif lebih baik.  Implikasinya, pengembangan komoditas unggulan wilayah harus sejalan dengan perkembangan industri di wilayah perbatasan Malaysia. Pengembangan komoditi (“produk”) unggulan wilayah perbatasan dapat meningatkan produksi yang diharapkan berdampak efek berganda terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk setempat. Oleh karenanya, strategi pembangunan wilayah berorientasi pada pelbagai aktifitas ekonomi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditi ini, melalui 7) penetapan komoditi unggulan bernilai strategis, prospektif untuk dikembangkan dan memiliki keunggulan komperatif; Disamping melakukan pengembangan informasi dan penghimpunan database. Kelemahan mendasar dalam hal penyiapan strategi pengembangan komoditi unggulan wilayah perbatasan Kalimantan Timur adalah minimnya data mengenai jumlah produksi komoditi dominan di wilayah bersangkutan. Padahal merujuk pada kriteria produk unggulan yang dikembangkan oleh Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, terdapat 17 kriteria yang harus dipenuhi dalam hal penetapan produk unggulan, salah satunya adalah skala usaha/produksi saat ini. Dan ketiga, PLB/PPLB  yang akan dibuka oleh pihak Malaysia sudah mempertimbangkan kelengkapan fasilitas yang diperlukan, mencakup urusan kepabean (Customs), keimigrasian (Imigration), karantina (Quarantine) dan pengamanan (Secutity) – CIQS. Disamping pencadangan luasan lahan yang mencukupi untuk pengembangan selanjutnya. Namun aspek ketiga ini sifatnya relatif, karena fasilitas CIQS dapat dilakukan secara bertahap, sesuai keperluan; Tidak semua lokasi PLB harus berstatus sebagai PPLB atau bahkan CIQS. Di Kalimantan Timur hanya di Lamijung – Nunukan, yang dapat dijadikan PPLB laut (CIQS). Selain ditunjang ketersediaan fasilitas fisik, juga frekuensi kegiatan lintas batasnya cukup intens, khususnya para TKI. Penundaan kesepakatan pembukaan PLB Sei Manggaris – Serodong, walaupun dari pihak Indonesia telah mempersiapkan akses jalan trans Kaltim dan mengembangkan wilayah tersebut sebagai kawasan agroindustri (perkebunan), seperti kelapa sawit yang saat ini telah berkembang cukup pesat, namun tidak mendorong pihak Malaysia untuk merealisasikannya, karena ketiga pertimbangan tersebut diatas, walaupun alasan yang tersurat adalah besarnya kebutuhan biaya pembukaan PLB, yang keputusannya ditentukan oleh Kerajaan (Majelis Keselamatan Negara). Berdasarkan ketiga faktor tadi, dapat dirunut bahwa kedepan diperkirakan pihak Malaysia akan bersedia membuka PLB berikutnya di Lembudud – Bario serta PLB di Long Nawang – Long Busang, sehingga mensikapi hal ini pihak Indonesia, khususnya Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  serta  Kabupaten  Nunukan  dan  Malinau mengambil langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan infrastruktur fisik yang diperlukan, seperti lahan, bangunan PLB lengkap dengan rumah dinas, alat komunikasi berbasis IT, pasokan energi yang menggunakan peralatan tepat guna serta akses jalan dari dan menuju PLB; Dan tidak kalah pentingnya adalah  mempersiapkan SDM pengelola PLB. Sementara Pos lintas batas lainnya dipersiapkan secara bertahap, bekerjasama dengan pihak TNI-AD, memanfaatkan keberadaan Pos Pamtas setempat sebagai pemantau pergerakan lintas batas.

F. Road Map Pembukaan PLB

Peninjauan ulang BCA Tahun 2006 diharapkan dapat mengakomodir kepentingan penduduk wilayah perbatasan Kalimantan Timur; PLB ditetapkan pada lokasi yang diharapkan, sehingga perlu ada “road map” pembukaan PLB, yang didasarkan atas hasil kajian bersama antara pihak Indonesia – Malaysia. Substansi road map dimaksud mencakup :

1) Zero point pada setiap lokasi PLB;
2) Tahapan pembukaan, dengan menyebutkan tahun pembukaan PLB berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama;
3) Fasilitas minimal yang harus disediakan kedua belah pihak pada setiap PLB; dan
4) Strategi pengembangan wilayah sekitarnya.

Dipihak Indonesia, pembukaan PLB lebih tepat memprioritaskan pada lokasi, dimana sudah terdapat keberadaan PKSN dan Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI – AD. Dalam artian lokasi PLB tidak harus berdekatan dengan Pos Pamtas; paling tidak masih dalam satu wilayah. Keberadaan Pos Pamtas lebih ditekankan pada aspek menjaga security belt wilayah operasional, sedangkan aspek pengembangan wilayah sesuai dengan konsepsi PKSN; Ini merupakan 2 (dua) aspek yang terpisah, akan tetapi sifatnya saling melengkapi. Pembangunan PLB tidak hanya sekedar memformalkan kegiatan lintas batas pergerakan orang dan barang saja; Sebaliknya lebih dari itu, karena keberadaan PLB berfungsi sebagai pintu gerbang internasional dengan Negara tetangga, sehingga penataan wilayah sekitarnya harus dilakukan. Penataan wilayah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, dengan melengkapi pelbagai fasilitas pelayanan dasar. Didalam road map inilah strategi pengembangan wilayah yang merupakan kombinasi konsepsi PKSN – PLB – Pos Pamtas diimplementasikan. Khususnya kombinasi PKSN – PLB, strateginya diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pemeriksaan lalu lintas pergerakan orang dan pintu gerbang internasional yang dapat dikembangkan menjadi lalu lintas aktifitas perdagangan lintas batas. Fungsi terakhir inilah mengharuskan kawasan perbatasan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam penentuan tahapan pembukaan PLB patut menjadi perhatian bersama bahwa lokasi PLB yang berdekatan dipihak Indonesia, yang dapat diatasi dengan pembukaan koneksitas jalan penghubung, diupayakan untuk dapat dihindari; berikan prioritas pada lokasi PLB yang tingkat intensitas pergerakan pelintas batasnya cukup intens. Indikator awalnya dapat dilihat pada jumlah penduduk dimasing-masing wilayah perbatasan dan ketersediaan fasilitas infrastruktur pelayanan dasar. Peluang pengembangan perdagangan lintas batas merupakan faktor utama lainnya yang harus menjadi perhatian, mengingat keberadaan PLB dapat difungsikan sebagai pintu keluar-masuk kegiatan perdagangan antar Negara. Di pihak Indonesia, produk unggulan yang diperdagangkan memiliki keunggulan komperatif dan dibutuhkan sebagai bahan baku industri di Malaysia, sehingga ini perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan berbasis pada pengembangan produk unggulan. Fasilitas PLB sebagaimana telah diutarakan sebelumnya perlu dipertegas dalam road map, karena terkait dengan kebutuhan pembiayaan yang relatif besar, disamping pembagian beban biaya antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi/ Kabupaten). Salah satu fasilitas dimaksud adalah Pos Pemeriksaan lintas batas, dimana fungsi pemeriksaan ini melekat pada Imigrasi. Ini berarti, pihak Imigrasi sudah melakukan langkah antisipasi untuk mempersiapkan SDM yang diperlukan. Proses perekrutan SDM sebaiknya melibatkan penduduk lokal.

G. Keberlanjutan PLB Sei Manggaris – Serodong 

Penundaan pembukaan PLB Sei Manggaris – Serodong bukan merupakan akhir dari upaya untuk merealisasikannya; Bahkan, menjadi motivasi untuk segera mengambil langkah strategis lainnya, diawali dengan melakukan konsolidasi internal berupa tindakan nyata melakukan pengembangan kawasan Sei Manggaris, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Sei Manggaris, dengan cakupan jumlah Desa sebanyak 4 Desa, yaitu Desa Srinanti (ibukota Kecamatan), Desa Tabur Lestari, Desa Simaenre Samaja dan Desa Sekaduyantaka. Adapun luas wilayah  Kecamatan-nya adalah 850,48 km2. Sebagai kawasan yang telah ditetapkan menjadi PKSN memiliki keuntungan tersendiri sebagai kawasan aktifitas ekonomi utama untuk wilayah sekitarnya. Atau dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan dan sekaligus menjadi simpul transportasi antar wilayah, karena berada dalam jalur utama trans Kaltim di wilayah utara.  Demikian pula rencana untuk menjadikan Sei Manggaris sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) harus tetap dilanjutkan. Kombinasi strategi perwilayahan pembangunan, yaitu pengembangan kawasan sebagai PKSN dan KTM ini akan lebih memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi, yang saling terintegrasikan berbasis agroindustri. Model pengembangan kawasan yang relevan untuk ini adalah menjadikan Sei Manggaris sebagai “kawasan agropolitan” 8), sehingga terbuka peluang kerjasama pemanfaatan lahan lintas batas negara; Atau kerjasama pengelolaan usaha yang melibatkan investor dari masing-masing negara, tanpa harus menyatukan lahan usaha dalam suatu badan hukum bisnis (dari salah satu negara).  Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; model tersebut berdampak terhadap kewajiban untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung yang mampu menggerakan tumbuhnya investasi. Keterbukaan akses jalan trans Kaltim sebagai jalan primer, dilanjutkan dengan pembangunan jalan dan jembatan  sekunder yang menghubungkan antar Kecamatan/Desa. Infrastruktur dasar lainnya seperti kelancaran pasokan listrik dan tidak adanya blank spot komunikasi serta kemudahan mendapatkan siaran audio visual (televisi dan radio nasional) dilengkapi secara bertahap. Demikian pula kebutuhan infrastruktur pelabuhan dan air bersih harus diperhatikan sepenuhnya. Keberadaan infrastruktur dasar sebagaimana disebutkan diatas, dengan dilengkapi pula fasillitas pendidikan sampai jenjang SLTA, pelayanan kesehatan yang ditunjang keberaradaan Rumah Sakit minimal pada tingkat Pratama serta adanya kelembagaan ekonomi, baik berupa perbankan, koperasi maupun pasar yang melayani kebutuhan sandang pangan penduduk. Apabila keseluruhan infrastruktur diatas dapat dipenuhi, maka keberadaan sektor ekonomi agrobisnis akan menjadi motor penggerak, yang mampu menarik sektor ekonomi terkait lainnya untuk berkembang secara bersama; dan dinamika aktifitas  ekonomi produktif akan bergerak dengan sendirinya, sehingga kawasan Sei Manggaris akan menjadi penyangga pertumbuhan wilayah lain disekitarnya. Dampak ikutan positif lainnya, yaitu wilayah disekitar Serudong (Malaysia), terutama penduduk setempat akan tergerak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang ada di Sei Manggaris, sehingga akan terjadi pergerakan lintas batas penduduk. Dalam intensitas yang cukup tinggi pergerakan dimakud tidak ada alasan bagi Malaysia untuk menunda pembukaan PLB di Sei Manggaris – Serodong. Namun hal ini memerlukan proses panjang dan kebijakan yang konsisten. Konsistensi kebijakan berhubungan dengan kejelasan perencanaan pengembangan kawasan pada tataran implementasi (action plan). Dibentuknya Kecamatan Sei Manggaris, sebagai pemekaran dari Kecamatan Nunukan merupakan suatu keuntungan tersendiri, mengingat adanya kejalasan batasan wilayah, yang memungkinkan  Pemerintah  Kabupaten  Nunukan menyiapkan action plan pengembabangan Kecamatan Sei Manggaris secara komprehensif, dengan menerapkan pembagian biaya (sharing cost) antara APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN (DAK dan Tugas Pembantuan), terhadap pembiayaan pembangunan yang merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang. Pembiayaan pembangunan yang merupakan beban swasta (termasuk investor), terkait dengan pembagunan investasi fisik dan memiliki prospek cost recovery menguntungkan, dibebankan sebagai investasi swasta. Konsekwensi-nya harus ada langkah-langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi dalam action plan tersebut. Untuk keperluan memangkas birokrasi dan percepatan pelayanan administrasi bagi para investor yang berminat melakukan investasi, sangat relevan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk “otorita pengembangan kawasan Sei Manggaris”.

H. Rangkuman Akhir – Simpulan dan Saran

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan masalah pembukaan PLB, yaitu :

1) Kesepakatan PLB yang telah ditetapkan dalam BCA 2006 belum keseluruhannya dapat direalisasikan bersama, sehingga pada peninjauan ulang BCA tersebut tetap diusulkan lokasi PLB yang sama, karena sudah didukung dengan kebijakan penetapan kawasan sebagai PKSN dan ditunjang keberadaan Pos Pamtas TNI-AD, serta memperhatikan usulan yang diajukan oleh penduduk setempat.
2) Usulan yang diajukan oleh penduduk melalui Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan kajian secara mendalam sebelum diajukan secara resmi kepada pihak Kementrian Dalam Negeri cq. Ditjen Pemerintahan Umum.
3) Berdasarkan pengalaman emperik selama ini dan belajar dari sikap pihak Malaysia didalam merealisasikan  pembukaan PLB, maka Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten terkait, menyusun tahapan penyiapan pelbagai aspek terkait dengan rencana pembukaan PLB.
4) PLB di Long Midang – Ba’kelalan dan PLB di Lembudud – Bario yang telah menjadi kesepakatan pihak Negara Bagian Sarawak melalui KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Barat – Peringkat Negeri Sarawak, perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjangnya, termasuk pembukaan jalan akses dari dan menuju PLB.

Menindaklanjuti penyiapan usulan PLB dalam rangka peninjauan ulang terhadap BCA Tahun 2006, maka disarankan :
1) Perlunya dibentuk Tim Kajian yang melibatkan Instansi terkait dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, untuk melakukan kajian terhadap usulan PLB yang direncanakan.
2) Mengadakan kunjungan lapangan dalam rangka mengevaluasi keberadaan PLB yang telah dan akan diusulkan.
3) Menyusun rencana kerja (action plan) terkait dengan pembangunan PLB yang akan diusulkan pada peninjauan ulang BCA 2006. Khususnya untuk rencana kerja pembangunan PLB Sei Manggaris – Serodong, dikaitkan dengan pengembangan kawasan Kecamatan Sei Maggaris secara komprehensif.

P e n g a n t a r
Tulisan ini disajikan pada rapat kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 12 Pebruari 2013, dalam rangka menghimpun masukan terkait dengan Border Cross Agreement (BCA), dimana BCA antara Indonesia dan Malaysia yang terakhir disepakati adalah pada tahun 2006, dan didalam perkembangannya di Kalimantan Timur, baru dilaksanakan secara efektif hanya pada exit/entry point (pos lintas batas; PLB) antara Nunukan – Tawao dan Sebatik (Sungai Pancang)  – Tawao, itupun masih merupakan PLB Laut, sedangkan PLB Darat belum ada yang direalisasikan sepenuhnya, kecuali PLB antara Long Midang – Ba’Kelalan sudah ada kesepakatan untuk menentukan zero point, dengan pihak Negeri Serawak. Tulisan yang dikemukan dalam kesempatan ini, memberikan sedikit gambaran terkait dengan beberapa usulan yang diajukan oleh penduduk kawasan perbatasan di Kalimantan Timur, yang berkeinginan untuk dibukanya secara efektif PLB Darat pada beberapa lokasi, baik di perbatasan dengan Negari Serawak maupun Sabah.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kaltim.
________________________________________

1) Prof. DR. Ir. Ikhwanuddin Mawardi, MSc. 2010. Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Darat Sebagai Pintu Gerbang Aktifitas Ekonomi dan Perdagangan Dengan Negara Tetangga (makalah). Disampaikan dalam Seminar tanggal 8 Desember 2010. Jakarta.
2) Termaktub dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, sesuai Peraturan  BNPP No. 2 Tahun 2001  tanggal 7 Januari 2011.
3) Direktorat Pengembangan KKT BAPPENAS. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Cetakan Pertama. November 2003. Jakarta.
4) Direktorat Pengembangan KKT BAPPENAS. 2003. op cit.
5) Idem.
6) Meminjam istilah Ekonomi Mikro, diartikan bahwa elastisitas permintaan yang bersifat inelastik dapat ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu pendapatan dan harga. Perubahan salah satu faktor  tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap perubahan permintaan produk. Bahkan ada peluang untuk bergeser (substitusi) pada produk lainnya, apabila terjadi perubahan salah satu faktor tadi (rujukan Buku Mikro Ekonomi Edisi Keempat, karangan Dominick Salvatore, Ph.D – 2007).
7) Mohammad Ikhwanuddin Mawardi. 2009. Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan dan Bekelanjutan. Cetakan Pertama. November 2009. Penerbit IPB Press. Bogor. Hal. 44 – 49.
8) Direktorat Pengembangan KKT BAPPENAS. 2003. Loc cit. Hal 39 – 40.

Lampiran I.
Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI-AD di Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan : Dibawah Komando Utama KODAM VI/Mulawrman.
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.