Upaya Menumbuhkan Kembali Usaha Kerajinan Rakyat Di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

9 Views

Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur pada sisi wilayah pedalaman, baik di Nunukan, Malinau maupun Kutai Barat; lebih didominasi keberadaan suku Dayak dibandingkan suku-suku lainnya. Suku Dayak ini memiliki kerajinan anyaman yang motif-nya berbeda sesuai anak suku-nya masing-masing; Disinilah keunikannya, walaupun produk kerajinannya sama, akan tetapi dapat dipastikan akan berbeda motifnya, yang diwariskan sejak turun menurun.

Kekayaan budaya khas suku Dayak ini, seiring dengan perjalanan waktu dan mulai merambahnya teknologi komunikasi ke kawasan pedalaman/perbatasan, cukup memberikan dampak terhadap keberminatan untuk menekuni pembuatan seni kerajinan tangan, terutama kerajinan anyaman. Apabila ini terus dibiarkan, tanpa ada upaya nyata untuk mempertahankannya, maka tidak menutup kemungkinan secara berlahan dan pasti, kerajinan asli suku Dayak hanya dapat ditemukan di museum; boleh jadi museum dimaksud ada di Negara-negara Eropa.

Realitas dilapangan mengindikasikan adanya sinyalemen ini;

Pertama, anak-anak muda/remaja pada umumnya sudah tidak berminat lagi membuat kerajinan khas Dayak, terutama kerajinan anyaman. Alasan yang dikemukakan, lebih banyak berkisar pada rumitnya teknik menganyam dan cukup menyita waktu. Oleh karenanya, pembuatan kerajinan lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga setempat, yang umumnya berusia 30 tahun keatas.


Kedua, pembuatan kerajinan tadi dilakukan sebagai usaha sampingan, setelah pekerjaan pokok diselesaikan; apakah pekerjaan rumah tangga ataupun membantu suami di ladang. Alasan utamanya adalah sekedar mengisi kesibukan dan disimpan untuk keperluan pribadi. Kalaupun ada permintaan hanya sebatas dari lingkungan sekitarnya, dengan harga sekedarnya pula.

Ketiga, karena dianggap sebagai pekerjaan sampingan, maka konotasinya identik dengan pekerjaan tidak produktif, sehingga wajar saja pekerjaan pembuatan kerajinan tadi hanya sekedar pajangan rumah tangga dilingkungan setempat atau ditampilkan dalam upacara/pesta adat saja.

Keempat, sebagai pekerjaan sampingan dan tidak produktif, maka tampilan motif yang dihasilkan bersifat monoton; Padahal motif dasar yang ada dapat dikembangakn sesuai permintaan dan bernuasa kontemporer, tanpa melepaskan nuasa etnik aslinya. Kerajinan yang ada di art shop kota-kota besar Kalimantan Timur, khususnya anyaman dari manik ataupun produk lainnya, bukan sepenuhnya dilakukan oleh penduduk asli Dayak; dan bahan bakunya sendiri sudah bersentuhan muatan teknologi, seperti manik, penggunaan cat, sambungan atau ikatan yang menggunakan benang/nylon serta tambahan perca-perca kain yang berwarna-warni. Kesannya adalah kerajinan Suku Dayak yang didukung produk made in china.

Kelima, komersialisasi kerajinan sebagaimana disebutkan butir keempat diatas, dilihat dari segi harga, berkorelasi untuk dapat menekan harga jual, sehingga dapat menumbuhkan minat pembeli. Namun disisi lain, akan menghilangkan orijinalitas akar budaya dan falsafah dari produk seni Suku Dayak. Produk seni asli Suku Dayak penuh dengan kearifan lokal dan menggunakan bahan baku dari alam, termasuk teknik pewarnaan-nya.

Apa yang harus dilakukan

Haruskah lenyap produk-produk seni kerajian tersebut; dan apa yang harus dilakukan untuk itu semua; jawabannya hanya “ciptakan kepastian pasar”. Jawaban inilah yang melandasi adanya kerjasama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan daerah Tertinggal  (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Bhakti Total Bagi Indonesia Lestari (Total E & P Indonesie Foundation) – Balikpapan. Pihak Yayasan bertindak sebagai pembeli dan sekaligus membina pengrajian untuk dapat menghasilkan produk seni yang sudah dikemas tampilan artistik-nya sesuai motif asli, agar memberikan nilai jual lebih.

Sementara pihak BPKP2DT melakukan pembinaan berupa pelaksanaan pelatihan dan bantuan alat penunjang, setelah dilakukan penelusuran langsung ke lapangan, untuk mencari pengrajin yang potensial. Kegiatan lainnya adalah melakukan promosi melalui kegiatan pameran di daerah maupun nasional. Dari sinilah lahir program kerjasama pelatihan bagi para pengrajin kawasan perbatasan, sebagai salah satu manifestasi kerjasama BPKP2DT dengan Yayasan Bhakti Total.

Skala kerjasama ini memang “kecil”, akan tatapi memiliki makna  “besar”, Dikatakan dalam skala kecil, karena kerjasama ini cukup menciptakan simpul-simpul kelompok pengrajin pada Desa tertentu pada setiap Kecamatan perbatasan, dengan memperhatikan suku/anak suku Dayak yang relatif dominan, karena seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap suku/anak suku memiliki motif tersendiri dan dapat dibedakan secara jelas.  Kelompok tersebutlah yang diharapkan menjadi stimulan menggerakan penduduk sekitarnya untuk ikut serta. Motivator dan tutor kelompok adalah pengrajin yang telah mendapatkan pelatihan. Secara reguler pihak Yayasan melakukan pembinaan langsung ke lokasi (“simpul”) binaan, selain membeli produk kerajinan yang dihasilkan kelompok.

Pola pembinaan skala kecil ini, apabila terus dibina secara konsisten dan adanya kepastian pasar (“pembeli”) atas produk yang dihasilkan, maka akan menimbulkan semangat kerja, karena kegiatan pembuatan kerajinan tangan yang semula merupakan pekerjaan sampingan menjadi kegiatan produktif; memberikan tambahan penghasilan bagi ibu-ibu dan termanfaatkannya waktu luang; Sementara, produk seni yang dihasilkan dapat dipertahankan orijinalitas . Inilah manfaat besar yang dimaksudkan. Bukankah ini prinsip dasar ekonomi, yaitu dengan biaya yang kecil mendapatkan hasil yang besar.

Apa implikasi berikutnya

Tantangan perluasan pasar menjadi kendala utama; Pasar cukup terbuka, namun keterbatasan pasokan produk seni dari para pengrajin menyebabkan permintaan pasar tidak dapat dipenuhi. Selama ini pasar tradisional Yayasan adalah Kota Balikpapan dan sekitarnya, terutama perusahaan dan tenaga kerja asing yang memiliki selera seni yang tinggi; mereka berprinsip mengutamakan kualitas dibandingkan harga.
Potensi pasar lainnya yang sudah terbuka peluangnya adalah Pasar Raya dan Alun-Alun Grand Indonesia Mall – Jakarta. Khususnya Pasar Raya ini sudah dicapai kesepakatan, akan tetapi kembali pada masalah pasokan dari pengrajin yang masih terbatas.

Kedepan, sejalan dengan program pelatihan yang direncanakan pada tahun 2013 akan datang, diharapkan pasca pelatihan tersebut akan menambah simpul-simpul pengrajin sebagai pemasok utama. Namun masih diperlukan proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu; Umumnya berkisar 3 – 5 bulan, sebelum siap untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Ciri-Ciri Ekonomi Tradisional dan Kelembagaannya Dalam Konteks Perekonomian Indonesia – Suatu Tinjauan Teoritis

8 Views

A. P e n g a n t a r 
Judul tulisan diatas seakan-akan menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia masih bersifat tradisional – bercirikan struktur ekonomi yang bertumpu sepenuhnya pada sektor pertanian di pedesaan (rural), dipadankan dengan sektor ekonomi moderen; yang ditandai dengan terpusatnya kegiatan industri di perkotaan (urban); sebagaimana diungkapkan oleh Hollis B. Chenery dengan teori transformasi ekonomi-nya. Namun, sebaliknya tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa ciri-ciri ekonomi tradisional masih terdapat di Indonesia, karena kondisi geografis dan tatanan sosial budaya yang ada dilingkungan masyarakat – masih memungkinkan tetap hidupnya ciri-ciri mendasar ekonomi tradisional, yang perlu dipertahankan sebagai suatu kearifan lokal. Oleh Nuhfil Hanani dan Mangku Purnomo (2010; 31 – 36), melihat sisi lain ekonomi tradisional sebagai struktur ekonomi lokal, yang dimaknai sebagai perubahan pola interaksi sosial sekelompok masyarakat terkait aktifitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup – Struktur ekonomi dimaksud setidaknya ada dalam 2 (dua) tipe, yaitu non kapitalis dan kapitalis.
Struktur ekonomi non kapitalis inilah yang berdekatan dengan ciri ekonomi tradisional, karena menurut  Nuhfil Hanani dan Mangku Purnomo;   dalam struktur ekonomi non kapitalis, hasil produksi tidak diperjualbelikan secara komersial, namun digunakan bersama secara komunal sebagai produksi sosial – produksi berorientasi pada nilai guna. Berbeda dengan struktur ekonomi kapitalis, hasil produksi dipertukarkan di pasar dan sedikit digunakan bersama sebagai produksi sosial – produksi berorientasi nilai tukar.
Dalam tulisan ini – sebelum membahas kelembagaan ekonomi tradisional berdasarkan ciri-ciri mendasarnya, terlebih dahulu akan dibahas latar belakang; mengapa ekonomi tradisional masih tetap ada, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang masyarakat tradisional yang sebagian besar terdapat di pedesaan sebagai basis komunalnya. Selanjutnya dibahas pula sistem ekonomi yang berlaku saat ini – diperbandingkan dengan beberapa ciri ekonomi tradisional.

B. Latar Belakang – Mengapa Ekonomi Tradisonal Masih Ada

Ekonomi moderen yang berkembang saat ini berorientasi pada pasar, dimana didalamnya terbentuk harga yang merupakan titik temu kekuatan permintaan dan penawaran. Disamping itu, para pelaku ekonomi moderen orientasinya lebih mengedepankan profit, dengan meminimalisasi peran pemerintah, karena dianggap bahwa keterbelakangan Negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumber daya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan (Todaro, 2006; 147-148); inilah yang sering disebut dengan paham “kontra revolusioner neoklasik – liberalisme (pengembangan lebih lanjut dari paham klasik Adam Smith)” –  Paham ini, walaupun tetap memberikan peran kepada pemerintah, namun sifatnya adalah pemenuhan terhadap sektor-sektor ekonomi, dimana para pelaku ekonomi tidak berkeinginan untuk masuk kedalamnya, yaitu pemenuhan terhadap “public good”. Peran pemerintah lainnya adalah melakukan regulasi agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik. Oleh Boediono (2009; 34-35), Tindakan pemerintah tadi pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan menurut Boediono, yaitu; (a) strategi pembangunan yang tidak melupakan sejarah (ahistoris); dan (b) sikap dalam menghadapi globalisasi. Kedua hal tersebut menegaskan bahwa upaya dan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tidak melepaskan sifat ke-Indonesia-an kita; kita tetap memilki identitas sebagai Negara bangsa – tidak melapaskan sejarah akar sosial budaya, yang telah terbentuk sejak lama – tidak menjadikan kemajuan Negara kapitalis sebagai padanan kemajuan ekonomi.
Beranjak pada pengalaman tahun 1930-an, saat terjadinya depresi besar membuktikan bahwa peran pemerintah tetap diperlukan, karena mekanisme pasar tidak mungkin berlaku sesuai teorinya, yaitu dapat melakukan penyesuaian secara alami. Oleh Keynes (tepatnya pemahaman yang dikembangkan oleh penganut neoliberal), pasar tetap diperlukan untuk terciptanya efisiensi ekonomi, namun pemerintah  harus tetap eksis  untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan melalui penerapan; pertama, secara langsung menerapkan  kebijakan fiskal;  dan kedua, dengan cara tidak langsung melalui penetapan regulasi (aturan), terutama aspek pengalokasian potensi sumber daya ekonomi, agar tidak bertumpu pada pihak tertentu saja; dan aspek penciptaan stabilitas ekonomi, sehingga dapat tercipta kepastian usaha (lihat Revrisond Baswir, 2010; 10-11).
Negara Amerika Serikat (USA) – Negara yang menganut paham kapitalis murni, sejak era Presiden Rhonald Reagan, mewujudkan peran pemerintah melalui “sisi penawaran”, dengan mengatur kebijakan fiskal yang diharapkan dapat menjadi stimulan didalam menggerakkan sisi permintaannya. Kelompok Negara terutama Negara Eropa Bagian Barat (Nordic) telah menerapkan sistem pasar sosialis, yaitu sistem ekonomi politik dengan ciri kebebasan berinisitif, dengan tetap mengedepankan tanggungjawab sosial (lihat Didik J. Rachbini, 2004; 58). Implementasinya – Negara mengambil peran yang aktif dalam merencang desain ekonomi dan mengatur mekanisme pasar yang sehat, membuat pengaturan hukum yang proporsional – Peran Negara tidak berarti mematikan mekanisme pasar, akan tetapi justru mendinamisasikannya melalui intervensi kualitatif. Berbeda halnya dengan Negara RRC, menerapkan sistem ekonomi kapitalis tanpa melepaskan ideologi Negara yang tetap berbasis pada paham komunis (lihat John dan Doris Naisbitt, 2010).
Bagaimana dengan Indonesia – paham Ekonomi Pancasila (lihat Boediono, 2009, 47-50); ada 5 (lima) ciri yang terdapat didalamnya; 2 (dua) diantaranya, yaitu diterapkannnya rangsangan (incentive) yang bersifat ekonomi dan moral, serta  kecenderungan sosial kearah pemerataan sosial (egalitarianisme) – kesemuanya itu pada akhirnya mengedepan koperasi sebagai pilar utama Sistem Ekonomi Indonesia (ciri ke-3); Oleh Muhammad Hatta maupun Sjafruddin Prawiranegara; ini dikatakan sebagai Ekonomi Sosialis Indonesia, karena mengedepankan sikap kegotongroyongan dan religius masyarakat Indonesia (lihat M. Dawam Rahardjo, 2011).
Perkembangan ekonomi moderen merupakan tahapan dari perkembangan ekonomi tradisional, yang saat ini dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Permasalahannya pada tataran tertentu; apakah ekonomi tradisional memang tidak ada lagi di Negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam bentuk “ekstrim” dapat dikatakan bahwa akibat dari pengaruh kemajuan teknologi, ekonomi tradisional sudah tidak ada, namun implementasi kemajuan teknologi tidak merata atau bahkan tidak tersentuh, terutama pada wilayah terpencil di pedesaan, pesisir pantai dan kepulauan kecil. Dalam kondisi demikian, kita dapat melihat beberapa ciri ekonomi tradisional masih tetap ada. Apalagi dikaitkan dengan realitas dari kondisi geografis Negara Indonesia yang begitu luas; terdiri atas pulau besar dan kecil, yang dipisahkan oleh laut, dengan corak ragam sosial budaya yang berbeda. Sementara pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah belum sepenuhnya tercapai. Sementara, oleh Karmiji (dalam A.B. Susanto, 2010; 87); model pembangunan wilayah memiliki 3 (tiga) dimensi pokok, yaitu: ekonomi (kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi), sosial (fungsionalitas institusi, stabilitas sosial dan pemerataan) dan lingkungan hidup (stabilitas ekosistem dan kesehatan lingkungan). Merujuk pada ketiga dimensi tersebut mengisyaratkan bahwa sebelum terjadinya interaksi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan baik; kesenjangan pembangunan wilayah dapat terjadi – ini akan menciptakan tumbuhnya ekonomi lokal yang bersifat tradisional (lihat kembali Nuhfil Hanani dan Mangku Purnomo). Berdasarkan beberapa realitas tadi menjadi penguat asumsi bahwa ekonomi tradisional masih tetap ada, dengan tingkatan yang berbeda atas dasar ciri-ciri ekstrimnya (akan dibahas berikutnya).

C. Masyarakat Tradisional – Sudut Pandang Ekonomi

Dalam konteks Indonesia, dan umumnya Negara-negara berkembang lainnya, peran pemerintah relatif dominan, karena struktur pasar-nya belum begitu canggih dan kondisi ekonomi masyarakat masih berbaur antara; (1) ekonomi bernuansa moderen, yang diindikasikan dengan kegiatan industrialisasi serta meningkatnya kegiatan sektor jasa; dan (2)  bernuansa  tradisional, dimana sebagian besar masyarakat berada didalamnya, bermata pencarian utama di sektor agraris (ekstraktif) di pedesaan (termasuk wilayah pesisir dan kepulauan terpencil). Oleh Anne Booth dan Peter McCawley (1979; 19); salah satu masalah yang dihadapi Indonesia sejak jaman penjajahan adalah dualisme, baik dualisme yang bersifat teknologi, ekonomi, sosial dan kultural.
Walaupun sumbangan sektor industri pengolahan relatif lebih dominan dibandingkan sektor pertanian (agraris) didalam membentuk PDB tahun berjalan, namun komposisi penduduk yang bergerak di sektor pertanian (“tenaga kerja sektor informal”) lebih banyak, karena selain kemudahan akses bekerja tanpa keharusan berpendidikan tinggi (rata-rata penduduk pedesaan Indonesia berpendidikan s/d SD), juga disebabkan oleh ketersisihan memasuki pasar kerja formal, yang mengharuskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lembaga Demografi FEUI (2011; 94); berdasarkan net enrolment ratio (APM) – rasio antara banyaknya murid usia jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama; menunjukkan bahwa tidak semua penduduk usia sekolah dapat menikmati bangku sekolah dan peluang bersekolah semakin kecil, seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.
Oleh Rahardjo Adisasmita (2010; 37), dikatakan bahwa sebagian Negara berkembang perekonomiannya mengandung unsur feodal. Feodalisme ini sendiri bertumpu pada masyarakat pedesaan tradisional yang landasan ekonominya bergerak dibidang pertanian (agraris). Hierakhi hubungan masyarakat feodal membedakan kelas “tuan tanah”, yang memiliki modal terutama berupa lahan garapan dan kelas “penggarap lahan”. Kelembagaan ekonomi tradisional (di pedesaan), sebagaimana dikatakan Ahmad Erani Yustika (2010; 309); hanya menjangkau komunitas terbatas, sehingga memungkinkan setiap pelakunya (penjual dan pembeli) saling mengenal, sehingga sifat pasar menjadi personal. Pasar yang bersifat personalitas tersebut dapat meminimalkan (bahkan menghilangkan) biaya transaksi, sehingga tidak memerlukan instrumen lainnya sebagai penopang terjadinya transaksi. Tentunya, harga hasil pertanian menjadi murah, karena harga semata-mata ditentukan oleh biaya produksi ditambah sedikit keuntungan (profit). Kalaupun sistem barter (pertukaran barang/jasa) masih ada, tapi hanya diberlakukan dalam skala terbatas, sejalan dengan perkembangan monetisasi kehidupan masyarakat.
Implikasi monetisasi dan berkembangnya kelembagaan pasar di pedesaan, pasar menjadi bersifat impersonal (penjual dan pembeli belum tentu saling mengenal), karena jangkauan interaksi mencakup  komunitas lebih luas. Hal ini lebih ditopang lagi dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi desa – kota. Akumulasi dari kondisi demikian, dalam masyarakat feodal pedesaan, pelaku ekonomi tidak hanya merupakan interaksi pemilik modal (tuan tanah) dengan petani penggarap, namun ditambah dengan kehadiran pihak ketiga (mediator – pemilik modal berupa dana), bertindak sebagai tengkulak hasil pertanian (menghubungkan penjual di desa dan pembeli akhir di kota). Biaya transaksi bertambah, karena ada biaya antara yang dikeluarkan tengkulak. Permasalahannya, karena penguasaan informasi pasar yang lebih luas, sehingga menyebabkan tawar menawar tengkulak lebih kuat, sehingga nilai tambah keuntungan lebih banyak dinikmati tengkulak, sedangkan petani penggarap hanya sekedar menerima upah kerja relatif tidak banyak berubah.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa & Kota di Indoensia Tahun 2007 – 2010

 

Sumber : Diolah dari Berita Resmi Statistik – BPS, No. 45/07/Th.XIII, Juli 2010.

Sistem ekonomi feodal (tradisional) cenderung tetap bertahan selama dominasi sektor pertanian (“masyarakat pedesaan”) dalam satu wilayah masih ada – dikelola secara sederhana; berjalan seiring dengan berkembangnya ekonomi moderen pada  masyarakat di perkotaan. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada (bertempat tinggal) di pedesaan mencapai rata-rata 51,49 %/tahun selama periode waktu 2007 s/d 2010.   Implikasinya relatif besarnya komposisi penduduk yang bermukim di pedesaan berkorelasi terhadap upaya untuk mengembangkan sektor pertanian, guna menyerap tenaga kerja yang ada. Pada tabel 2, dapat diketahui bahwa lapangan kerja di sektor pertanian menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Selama kurun waktu 2008 – 2010, rata-rata tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai rata-rata 42,85 juta orang/tahun dari seluruh penduduk usia kerja. Sektor Perdagangan yang merupakan sektor terbesar kedua dalam menyerap tenaga kerja, mencapai 21,58 juta orang/tahun, kemudian diikuti sektor Jasa Kemasyaratan dan Industri, masing-masing mencapai 14 juta orang/tahun dan 12,70 juta orang/tahun.
Namun demikian, data kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS per Juli  2010 lalu menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 13,33 % dari totalitas jumlah penduduk (lihat tabel 3). Untuk desa sendiri – angka kemiskinan tersebut mencapai 10,56 %; bandingkan dengan kota, yang hanya sebesar 9,87 %. Artinya, kumulatif angka kemiskinan didominasi oleh penduduk miskin yang ada di desa. Angka kemiskinan diukur secara makro atas dasar pengeluaran/pendapatan rumah tangga – komposisi distribusi lainnya tidak dipertimbangkan (lihat Hal Hill, 2002; 258). Apabila  dirunut lebih lanjut, tanpa mempertimbangkan kemahalan harga (inflasi), maka indikasi kemiskinan lebih banyak ditentukan keterbatasan penyerapan tenaga kerja di desa, walaupun pada tabel 2 sebelumnya menunjukan sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. Mengingat, tenaga kerja yang terserap tidak selalu bekerja penuh waktu, banyak diantaranya bekerja paruh waktu atau musiman, dengan upah yang relatif kecil, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak – dibawah pendapatan minimal, sehingga dikategorikan miskin.

Tabel 2
Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Per Pebruari Tahun 2008 – 2009 (juta org)

 

Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi I Juni 2010.

Oleh karenanya merujuk pada laporan Lembaga Demografi FEUI ( (2011; 97); disebutkan bahwa akses terhadap pekerjaan yang layak dan produktif merupakan salah satu kunci pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses terhadap pembangunan pendidikan dan kesehatan.
Ketimpangan pembangunan secara sektoral maupun regional (desa – kota), ditambah lagi dengan rendahnya nilai tambah hasil pertanian serta tingkat harga yang bersifat inelastis, merupakan sisi lainnya yang menyebabkan perekonomian tradisional pedesaan  berkembang tidak dalam skala besar. Berbeda dengan keadaan di perkotaan yang ekonominya tumbuh lebih pesat bergaya moderen, dengan indikator makro mengikuti ketentuan global, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), stabilitas harga (inflasi), tingkat bunga pasar uang, indeks harga saham pasar modal dan peredaran uang (supply of money), Sementara di pedesaan ukuran kemajuan ekonomi diukur dalam tataran sederhana, yaitu pada tingkatan primer, indikatornya cukup pangan, sandang dan papan; sedangkan pada tingkatan sekunder harapan tersedianya  pendidikan, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan aliran listrik yang permanen, dipandang sudah cukup memadai.
Perbedaan ekonomi antara pedesaan yang masih bersifat tradisional dan di perkotaan yang sudah moderen, akan menciptakan dualisme ekonomi, yang tidak hanya berlaku di Indonesia, namun sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, berlaku pula di Negara-negara berkembang lainnya. J.H. Boeke (dalam M.L Jhingan, 2000; 201-210), melihat “dualisme penerapan ekonomi” dalam masyarakat Indonesia – yang satu menerapkan ekonomi tradisional; umumnya berbasis pertanian – berlatarbelakang budaya ketimuran (asli), sedangkan disisi lainnya akibat pengaruh budaya asing (impor) pada kelompok masyarakat perkotaan – menerapkan ekonomi kapitalis yang berorientasi pasar sepenuhnya.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Daerah Tahun 2007 – 2010

 

Sumber : Berita Resmi Statistik – BPS, No. 45/07/Th.XIII, Juli 2010.

Melengkapi pendapat Boeke tadi; Prof. Higgins (lihat  M.L Jhingan, 2000; 206); dalam masyarakat Negara-negara berkembang terjadi pula apa yang disebut dengan “dualisme teknologi”, yaitu penggunaan pelbagai fungsi produksi pada sektor ekonomi moderen dan sektor ekonomi tradisional, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran struktural di sektor industri moderen (di perkotaan) dan pengangguran tersembunyi di pedesaan (tradisional). Harapannya, apabila pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, baik secara sektoral maupun regional, maka dualisme ekonomi dapat dieliminir tidak terlalu mencolok (lihat kembali Karmiji).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 yang mencapai 6,1 %, demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya  menunjukkan pertumbuhan positif diatas rata-rata  pertumbuhan ekonomi dunia (lihat tabel 4). Namun pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat, bukan sebaliknya ditopang oleh tingkat investasi. Kondisi demikian terjadi, karena struktur PDB yang ada lebih didominasi oleh berkembangnya sektor ekonomi berbasis jasa (non tradeable).

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi (PDB) per Sektor Ekonomi Tahun 2005 – 2008
Dan Pangsa Pasar per Sektor Ekonomi Rata-rata Tahun 2004 – 2007

Keterangan : 1) Satuan dalam % ; 2) Posisi s/d kuartal ke-3; 3) Rata-rata pangsa pasar selama periode waktu 2004 s/d 2007 (tidak termasuk Migas).
Sumber : Diolah dari Buku Lanskap Ekonomi Indonesia oleh Faisal Basri & Haris Munandar, hal 43).

Krisis ekonomi global 3 tahun terakhir berdampak terhadap penurunan permintaan produk dunia, namun tidak memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia, mengingat masih kuatnya permintaan produk dalam negeri; disinilah letak sisi positif dari kuat konsumsi masyarakat sebagai penopang PDB (“laju pertumbuhan ekonomi”). Sebaliknya, sisi negatif yang dirasakan adalah kurangnya pembukaan lapangan kerja baru, mengingat sektor ekonomi non tradeable bersifat “intensif modal” dan hanya menyerap tenaga tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keahlian relatif tinggi (lihat Faisal Basri dan Haris Munandar, 2009; 45)
Potensi pertanian pedesaan yang relatif masih besar, terutama diluar pulau Jawa, dapat lebih ditingkatkan lagi hasilnya, dengan cara membenahi infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan jalan desa. Pembangunan infrastruktur ini memiliki arti strategis dari aspek pemerataan pembangunan; menciptakan keseimbangan pemba-ngunan desa – kota sesuai dengan prioritas kebutuhan setempat. Disamping membuka kesempatan kerja di desa, guna menekan eksodus anak-anak muda usia kerja ke kota, yang umumnya  memasuki lapangan kerja sektor informal, sebagai pekerja (buruh), karena latar belakang pendidikan/keterampilan yang tidak memungkinkan mereka masuk lapangan kerja sektor formal.
Pembangunan desa bukan dalam artian “memodernisasikan” desa, mengingat dari aspek sosial percepatan pembangunan, tanpa perencanaan yang matang akan berdampak terhadap bergesernya nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya tetap dipertahankan, Ketradisionalan desa bukan berarti keterbelakangan, budaya saling membantu (kegotong royongan) patut tetap dipertahankan. Untuk itu diperlukan rumusan pembangunan yang tepat, diawali dengan pemahaman ekonomi tradisional pedesaan, baik dari aspek ciri-cirinya maupun keuntungan dan kelemahannya.

D. Sistem Ekonomi – Tinjauan Umum

Pemahaman sistem ekonomi menurut Deliarnov (2006; 4); mencakup keseluruhan proses dan aktifitas masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, sekaligus mencapai tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan politik masyarakat bersangkutan. Menurut Gregory dan Stuart (dalam Deliarnov, 2006; 4), disebutkan bahwa sistem ekonomi mencakup mekanisme, penganturan pengorganisasian, dan aturan untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya. Merujuk pada pemahaman yang disebut terakhir, maka apabila dilakukan pemilihan akan terdapat 4 (empat) hal yang menjadi penekanannya, yaitu :
1) Adanya organisasi yang harus melakukan pengaturan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang pilihannya dapat dilakukan secara terpusat (sentralistis) oleh pemerintah pusat atau disebarkan pada jenjang pemerintahan dibawahnya (desentralisasi). Dalam konteks ini secara politis mengisyaratkan adanya pembagian kewenangan.
2) Pengaturan mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi, yang pilihannya dapat dilakukan melalui suatu perencanaan terpusat oleh lembaga pemerintahan atau melalui mekanisme pasar.
3) Pengaturan kewenangan atas hak kepemilikan kekayaan produktif; Diserahkan sepenuhnya sebagai kepemilikan tunggal Negara (public) untuk kepentingan bersama. Atau pada tingkatan ekstrim sebagaimana berlaku umumnya di Negara-negara yang menganut sistem kapitalis, kekayaan produktif diberikan penguasaannya pada individu (swasta) pemilik modal. Atau mengambil jalan tengah; dikelola secara kolektif; dalam batasan tertentu swasta diberikan kewenangan untuk mengelolanya.
4) Mekanisme penetapan berbagai tujuan dan sistem insentif. Pilihannya adalah memberikan insentif atau moral dalam menggerakan para pelaku ekonomi. Umumnya, pilihan tersebut berupa insentif ekonomi.
Mengingat pilihan sistem ekonomi terkait dengan ideologi politik yang dianut suatu Negara, maka nuansa politis akan selalu memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan ekonomi, sehingga secara “kelembagaan”, sebagaimana dikemukakan oleh Yeager (dalam Ahmad Erani Yustika; 35); kelembagaan adalah sebagai aturan main (rule of the game) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi.
Ekonomi tradisional, yang masih kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, merupakan bagian sub sistem dari pengembangan sistem ekonomi Artinya, secara kelembagaan sistem dimaksud hidup dan berjalan diatas realitas sosial, politik, hukum, budaya dan lainnya secara sesungguhnya dalam  satu kesatuan analisis. Oleh karenanya, formulasi ekonomi kelembagaan akan berbeda-beda, apabila diberlakukan pada setiap sistem ekonomi yang berbeda. Dalam konteks Negara Indonesia, yang secara konstitusional menganut paham “sosialis” dan realitas dalam kehidupan masyarakat masih terdapat sistem ekonomi “tradisional”, berbaur dengan sistem yang lebih moderen, sehingga menimbulkan dualisme kondisi perekonomian (tradisional – moderen) – lihat kembali Boeke dan Prof. Higgins (dalam M.L Jhingan; 2000). Untuk memasuki pembahasan kelembagaan ekonomi tradisional tersebut terlebih dahulu memahami ciri-cirinya, termasuk sisi keuntungan dan kelemahannya.

E. Ekonomi Tradisional – Relevansinya di Indonesia

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama, dan  berkembang dari kebiasaan hidup masyarakat “komunal”, baik sebagai warisan masa lalu maupun dalam perspektif saat ini, yang masih mempertahankan tradisi sebagai kearifan lokal, dan sekaligus menjadi nilai kebenaran sosial yang menjadi pengikat interaksi masyarakat didalamnya. Artinya, pemahaman ekonomi tradisional tidak mengenal batasan dimensi waktu, selama ciri-ciri tidak berubah.
Ciri mendasarnya adalah barang/jasa yang diperlukan, diproduksi  oleh masyarakat itu sendiri, namun dalam kenyataan hal ini sudah tidak ada lagi, kecuali pada kehidupan masyarakat primitif (seperti kehidupan beberapa suku yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua – hidup bersifat nomaden). Adapun ciri-ciri selengkapnya ekonomi tradisional, yang masih dianggap relevan untuk konteks saat ini adalah sebagai berikut :

1) Teknik produksi dapat dipelajari secara turun menurun dan bersifat sederhana.

Secara umum dalam lingkup agraris – penerapan teknik berproduksi sifatnya masih sederhana dan diwariskan secara turun temurun antar generasi. Proses pembelajaran bersifat otodidak, dimana faktor pengalaman sangat menentukan keberhasilan produksi. Alat produksi yang dipergunakan relatif sederhana; Bukan  berarti tidak ada peralatan yang bersifat mekanistik. Tetap ada penggunaan peralatan yang bermuatan teknologi, namun kandungan teknologi-nya relatif sederhana, dapat dipergunakan secara praktis (tepat guna).

2) Hanya sedikit menggunakan modal.

Pemahaman modal disini adalah modal untuk berproduksi, terutama tenaga manusia. Relatif lebih murah, karena tenaga manusia dimaksud umumnya terdiri dari anggota keluarga, yang masih ada ikatan persaudaraan, sehingga sistem upah tidak diukur dari aspek “upah moneter”, namun kompensasinya dapat berupa “natura”, misalnya pembagian hasil setelah panen. Kalaupun ada upah, akan tetapi tidak diukur secara ekonomi murni, lebih banyak pada kesepakatan bersama.

3) Pertukaran dilakukan dengan sistem barter.

Pertukaran barang (barter) dalam transaksi ekonomi tradisional masih berlaku sampai dengan saat ini, terutama dipedesaan. Barter terjadi karena masing-masing pihak berkepentingan terhadap barang yang berbeda. Komposisi pertukaran barang dinilai atas dasar kesetaran nilai, tanpa mengedepankan “nilai moneter-nya”. Oleh karenanya, komposisi tersebut tidak bersifat baku, karena unsur utamanya dilandasi kerelaan dan bersifat personal. Barter dapat dilakukan pula dalam bentuk transaksi pertukaran jasa dengan barang. Seperti, upah kerja yang diberikan dari hasil produksi (natura).

4) Tidak mengenal pola pembagian kerja.

Dalam masyarakat ekonomi moderen pembagian kerja merupakan spesialisasi keahlian untuk berperan didalam pasaran kerja. Ini merupakan implikasi dari kompleksitas permasalahan yang menuntut spesialisasi keahlian yang berbeda. Sebaliknya dalam masyarakat ekonomi tradisional permasalahannya tidak begitu kompleks, sehingga tidak ada keharusan pembagian kerja, karena teknologi sederhana yang ada dapat dioperasionalkan oleh setiap orang. Pembagian kerja hanya sebatas pembagian tanggung-jawab, yang tidak bernilai ekonomi semata.

5) Masih terikat tradisi.

Masyarakat dalam ekonomi tradisional selalu terikat dengan tatanan sosial budaya yang menjadi tradisi sejak lama, biasanya terkait dengan norma-norma adat dan pemahaman bahwa alam adalah bagian dari kehidupan. Ajaran keagamaan (kepercayaan) yang masih bernuansa animisme menjadikan alam sebagai bagian pemujaan (ritual) yang harus dilaksanakan. Tradisi yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat di pedesaan/pesisir (khususnya di Indonesia), menjadikan gejala alam sebagai pertanda untuk melakukan usaha lingkup agraris.

6) Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

Sejak zaman feodalisme hingga saat ini, tanah merupakan bagian dari modal ekonomi yang bersifat strategis. Perbedaanya, dalam ekonomi tradisional menganggap tanah sebagai satu-satunya modal utama, karena disamping menyangkut status sosial, keberadaan tanah dapat diidentikan dengan penguasaan faktor produksi dan peningkatan kemakmuran.
Seperti telah diutarakan diatas, pada tataran ekstrim, ekonomi tradisional dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, akan tetapi beberapa ciri-ciri tadi masih terdapat di pedesaan (termasuk wilayah pesisir pantai dan kepulauan terpencil) di Indonesia, meskipun dalam batas-batas tertentu tidak semua ciri tersebut didapatkan dalam kehidupan masyarakat desa, seperti barter murni dalam jumlah yang besar.

Bagan 1 – Ciri, Keuntungan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisional

Ciri-ciri lainnya, tanah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya faktor produksi, karena mulai dipahaminya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan berproduksi. Berikutnya, mengenai pembagian kerja diterjemahkan secara sederhana menjadi spesialisasi didalam menentukan pilihan produk yang dibudidayakan, sesuai potensi alam setempat.
Sisi positif ekonomi tradisional; Pertama, mengeliminir terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, sebaliknya lebih menekankan pada kebersamaan yang menempatkan kepentingan komunal diatas segalanya. Hubungan interaktif antar individu lebih bersifat personal, sehingga cukup membantu untuk menekan terjadinya persaingan tidak sehat. Kedua, implikasi dari hal pertama tadi berimbas pada lemahnya semangat “invidualisme”, yaitu lebih mementingkan kepentingan pribadi diatas segalanya. Sementara dalam  mekanisme pasar, yang menjadi kharakter utama ekonomi moderen, semangat individualisme menuntun penilaian ekonomi pada aspek mencari keuntungan sepihak, tanpa memikirkan pihak lainnya untung atau rugi. Ketiga, kemakmuran hakikinya harus dinikmati bersama, walaupun tingkatan kekayaan ekonomi antar individu berbeda, sehingga kehidupan masyarakat tercipta dalam suasana yang aman.
Sisi kelemahannya; Pertama, penggunaan teknologi belum sepenuhnya dijadikan sebagai faktor produksi, sehingga tingkat produktifitas masih rendah. Pengalaman kerja yang didapatkan secara otodidak atau turun-temurun dari generasi sebelumnya, berakibat pencapaian produktifitas bersifat stagnan, dan cenderung mengalami penurunan, apabila dihitung perunitnya. Karena, peningkatan produktifitas harus diikuti dengan  penambahan tenaga atau penambahan faktor produksi lainnya, seperti tanah, sedangkan hasil yang didapat tidak meningkat signifikan. Kedua, tanpa adanya sentuhan teknologi menyebabkan kualitas hasil produksi relatif masih rendah.
Dari keseluruhan uraian diatas, pemahaman mengenai ekonomi tradisional tidak harus diindentikan dengan “primitif”. Keberadaannya akan selalu melekat pada suatu Negara yang kondisi kehidupan ekonomi masyarakatnya dihadapkan pada hal-hal sebagai berikut :
1) Potensi agraris-nya besar, dalam cakupan wilayah yang luas, namun masih menghadapi keterbatasan sarana/prasarana untuk menjangkau seluruh wilayahnya, sehingga masyarakat yang berada di wilayah pedesaan (“pedalaman”) belum terjangkau tersebut (“minim sarana/prasarana”), secara mandiri mengelola potensi agraris-nya berdasarkan pengalaman yang diwarisi turun temurun.
2) Keterbelakangan wilayah berarti “keterisolasian”; serba terdapat banyak keterbatasan terutama informasi, dan ini cenderung menjadikan masyarakatnya lambat menerima perubahan. Setiap perubahan selalu dipadankan baik – buruknya terhadap tata nilai yang berlaku. Sikap berkompetisi (persaingan) dan harga ditentukan secara ekonomis, dengan ukuran moneter, bukan tatanan nilai utama dalam sistem ekonomi tradisional. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan sudah menjadi ukuran kemakmuran, sehingga nilai lebih produksi merupakan milik bersama dan harus dinikmati bersama. Dalam kelompok masyarakat terbatas (dalam wilayah yang begitu luas) pemenuhan pangan, sandang dan papan cukup menggunakan alat produksi sederhana, tidak memerlukan teknologi tinggi, apalagi modal yang besar.
3) Kesadaran terhadap potensi alam yang memberikan sumber penghidupan, menyebabkan timbulnya kearipan lokal dalam pengelolaan potensi alam, yang merupakan tradisi budaya turun temurun; Dan dari banyak kasus terbukti bahwa kearifan lokal sangat mendukung kelestarian alam. Atau dengan arti kata lainnya, tradisi suatu masyarakat tradisional tidak selalu dipersepsikan “tertinggal”.
4) Latar belakang pendidikan masyarakat dalam ekonomi tradisional relatif rendah. Konsekwensinya, disatu sisi lamban dalam menerima perubahan, disisi lainnya mereka memiliki pemahaman yang berlaku menurut tatanan setempat, sehingga penerimaan perubahan terlebih dahulu memahami tatatan nilai setempat. Kondisi demikian bila dikaitkan dengan nilai-nilai ekonomi “konvensional”, tidak akan ada titik temu, mengingat ekonomi tradisional berkembang dalam lingkungan dimana masyarakat menerimanya sebagai suatu realita yang menjadikan mereka tetap hidup, walaupun dengan keterbelakangan pendidikan. Perubahan ekonomi tradisional menjadi kearah moderen, pasti akan terjadi. Akan tetapi prosesnya terjadi secara bertahap, sejalan dengan kesiapan menerima perubahan.

F. Kelembagaan Ekonomi Tradisional

Sebagaimana telah disebutkan pada awal pembahasan; Sistem ekonomi tradisional merupakan awal pengembangan ekonomi yang lebih moderen; menurut Rahardjo Adisasmita (2010; 28), terdapat 3 (tiga) sistem ekonomi utama, yaitu komunis, sosialis dan kapitalis. Dengan runtuhnya Uni Sovyet, merupakan keruntuhan sistem ekonomi komunis, walaupun masih menyisakan Kuba dan Korea Utara sebagai penganut sistem yang sama, namun dilihat dari skala ekonomi-nya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan. Sementara Negara China, sistem ekonomi-nya sudah menjadi kapitalis, dimana paham komunis hanya merupakan ideologi (manifesto) Negara saja (lihat kembali John dan Doris Naisbitt). Artinya, perekonomian dunia saat ini hanya ada kapitalis dan sosialis, yang sama-sama berorientasi pasar. Oleh Sarbini Soemawinata (2004; 74); menyebutkan bahwa dampak negatif perkembangan kapitalis, dapat dihadapi oleh paham sosialis – dengan mengedepankan demokrasi didalam masyarakat.
Pertanyaannya; apakah pada sistem ekonomi tradisional tidak ada pasar. Jawaban tetap ada pasar, karena dalam pengertian ekonomi pasar tidak diartikan “tempat pasar” (market place). Menurut Ahmad Erani Yustika (2010; 308); dalam suatu pasar keputusan merefleksikan saling keterkaitan (interplay) antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) dan harga bisa berfluktuasi tergantung dari perubahan hubungan (changing relationship) diantara penjual dan “harga”, sebagai suatu nilai moneter.
Kalau harga merupakan “nilai moneter” sepenuhnya, akan terdapat pertentangan harga dalam sistem ekonomi tradisional, mengingat harga tersebut dapat berbentuk “non nilai moneter”. Pergeseran penggunaan harga (nilai) dari non moneter menjadi moneter, akan bergantung tahapan dari perkembangan monetisasi dilingkungan masyarakat tradisional. Dan ini akan terjadi, karena perubahan terhadap 4 (empat) hal :
1) Kemampuan berproduksi sektor agraris sudah melebihi kebutuhan masyarakat setempat dilihat dari aspek kuantitas-nya, dan dari aspek kualitasnya sudah bervariasi (mampu menghasilkan banyak produk).
2) Pasar dalam artian “tempat” sudah berkembang; mengarah pada pasar reguler; permanen pada suatu tempat, dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik.
3) Muncul kehadiran pihak lain (eksternal) yang bertindak sebagai perantara (mediator) antara masyarakat setempat dengan pihak lain. Pada awalnya pertukaran terjadi dengan cara barter, namun sejalan dengan perkembangan pasar mulai menggunakan alat pertukaran moneter.
4) Masyarakat setempat mulai memahami nilai ekonomi suatu produk yang mereka hasilkan.
Keempat perubahan diatas akan terjadi secara alami, tidak perlu dipaksakan, dengan pelbagai dalih program pembangunan top down pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Sebaiknya langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pemberdayaan pada aspek pendidikan dan kemampuan berproduksi, melalui program pendampingan yang kontinyu dan direncanakan dengan baik.
Pertanyaan berikutnya; apakah ekonomi tradisional masih ada relevansinya sistem ekonomi Indonesia, yang menganut paham sosialisme ala Indonesia. Oleh Mubyarto disebutkan sebagai “Ekonomi Pancasila”. Dalam konteks ini.  keberadaan Ekonomi Pancasila yang oleh Mubyarto, disebutkan prakteknya dengan mudah dapat ditemui dalam kehidupan nyata dilingkungan masyarakat Indonesia, sebagai ekonomi rakyat, bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dalam pemahaman yang berbeda, oleh Dawam Rahardjo; dikatakan bahwa apabila ekonomi rakyat yang diidentikan dengan Ekonomi Pancasila, yang banyak dijumpai di daerah-daerah, di pedesaan dan kota-kota kecil maupun di kampung-kampung yang berada pada daerah perkotaan. Pada umumnya, diwilayah tersebut banyak dijumpai industri/kerajinan rakyat bercirikan kolektifisme, dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor-faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif/individu, dengan distribusi yang berorientasi pada pemenuhan pasar lokal. Jika praktek sederhana tersebut dijadikan rujukan, maka praktek tadi hanya sekedar gambaran dari sebuah “ekonomi tradisional”; bukan sistem ekonomi dalam arti sebenarnya. Ekonomi tradisional merupakan kondisi faktual yang dihadapi oleh Negara Berkembang, bersendikan masyarakat sipil  (civil society) dan dialog serta perekonomian yang bersifat subsisten dan intensif sumber daya manusia.
Sistem ekonomi lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak berbeda prinsip  dengan  ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Kerakyatan, dimana oleh Sarbini Sumawinata (2004); dikatakan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah “gagasan” tentang cara dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat, yang pada umumnya berdomisili di pedesaan. Ekonomi Kerakyatan ini menghendaki adanya pendekatan terhadap kebebasan ekonomi dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga peranan pemerintah harus mampu mewujudkan adanya demokrasi ekonomi, keadilan sosial dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat (populistik). Artinya, Ekonomi Kerakyatan ini mendekati sistem ekonomi pasar sosialis, yang dikemas dengan realita Indonesia.
Oleh Revrisond Baswir (2010); Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi, dapat diartikan; perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat untuk memiliki alat-alat produksi atau modal nasional (pasal 33 UUD 1945), baik modal material, intelektual maupun institusional. Implikasinya, Negara dipastikan harus mampu mendistribusikan secara merata ketiga modal tersebut kepada masyarakat, guna menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, karena sesuai amanat pasal 27 UUD 1945, setiap warga Negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perwujudan pasal 27 dan 33 UUD 1945 dalam tataran kebijakan ekonomi, tidak menegaskan sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi lainnya, namun lebih memperjelas arah pijakan sistem yang bernuasa sosialis.

G. K e s i m p u l a n

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diutarakan sebelum-nya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Keberadaan sistem ekonomi tradisional merupakan bagian dari sub sistem ekonomi Indonesia, yang menganut paham sosialis, yang sering disebut dengan Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan, karena basisnya memperdayakan masyarakat luas terutama di pedesaan.
2) Ekonomi tradisional akan berkembang menjadi lebih moderen, dengan tahapan proses yang tidak perlu dipaksakan, karena terdapat 4 (empat) hal yang menjadikan proses itu berjalan dengan sendirinya atas inisiatif masyarakat setempat.
3) Ekonomi tradisional yang bersifat ekstrim sudah tidak ada lagi, namun ciri-ciri mendasarnya masih sering ditemui di Negara-negara berkembang yang potensi agraris-nya dominan, dan dalam kehidupan masyarakat-nya terjadi dualisme kondisi ekonomi, yaitu masyarakat bercorak moderen dan bercorak tradisional.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM., M.SI
(Dosen Tetap pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda)

Daftar Pustaka
1) Adisasmita, Prof. DR. Rahardjo, M.Ec. 2010. Ekonomi Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar.
2) Badan Pusat Statitik. 2010. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi I. Juni 2010. Jakarta.
3) Badan Pusat Statistik. 2010. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010. Berita Resmi Statistik. No. 45/07/Th.XIII, Juli 2010. Jakarta.
4) Basri, Faisal & Haris Munandar. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia – Kajian dan Renungan Terhadap Masalah Struktural, Transpormasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Penerbit Kencana Prenada Group. Jakarta.
5) Baswir, Revrisond. 2010. Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme. Cetakan I. Januari 2010. Delokomotif. Jakarta.
6) Boediono. 2009. Ekonomi Indonesia Mau Kemana ? – Kumpulan Esai Ekonomi. Cetakan Pertama. Juni 2009. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
7) Booth, Anne dan Peter McCawley, 1979. Ekonomi Orde Baru. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
8) Deliannov, Drs, MSc.  2006. Ekonomi Politik. Penerbit Erlangga. Jakarta.
9) Deliarnov, Drs. MSc. 2010. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Cetakan Keenam. Januari 2010. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
10)Hanani, Nuhfil dan Mangku Purnomo. 2010. Perubahan Struktur Ekonomi Lokal. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang.
11)Hill, Hal. 2002. Ekonomi Inonesia. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Maret 2002. Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
12)Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Cetakan Kedelapan. Oktober 2000. Penerjemah Guritno. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
13)Lembaga Demografi FEUI. 2011. Indonesia Economic Outlook 2011. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
14)Naisbitt, John dan Doris Naisbitt. 2010. China’s Megatrends – 8 Pilar yang Membuat Dasyat China. Alih Bahasa Hendro Prasetyo. PT. Grameda Pustaka Utama. Jakarta.
15)Rahardjo, Prof. DR. Dawam. 2004. Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu (handout). 6 Januari 2004. Diunduh tanggal 21 Desember 2009.
16)Rahardjo, Prof. DR. Dawam. 2011. Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius – Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara. Cetakan I. Oktober 2011. Penerbit Mizan Publika. Jakarta.
17)Rachbini, Didik J. 2004. Ekonomi Politik – Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Edisi Pertama. Pebruari 2004. Granit. Jakarta.
18)Sumawinata, Prof. Sarbini. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Cetakan Pertama. Maret 2004. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
19)Susanto, AB, at all. 2010. Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah – Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta.
20)Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I. Edisi Kesembilan. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, MA dan Puji A.L, SE. Penerbit Erlangga. Jakarta.
21)Yustika, Ahmad Erani, DR. 2010. Ekonomi Kelembagaan – Definisi, Teori dan Strategi. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. September 2010. Bayumedia Publishing. Malang.

Perdagangan Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia; Sebuah Kajian Terhadap Implementasi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 di Kalimantan Timur

8 Views

A. Latar Belakang
Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyebutkan bahwa keterbukaan sistem ekonomi suatu Negara, terutama melalui kegiatan investasi – perdagangan luar negeri akan mendorong  pertumbuhan ekonomi Negara bersangkutan (Todaro, 2006; 151). Ini mengartikan betapa pentingnya suatu Negara untuk melakukan perdagangan bebas, walaupun realitas perdagangan bebas dalam arti sebenarnya belum dapat diwujudkan – banyak Negara mengimplementasikan bentuk lain perdagangan bebas dalam skala bilateral, multilateral ataupun regional (kawasan). Negara maju sendiri, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa saat ini sudah mulai merumuskan kawasan perdagangan bebas transatlantik; dan apabila ini dapat diwujudkan, maka akan menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia (Kompas; JumÆat, 17 Januari 2013). Dilingkungan ASEAN sendiri, bentuk perdagangan bebas kawasan berupa ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan antara ASEAN dengan China sudah melahirkan ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) yang mulai berlaku efektif tahun 2010. Demikian pula antara Brunei – Indonesia – Malaysia – Philipina; terdapat  kerjasama ekonomi (termasuk perdagangan) untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi yang dinamis; BIMP – EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines – East ASEAN Growth Area).
Secara teoritis; apapun pilihan kerjasama perdagangan diharapkan – seperti disebutkan diatas adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, karena adanya perluasan pasar hasil produksi dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pemasukan devisa, Dampak positif berikutnya adalah penyerapan terhadap tenaga kerja, sejalan dengan peningkatan kegiatan industrialisasi (investasi), baik menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA serta peningkatan penerimaan pajak (Mudrajad Kuncoro, 2004; 256) – yang kesemuanya merupakan dampak positif dari kegiatan perdagangan luar negeri. Namun untuk mencapai itu semua, harus mampu menwujudkan daya saing produk unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk yang sama; yang dihasilkan Negara lain (Tulus T.H. Tambunan, 2011; 231-235).
Bagaimana halnya dengan Negara yang saling berbatasan, baik di darat ataupun di laut (dalam jarak berdekatan), seperti halnya antara Indonesia – Malaysia; tepatnya antara Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah di darat, sementara di laut adalah antara Nunukan – Tawao, termasuk pula perbatasan laut antara Riau – Malaka; dan antara Kepulauan Riau – Johor Bahru. Apakah ada bentuk perdagangan lain yang diterapkan – bentuk perdagangan yang telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia adalah berdasarkan Border Trade Agreement (BTA); yang terakhir disepakati pada tahun 1970, dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan kesepakatan.
Sejalan dengan berjalannya waktu, banyak hal yang telah berubah – yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian BTA Tahun 1970, terutama nilai perdagangan, cakupan area (access of area) pada setiap exit/entry point yang telah disepakati pada Border Cross Agreement (BCA), sebagai kawasan yang menerima manfaat perdagangan lintas batas, yang dibebaskan dari beban bea/cukai  masing-masing Negara. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji adalah implementasi BTA pada kawasan perbatasan laut – dalam konteks ini cukup relevan untuk menjadikan perdagangan lintas batas antara Nunukan – Tawao sebagai kasus yang cukup menarik untuk dikaji. Namun sebelum semua hal tadi dibahas satu persatu, ada baiknya disinggung sedikit mengenai BTA.

B. Border Trade Agreement – Tinjauan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia terdapat 2 (dua) kesepakatan yang telah dilakukan bersama, yaitu, Pertama, Agreement on Border Trade between the Government Republic of Indonesia and the Government of Malaysia (Persetujuan mengenai Perdagangan Lintas Batas Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia); Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970 (tanpa perlu diratifikasi kedua belah pihak). Kedua, pada tanggal 16 Oktober 1973 di Jakarta telah ditetapkan Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and Malaysia (Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia); Dan telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974 tanggal 6 Juli 1974; Lembaran Negara Nomor 36.
Khususnya terkait BTA tahun 1970 telah diatur beberapa hal prinsip; diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis  dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara; Dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan  memiliki paspor  yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967.
Sementara jenis barang/produk yang diperdagangkan, dari pihak Indonesia mencakup hasil pertanian maupun lainnya, tidak termasuk minyak, mineral dan bijih tambang. Sedangkan dari pihak Malaysia mencakup barang kebutuhan hidup sehari-hari (pokok) serta peralatan/perlengkapan untuk keperluan industri skala terbatas (sederhana). Nilai barang/produk yang dapat dibawa/diangkut melalui perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan darat oleh penduduk kedua Negara tidak melebihi           RM 600/orang/bulan, sedangkan melalui kawasan perbatasan laut/pesisir dapat dilakukan dengan menggunakan kapal terdaftar pada pemerintah lokal masing-masing pihak, dengan ukuran tonase kapal 20 m3 (gross), dan nilai barang/produk yang dibawa/diangkut tidak lebih dari RM 600 setiap kali jalan.
Di Kalimantan Timur, wilayah perbatasannya dengan Malaysia adalah sepanjang 1.038 km, yaitu dari Kabupaten Kutai Barat, Malinau hingga Nunukan – mencakup luas wilayah ▒ 44.955,82 km2, dimana didalamnya mencakup 19 Kecamatan (lihat Tabel 1), dengan melintasi perbatasan Negeri Sarawak dan Sabah, baik dari darat maupun laut. Namun pada saat kesepakatan BTA Tahun 1970 ditetapkan; baru dicapai kesepakatan (berdasarkan BCA Tahun 1967) – kawasan lintas batasnya (ôaccess of areaö) secara definitif adalah; (a) Di laut, berada di Nunukan – Tawao; dan (b) Di darat, berada di Simanggaris – Serudong dan Long Midang – BaÆKelalan;  untuk kawasan lainnya dapat ditetapkan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatam Penduduk Kecamatan Di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan: 1) Penduduk Kabupaten Nunukan dan Kutai Barat tahun 2011.
2) Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar di Kalimantan Timur, dan berbatasan langsung dengan Malaysia (Sabah), baik di darat maupun di laut.
2) Jumlah penduduk tahun 2011 (berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan).
3) Jumlah Desa dan luas wilayah akan dikonfirmasi lebih lanjut.
4) Luas wilayah akan dikonfirmasi lebih lanjut.
5) Penduduk Kabupaten Malinau tahun 2010.
Sumber : Data dari pelbagai sumber yang telah diolah.

C. Nilai Perdagangan dan Faktor-Faktor Terkait Lainnya

Penetapan nilai perdagangan lintas batas sebesar RM 600/orang/bulan sudah tidak relevan lagi, karena 2 (dua) indikator yang ekonomi yang paling prinsip, yaitu; pertama, perkembangan inflasi berdampak terhadap penurunan nilai uang – melalui mekanisme permintaan (demand full inflation) dikedua Negara (Tajul Khawaty A.S, 2000),  sehingga nilai paritas daya beli (purchasing power parity) Indonesia – Malaysia; diukur atas dasar mata uang masing-masing dapat dipastikan bahwa kuantitas barang yang dapat dibeli menjadi berkurang. Dan kedua, peningkatan pendapatan perkapita dikedua Negara akan menambah daya beli/konsumsi (Todaro, 2003; 57); diwujudkan dengan peningkatan kuantitas barang yang diminta, maupun kualitas barangnya – semula merupakan barang kebutuhan pokok (primer), meningkat menjadi barang hasil olahan industri (sekunder) atau bahkan berpeluang lebih meningkat lagi menjadi barang tersier (mewah); tergantung pada  kecenderungan tingkat konsumsi (marginal propensity to consume) penduduk – merujuk pada teori Keynes (lihat M.L. Jhingan, 2000). Disekitar kawasan perbatasan Kalimantan Timur kecenderugan konsumsi masyarakat masih relatif tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk barang-barang hasil olahan (manufacture) yang masih dikategorikan sebagai kebutuhan pokok.
Dari kedua indikator tadi, yaitu inflasi dan pendapatan perkapita, maka indikator yang paling berpengaruh adalah perkembangan pendapatan perkapita, karena  meningkatnya PDRB (gross domestic regional bruto) di Kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan, yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat – Ini berarti pertumbuhan ekonomi di ketiga Kabupaten tersebut mengalami peningkatan.  Oleh Budiono (dalam Mudrajad Kuncoro, 2004; 129), disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output (ôPDB/PDRBö) per kapita dalam jangka panjang.
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2006 – 2011 PDRB ketiga Kabupaten tadi meningkat signifikan – laju pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Nunukan selama kurun waktu tersebut rata-rata 10,00 %/tahun, sedangkan untuk Kabupaten Malinau dan Kutai Barat, masing-masing mencapai prorata 8,13 %/tahun dan 6,48 %/tahun. Dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk (lihat Tabel 2), maka pendapatan perkapita yang dicapai selama kurun waktu yang sama mengalami peningkatan – merujuk pada pendapat Budiono; memberikan gambaran bahwa ketiga Kabupaten perbatasan pertumbuhan ekonomi-nya cukup baik – dipertegas oleh Kuznet (dalam Lincolin Arsyad, 2010; 278); pengalaman dari Negara maju sebelumnya – salah satu dari 6 (enam) kharakteristik pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari variabel ekonomi agregatif, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan output perkapita dan penduduk. Pendapatan perkapita secara riil (setelah diperhitungkannya inflasi) mencerminkan kekuatan tawar dari pendapatan nominal, sehingga ini dapat menjadi indikator kesejahteraan (Tulus T.H. Tambunan, 2011, 56), walaupun tingkat kesejahteraan penduduk dikaitkan dengan pendapatan perkapita (ôdalam jumlah yang relatif samaö) dapat saja berbeda, karena dipengaruhi oleh; (a) perbedaan pola konsumsi masyarakatnya; (b) perbedaan iklim; dan (c) struktur produksi nasional (Lincolin Arsyad, 2010; 35-36).
Peningkatan pendapatan perkapita di kedua Negara – Indonesia dan Malaysia, khususnya disekitar wilayah perbatasan sudah pasti akan mendorong peningkatan konsumsi dan produksi. Dari pihak Indonesia mendorong peningkatan konsumsi terhadap barang/produk kebutuhan pokok, yang didatangkan dari Malaysia. Sebaliknya, dari pihak Malaysia cenderung lebih banyak membutuhkan barang/produk hasil bumi (raw material) dari Indonesia untuk keperluan produksi. Oleh karenanya, nilai perdagangan yang ditetapkan dalam BTA Tahun 1970 sebesar RM 600 patut untuk ditinjau ulang pada perspektif waktu saat ini. Keterlambatan dalam mengantisipasi penyesuaian tadi, secara ilegal menimbulkan maraknya aksi penyelundupan yang dilakukan oleh penduduk kedua Negara; untuk mendapatkan keuntungan ekonomi lebih besar. Sementara secara legal adalah munculnya pola perdagangan barter trade disekitar kawasan Nunukan – Tawao – pola ini akan dibahas berikutnya.

Tabel 2
Perkembangan PDRB, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Perbatasan Provinsi KalImantan Timur Tahun 2006 – 2010 

 

Keterangan :
*) Angka sementara.
1) Atas dasar harga konstan, tahun dasar 2000.
Sumber : Kabupaten Dalam Angka, publikasi Bappeda & BPS tahun Bersangkutan oleh masing-masing Kabupaten.

Pilihan Pendekatan – Pendapatan Perkapita atau Pengeluaran Penduduk

Permasalahannya adalah berapa besar  nilai perdagangan yang seharusnya; dan apa yang menjadi  ôpendekatannyaö. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya – salah satu pendekatan yang dapat menjadi acuan dalam menentukan nilai perdagangan adalah  pendapatan perkapita; dan secara teoritis alasan pembenarannya telah dibahas sebelumnya. Pendekatan lainnya adalah berdasarkan pengeluaran penduduk. Biro Pusat Statistik membagi pengeluaran penduduk ini menjadi 2 (dua), yaitu pengeluaran penduduk perkotaan dan pengeluaran penduduk pedesaan; kawasan perbatasan masuk dalam  kategori ôpedesaanö.
Pengeluaran penduduk ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pengaruh pendapatan riil perkapita sangat menentukan, sehingga kalau menggunakan pendapatan perkapita sebagai ukuran untuk menentukan nilai perdagangan dalam ranah BTA Tahun 1970; sudah merupakan pendekatan yang cukup kuat; Namun sebagaimana disebutkan oleh Stiglitz et all (2011) bahwa pendapatan perkapita yang merupakan turunan dari PDB (PDRB pada tingkatan regional), tidak sepenuhnya menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan – masih ada indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan; secara realistis di kawasan perbatasan di Kalimantan Timur (ôdi wilayah pedalamanö) pendapatan perkapitanya relatif lebih rendah dibandingkan kawasan perbatasan laut/pesisir. Oleh karenanya penggunaan ukuran pengeluaran penduduk lebih tepat – selain merupakan pengeluaran yang secara riil dikeluarkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (untuk makanan) – sudah menggambar pula kemampuan daya beli penduduk (Dumairy, 1997; 121-125). Praktis peningkatan nilai perdagangan lintas batas (BTA) ini secara tidak langsung ditentukan pula oleh perkembangan jumlah penduduk di kawasan perbatasan kedua Negara – ini dilihat dari nilai kuantitasnya secara keseluruhan. Sebaliknya dilihat dari kualitasnya, yaitu  satuan nilai perdagangan yang disepakati – belum sepenuhnya  menggambarkan daya beli riil, walaupun komposisi produk/barang yang disepakati kedua Negara tidak berubah, kecuali harga paritasnya – disinilah faktor utama permasalahan-nya, karena ôunitö barang-nya dapat dipastikan berkurang.
Menjadikan pengeluaran penduduk pedesaan (rural) sebagai pendekatannya, paling tidak sudah mendekati kebutuhan minimal terhadap barang/produk yang menjadi kebutuhan pokok penduduk kawasan perbatasan dan sekitarnya, meskipun dari 14 komoditi yang diperhitungkan BPS sebagai ôPengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Makanan Menurut Jenisnyaö, sebagian dapat dipenuhi dari wilayah di sekitar kawasan perbatasan (di Indonesia), kecuali; (1) minyak dan lemak; (2) bahan minuman; (3) bumbu-bumbuan; (4) makanan dan minuman jadi; (5) tembakau; serta (6) konsumsi lainnya, yang lebih banyak  didatangkan dari kawasan perbatasan Malaysia – termasuk ôPengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Bukan Makanan Menurut Jenisnyaö, khususnya  untuk; (1) perumahan, bahan bakar, penerangan dan air; (2) aneka barang dan jasa; serta (3) pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
Sementara penggunaan pendekatan pendapatan perkapita, dapat digunakan dalam menentukan kesepakatan nilai perdagangan, akan tetapi harus dilakukan jastifikasi terhadap seberapa besar pengeluaran perkapita penduduk untuk barang/produk yang merupakan kebutuhan pokok – tentunya penduduk di pedesaan. Rujukan ini, apabila dapat dipenuhi akan sangat membantu dalam menentukan nilai perdagangan dimaksud, mengingat hasilnya sesuai realitas – bandingkan dengan hanya menjadikan pendapatan perkapita sebagai ukuran mutlak, pasti akan terjadi bias.

Jumlah Penduduk – Faktor Pemicu Utama

Penyajian data pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di ketiga Kabupaten perbatasan Kalimantan Timur berkembang cukup pesat selama kurun waktu 2006 – 2011. Dibandingkan Kabupaten perbatasan lainnya, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan perbatasan Kabupaten Nunukan relatif lebih besar, karena tingginya migrasi penduduk dari daerah lain, khususnya dari Sulawesi; dan sebagian besar berada di kawasan laut/pesisir (di Pulau Nunukan terdapat 2 Kecamatan dan Sebatik terdapat 5 Kecamatan).

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Perbatasan dan Pengeluaran Penduduk Pedesaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 – 2011 *)

 

Catatan :
*) Kawasan perbatasan dikategorikan sebagai pedesaan.
Keterangan :
1) Belum dimiliki datanya.
2) Publikasi BPS Provinsi Kaltim.
Sumber : Kabupaten Dalam Angka Provinsi Kaltim dan dari masing-masing Kabupaten, publikasi Bappeda & BPS tahun bersangkutan.

Kecamatan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kutai Barat laju pertumbuhan penduduknya relatif masih rendah. Kondisi geografis kawasan yang dapat dipilah menjadi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, berimpilkasi bagi penduduk setempat untuk mendapatkan kemudahan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal ini, Kecamatan perbatasan yang termasuk dalam kawasan perbatasan laut/pesisir, diuntungkan oleh masih relatif lancarnya pasokan produk yang merupakan produksi dalam negeri dan kemudahan mendapatkan produk dari Malaysia. Dibalik ini semua; harus ada kearifan semua pihak untuk memastikan penduduk kawasan yang mana seharusnya mendapatkan manfaat BTA; Apakah penduduk kawasan perbatasan darat (pedalaman) atau kawasan perbatasan laut/pesisir atau kedua kawasan tersebut.
Selama ini perdebatan mengenai penduduk mana yang betul-betul berhak mendapatkan manfaat hanya dibatasi pada pembuktian atas kepemilikan paspor dan pas lintas batas dari pejabat berwenang masing-masing Negara – siapapun memiliki salah satu dokumen tersebut sudah berhak mendapatkan manfaat perdagangan menurut ketentuan BTA, tanpa melihat domisili sebenarnya – selama masih dapat membuktikan status domisili-nya masuk dalam kawasan perbatasan. Pertambahan jumlah penduduk dimasing-masing Negara akan diikuti secara proporsioanl bertambahnya penduduk yang memiliki paspor atau pas lintas batas; Ini berarti, secara absolut nilai perdagangan akan bertambah pula.

Nilai Perdagangan – Fakta Indikatif atau Kebutuhan Riil

Bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan perbatasan berpengaruh terhadap akumulasi peningkatan pengeluaran rata-rata perkapita untuk makanan dan bukan makanan. Sebagai contoh – nilai kebutuhan bahan makanan dan bukan makanan tersebut pada tahun 2010 (merujuk hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan Timur berjumlah 151.051 jiwa), maka dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 540.207,-/orang/bulan; didapatkan nilai pengelauaran sebesar  Rp 81.598.807.557,-/bulan; atau dalam satu tahun jumlahnya akan mencapai                Rp 979.185.690.684, sehingga dikonversikan dalam nilai US $ (asumsi APBN Tahun 2010 sebesar Rp 9.000.-/US $) – akan didapatkan hasil setara US $ 720.28/orang/bulan (bandingkan dengan Appendix 2 – memperhitungkan inflasi)

Appendix 1 – Ilustrasi Perhitungan Dalam Menentukan Nilai Perdagangan Dengan Menggunakan Pendekatan Pengeluaran Penduduk

Nilai pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (kebutuhan pokok) diatas, dikaitkan dengan nilai perdagangan menurut BTA Tahun 1970 – sebesar RM 600  sudah tidak sepadan lagi, karena seperti telah disinggung sebelumnya nilai paritas daya belinya terus menurun sepanjang kurun waktu ▒ 40-an tahun (terhitung sejak tahun 1970), tergerus kenaikan inflasi, baik di Indonesia maupun Malaysia. Apabila diasumsi RM 1 setara dengan Rp 2.900, maka RM 600 setara Rp 1.740.000,-; dikonversikan dalam nilai US $ sebesar Rp 9.000,-/US $, maka nilai perdagangan lintas batas tersebut hanya setara US $ 193.33/orang/bulan; suatu nilai yang relatif kecil untuk saat ini – bandingkan dengan perkiraan kebutuhan nilai perdagangan atas dasar pengeluaran rata-rata penduduk perbatasan (dikategorikan ôpedesaanö) untuk makanan dan bukan makanan dalam sebulannya (tahun 2010); US $ 720.28/orang/bulan.
Hasil perhitungan diatas bukan merupakan rujukan sepenuhnya; paling tidak dapat menjadi indikasi bahwa  nilai perdagangan menurut BTA Tahun 1970 sudah perlu disesuaikan – kisaran angka US $ 400-an cukup realistis. Penyesuaian keatas atau kebawah dari angka kisaran tersebut; bergantung pada asumsi; Pertama, jumlah penduduk; karena pengeluaran penduduk masih dihitung secara kasar; mencakup keseluruhan jumlah penduduk (jiwa) – tanpa membedakan usia, dimana pada setiap jenjang usia pengeluarannya berbeda untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, jumlah komoditi yang masuk dalam kelompok makanan dan bukan makanan masih diperhitungkan secara keseluruhan – padahal pada komoditi makanan sebagian dihasilkan dari kawasan perbatasan sendiri, yaitu barang/produk hasil pertanian (ekstraktif), sedangkan dalam kelompok bukan makanan yang tidak termasuk kebutuhan pokok tidak perlu diperhitungkan.

Appendix 2 – Ilustrasi Perhitungan Nilai Perdagangan Dengan Memperhitungkan Inflasi

Bagaimana halnya dengan pihak Malaysia – dalam konteks penyesuaian nilai perdagangan ini; berapa nilai sewajarnya – jawaban atas pertanyaan ini, harus membedakan pula posisi kawasannya. Pada kawasan perbatasan darat dengan pihak Indonesia, nilai perdagangan sekitar US $ 400-an sudah mencukupi, karena hanya membutuhkan barang/produk hasil pertanian. Namun untuk kawasan perbatasan laut,  khususnya Nunukan – Tawao, komoditas hasil pertanian (termasuk perikanan) yang dihasilkan Nunukan dan wilayah sekitarnya, sudah menjadi bahan baku industri di Tawao dan kawasan sekitarnya, seperti kakao dan kelapa sawit. Disamping terdapat pula barang/produk yang masuk ke Tawao hanya untuk transit dan selanjutnya diperdagangkan di kota lainnya di Sabah, seperti pisang dan ikan hasil tangkapan – skala perdagangannya cukup besar, namun jumlah pastinya tidak diketahui. Realitasnya, nilai perdagangan setara US $ 700-an bukan tidak mustahil; dianggap msih belum mencukupi.
Toleransi pihak Sabah untuk menerapkan barter trade dalam hubungan dagang antara Nunukan – Tawao (bagian dari kesepakatan persidangan Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia; KK/JKK Sosek Malindo); menjadikan aturan BTA yang membatasi nilai perdagangan sebesar RM 600 (ôuntuk saat iniö) dapat dikesampingkan, karena semua pihak ôsaling berkepentinganö; Ini dapat diartikan; terdapat 2 (dua) bentuk perdagangan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur – Sabah, di kawasan perbatasan darat menerapkan sepenuhnya BTA, sementara di kawasan perbatasan laut menerapkan barter trade. Atau akibat akselerasi perdagangan lintas batas yang sangat pesat antara Nunukan – Tawao, menjadikan pembatasan nilai perdagangan (menurut BTA) sudah tidak dapat lagi dijadikan acuan.

Menggunakan US $ – Mengapa bukan RM 

Penggunaan US $ hanya sekedar masalah teknis saja, karena hubungan moneter antara kedua Negara yang berbeda penggunaan mata uang-nya, lebih diformilkan untuk menggunakan mata uang lainnya sebagai acuan konversi timbal balik (reciprocal). Penggunaan US $, selain mempertimbangkan kestabilan nilai kurs-nya – mempertimbankan pula sifatnya yang merupakan hard currency; dapat diterima disemua Negara – di Indoensia menjadi salah satu preferensi portofolio (lihat A. Tony Prasetiantono; 1995; 92).

Perkembangan Teknologi Transportasi – Pengaruhnya Terhadap Nilai Perdagangan

Dalam ketentuan BTA 1970 disebutkan penggunaan sarana transportasi laut berupa kapal yang bobotnya tidak lebih dari 20 m3 dan terdaftar pada Pemerintah lokal masing-masing negara – setiap kali mengangkut muatan nilai barangnya tidak lebih dari RM 600. Perkembangan teknologi transpormasi saat ini, menjadikan hambatan angkutan barang/produk bukan menjadi permasalahan lagi, hanya perlu meningkatkan frekuensi pengangkutannya saja. Realitas seperti ini yang banyak ditemui dilapangan – dan dilakukan oleh pihak-pihak dari kedua Negara, dengan alasan utama untuk mendapatkan manfaat ekonomi (keuntungan) lebih.
Peningkatan frekuensi pengangkutan berpeluang menjadikan nilai akhir perdagangan dapat melebihi RM 600. Sebagai indikasinya dapat dilihat dari jumlah perahu yang bertambat, baik di Nunukan dan sekitarnya maupun di Tawao dan sekitarnya. Permasalahannya, jumlah perahu yang tambat pada pelabuhan (jetty) tidak resmi – tidak diketahui pasti. Namun sangat dimungkinkan, karena banyaknya pintu masuk tradisional antara Nunukan – Tawao; dan ini sudah terjadi secara turun termurun diantara penduduk kedua Negara. Apalagi jarak tempuh laut antara Nunukan – Tawao hanya memakan waktu 15  – 45 menit (sesuai dengan kapasitas kecepatan mesin angkutan transportasi laut).

D. Cakupan Area Perdagangan – Access of Area

Cakupan kawasan perdagangan lintas batas yang diatur dalam BTA adalah merujuk pada  cakupan area (access of area) yang sudah disepakati dalam BCA, dan karena BTA Tahun 1970 merujuk pada BCA Tahun 1967 – tentunya sudah tidak relevan lagi, karena dalam BCA terakhir, yaitu BCA Tahun 2006 sudah ada perluasan cakupan area-nya. Namun secara prinsip tidak ada permasalahan, karena dalam implementasinya kedua Negara dapat saling menerima.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya – kawasan perbatasan dapat dipilah menjadi 2 (dua), yaitu kawasan perbatasan laut/pesisir dan kawasan pebatasan darat (lihat Tabel 1). Kedua kawasan tadi terdapat 2 (dua) perbedaan – khususnya pada kawasan perbatasan laut/pesisir; Pertama, kemudahan akses transportasi dan terdapat beberapa pilihan moda angkutan, dengan pelbagai kelengkapan infrastruktur fisik dan layanan dasar yang mencukupi; dan kedua, konsentrasi penduduk yang relatif besar. Dalam kondisi demikian, terutama kondisi pertama, maka pada kawasan perbatasan laut/pesisir – pemenuhan barang/produk  kebutuhan pokok bukan masalah prinsip, karena masih dapat dipasok dari dalam negeri, walaupun nilai jual akhir pada konsumen relatif menjadi lebih mahal. Dalam pemahaman lainnya; dapat dikatakan bahwa pasokan kebutuhan pokok tadi dari Malaysia (Tawao dan sekitarnya) lebih terkait dengan faktor harga – nilai jual pada konsumen akhir relatif lebih murah dbandingkan pasokan dari dalam negeri, sebagai implikasi dari mata rantai distribusi lebih pendek – itu saja.
Kondisi sebaliknya terjadi pada kawasan perbatasan darat; pasokan barang/produk kebutuhan pokok non pertanian dari dalam negeri bertumpu pada kelancaran penerbangan subsidi (ôsubsidi ongkos angkutö), guna menekan harga jual akhir yang dapat terjangkau penduduk setempat – namun pasokan barang dengan hanya mengandalkan penerbangan subsidi adalah terbatas, yaitu terbatas jumlah muatan dan frekuensinya, kecuali menggunakan penerbangan non regular (non subsidi) – sekali lagi masalahnya adalah harga jual akhir; harga dapat dipastikan menjadi lebih mahal. Alternatifnya adalah mengandalkan pasokan dari Malaysia (kawasan perbatasan Sabah dan Serawak). Keterbatasan sarana transportasi fisik (jalan), menjadikan upaya untuk mendapatkan pasokan barang/produk dari Malaysia harus dilakukan dengan berjalan kaki (dengan waktu tempuh 1 – 3 hari perjalanan) – tentunya produk hasil pertanian yang dibawa ke Malaysia untuk dijual; dan selanjutnya produk yang dibawa dari Malaysia – semuanya dalam jumlah terbatas. Kecuali pada lintas batas di Long Midang – BaÆKelalan, masih bisa memanfaatkan sarana transportasi roda 4 dan roda 2, walaupun dengan kondisi permukaan jalan di sekitar Kecamatan (termasuk didalmnya Long Midang) masih berupa tanah; apabila hujan akan sangat licin dan penuh kubangan lumpur.
Gambaran dari 2 (dua) kondisi kawasan perbatasan seperti telah diutarakan diatas, terdapat perbedaan prinsip dalam hal perdagangan lintas batas – pada kawasan perbatasan laut/pesisir permasalahannya hanya pada pasokan barang/produk yang lebih murah harganya, apabila mendatangkan dari Malaysia. Pada kawasan perbatasan darat (khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau) bukan harga, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah kelancaran pasokan; apakah dari dalam negeri ataupun Malaysia.

E. Penduduk Kawasan Mana yang Berkepentingan Terhadap BTA

Menjawab pertanyaan; penduduk kawasan perbatasan yang mana sebenarnya berkepentingan terhadap BTA, terutama penyesuaian terhadap nilai perdagangan. Bagi penduduk kawasan perbatasan darat, dengan segala keterbatasan prasarana/sarana transportasi – nilai perdagangan US $ 400-an masih mencukupi, karena untuk dapat membeli barang/produk dari Malaysia, harus mampu menjual hasil produksi pertanian (ekstraktif) di Malaysia. Realitasnya – secara individu; hasil pertanian yang dijual relatif terbatas, sehingga kemampuan untuk membeli produk Malaysia terbatas pula. Sementara potensi pertaniannya cukup menjanjikan, namun tidak dapat dibudidayakan secara optimal, akibat terbatasnya prasarana/sarana transportasi, sedangkan hasil pertanian yang bersifat bahan mentah merupakan produk yang tidak memiliki daya tahan lama (undurable good) – keterbatasan transportasi tadi mengakibatkan disinsentif untuk melakukan budidaya pertanian dalam skala besar. Kecuali, sebagai pedagang, untuk keperluan menjaga stok barang dagangannya, membeli barang dari Malaysia dalam jumlah yang lebih besar.
Dan perlu diingat bahwa jumlah penduduk kawasan perbatasan darat relatif rendah (lihat Tabel 3); hanya 57.652 jiwa atau 33,96 % dari jumlah penduduk kawasan perbatasan secara keseluruhan. Beda halnya dengan di kawasan perbatasan laut/pesisir, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, yaitu 102.657 jiwa atau 65,04 %, serta  kondisi infrastruktur yang lebih baik – daya beli yang cukup mendukung, sebagai implikasi relatif lebih besarnya pendapatan, sehingga secara ekonomis berkepentingan untuk dapat memanfaatkan BTA, karena harga akhir produk lebih murah.

F. Implementasi BTA – Apakah Perlu Ada Pembatasan

Masalahnya; apakah semua kawasan perbatasan yang berada di laut/pesisir harus masuk dalam kategori kawasan yang mendapatkan manfaat perdagangan. Ini merupakan masalah prinsip, karena; Pertama, tanpa adanya pembatasan cakupan kawasan perdagangan lintas batas (access of area) menurut BTA, akan ada benturan dengan kebijakan Pemerintah untuk memanfaatkan produksi dalam negeri. Kedua, akan menyebabkan bias pemanfaatan, semula BTA hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pokok bagi penduduk kawasan perbatasan di masing-masing Negara, saat ini sudah menjadi barang/produk dagangan, yang diperjualbelikan secara retail dipasaran. Dan ketiga, menghindarkan adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan selisih harga; untuk keuntungan sepihak, dengan memperdagangkannnya diluar kawasan perbatasan.
Pembatasan bukan pada barang/produk yang diperdagangkan, akan tetapi hanya cakupan kawasannya saja  (access of area) – Nunukan dan kawasan sekitarnya sudah cukup lancar pasokan barang/produk dari dalam negeri; Apakah masih perlu mendapatkan manfaat BTA – ada baiknya pertanyaan ini dibicarakan lebih lanjut. Siapa yang akan memulainya; dapat dipastikan akan menimbulkan perdebatan, terutama pihak-pihak yang selama ini sudah cukup mapan (established) mendapatkan manfaat besar dari penerapan BTA.
Pembatasan BTA akan menjadi tidak berarti apabila bentuk perdagangan lintas batas ini  bukan dalam ranah ketentuan BTA, melainkan bentuk perdagangan barter trade, yang disepakati pada forum BIMP – EAGA. Prinsip dasar barter trade tidak memberikan batasan nilai perdagangan.

G. Perdagangan Nunukan – Tawao

Perkembangan perdagangan Nunukan (Kalimantan Timur) – Tawao (Sabah) seperti tersaji pada Tabel 4, dapat diperhatikan bahwa sejak tahun 2006 pihak Nunukan  selalu mengalami defisit neraca perdagangan terhadap Tawao. Artinya, permintaan penduduk Nunukan dan sekitarnya berupa barang/produk  kebutuhan pokok sehari-hari (konsumsi), termasuk peralatan/perkakas dan perlengkapan yang dibutuhkan industri sederhana relatif besar, dibandingkan dengan ekspor penduduk Nunukan dan sekitarnya ke Tawao berupa hasil-hasil pertanian. Perkembangan data perdagangan tadi tidak dapat dikatakan sepenuhnya merupakan perdagangan dalam ranah (domain) BTA ataupun barter trade. Namun yang jelas – merupakan data hasil dari pencatatan atas barang/produk yang dibawa penumpang dari Tawao (impor) dan laporan yang diberikan oleh penduduk Nunukan yang mengirimkan produk hasil pertaniannya ke Tawao (ekspor). Tentunya validitas pencatatan ini masih terdapat kelemahan mendasar, karena laporan yang disajikan lebih mengacu pada laporan lisan – tidak ada pembuktian otentik lainnya.
Selain itu, bergantung pula pada keaktifan pihak petugas lapangan dalam melakukan pencatatan. Permasalahannya dan juga menjadi kendala utama selama ini adalah masih banyak pintu masuk/keluar dari Nunukan ke Tawao; serta sebaliknya. Oleh karena itulah hasil pencatatan atas kegiatan ekspor – impor belum sepenuhnya menggambarkan data perdagangan yang dapat menjadi rujukan kebijakan, terutama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Nunukan. Fluktuasi data ekspor – impor  yang tidak konsisten sudah merupakan indikasi terhadap permasalahan ini.

Tabel 4
Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Nunukan – Tawao Tahun 2004 – 2011

 

Keterangan :
1) Ekspor dari Nunukan ke Tawao.
2) Impor dari Tawao ke Nunukan.
Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

Penerapan secara efektif barter trader ini, pada tahun 2010 (melalui kesepakatan KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur – Negeri Sabah); menjadikan posisi impor dari Tawao semakin membesar. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan defisit tersebut akan terus bertambah, karena relatif tingginya intensitas perdagangan lintas batas, yang tidak terlepas dari keberadaan jumlah penduduk, sebagai kekuatan pendorong permintaan, sehingga akumulatif dari peningkatan pendapatan perkapita dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Nunukan dan sekitarnya merupakan pemicu utama terhadap peningkatan impor barang/produk olahan (sekunder) dari Tawao.
Pertanyaannya; bagaimana dengan posisi ekspor Nunukan – apabila ekspor dapat mengimbangi peningkatan impor maka dapat terjadi bahwa posisi defisit nilainya tidak sebesar dengan data yang disajikan pada Tabel 4 diatas. Angka ekspor yang ada tidak dalam jumlah yang wajar; diprediksikan bahwa angka tersebut lebih dari itu – sekali lagi; permasalahannya terletak pada ôsistem pencatatanö, disamping terkait dengan pintu keluar/masuk tidak resmi yang  banyak terdapat di perbatasan laut kedua Negara – kondisi demikian merupakan mata rantai kegiatan perdagangan yang sudah berlangsung sejak lama; Penduduk Nunukan dan sekitarnya sudah biasa memasarkan hasil produksi pertanian/perikanan langsung ke Tawao, selain pertimbangan mendapatkan harga jual lebih tinggi; juga  mempertimbangkan jalur pemasaran yang lebih cepat.

H. Barter Trade

Dalam ranah ekonomi saat ini; barter trade ini sudah tidak lazim lagi dipergunakan dalam sistem perdagangan – terlebih lagi dalam sistem perdagangan antar Negara, karena merupakan salah satu ciri ekonomi tradisional; Perdagangan terjadi tanpa menggunakan alat moneter, cukup dengan kesepakatan barang/produk yang akan dipertukarkan oleh kedua belah pihak dalam ôsatuanö tertentu, maka terjadilah pertukaran (perdagangan), tanpa menggunakan satuan moneter.  Sistem perdagangan yang berlaku dimanapun untuk saat ini, sudah pasti menggunakan alat moneter sebagai satuan hitungnya; Dan kenyataannya, penggunaan istilah barter trade, yang disepakati dalam kerangka kerjasama ekonomi BIMP EAGA tetap menggunakan alat moneter.
Apa yang telah disepakati dalam BIMP EAGA menjadi acuan kegiatan perdagangan bagi semua, termasuk antara Indoensia dan Malaysia – dalam kawasan perdagangan lintas batas antara Nunukan dan Tawao; Walaupun secara teoritis dan pragmatis tidak ada padanannya. Penerapan barter trade ini merupakan kelanjutan historis perdagangan yang memberikan manfaat bagi kawasan di sekitar Kalimantan Timur bagian utara – tepatnya Nunukan; Sabah serta Philipina selatan. Bagi pihak Malaysia barter trade sudah diatur sistem dan kelembagaan-nya, sehingga sangat wajar untuk terus mempertahankan bentuk perdagangan ini. Sementara pihak lain, seperti Indonesia belum ada sistem dan lembaga yang berfungsi untuk mengatur barter trade, karena terjebak dalam regulasi internal yang kaku. Implementasi barter trade yang ada dan diterapkan oleh pihak Malaysia – tidak lain sebagai modifikasi dari free trade zone.
Menurut Ramli Dollah et all (2007); menyebutkan bahwa barter trade ini cukup menguntungkan bagi Malaysia, khususnya pada lingkup kegiatan perdagangan (ekspor – impor) antara Sabah dengan Indonesia – Brunei – Philipina. Pihak Sabah menjadikan pelabuhan di Tawao dan Sandakan sebagai pelabuhan untuk melakukan barter trade Pelaku utama barter trade adalah kelembagaan (agensi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena; Pertama, ada kewajiban untuk membayar bea/cukai (duty) atas ekspor – impor yang dilakukan. Dan kedua, untuk memudahkan pengawasan oleh petugas bea dan cukai (Custom), terutama pengawasan terhadap keluar-masuk barang/produk yang diatur dalam ketentuan barter trade. Aktifitas barter trade melalui pelabuhan Tawao memberikan keuntungan bagi Pemerintah Malaysia, yaitu pemasukan dana berupa pajak ekspor – impor (export – import duty) dan cukai penumpang.
Kedepan Pemerintah Malaysia merencanakan bahwa pelabuhan di Sandakan. Tawao dan Lahad Datu yang menjadi pelabuhan barter trade sebagai Free Trade Zone (FTZ) – sebagai mini FTZ untuk mengimbangi Labuan; bahkan akan menjadikan Sebatik (wilayah Malaysia) dan Tawao sebagai kawasan bebas cukai – sebagai pengembangan lebih jauh dari manfaat besar yang didapatkan dari penerapan barter trade, yang selama ini terjadi antara Nunukan – Tawao (lihat Ramli Dollah et al; hal 90).
Kesemuanya ini menjadi indikasi bahwa BTA dikawasan perbatasan laut akan tergerus dengan sendirinya; dan kalaupun tetap dipertahankan, hanya sekedar mengakomodir kepentingan para wisatawan (tourism) ataupun para individu yang sekedar berdagang kecil-kecilan,   sehingga untuk mengimbangi langkah kedepan yang dilakukan pihak Malaysia, khususnya Sabah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Nunukan – sudah seharusnya untuk menerapkan FTZ. Apalagi dalam beberapa kesepakatan kerjasama Sosek Malindo telah disinggung masalah ini. Ada 2 (dua) hal prinsip yang harus dilakukan, yaitu; Pertama, pembenahan infrastruktur pelabuhan sebagai pintu keluar/masuk kegiatan perdagangan antara Nunukan – Tawao. Praktis pelabuhan lainnya (tradisional) harus dihapuskan, sehingga pengawasan menjadi lebih mudah.  Dan kedua, individu-individu yang selama ini aktif melakukan kegiatan perdagangan dengan pihak Tawao, dihimpun menjadi satu dan dibentuk kelembagaan-nya – agar posisi tawar (bargaining position) menjadi lebih kuat. Fakta yang ada dan menjadi kelemahan para individu tersebut adalah harga ditentukan oleh pihak Tawao. Kelemahan ini dapat diatas apabila seluruh individu yang melakukan kegiatan perdagangan bersatu.

I. Penutup – Kesimpulan dan Saran

Dari apa yang telah diutarakan diatas, dapat disimpulkan bahwa; (1) BTA Tahun 1970 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap pemberlakukan nilai perdagangan, karena adanya perubahan daya beli uang yang terkooptasi oleh perkembangan inflasi di kedua Negara – Indonesia dan Malaysia; (2) Dalam melakukan penyesuaian nilai perdagangan dapat menggunakan pendekatan pendapatan perkapita atau pengeluaran penduduk; (3) Cakupan area (access of area), yang secara umum dapat dipilah menjadi kawasan perbatasan darat (pedalaman) dan kawasan perbatasan laut/pesisir – perlu ada penegasan, karena orientasi atas pemanfaatan BTA berbeda-beda. Pada kawasan perbatasan darat adalah kelancaran pasokan kebutuhan pokok dari Malaysia dan dapat diperdagangkannya hasil pertanian ke Malaysia, sedangkan untuk kawasan perbatasan laut/pesisir, orientasinya bertumpu pada perolehan harga barang/produk yang lebih murah; (4) Beranjak dari kesimpulan ke-3 tadi, maka penekanan BTA seharusnya memberikan perhatian pada penduduk di kawasan perbatasan darat, yang saat ini masih dihadapkan pada keterisolasian wilayah; (5) Di kawasan perbatasan laut, terdapat 2 (dua) bentuk perdagangan, yaitu BTA dan barter trade, yang implikasinya sangat berbeda terutama dalam hal nilai perdagangan; serta (6) Barter trade tanpa ada pembatasan nilai perdagangan dan hanya membatasi jenis barang/produk yang dapat diperdagangkan. Pihak Malaysia telah membentengi dirinya dengan penerapan sistem dan kelembagaan yang sudah cukup mapan (in proper place) untuk memanfaatkan barter trade.
Beberapa kesimpulan diatas, menginspirasikan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Nunukan untuk melakukan inisiasi – kajian terhadap penerapan free trade zone pada kawasan perdagangan antara Nunukan – Tawao, sehingga disarankan melakukan pembenahan prinsip pada penyedia fasilitas infrastruktur pelabuhan dan kelembagaan kegiatan perdagangan, yang selama ini lebih digerakkan oleh kegiatan perorangan (individu)

O l e h :
Diddy Rusdiansyah AD, SE., MM
Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal

Referensi Pendukung

1) Arsyad, Prof. Lincolin, Ph.D. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi 5. Cetakan Pertama. Juni 2010. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
2) A.S, DR. M.S. Tajul Khalwaty, MM, MBA. 2000. Inflasi dan Solusinya. Cetakan Pertama. Juli 2000. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
3) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Dalam Angka. Publikasi BAPPEDA dan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.
4) Bappeda Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan Dalam Angka. Publikasi BAPPEDA dan BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.
5) Bappeda Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau Dalam Angka. Publikasi BAPPEDA dan BPS Provinsi Kabupaten Malinau Tahun 2009, 2010 dan 2011.
6) Bappeda Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka. Publikasi BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.
7) Dollah, Ramli dan Ahmad Mosfi Mohammad. 2007. Perdagangan Tukar Barang Malaysia – Indonesia : Potensi dan Cabaran (sebuah makalah). Jati Vol 12. Desember 2007.
8) Dumairy, Drs, MA, 1997. Perekonomian Indoensia. Cetakan Pertama. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
9) Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Cetakan Kedelapan. Oktober 2000. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
10)Kompas, Koran Harian Umum. 17 Januari 2013.
11)Prasetiantono, A. Tony. 1995. Agenda Ekonomi Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
12)Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen dan Jean-Paul Fittousi, 2011. Mengukur Kesejahteraan – Mengapa Produk Domistik Bruto Bukan Tolok yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan. Cetakan Pertama. April 2011. Diterjemahkan Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur. Penerbit Marjin Kiri. Jakarta
13)Tambunan, Prof. DR. Tulus T.H. 2011. Perekonomian Indoensia Kajian Teoritis dan Analisis Emperis. Juli 2011. Ghalia Indonesia. Bogor.
14)Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jilid I. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, MA dan Puji A.L, SE. Penerbit Erlangga. Jakarta.
15)Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I. Edisi Kesembilan. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, MA dan Puji A.L, SE. Penerbit Erlangga. Jakarta

Implikasi dan Perspektif Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan Terhadap Strategi Perencanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

8 Views

A. P e n d a h u l u a n
Tulisan yang dikemukakan pada kesempatan ini merupakan pandangan yang bersifat pragmatis, dalam kaitannya dengan implikasi dan perspektif kedepan dilakukannya pemekaran Kecamatan perbatasan di  Kabupaten Nunukan; Sebagai suatu pandangan pragmatis, tinjauannya lebih mengedepankan kondisi riil, yang dikombinasikan dengan tinjauan teoritis, sehingga hasil akhirnya belum merupakan suatu pembenaran pendapat; masih terbuka peluang perbedaan pendapat, khususnya perbedaan pada perspektif kedepan terhadap kebijakan pemekaran Kecamatan dimaksud.
Sebagaimana diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencanangkan kebijakan “Sebatik” menjadi kawasan pengembangan agro industri dan jasa maritim, sebagai strategi untuk mengimbangi ketertinggalan pembangunan dengan Tawao (Malaysia). Kebijakan ini pada awalnya tidak ada keterkaitan langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan pemekaran Kecamatan, karena tahapan pemekaran dimaksud sudah berjalan terlebih dahulu prosesnya. Namun kedua kebijakan tadi dalam konteks saat ini memiliki keterkaitan terhadap strategi perencanaan pembangunan ditinjau dari aspek perwilayahan pembangunan.

B. Latar Belakang Pemekaran

Kabupaten Nunukan adalah satu diantara 3 (tiga) Kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki wilayah perbatasan, dengan jumlah 8 Kecamatan sebelum dimekarkan, yaitu Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebuku, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan.
Adapun jumlah penduduknya pada tahun 2010 (hasil sensus) mencapai 140.841 jiwa, dengan mata pencaharian utama disektor ekstraktif, khususnya pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan. Sementara ketersedian fasilitas kebutuhan dasar berupa jalan akses, pendidikan, kesehatan, komunikasi, pasokan listrik dan air bersih dapat dikatakan bahwa sebagian besar Kecamatan perbatasan masih minim, kecuali di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Demikian pula kondisi indikator sosial ekonomi lainnya masih dalam kondisi minim, sehingga secara keseluruhan belum dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran Kecamatan, walaupun secara administratif telah didukung jumlah Desa definitif pada setiap Kecamatan baru dimekarkan tersebut (minimal 3 Desa).
Secara yuridis formal turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004, yaitu PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; memberikan peluang dilakukakannya pemekaran atas dasar “pertimbangan khusus”, dimana berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan kesejahteraan (prosperity) masyarakat setempat dan menjaga keamanan/ pertahanan wilayah (security), dapat dilakukan  pembentukan Kecamatan baru di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, dengan cara melakukan pemekaran Kecamatan.
Berdasarkan pertimbangan khusus tadi, dapat diterjemahkan bahwa dari aspek percepatan pembangunan, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah melakukan perpanjangan birokrasi pemerintahanan. Diharapkan Aparatur yang ditempatkan dapat menjadi stimulan dalam menggerakan kegiatan pemerintahan, pelayanan umum kepada masyarakat dan pembangunan; Walaupun Camat dan Aparat-nya berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008, hanya memiliki kewenangan delegatif saja. Artinya, efektifitas pelaksanaan tugas didasarkan adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati. Luasnya cakupan wilayah kerja Camat di perbatasan, terutama yang jauh ibukota Kabupaten,  dengan segala keterbatasan yang ada, maka pelimpahan kewenangan harus diikuti dengan penyediaan secara berimbang kebutuhan pembiayaan, personil dan perlengkapan (3 P). Pemenuhan terhadap kebutuhan pembiayaan berlaku prinsip function follows money 1) ; Dalam kerangka otonomi daerah, prinsip dimaksud memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah menggali potensi pendapatan yang legal untuk membiayai urusan rumah tangganya; Dengan prinsip yang sama bagi Kecamatan, identik dengan penyediaan biaya sesuai dengan beban tugas, terkait dengan pelimpahan kewenangan.

C. Cakupan Wilayah Perbatasan  

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai impikasi dan perspektif pemekaran ini, sekiranya relevan untuk menyamakan persepsi mengenai wilayah perbatasan.  Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang, khususnya dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, maka yang termasuk kawasan strategis adalah kawasan perbatasan, pulau kecil terdepan dan kawasan latihan militer. Penjabarannya dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,  disebutkan ruang lingkup kawasan perbatasan Negara adalah wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan/atau laut lepas; Selanjutnya kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar.
Kedua aturan tadi secara tegas menyebutkan batas wilayah negara berada di “Kabupaten/Kota”, mengingat konsep dasarnya diarahkan pada aspek pengembangan ekonomi yang mencakup wilayah lebih luas dan ada keterkaitan sektor ekonomi yang saling menunjang antar wilayah yang tercakup didalamnya, termasuk dalam pemahaman ini adalah pengembangan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan suatu wilayah.
Sedangkan menurut UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,  disebutkan bahwa kawasan perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan Negara lain. Dalam konteks imi, disebutkan batas wilayah Negara di darat berada di “Kecamatan”, dimana pengembangan unit Kecamatan perbatasan diarahkan pada penguatan aspek pertahanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga locus-nya lebih dispesifikasikan secara jelas, disamping bertujuan untuk lebih memeratakan hasil pembangunan. Pengembangan dari pemahaman konsep ini adalah penerapan “Lokasi Prioritas (Lokpri)”.
Perbedaan cakupan batas wilayah; apakah di Kecamatan atau di Kabupate/Kota tetap menimbulkan implikasi yang sama, karena pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya ditekankan pada aspek pertahanan dan keamanan (hankam) semata, namun harus diimbangi oleh aspek penciptaan kesejahteraan (prosperity) 2) melalui pengembangan potensi ekonomi lokal serta aspek relevan lainnya, seperti pengembangan sosial budaya, politik, lingkungan, transportasi, komunikasi dan IPTEK.
Khususnya mengenai pulau-pulau kecil terluar (PPKT), sesuai PERPRES No. 78 Tahun 2005 tentang PPKT, di Provinsi Kalimantan Timur  terdapat 5 pulau kecil terluar, yaitu Pulau  Sebatik,  Gosong Makassar dan Karang Unarang di Kabupaten Nunukan.  Sementara di Kabupaten  Berau adalah Pulau Sambit dan Pulau Maratua. Keberadaan PPKT tadi berbatasan laut  dengan Negara Malaysia (Sabah), sehingga  pembangunan aspek hankam dan kesejahteraan tetap mendapat perhatian yang proporsional. Perbedaan dengan perhatian dengan perbatasan darat hanya terletak pada pola penanganannya saja, karena pulau terluar tersebut, kecuali Sebatik dan Maratua, tidak ada penghuninya.
Pulau Sebatik berdasarkan cakupan perwilayahan seperti telah diutarakan diatas memiliki kekhasan tersendiri, karena wilayah perbatasannya mencakup perbatasan darat dan laut terhadap Sabah (Malaysia). Selain itu, termasuk pula dalam kategori pulau terluar. Implikasinya terkait dengan pilihan model pembangunan yang tepat, sesuai kondisi alamiah, muatan potensi unggulan lokal, dukungan infrastruktur yang sudah ada dan akan dikembangkan lebih lanjut serta kualitas dan kuantitas SDM setempat.

D. Model-model Pembangunan Wilayah Perbatasan  

BAPPENAS menawarkan 5 model pengembangan wilayah perbatasan yang dapat menjadi rujukan 3), yaitu : Pertama, Model Pusat Pertumbuhan; Penerapan model ini mengharuskan ditetapkannya terlebih dahulu suatu lokasi strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, sehingga berimplikasi terhadap pengembangan beberapa kawasan khusus, dengan pelbagai insentif sarana/prasarana penunjang, pembiayaan, kelembagaan dan SDM. Beberapa kawasan khusus yang dibutuhkan adalah pos pemeriksaan lintas batas (PPLB), kawasan berikat, kawasan industri, welcome plaza dan kawasan pemukiman.
Penyediaan beberapa fasilitas kawasan khusus tadi berdasarkan teori gravitasi yang dikembangkan oleh Carey dan Ravenstein 4); dapat diprediksi besarnya daya tarik suatu potensi kawasan, sehingga mampu menarik sektor/ kegiatan lainnya untuk masuk ke wilayah tersebut. Daya tarik potensi dapat terjadi karena faktor alami (given) maupun faktor buatan, sehingga dilihat dari aspek perencanaan wilayah dalam kaitannya dengan penerapan model pusat pertumbuhan, maka penetapan  wilayah pertumbuhan  sudah  memperhitungkan  ketersediaan potensi ekonomi dan eksistensi fasilitas yang ada saat ini, untuk pengembangan lebih lanjut penyediaan fasilitas  kawasan  khusus.
Kedua, Model Transito; penerapan model ini tidak membutuhkan penyediaan fasilitas  kawasan  khusus  yang cukup  kompleks  sebagaimana  halnya
model pusat pertumbuhan, kecuali fasilitas PPLB. Ini mengingat bahwa  wilayah bersangkutan hanya sebagai transit pergerakan orang lintas antar Negara. Intensitas pergerakan orang lintas antar negara yang cukup tinggi berpeluang untuk disediakannya fasilitas welcome plaza.
Ketiga, Model Station Riset dan Wisata Lingkungan; Apabila suatu wilayah memiliki potensi sumber daya alam berupa keindahan alamiah flora yang eksotik, keindahan lingkungan yang menantang jiwa petualangan (ovunturir), fauna endimik local dan budaya khas etnik setempat, maka berpeluang besar untuk menerapkan model ini. Konsekwensinya adalah keharusan untuk melengkapi fasilitas riset biologi (station research), terutama bersifat outdoor serta menyatu dengan pemukiman dan budaya penduduk setempat. Fasilitas lainnya adalah kawasan wisata lingkungan, dengan penetapan obyek wisata yang dapat dijangkau; menggunakan rute-rute perjalanan yang menjamin keselamatan wisatawan, disamping ketersediaan fasilitas penginapan bagi para wisatawan. Terakhir, berupa fasilitas PPLB. Penerapan model ini lebih efektif, apabila ada sarana/prasarana transportasi yang terkoneksi antar Negara.
Keempat, Model Kawasan Agropolitan; Diterapkannya model ini diawali oleh adanya kesepakatan antar Negara untuk memanfaatkan lahan pertanian lintas Negara. Agropolitan menerapkan sistem manajemen dalam suatu wilayah  yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian (agrobisnis/agroindustri). Sesuai dengan teori gravitasi, maka  perkembangan pusat pertumbuhan (agropolitan)  akan mendorong tumbuhnya kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya (hinterland), baik berupa; (a) Sub sektor agrobisnis hulu; berupa penyediaan pembibitan, mesin dan peralatan pertanian serta pupuk, pestisida, dan obat/vaksin ternak; (b) Sub sektor agrobisnis hilir; berupa industri pengolahan pertanian dan usaha perdagangannya; dan (c) Sub sektor usaha tani, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
Demikian pula sektor lainnya yang terkait (off farm agrobisnis) dalam wilayah tersebut akan ikut mengalami perkembangan, seperti perkreditan dan usaha angkutan. Ketersediaan fasilitas utama berupa infrastruktur transportasi sangat diperlukan, untuk menciptakan  koneksitas antara wilayah agropolitan dengan wilayah hinterland.
Kelima, Kawasan Perbatasan Laut; Model ini terbentuk dari cluster kegiatan ekonomi yang memanfaatkan ketersediaan potensi sumber daya laut dan pesisir di sekitarnya sebagai keunggulan wilayah, sehingga fasilitas yang dibutuhkan berorientasi pada pemenuhan fasilitas pengawetan dan pengolahan hasil budidaya laut/pesisir (aquaculture) bernilai ekonomis. Fasilitas yang selayaknya disediakan adalah kawasan berikat, kawasan industri, kawasan aquakultur dan kawasan wisata pantai, termasuk fasilitas PPLB.
Pertanyaannya; dari kelima model pengembangan diatas, model mana yang relevan untuk diterapkan di wilayah (Kecamatan) perbatasan Kabupaten Nunukan, khususnya di Pulau Sebatik; sejalan dengan rencana BNPP yang menetapkan Sebatik sebagai wilayah pengembangan agroindustri dan jasa maritim.

E. Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Nunukan  

Sebelum pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Nunukan berjumlah 9 Kecamatan, dan setelah dimekarkan jumlahnya menjadi 15 Kecamatan. Khususnya Kecamatan yang merupakan perbatasan, sebelum dimekarkan berjumlah 8 Kecamatan, meningkat menjadi 12 Kecamatan setelah adanya pemekaran.  Kecamatan  Sebuku  dan Lumbis, yang semula memiliki wilayah perbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), setelah ditetapkannya Kecamatan Lumbis Ogong dan Tullin Onsoi, maka praktis kedua Kecamatan disebutkan terakhirlah yang dikategorikan sebagai Kecamatan perbatasan.

Tabel 1
Kecamatan-Kecamatan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Setelah Pemekaran Kecamatan

Keterangan : 1) Merupakan salah satu dari 5 pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kaltim.
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Kecamatan Sei Manggaris, dengan jumlah Desa sebanyak 4 Desa, yaitu Srinanti, Tabur Lestari, Simaenre Samaja dan Sekaduyan Taka, merupakan  pecahan dari Kecamatan Nunukan. Kecamatan Sei Manggaris memiliki posisi strategis, karena alasan; Pertama, sudah ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN), sehingga dengan dukungan ketersediaan infrastruktur penunjang investasi; dapat mendorong tumbuhnya wilayah sekitarnya sebagai hinterland. Infrastruktur jalan berupa trans Kaltim sudah ada. Usaha perkebunan kelapa sawit dalam skala besar sudah mulai berkembang, dengan pola PIR – Perkebunan.
Kedua, sudah direncanakannya Kecamatan Sei Manggaris sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM); berbasis di Desa Simaenre Samaja. Keberhasilan menjadikan Satuan Pemukiman (SP) eks transmigrasi di Srinanti dan Tabur Lestari menjadi Desa definitif, dan keberhasilan membina para transmigrasi memanfaatkan lahan usaha (2 ha) untuk berkebun kelapa sawit, disamping masih tersedianya lahan yang mencukupi, menjadi dasar untuk segera mendorong terwujudnya KTM.
Ketiga, di Kecamatan Sei Manggaris direncanakan pendirian Pos Lintas Batas Darat  (PLBD) Sei Manggaris – Serodong (Sabah). Walaupun saat ini, pihak Malaysia belum bersedia untuk segera membuka PLBD dimaksud, namun upaya percepatan pembangunan yang terprogram dan konsisten, baik dalam kerangka PKSN maupun KTM akan mendorong pihak Malaysia merubah strategi melakukan percepatan pembangunan di wilayah (divisi/sub divisi) perbatasannya.
Di Sebatik, semula hanya terdiri 2 wilayah administrasi Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat; Saat ini, berdasarkan hasil pemekaran, sudah menjadi 5 Kecamatan, yaitu Sebatik, Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Dari aspek pemerintahan, khususnya jumlah Kecamatan yang ada, maka peluang untuk ditingkatkan statusnya Sebatik menjadi “Kota” dimungkinkan, dengan harapan kedepan bahwa kelengkapan infrastruktur perkotaan yang harus disediakan, dapat mengimbangi pembangunan Kota Tawao (Sabah). Sejalan dengan rencana menjadikan Sebatik sebagai wilayah pengembangan agrobisnis dan jasa maritim. Konsekwensinya, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu untuk membenahi kekurangan infrastruktur ekonomi, sosial, pemerintahan dan fisik yang ada. Diperlukan pembiayaan relatif besar, sejalan dengan dinamika perkembangan  penduduk Sebatik.
Kondisi demografi Kabupaten Nunukan selama tahun 2006 – 2010, mengindikasikan bahwa perkembangan jumlah penduduk cukup pesat; Pada tahun 2006 baru berjumlah ± 119.247 jiwa, menjadi ± 140.841 jiwa pada tahun 2010, sehingga laju pertumbuhan penduduk rata-rata 4,26 %/tahun, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata ± 9,08 jiwa/km2 selama kurun waktu tersebut. Sebagian besar penduduk berada di Nunukan (Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan). Sementara jumlah penduduk di Sebatik (Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat) menduduki urutan kedua; namun laju pertumbuhannya selama kurun waktu 2006 – 2010 cenderung menurun; rata-rata – 0,73 %/tahun, karena terdapat pengurangan penduduk di Sebatik Barat relatif lebih besar dibandingkan peningkatan penduduk di Sebatik. Sedangkan tingkat kepadatan penduduknya paling besar dibandingkan Kecamatan lainnya; rata-rata 132,09 jiwa/km2.

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rata-rata Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nunukan Tahun 2006 – 2010.

 

Keterangan : 1) Dihitung berdasarkan rata-rata kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk.
2) Kec. Nunukan Selatan pada tahun 2006 s/d 2008 masih gabung dengan Kec. Nunukan.
3) Kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk merupakan angka gabungan Kec. Nunukan dan Nunukan Selatan.
4) Gabungan jumlah penduduk Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 132,09 jiwa/km2.
Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka, publikasi Bappeda dan BPS Kab. Nunukan tahun bersangkutan.

Pemekaran Kecamatan di Sebatik, tidak otomatis menambah luasan wilayahnya, yaitu tetap berjumlah ± 246,61 km2. Berarti, pemekaran Kecamatan di Sebatik menjadi 5 Kecamatan, hanya membagi-bagi luasan wilayah yang ada. Dan inipun masih dipilah untuk lahan kepentingan pemukiman penduduk, pencadangan lahan untuk infrastruktur ekonomi, sosial dan fisik, lahan usaha penduduk yang sudah given serta lahan untuk penyangga lingkungan. Permasalahannya; apakah rencana menjadikan Sebatik sebagai wilayah agrobisnis dan jasa maritim sudah mempertimbangkan aspek ini.

F. Implikasi Pemekaran Kecamatan  

1. Implikasi Administratif

Pemekaran Kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan, berimplikasi terhadap strategi perencanaan pembangunan wilayah perbatasan. Secara administratif terjadi eskalasi terhadap jumlah Kecamatan perbatasan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, semula 15 Kecamatan, menjadi 19 Kecamatan (lihat Tabel 3). Akan tetapi luasan wilayahnya menjadi berkurang, terutama akibat dipecahnya Kecamatan Lumbis menjadi Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Sebuku menjadi Tullin Onsoi. Dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai ± 208.657,74 km2; meliputi luas daratan ± 198.441,17 km2 dan luas laut (sejauh 12 mil) ± 10.216,57 km2, luasan wilayah perbatasan darat Kabupaten Nunukan sebelum pemekaran adalah ± 14.263,68 km2 atau 7,19 % dari  luas perbatasan darat di Kalimantan Timur, atau 27,49 %  dari luas daratan seluruh wilayah perbatasan yang mencapai ± 51.888,30 km2.  Setelah pemekaran luas wilayah Kecamatan perbatasan Kabupaten Nunukan hanya ± 10.306,23 km2 atau 5,19 % dari luas darat perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.  Demikian pula jumlah penduduknya akan berkurang, mengingat konsentrasi penduduk di Kecamatan Lumbis dan Sebuku berada di Ibukota Kecamatan, yaitu di Mansalong (Lumbis) dam Pembeliangan (Sebuku), sehingga tingkat kepadatan penduduk menjadi berkurang sebagai akibat tidak diperhitungkannya kedua Kecamatan sebagai Kecamatan perbatasan.

Tabel 3
Kecamatan Perbatasan dan Luas Wilayah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur setelah Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Catatan : Luas wilayah seluruh Kecamatan perbatasan di Provinsi Kaltim adalah 47.930,85 km2.
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Disisi lainnya, fokus penanganan wilayah perbatasan lebih terarah, karena keberadaan Kecamatan yang baru dimekarkan, khususnya Kecamatan Lumbis Ogong, Tullin Onsoi dan Sei Manggaris; berada langsung (“mendekati”) wilayah perbatasan dengan Malaysia. Oleh karenanya perencanaan pembangunan dapat langsung disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, mengacu pada UU No. 43 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 126/K.185/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Kabupaten dan Kecamatan yang Berbatasan Langsung Dengan Malaysia (Sabah dan Serawak) di Provinsi Kalimantan Timur, baik berbatasan darat maupun laut. Adanya perubahan Kecamatan perbatasan dari hasil pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan; mengharuskan secara administratif dilakukannya perubahan Keputusan Gubernur ini. Namun perubahan dimaksud, yang semula hanya mencakup 15 Kecamatan, berubah menjadi 19 Kecamatan, harus ada kesamaan persepsi terhadap penetapan Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan sebagai Kecamatan perbatasan; dilihat dari sisi perbatasan laut, sehingga sebelum dilakukan perubahan terlebih dahulu ada kesepakatan, dikaitkan dengan kebijakan penetapan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kaltim, yang berhadapan langsung perbatasan lautnya dengan Negara Malaysia.

2. Implikasi Perwilayahan Pembangunan

Penetapan Keputusan Gubernur inilah yang menjadi pangkal penetapan kebijakan pembangunan dan sekaligus dasar perencanaan strategi perwilayahan pembangunan; Merujuk pada RPJM Nasional 2010 – 2014, telah ditetapkan 4 (empat) Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) di Provinsi Kalimantan Timur, yang merujuk pada ketentuan UU N. 26 tahun 2006 dan PP No. 26 Tahun 2007. Keempat PKSN dimaksud keberadaannya ada pada Kecamatan yang telah ada sebelumnya (lihat Tabel 4), kecuali PKSN di Sei Manggaris telah berubah, semula masuk Kecamatan Nunukan menjadi Kecamatan Sei Manggaris.
Khususnya PKSN di Nunukan dan Sei Manggaris, sebenarnya masih berada dalam satu wilayah administrasi Kecamatan (berinduk di Kecamatan Nunukan); Perbedaannya hanya; PKSN Nunukan berada di Pulau Nunukan, sedangkan PKSN Sei Manggaris berada di daratan Pulau Kalimantan, sebagai konsekwensi adanya perencanaan pumbukaan PLB darat di Sei Manggaris – Serodong.
Sebagai PKSN, yang mengadopsi modet “Pusat Pertumbuhan”, dengan pendekatan trickledown effect-nya (efek menetes kabawah), maka  kegiatan investasi yang terkonsentrasikan pada suatu wilayah tertentu, dengan kelengkapan fasilitas infrastruktur pendukungnya, diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada wilayah sekitarnya (hinterland), melalui pasokan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri terkait. PKSN di Nunukan kesiapan infrastrukturnya lebih baik dibandingkan PKSN Sei Manggaris dan Long Midang. Sebagai pusat pertumbuhan, idealnya tidak terdapat kesenjangan pembangunan antar PKSN, karena setiap PKSN memilki cakupan wilayah keterkaitan disekitarnya. Apabila suatu PKSN karena alasan keterbatasan infrastruktur, tidak memungkinkan melaksanakan fungsi sebagai pusat pertumbuhan; Berarti dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya tidak dapat dilaksanakan. Realitasnya,  PKSN di Kalimantan Timur belum berfungsi sesuai rencana. Khusunya di Kabupaten Nunukan; wilayah lainnya yang berkembang disekitar PKSN Nunukan terjadi secara alami, tanpa ada dorongan langsung dari pelaksanaan kegiatan (“investasi”) menurut skema PKSN.
Kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan, seharusnya diawali dengan upaya mengintensifkan pembangunan pada setiap PKSN, dengan mengedepankan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung yang menjamin kelestarian lingkungan serta  memanfaatkan keunggulan posisi geografis yang berorientasi pasar. 5) Artinya, alternatif lain terhadap pilihan model pembangunan yang tepat untuk PKSN Sei Manggaris dan PKSN Long Midang, diarahkan pada model ‘Kawasan Aggropolitan”, tidak harus menggunakan model pertumbuhan ekonomi.
Sebagai kawasan agropolitan; berbasis pada pengembangan agroindustri, karena potensi lahan yang ada cukup luas, dan cakupan lahannya dapat meliputi kawasan perbatasan antar Negara (Kalimantan Timur – Serawak/Sabah). Dukungan infrastruktur diarahkan pada kelancaran mobilisasi untuk kegiatan produksi dan pemasaran. Pusat pengolahan hasil (manufaktur) merupakan wilayah konsentrasi kegiatan ekonomi, sementara keberadaan lahan menjadi wilayah pendukung (hinterland); sektor lainnya terutama jasa pendukung akan tumbuh dengan sendirinya, mengikuti perkembangan skala industri dan migrasi penduduk yang berkepentingan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, baik sebagai pekerja maupun penyedia jasa.
PKSN di Sei Manggaris memiliki prospek cerah dengan model ini, sebagai konsekwensi adanya dukungan fasilitas jalan trans Kaltim, dan kemudahan akses  pemasaran  menggunakan  moda  angkutan darat dan sungai/ laut. Sebagian besar lahan sudah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, dengan 3 (tiga) perusahaan besar yang bertindak sebagai inti, didukung 2 (dua) pabrik pengolahan CPO. Sementara PKSN Long Midang, karena keterbata-san akses pemasarannya didalam wilayah Indonesia, maka pengembangan agroindustri harus sejalan dengan kegiatan industrialisasi yang berkembang di Malaysia, khususnya pada Sub Distrik Bakelalan (Limbang Division, Sarawak).
Untuk keperluan ini; langkah strategis yang perlu dilakukan adalah percepatan pembukaan PLB darat pada kedua Negara. Dari pihak Negara Bagian Serawak,  pada  pelaksanaan  Sosek Malindo  Nasional  (Desember  2011),  telah
setuju dilakukannya pembukaan PLB di Long Midang – Bakelalan dan di Lembudud (Krayan) – Bario (Miri Division, Serawak); Bahkan  telah menyiapkan lahan 1,25 ha untuk pembangunan Pos Imigrasi di PLB Long Midang – Bakelalan.

Tabel 4
Pusat Kegiatan  Strategi Nasional  (PKSN) & Lokasi Prioritas (Lokpri) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kaltim Yang Menjadi Fokus Penanganan Tahun 2012-2014

 

Sumber : 1) RPJM Nasional 2010 – 2014, publikasi BAPPENAS.
2) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan, publikasi BNPP.

Bersamaan dengan rencana pembukaan PLB darat, infrastruktur jalan di Krayan dan Krayan Selatan dari dan menuju PLB perlu dibenahi (ditingkatkan kelas jalannya), guna memperlancar mobilisasi pasokan bahan baku industri ke Malaysia (Serawak). Sementara itu,  rencana perpanjangan landasan pacu bandara di Long Nawang melalui kerjasama TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan penyediaan fasilitas penunjang operasional bandara lainnya sudah sejalan dengan strategi ini.
Sesuai Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2010 – 2014; Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),  bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal (BPKP2DT) telah menetapkan lokasi prioritas (Lokpri) yang akan ditangani pada tahun 2012 – 2014  (lihat Tabel 5), berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut : 6)
1. Berbatasan langsung dengan Negara tetangga atau memiliki pulau terluar (terdepan) ;
2. Sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) ;
3. Memiliki pos lintas batas antar Negara (entry exit point) ;
4. Ada hubungan sosial ekonomi masyarakat secara tradisional ;
5. Ada pertimbangan khusus, terutama terkait dengan aspek hankamnas.
Pertanyaannya; apakah  ada Implikasi dari perbedaan locus yang menjadi prioritas penanganan perbatasan berdasarkan PKSN dan Lokpri. Penetapan PKSN di lokasi tertentu pada Kecamatan yang sudah memiliki akses terbukanya kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan lintas batas (PLB) formal antar Negara (di darat atau laut), sehingga akan menjadi stimulan bergeraknya pengembangan potensi ekonomi wilayah disekitarnya, dengan menggunakan model pembangunan relevan. PKSN ditetapkan dalam batas wilayah yang menekankan pengembangan potensi alamiahnya (comperative advantage). Sedangkan penetapan Lokpri pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsip dengan PKSN, karena telah mengakomodir keberadaan PKSN dan pos lintas batas formal. Kecuali dalam hal penetapan Lokpri yang mengakomodir kebijakan; Pertama, adanya hubungan sosial ekonomi masyarakat setempat secara tradisional dan turun menurun; Dan kedua ada pertimbangan khusus terutama terkait dengan aspek pertahanan/keamanan. Kedua pertimbangan tadi bermakna bahwa Lokpri dapat ditetapkan tanpa ada kaharusan wilayah tersebut nantinya direncanakan pembukaan PLB.
Batasan wilayah pembangunan Lokpri tidak berbasis pada pengembangan potensi alamiahnya, namun lebih memperhatikan batasan wilayah administratif pemerintahan terdepan, yaitu “Kecamatan”. Ini mengisyaratkan strategi pembangunan yang diterapkan bersifat pemerataan untuk semua Kecamatan yang ada di wilayah perbatasan, karena disini pemahaman  desentralisasi  lebih  ditekankan  pada  “desentralisasi fungsional” 7), atas dasar pertimbangan; bahwa (1) perbatasan merupakan bentang geografis yang  mempunyai  fungsi sama  dalam konteks  pengelolaan dan pengembangan;
dan (2) bersifat fungsional dalam satu entitas yang berada dalam satu kesatuan sistem geografis yang tidak terkotak-kotak oleh batas administrasi daerah.
Pemerataan pembangunan berimplikasi terhadap pemerataan alokasi pembiayaan pembangunan, baik bersumber dari dana APBD Provinsi/Kabupaten maupun APBN, sehingga strategi yang diterapkan BNPP berupa pentahapan penetapan Lokpri, sejak tahun 2012 – 2014, dimana jumlah Lokpri yang ada sebanyak 111 Lokpri, mencakup 38 Kabupaten/Kota sebagai Wilayah Konsentrasi Pembangunan (WKP) dan 12 Provinsi sebagai Cakupan Wilayah Administrasi (CWA). Di Provinsi Kalimantan Timur mengakomodir jumlah Lokpri sebanyak 13 Kecamatan (sebelum pemekaran) pada 3 CWA di Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat.
Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan merupakan wilayah PKSN, namun tidak dimasukkan kedalam Lokpri, walaupun kriterianya dimungkinkan untuk itu. Alasannya adalah infrastruktur pada kedua Kecamatan tadi relatif sudah memadai, sehingga ini membuktikan bahwa penekanan pemerataan pembangunan antar Kecamatan perbatasan, khususnya pada lingkup masing-masing CWA lebih ditonjolkan.
Dimekarkannya Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat hingga menjadi 5 Kecamatan dan Kecamatan Nunukan dipecah menjadi 2 Kecamatan akan merubah eskalasi pentahapan Lokpri pada tahun 2013 dan 2014, dengan memasukan Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sei Manggaris. Sedangkan Kecamatan Lumbis cukup digantikan dengan Kecamatan Lumbis Ogong (Lokpri II – 2013), dan Kecamatan Sebuku digantikan oleh Kecamatan Tullin Onsoi (Lokpri III – 2014).
Apabila memperhatikan azas keseimbangan pembangunan antar Kecamatan yang telah ditetatapkan sebagai Lokpri; Perlakuan terhadap setiap Lokpri seharusnya disesuaikan dengan kondisi setempat, terutama perlakuan terhadap penggunaan standar biaya yang berbeda-beda tingkat kemahalannya. Kecenderungan alokasi pengganggaran yang bersifat lumpsum tidak tepat, seharusnya didasarkan pada pemenuhan program pelayanan dasar yang diperlukan setiap Kecamatan. Indikator jumlah penduduk sebagai  ukuran dalam pengalokasian anggaran pembangunan tidak diterjemahkan secara kaku, seperti alokasi obat-obatan (kesehatan) dan bantuan operasional sekolah berdasarkan jumlah anak didik (pendidikan). Pada wilayah perbatasan indikator ini tidak dapat diterapkan, karena minimnya jumlah penduduk, maka dapat dipastikan akan berdampak terhadap penentuan alokasi anggaran pembangunan. Sementara tingkat kesulitan terkait dengan kondisi alam dilapangan merupakan faktor yang utama yang berdampak terhadap tingkat kemahalan harga/biaya.
Identifikasi kebutuhan awal berupa penentuan wujud program secara riil disepakati terlebih dahulu; Untuk wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur program yang paling mendesak adalah; Pertama, pemberdayaan masyarakat, dimana sektor dominannya adalah pendidikan dan kesehatan; Kedua, penataan pemukiman, dengan menyediakan fasilitas air bersih, pasokan listrik yang menggunakan pembangkit listrik sesuai kondisi setempat dan berbiaya murah, jalan penghubung antar Desa dengan ibukota Kecamatan, ketersediaan fasilitas komunikasi serta kelengkapan infrastruktur pemerintahan yang cukup memadai. Ketiga, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, melalui pengembangan kegiatan produktif berbasis lokal.
Ketiga pilar program pembangunan diarahkan pada upaya menjadikan  Kecamatan perbatasan sebagai satuan wilayah pembangunan, yang mampu melaksanakan fungsi sebagai pusat pemerintahan terdepan dan sebagai pusat  pembangunan setempat; Tidak membedakan apakah konsepsi pengemba-ngannya berdasarkan pendekatan PKSN ataupun Lokpri.

G. Perspektif Kedepan Pemekaran Kecamatan  

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa latar belakang pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan, lebih diarahkan pada upaya percepatan pembangunan, dengan melakukan perpanjangan birokrasi pemerintahan sampai pada tingkat Kecamatan, dan yang paling drastis adalah pemekaran di Sebatik, hingga mencapai 5 Kecamatan. Hal ini mengisyaratkan keinginan untuk menjadikan Sebatik sebagai “Kota”. Pertanyaan mendasarnya; apakah prospek pemekaran akan berkorelasi terhadap upaya percepatan pembangunan Sebatik; Dan apakah potensi alamiah yang ada dapat mendukung kebijakan menjadikan Sebatik sebagai wilayah pengembangan agrobisnis dan jasa maritim.
Beranjak dari kedua pertanyaan diatas, langkah awalnya adalah melihat pada daya dukung lahan yang ada di Sebatik, yaitu 246,61 km2. Peruntukan lahan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan penduduk, sebagai dampak ikutan dari keharusan menyediakan fasilitas layanan bagi penduduk setempat, terutama untuk pemukiman. Kondisi demografi pada perspektif saat ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan rata-rata 132,09 jiwa/km2 (kurun waktu 2006 – 2010), dan terus berkembang mengikuti dinamikan pertumbuhan penduduk, sementara luas lahan tidak mengalami perubahan.
Pemanfaatan lahan untuk pengembangan potensi ekonomi yang dmiliki, akan berbenturan dengan pemanfaatan lahan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang diperlukan penduduk, apalagi nantinya sebagai kawasan perkotaan, akan lebih banyak lagi kebutuhan infrastruktur perkotaan yang diperlukan. Disisi lainnya, lahan-lahan perorangan yang telah diusahakan sebagai mata pencaharian merupakan peruntukkan lahan yang sudah bersifat permanen kepemilikannya; Tentunya proses pengalihan kepemilikannya harus melalui aturan hukum yang berlaku. Demikian pula terhadap kewajiban untuk menjaga lingkungan alam sekitarnya, terutama pada lahan yang memiliki tingkat kemiringan yang curam atau sempadan sungai tetap harus dipertahankan.
Keterbatasan lahan untuk pengembangan Sebatik kedepan, bukan berarti meredam keinginan untuk meningkatkan status Sebatik menjadi “kawasan perkotaan”, mengingat secara politis memiliki nilai strategis sebagai beranda depan negara RI, sehingga kewajiban untuk menyediakan pelbagai fasilitas perkotaan merupakan suatu keharusan. Namun, pilihan kebijakan menjadikan Sebatik sebagai kawasan pengembangan agroindustri dan jasa maritim; sekiranya perlu dikaji secara mendalam, mengingat pilihan model pengembangan sebagai “transito dan jasa perdagangan” lebih tepat. Fasilitas khusus yang disediakan hanya berupa PPLB, dengan dilengkapi welcome plaza, seperti seperti toko cinderamata, cash point bank, money changer, restoran, pos dan telekomunikasi (postel) serta penginapan disekitar lingkungan welcome plaza. Implikasinya adalah penempatan PPLB (CIQS) yang ada di Lamijung – Nunukan, idealnya dipindahkan ke Sebatik, agar hanya ada satu lokasi entry point saja atas mobilitas orang dari Nunukan menuju Tawau atau sebaliknya.
Sebagai wilayah jasa perdagangan; Sebatik merupakan transit atas barang ekspor – impor antara Nunukan dengan Tawao, sehingga perlu dilakukan perdagangan secara formal, yang selama ini lebih banyak memanfaatkan fasilitas Border Trade Aggreement (BTA); Dan selama ini pula term of trade Indonesia terhadap Malaysia berada dalam posisi tidak diuntungkan, mengingat ekspor Indonesia (Nunukan dan wilayah sekitarnya) lebih banyak produk-produk pertanian yang masih perlu diolah lebih lanjut (raw material), dengan harga relatif rendah.  Sedangkan impor dari Tawao berupa produk bahan makanan yang sudah diolah (memiliki nilai tambah), dengan harga relatif lebih tinggi. Selain itu, ketatnya aturan BTA, baik terhadap batasan nilai perdagangan yang hanya RM 600 serta batasan tonase kapal sebesar 20 m3 (gross) mengakibatkan terjadinya banyak kasus illegal trade.
Data perdagangan lintas batas antara Nunukan – Tawao pada tahun 2004 s/d 2011 mengindikasikan bahwa sejak tahun 2007 mengalami defisit (lihat Tabel 5).  Gambaran  defisit ini dapat diinterprestasikan bahwa; Pertama, banyak produk hasil pertanian/perikanan dari Nunukan dan wilayah sekitarnya masuk ke Tawao tidak tercatat dengan baik atau melalui jalur illegal. Kedua, ada kemungkinan defisit tersebut lebih besar, karena banyak produk impor Tawao yang diseludupkan masuk ke Nunukan dan wilayah sekitarnya.
Salah satu aspek penting lainnya untuk menjadikan Sebatik berperan penuh sebagai kawasan jasa perdagangan adalah membuka pelabuhan ekspor, walaupun pada tahap awalnya masih dalam skala kecil, namun memformalkan kegiatan perdagangan ini melalui pembukaan pelabuhan ekspor adalah lebih baik, daripada membiarkan terjadinya illegal trade yang merugikan Indonesia.

Tabel 5
Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Nunukan – Tawao Tahun 2004 – 2011

 

Keterangan : 1) Ekspor dari Nunukan ke Tawao.
2) Impor dari Tawao ke Nunukan.
Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

Menjadikan Sebatik, baik sebagai kawasan transito maupun jasa perdagangan adalah bagian dari penerapan model pengembangan “Kawasan Perbatasan Laut”, mencakup Nunukan dan Sebatik. Ini berarti, Sebatik merupakan kawasan perkotaan (“tidak harus pemerintahan Kota”) yang berperan sebagai transito pergerakan orang dan sekaligus sebagai jasa perdagangan; Dengan kedua peran tadi masalah keterbatasan lahan masih dapat diatasi melalui perencanaan tata ruang yang baik. Sementara Nunukan dijadikan kawasan industri, dengan mengembangkan industri pengolahan yang berbasis agroindustri. Idealnya kawasan khusus lainnya yang tercakup dalam model ini, yaitu kawasan berikat, kawasan pelabuhan bebas, kawasan aquakultur dan kawasan wisata pantai harus dikembangkan pula secara bersamaan dan proporsional, dengan ditetapkannya Nunukan sebagai kawasan industri.
Tahap awal menjadikan Nunukan sebagai kawasan industri lebih relavan; sebagai batu loncatan untuk pengembangan kawasan khusus lainnya pada tahapan selanjutnya. Secara teoritis konsentrasi aktivitas ekonomi (“industri”) pada suatu kawasan akan mendapatkan 2 (dua) eksternalitas ekonomi, yaitu penghematan lokalisasi (localization economies) dan penghematan urbanisasi (urbanization economies).
Kedua penghematan tadi sering disebut dengan istilah “agglomeration economies”. Penghematan lokalisasi 8) berhubungan dengan dapat ditekannya biaya produksi, karena mampu meningkatkan skala produksi dalam jumlah besar; Dan  peluangnya menjadi lebih besar lagi, apabila terdapat keterkaitan usaha/industri  antar perusahaan yang berada dalam satu lokasi (“kawasan”). Bagi perusahaan industri keterkaitan utamanya adalah perusahaan lain yang bertindak sebagai pemasok bahan baku.  Penghematan lokalisasi yang melibatkan banyak perusahaan saling terkait dalam meningkatkan produksi, akan mengarah pada pembentukan klaster industri.
Klaster industri merupakan pengelompokkan aktivitas industri yang terkonsentrasi dalam suatu kawasan (spasial), dengan satu atau dua spesialisasi industri utama. Pengembangan kawasan industri Nunukan akan mengarah pada pembentukan klaster industri, apabila spesialisasi dapat difokuskan pada agroindustri berbasis hasil perkebunan, yang potensinya cukup besar. Nunukan sendiri, dilihat dari penghematan urbanisasi, walaupun masih belum optimal dapat memberikan peran menekan biaya produksi, sebagai dampak ketersediaan fasilitas infrastruktur pendukung kegiatan industri.
Sebelumnya sudah ada kajian untuk menjadikan Nunukan sebagai kawasan berikat (bounded area) pada tahun 1990-an oleh BPPT. Namun implementasinya terkendala banyak faktor 9), diantaranya; Pertama, penetapan lokasi harus memiliki akses pasar dan keterkaitan dengan ekonomi domistik (regional), tidak sekedar dibangun untuk kepentingan counter growth pole. Akses pasar (ekspor) Nunukan bertumpu pada Tawao, berupa produk hasil pertanian. Praktis dorongan permintaan ekspor ditentukan oleh kondisi perekonomian Negara Bagian Sabah, khususnya Kota Tawao dan sekitarnya. Dalam kaitannya dengan ekonomi domistik, permasalahannya terletak pada kesulitan untuk mewujudkan integrasi vertikal kegiatan industri, yang sangat berperan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan memperkuat daya saing.
Kedua, jaringan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas; Walaupun sudah berkembang, akan tetapi tingkat akselerasinya relatif tidak seimbang dengan tuntutan pengembangan kawasan berikat. Dan masih terdapat beberapa alasan lainnya, seperti kelembagaan dan skema insentif yang belum jelas. Namun alasan yang paling prinsip adalah 2 (dua) alasan yang telah diutarakan lebih awal.
Penyesuaian implementasi kawasan berikat di Nunukan sebenarnya masih dapat dilakukan, karena terdapat perbedaan kawasan berikat diwilayah perbatasan dan diluar wilayah perbatasan: 10)
1. Kawasan berikat di wilayah perbatasan hanya memfasilitasi kerjasama kedua Negara yang berbatasan, untuk menciptakan kemampuan bersama dalam menghadapi persaingan tingkat global; Sedangkan diluar wilayah perbatasan, kawasan berikat diciptakan untuk menarik masuknya investasi dalam skala besar dan kerjasama antar Negara, guna menghasilkan produk yang akan diekspor kembali, dengan harga bersaing.
2. Implikasi kerjasama investasi yang hanya terbatas pada dua Negara saja, menyebabkan cakupan produk yang dihasilkan terbatas, sementara kawasan berikat diluar wilayah perbatasan mencakup banyak investor dari banyak Negara, sehingga produk yang dihasilkan lebih bervariatif.
3. Sasaran pasar kawasan berikat di wilayah perbatasan relatif terbatas dibandingkan sasaran pasar kawasan berikat diluar wilayah perbatasan; umumnya mencakup banyak Negara.
Perspektif saat ini, dimana jaringan infrastruktur dasar dan fasilitas publik  sudah mencukupi dan didukung basis industri agrobisnis yang memanfaatkan pasokan bahan baku dari wilayah lainnya (hinterland), seperti hasil perkebunan kelapa sawit yang memiliki prospek besar untuk terus berkembang, termasuk  pengembangan karet alam, kopi dan lada yang cukup terbuka. Usaha peternakan sapi prospek pemasarannya ke Negara Bagian Sabah cukup besar, karena permintaan daging sapi tidak dapat dipenuhi  dari pasokan lokal. Usaha perikanan tangkap dan budidaya potensi pesisir masih dikelola secara tradisional, sehingga terbuka peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, melalui sistem pengelolaan moderen. Oleh karenanya, pilihan menjadikan Nunukan sebagai kawasan industri cukup relevan.
Pencanangan BNPP untuk menjadikan Sebatik sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan jasa maritim masih sejalan dengan pilihan model pengembangan, yang menjadikan Sebatik dan Nunukan sebagai kawasan perbatasan laut, karena pengembangan agroindustri dilakukan dalam satu kawasan yang lebih besar, tidak  hanya  Sebatik saja,  yang kondisi lahannya terbatas. Disamping itu berkembangnya usaha perkebunan di Sebatik terutama sawit dan perikanan laut masih dalam skala kecil,  tidak efisien  mendirikan  usaha  pengolahan  berbasis  agroindustri dalam skala besar, tanpa memperhitungkan pasokan bahan baku dari wilayah lainnya disekitar Nunukan; Dari aspek ekonomi akan menambah biaya transportasi. Jasa maritim akan berkembang sebagai dampak ikutan (multiplier effect) dari berkembangnya kegiatan yang tercakup dalam sektor agroindustri sebagai basis utama pengembangan kawasan.
Jasa maritim dalam model pengembangan perbatasan laut dapat diidentikan dengan kawasan khusus pelabuhan bebas. Pada perspektif saat ini, pelabuhan bebas belum dapat dikembangkan, karena lalu lintas pelabuhan masih merupakan feeder pergerakkan barang dan orang menuju Nunukan dari wilayah sekitarnya atau sebaliknya, karena infrastruktur pelabuhan di Nunukan sudah tersedia, dapat disandari kapal barang/penumpang berskala besar.
Kawasan pengembangan Nunukan dan Sebatik, selain didukung kesiapan infrastruktur dasar terutama di Nunukan, juga didukung ketersediaan potensi lahan cukup luas untuk pengembangan lanjutan, Bandar udara dan laut, beberapa lembaga keuangan perbankan, fasilitas akomodasi (hotel) dan potensi SDM. Faktor-faktor pendukung tadi merupakan suatu keuntungan (advantage) yang berkorelasi terhadap upaya menekan kebutuhan biaya pengembangan kawasan.
Sebatik akan berkembang relatif lebih cepat sebagai transito dan jasa perdagangan, dibandingkan dengan menjadikannya sebagai pengembangan agrobisnis dan jasa maritim, karena kebutuhan biaya penyiapan infrastrukturnya cukup besar, sementara pasokan bahan baku dari luar berdampak terhadap efisiensi biaya; Para investor sangat memperhatikan kedua hal ini, karena terkait dengan keuntungan bisnis yang diharapkan. Infrastruktur kawasan transito dan jasa perdagangan berupa pelabuhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pada tahap awal pengembangan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan riil, Pemerintah Daerah cukup hanya mencadangkan lahan pengembangannya.
Perikanan tangkap yang potensinya cukup besar dan disinyalemen bahwa hasilnya banyak dibawa ke Tawao, dengan harga yang diatur secara sepihak oleh pedagang di Tawao; Hal ini dapat diatasi dengan mendirikan TPI di Sebatik dan mengundang pedagang Tawao untuk terlibat didalamnya; Memfasilitasi pembangunan pabrik pengawetan ikan berorientasi ekspor di Nunukan yang pasokan listriknya relatif stabil dibandingkan Sebatik. Kepentingan nelayan adalah hasil produksinya ada yang membeli, tidak mempermasalahkan harus di Sebatik atau Nunukan, karena keduanya cukup berdekatan. Atau mengembangkan home industri pembuatan tepung ikan, baik untuk keperluan industri pembuatan panganan berbasis ikan maupun pakan ternak (ikan yang berkualitas rendah/afkir). Selama ini sektor perikanan tangkap selalu menjadi perdebatan pada tataran kebijakan pemerintah, sementara tingkat produksinya dan keterlibatan jumlah rumah tangga petani (nelayan) masih dalam skala yang tidak begitu besar. Demikian pula dalam konteks hasil produksi ekstraktif lainnya yang dihasilkan oleh Sebatik dipretensikan sebagai potensi yang nilai keekonomiannya selalu mengarah pada kesimpulan perlunya pengembangan industri berbasis agrobisnis. Namun melupakan bahwa pengembangan industri merupakan mata rantai yang mengkaitkan banyak aspek, terutama pasokan bahan baku dan infrastruktur.
Oleh karenanya, keinginan bersama untuk menjadikan Sebatik sebagai berada depan RI dilihat secara proporsional; menjadikan Sebatik sebagai transito dan jasa perdagangan akan mendorong arah pengembangannya sebagai kawasan perkotaan. Pemerintah mendorong penyiapan infrastruktur perkotaan yang diperlukan. Gabungan kawasan Sebatik dan Nunukan yang seharusnya dipacu sebagai kawasan pengembangan menggunakan model perbatasan laut, dengan menekankan sebagai kawasan industri, sehingga kedepan kedua wilayah ini akan menjadi “Kota”.

H. Menjadikan Nunukan sebagai Kota

Menjadikan Nunukan sebagai Kota Nunukan apakah relevan; jawaban relevan, sebagaimana keinginan untuk menjadikan Sebatik sebagai Kota atau Mahakam Hulu sebagai Kabupaten. Dalam konteks ini, Kota Nunukan dimaksud mencakup kawasan Nunukan dan Sebatik. Persyaratan untuk memekarkannya menjadi Kota dapat dipenuhi, tidak hanya dilihat dari aspek pertimbangan khusus sebagai wilayah perbatasan; Namun dilihat dari aspek lainnya, baik dari aspek politis, sosial budaya, ekonomi, hankam serta demografi dapat terpenuhi.
Ini berarti, perlu ada pembentukan Kabupaten Nunukan, yang mencakup wilayah 8 Kecamatan lainnya, yaitu Sei Manggaris, Lumbis, Lumbis Ogong, Sebuku, Tullin Onsoi, Sembakung, Krayan dan Krayan Selatan.  Ibukota Kabupaten Nunukan sangat strategis berada di Kecamatan Sei Manggaris, atas dasar pertimbangan berikut ini; Pertama, Kecamatan Sei Manggaris merupakan PKSN dan akan dibuka PLB darat Sei Manggaris – Serodong, sehingga memiliki prospek sebagai kawasan pertumbuhan, disamping sebagai entry point antar Negara. Keberadaan ibukota Kabupaten Nunukan diwilayah tersebut akan lebih mempercepat pengembangan kawasan tersebut.
Kedua, berdekatannya ibukota Kota Nunukan (di Nunukan) dan Kabupaten Nunukan (di Sei Manggaris) akan menciptakan sinergi pengembangan, karena sebagai Kota yang merupakan kawasan industri, membutuhkan pasokan bahan baku dari wilayah hinterland-nya, yaitu Kabupaten Nunukan. Sementara bagi Kabupaten Nunukan, diharapkan Kota Nunukan dapat berperan sebagai kota jasa, sebagaimana peran Kota Tarakan terhadap Kabupaten disekitarnya, yaitu Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Ini berarti, pengembangan Kota dan Kabupaten Nunukan harus saling melengkapi dan bersifat mutualisme. Pemerintah Kabupaten dan Kota Nunukan akan melakukan spesialisasi terhadap keunggulannya masing-masing secara alamiah.
Ketiga, lebih mendekatkan ibukota Kabupaten terhadap Kecamatan lainnya yang berada di daratan Kalimantan, dengan cakupan luas wilayah cukup  besar ± 13.257,78 atau 93,03 % dari luas keselruhan Kabupaten Nunukan, dimana dengan terbukannya jalur transportasi darat akan menghubungkan seluruh Kecamatan dengan ibukota Kabupaten (di Sei Manggaris). Saat ini akses jalan trans Kaltim melalui Malinau – Lumbis – Sembakung – Sebuku sudah terbuka; hanya diperlukan pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas jalan. Akses jalan menuju Krayan dan Krayan selatan melalui Malinau masih dalam proses pembukaan badan jalan.

P e n u t u p

K e s i m p u l a n

1. Pengembangan Sebatik memiliki arti strategis sebagai beranda depan negara RI, sekaligus mengimbangi pesatnya pembangunan di Tawao.

2. Pilihan model pengembangan dilihat dalam satu kawasan harus memperhatikan daya dukung lahan, potensi ekonomi, infrastruktur dan fasilitas publik serta SDM yang ada (demografi).

3. Pilihan model pengembangan yang tepat adalah menjadikan Nunukan dan Sebatik sebagai kawasan perbatasan laut, dengan menetapkan Nunukan sebagai pusat kawasan industri, sementara Sebatik merupakan kawasan transito dan jasa perdagangan.

4. Implikasi terhadap pilihan model tersebut adalah keharusan untuk menjadikan Sebatik sebagai kawasan perkotaan.

5. Inisiasi BNPP menjadi Sebatik sebagai kawasan agroindustri dan jasa maritm pada dasarnya sudah sejalan dengan model pengembangan sebagai kawasan perbatasan laut, yang cakupannya lebih luas, termasuk cakupan wilayahnya yang merupakan gabungan Nunukan dan Sebatik.

6. Hasil kajian untuk menjadikan Nunukan sebagai kawasan berikat pada tahun 1990-an oleh BPPT, dihadapkan pada beberapa kendala yang tidak memungkinkan pembentukan kawasan berikat. Namun hasil kajian tersebut dapat dilakukan penyesuaian model pengembangan alternatif lainnya, seperti pembentukan kawasan industri berbasis agroindustri, yang merupakan bagian dari model pengembangan perbatasan laut.

Saran-saran

1. Perlunya dilakukan kajian untuk memjadikan Nunukan dan Sebatik sebagai Kota Nunukan, dan mengalihkan Kabupaten Nunukan ke Sei Manggaris.

2. Perlunya dilakukan kajian pendirian pelabuhan ekspor – impor di Seabtik dalam skala tertentu, termasuk kajian untuk menetapkan entry point (PPLB Laut) di Sebatik.

3. Implikasi pendirian PPLB Laut di Sebatik, harus diikuti dengan kelancaran akses jalan lingkar Seabtik, dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas orang dari dan menuju Nunukan atau sebaliknya.

Pengantar

Tulisan ini pada awalnya dimaksudkan sebagai masukan bagi Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setdaprov. Kaltim pada tahun 2012 lalu, yang pada saat tersebut melaksanakan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, dalam melakukan kajian pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi Kota.

Masukan tersebut pendekatannya bersifat pragmatis – lebih banyak didasarkan pada pengalaman dilapangan, dikaitkan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Tentunya, pendekatan ini tidak sempurna sepenuhnya, tanpa dilengkapi dengan kajian akademik; Namun, masukan yang diberikan dapat membuka khanazah terhadap pandangan lain terhadap rencama pemekaran Kecamatan Sebatik.

Tulisan ini, pembahasannya diawali dengan gambaran Kecamatan perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan, dilanjutkan dengan model pengembangan wilayah dilihat dari aspek teoritis dan implementasi yang telah dilakukan selama ini, sebelum mengajukan saran; bahwa yang perlu dimekarkan tersebut adalah menggabung Kecamatan yang ada di Pulau Sebatik dan Nunukan sebagai “Kota Nunukan”, dan membentuk Kabupaten Nunukan di daratan Pulau Kalimantan, tepatnya ada di sekitar wilayah Sei Manggaris.

Oleh :

Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Badan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Kepustakaan/Referensi (berdasarkan footnote)
1. Drs. H. Syaukani HR, Prof. DR. Afan Gaffar, MA & Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA; Otononomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cetakan I. Maret 2002. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 190.

2. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si; Kebijakan & Strategi Untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan (handout). Disampaikan pada Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan, yang diselenggarakan Ditjen Bangda Kemendagri, tanggal 20 Juni 2011 di Hotel Ambhara – Jakarta Selatan.

3. Bappenas; Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Cetakan Pertama. November 2003. Diterbitkan Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal – Deputi Bidang Otda dan Pengembangan Regional. Jakarta.

4. Prof. Drs. Robinson Tarigan, MRP; Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Kedua. Cetakan Keempat. Juni 2009. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 104.

5. Muhammad Ikhwanuddin Mawardi; Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Cetakan Pertama. November 2009. IPB Press. Bandung. Hal 164.

6. Drs. Untoro Sardjito, MM; Pengembangan Infrastruktur Mendorong Pertumbuhan Wilayah Perbatasan (handout). Disampaikan pada Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan, yang diselenggarakan DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri, tanggal 20 Juni 2011 di Hotel Ambhara – Jakarta Selatan.

7. DR. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA. M.Com; Revitalisasi Pengembangan Wilayah Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wil. Perbatasan (handout). Disampaikan pada Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan, yang diselenggarakan DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri, tanggal 20 Juni 2011 di Hotel Ambhara – Jakarta Selatan.

8. Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D; Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Indusri Baru 2030?. CV. Andi Offset. 2007. Jakarta. Hal 67-68.

9. Syarif Hidayat & Agus Syarif Hidayat; Qua Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Cetakan Ke-1. Agustus 2010. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal 16 – 19.

10. BAPPENAS. Loc cit. Hal 32.

Tantangan Peningkatan Ekspor Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi

15 Views

A. Pendahuluan  
Pengaruh globalisasi sudah merambah dalam kehidupan masyarakat, baik menyangkut kebutuhan primer (sandang dan pangan) sampai kepada pada peniruan gaya hidup (demonstration effect); Dan ini tidak mungkin terhindarkan bagi setiap Negara yang sistem ekonomi-nya terbuka, seperti Indonesia. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, dimana mobilisasi informasi sudah merambah dimensi ruang yang tidak dapat dibatasi, dalam skala waktu relatif singkat.  Peristiwa penting terkait dengan pelbagai aspek kehidupan di suatu Negara, dapat segera diketahui masyarakat Negara lainnya, melalui jaringan pemberitaan media audio visual maupun internet.
Secara teoritis pengaruh globalisasi akan menyentuh pada percepatan mobilisasi tanpa batas terhadap  barang/jasa,  modal (dalam bentuk uang), manusia, informasi serta gaya hidup dan nilai-nilai sosial budaya bergaya western life style. Oleh Faisal Basri dan Haris Munandar (2009; hal 538); Globalisasi sudah terjadi sejak lama, menyatu dalam pelbagai aspek perekonomian nasional di seluruh dunia,  membentuk suatu jejaring global yang menyentuh hampir semua pelaku ekonomi. Oleh karena terkait satu sama lain, maka yang terjadi di suatu sektor/Negara, akan segera berimbas ke berbagai sektor/Negara lainnya.
Beranjak dari pemikiran diatas, maka dalam makalah ini akan dibahas pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia terutama dari aspek perdagangan internasional (ekspor-impor) yang semakin ketat persaingannya, dan kemampuan daya saing industri dalam negeri untuk menghadapinya.

B. Pengertian & Implikasi Globalisasi

Merujuk pada pendapat Tulus Tambunan (2005; hal 1), dikatakannya bahwa globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan didalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar/struktural dan akan terus berlangsung mengikuti kemajuan teknologi yang kenyataannya terus berkembang dengan pesat. Kondisi ini disatu sisi akan meningkatkan kadar saling ketergantungan antar Negara, dan disisi lainnya menyebabkan timbulnya persaingan antar Negara, dalam memperebutkan peningkatan porsi perdagangan internasional serta mendorong kegiatan investasi, keuangan dan produksi.
Milton Friedman (Tulus Tambunan; hal 2); menyatakan bahwa globalisasi akan bersentuhan  pada 3 (tiga) wacana mendasar, yaitu : (a) bernuansa penyebaran ideologi kapitalis, dengan menonjolkan semangat individualisme dan orientasi pasar yang lebih berpihak kepada pemegang kapital. Disamping seperangkat nilai lain yang menyertainya, yakni falsafah demokrasi dan HAM; (b) berorientasi  ekonomi, yaitu menekankan pada pembukaan pasar bebas (liberal) yang dikendalikan institusi internasional (WTO); dan (c) bermuatan teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas.
Sebagaimana dikatakan oleh Joseph E. Stiglitz (2003); Globalisasi membuka jalan keperdagangan internasional yang telah membantu banyak Negara untuk berkembang lebih pesat dari  apa yang telah mereka capai sebelumnya. Disamping, mengurangi perasaan isolasi yang dirasakan oleh banyak Negara berkembang, sekaligus membuka akses bagi masyarakat-nya akan pelbagai ilmu pengetahuan. Permasalahannya, globalisasi yang dipersepsikan sebagai suatu “kemajuan” (biasanya dikaitkan dengan gaya kapitalisme murni a la USA); Negara-negara berkembang harus menerimanya, jika ingin berkembang dan mengurangi kemiskinan secara efektif.
Kenichi Ohmae (1991), mengatakan bahwa kita sudah menjadi warga global; Peta politik dan batas wilayah antar Negara masih jelas sebagaimana sediakalanya, akan tetapi peta kompetitif, yang memperlihatkan arus kegiatan keuangan dan industri menjadi tidak jelas. Kekuatan dominan yang mendobrak batasan tersebut adalah informasi, dimana peran Pemerintah sangat minim untuk mampu memfiltrasi-nya. Selanjutnya, globalisasi tidak akan menunggu, harus segara dilakukan aliansi sekarang ini, bukan sekedar aliansi tradisional.
Marsuki (2005; hal 285); berkembangnya ekonomi moderen saat ini telah memunculkan kebebasan berekonomi dalam semangat perlunya integrasi ekonomi secara regional dan global, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar Negara. Secara umum, globalisasi ekonomi bermakna keterbukaan dan persaingan bebas berekonomi, yang dianggap sebagai best solution.
Selanjutnya oleh Dumairy (1997: hal 10); globalisasi diartikan mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian, yang tidak lagi mengenal batas kenegaraan; globalisasi bukan hanya sekedar berada tataran internasional, namun sudah menjadi transnasional kegiatan yang tidak hanya mencakup aspek perdagangan dan keuangan saja, tapi sudah memasuki ranah aspek produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Konsekwensinya, perekonomian antar Negara menjadi saling berkaitan, dimana perinstiwa ekonomi suatu Negara dengan dan mudah berimbas ke Negara lainnya.
Beranjak dari pengertian diatas, idealnya globalisasi akan memberikan keuntungan tersendiri bagi setiap Negara yang terlibat didalamnya, namun disisi lainnya harus diakui bersama bahwa terdapat pula implikasi yang bersifat negatif; Menurut Tulus Tambunan (2005; hal 13); dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu Negara bisa positif atau negatif, bergantung pada kesiapannya menghadapi peluang dan tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum terdapat 4 (empat) aspek yang terpengaruh langsung, yaitu ekspor, impor, investasi dan tenaga kerja.
Oleh Stiglitz (2003); globalisasi lebih menguntungkan Negara-negara maju, dan sebaliknya tidak banyak memberikan keuntungan bagi banyak orang di Negara berkembang. Pangkal permasalahannya adalah ketidakseimbangan perdagangan, dimana Negara-negara maju memaksa Negara berkembang untuk menghapuskan hambatan perdagangan (minimize non tariff barier), tetapi mereka sendiri melakukan pembatasan, terutama disektor pertanian, dengan pelbagai alasan, seperti issue lingkungan (eco labeling) dan penetapan standar kesehatan sepihak.
Semula diharapkan, lembaga-lembaga utama yang mengatur globalisasi, yaitu IMF, World Bank, WTO dan UNCTAD, dapat berperan aktif dan indipenden dalam mengatasi masalah ini. Akan tetapi, mereka lebih berkutat pada pembuatan aturan yang memaksakan konsep “liberalisasi” pasar keuangan/modal kepada Negara-negara berkembang melalui deregulasi internal, dengan dalih menstabilkan arus uang (modal). Konsekwensinya; selama masalah ini belum dapat dituntaskan, maka sistem perdagangan internasional yang berimbang dan menguntungkan semua pihak tidak dapat diwujudkan.
Bagi Indonesia sendiri, yang memiliki potensi sumber daya alam cukup melimpah, sebagai bahan baku industri; serta potensi jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan tersendiri  dalam mendorong permintaan domistik. Tentunya, dapat mengambil manfaat globalisasi yang indikasi keberhasilannya dapat dilihat pada perkembangan Neraca Pembayaran. Namun dalam waktu bersaamaan sebagai akibat keterbukaan ekonomi, Indonesia dihadapkan pada masalah semakin ketatnya persaingan, yang tidak hanya bersaing didalam penetrasi pasar di Negara lain, juga merasakan serbuan masuknya barang/jasa dari luar, sehingga implikasi dari hal ini sangat bergantung pada kemampuan daya saing industri lokal.

C. Kinerja Ekspor

Negara Indonesia, yang saat ini sudah mendapatkan predikat emerging market dan mulai disetarakan dengan Negara-negara NICs, boleh dikatakan sudah mendapatkan keuntungan globalisasi ekonomi, terbukti dari  indikator investasi, ekspor-impor, cadangan devisa yang disajikan berikut ini. Indikator pertama, yaitu jumlah Investasi yang direalisasi, baik menggunakan fasilitas PMDN maupun PMA. Pada Tabel 1 berikut dapat dilihat bahwa selama periode waktu 2004 s/d 2008, realisasi PMA mencapai laju pertumbuhan rata-rata 7,2 %/tahun. Tahun 2009, mampu direalisasikan sebesar Rp 28.128,2 milyar.  Sementara dalam kurun waktu yang bersamaan jumlah PMDN, walaupun mampu  mencapai laju  pertumbuhan  rata-rata  14,9 %/tahun, namun proporsinya masih dibawah PMA.

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Izin Usaha Tetap PMDN & PMA Tahun 2004 – 2009

Keterangan :
1) Posisi Jan s/d Sep 2009.
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional Tahun 2010 – 2014, Buku II – Memperkuat Sinergi Antar Bid. Pembangunan

Peningkatan investasi, tidak hanya dipengaruhi faktor endowment yang dimiliki, berupa produk primer, namun didukung  pula  kondisi  ekonomi  yang  kondusif  dan  berdampak  positif terhadap tumbuhnya iklim investas, semakin membaiknya pelayanan birokrasi, terutama prosedur ekspor – impor, peraturan lokal, perpajakan  dan ketersedian potensi sumber daya manusis yang semakin terampil. Namun, disisi lainnya diakui, masalah infrastruktur belum dapat dituntaskan, seperti listrik, pelabuhan laut dan jalan.
Kondisi ekonomi makro Indonesia sejak tahun 2004 s/d 2008 (LPEM UI; 2010); mengalami laju pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut 5,05 %, 5,69 %, 5,51 %, 6,28 % dan 6,01 %; Dan pada pada tahun 2009 (s/d Triwulan III) sudah mencapai 4,2 % (dikutip dari RPJM Nasional 2010 – 2014). Khususnya, untuk tahun 2010 ini oleh LPEM UI diproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,4 %. Kondisi ini, apabila dikaitkan prospek perluasan investasi kedepan tentunya akan lebih berpeluang menjadikan Indonesia sebagai Negara tujuan investasi (investment grade). Saat Negara-negara lain (diluar Negara-negara BRICs) mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2007 dan 2008, sebagai imbas terjadinya krisis keuangan global, Indonesia sebaliknya mengalami laju pertumbuhan ekonomi positif, walaupun dorongan tersebut lebih banyak dipacu permintaan konsumsi rumah tangga.
Ideal-nya, bersamaan dengan kemampuan mengelola ekonomi makro, Pemerintah secara bersamaan juga harus melakukan upaya terobasan regulasi yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan efisiensi pelaku usaha terutama industri pengolahan, untuk mampu bersaing di pasaran regional dan internasional, dimana tumpuannya terletak pada kemampuan untuk memacu pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas. Pada periode waktu 2004-2009, walaupun berfluktuatif, namun perkembangannya selalu positif (searah dengan laju pertumbuhan ekonomi). Disisi lainnya, pertumbuhan Industri Pengolahan Migas mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 2
Pertumbuhan Industri Pengolahan Tahun 2004 – 2009

 

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional Tahun 2010 – 2014, Buku II –  Memperkuat Sinergi Antar Bidang  Pembangunan

Indikator berikutnya adalah perkembangan ekspor-impor, selama periode 2004 – 2009 mengalami peningkatan cukup berarti terutama ekspor, dengan laju pertumbuhan rata-rata 15,40 %/tahun selama periode tersebut, sementara impor hanya tumbuh rata-rata 13,04 %/tahun, sehingga Neraca Perdagangan selalu dalam kondisi surplus relatif lebih besar dibandingkan transaksi lainnya; Dan ini menyebabkan Transaksi Berjalan selalu surplus, kecuali pada tahun 2008 (lihat Tabel 3), kendati  rasio-nya terhadap GDP rata-rata hanya 1,3 %, akan tetapi  turut memberikan andil terhadap pembentukan Cadangan Devisa, dimana dalam periode waktu yang sama mampu tumbuh sebesar 18,84 %/tahun, yang sebagian besar disumbangkan oleh Transaksi Modal & Finasial, terutama dari Investasi Portofolio, baik portofolio pasar uang maupun pasar modal.

Tabel 3
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2004 – 2009
(nilai bersih, dlm juta US $)

 

Keterangan :
1) Rasio antara pembayaran hutang pokok + bunga hutang luar negeri terhadap barang/jasa
Sumber : Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia, publikasi Bank Indonesia per November 2010, diunduh pada tanggal 13 Januari 2010.

Pangsa pasar (market share) ekspor Indonesia, masih ditujukan kepada Jepang dan USA. Pergeseran pangsa pasar signifikan terjadi;  Pada tahun 2004 – 2006 menempatkan Negara Singapore sebagai tujuan ke-3, namun pada tahun 2007 – 2009 sudah bergeser pada Negara China sebagai urutan ke-3, menggeser Singapore menjadi urutan ke-4, dan masuknya Negara India dalam urutan ke-5, dengan menggeser Negara Malaysia yang tidak lagi menjadi Negara utama tujuan ekspor.
Gambaran pangsa pasar ini, sisi positifnya adalah jumlah permintaan komoditi ekspor relatif besar, mengingat posisinya dalam skala ekonomi internasional relatif dominan. Akan tetapi, apabila sepenuhnya bertumpu kepada Negara-negara tadi, gejolak ekonomi dalam negeri akan langsung memberikan pengaruh terhadap permintaan produk Indonesia. Ini artinya, untuk dapat mengeliminir gejolak tersebut harus dilakukan diversifikasi pasar, terutama dilingkungan Negara Asia Pasifik (dalam kerangka APEC dan Asean Plus).
Permasalahannya adalah pembukaan pasar baru, tidak hanya sekedar kemampuan untuk meningkatkan ekspor saja; Lebih dari itu ada kaitannya dengan kemampuan untuk meningkatkan daya saing industri, yaitu mampu memproduksi barang/jasa berstandar internasional, dengan harga yang kompetitif. Belum lagi dikaitkan dengan kondisi pasar yang sudah tersegmentasi dalam pelbagai “blok-blok perdagangan”, sehingga diperlukan upaya promosi, guna mengimbangi upaya pembenahan terstruktur terhadap kebijakan/strategi peningkatran daya saing industri.

D. Tantangan Kedepan Pasar Ekspor 

Sebelum membicarakan prospek dari daya saing industri Indonesia kedepan, terlebih dahulu melihat peluang pasar ekspor yang ada, karena kemajuan suatu industri akan sangat ditentukan oleh kemampuan melepas hasil produksi tidak hanya pasar di dalam negeri, namun dapat pula merambah pasar luar negeri. Dalam konteks ini beberapa faktor patut menjadi perhatian, yaitu :
1. Pasar luar negeri potensial sudah terbagi dalam beberapa blok perdagangan regional, seperti Europe Union (EU), AFTA, NAFTA, APEC dan ACFA, yang tujuan utamanya adalah memperlancar arus perdagangan barang/jasa diantara sesama anggota. Keterlibatan Indonesia, pada beberapa blok perdagangan diatas memberikan keuntungan tersendiri berupa kemudahan ekspor. Namun permasalahannya, diantara sesama anggota bersaing terhadap jenis produk tertentu (seperti tekstil dan elektronik), dan untuk produk primer dihadapkan pada kendala permintaan yang tidak elastis di Negara yang masih dalam satu blok perdagangan. Untuk itu, Indonesia harus mampu membuka peluang pasar lainnya (di luar blok) melalui perjanjian bilateral. Menurut Frankel dan Wei (Mudrajad Kuncoro; 9); perdagangan internasional cenderung bias menuju perdagangan intraregional, dimana blok yang paling kuat ternyata bukan perdagangan intra Asia, tetapi justru trans Pasifik, termasuk perdagangan USA dan Kanada dengan Negara-negara Asia Timur. Kecenderungan ini memberikan isyarat bagi Indonesia untuk memasuki Negara-negara dalam kawasan Asia Tengah dan Afrika, karena produk hasil manufaktur dan primer Indonesia belum jenuh, sementara produk primer yang dihasilkan di kedua kawasan tersebut dapat diperdagangkan secara imbal balik (counter trade), karena Indonesia membutuhkannya sebagai bahan baku, seperti halnya kapas yang diperlukan untuk industri tekstil.
2. Sesuai kesepakatan WTO, setiap Negara secara bertahap harus menghilangkan pembatasan perdagangan yang bersifat non tarif, sehingga ini dapat menjadi peluang bagi indutri pengolahan yang berorientasi. ekspor, dengan cara menghasilkan produk berkualitas dan relatif murah harganya. Untuk produk primer tantangannya hanya terletak pada bagaimana memberikan nilai tambah (value added). Sedangkan untuk produk manufaktur dituntut untuk berproduksi secara efisien, karena mengandalkan upah buruh yang murah sudah kalah bersaing dengan China dan Vietnam. Selain itu, kalangan industri masih disibukan dengan restrukturisasi asset fisik (permesinan), karena sudah banyak yang daluwarsa teknologi-nya, sehingga tidak efisien lagi (menambah maintenance cost). Untuk industri pengolahan yang bersifat subsitusi impor, dihadapkan pada tantangan berfluktuasinya harga bahan baku, karena masih diimpor dari luar. Fluktuasi harga yang paling signifikan disebabkan kenaikan kurs mata uang kuat dunia (hard currency),yaitu US $, Euro EU dan Yen Jepang.
3. Menurut Faisal Basri (2009; hal 569); dikatakan bahwa fluktuasi kurs terutama US $, masih berpeluang besar terjadi di Indonesia, mengingat adanya kerawanan eksternal, yang disebabkan posisi modal asing (dalam bentuk hutang jangka pendek, saham dan obligasi) relatif besar dibandingkan dengan jumlah cadangan devisa yang ada. Sebagai contoh, pada tahun 2008, tingkat (%) kerawanan eksternal Indonesia mencapai 237 %, menyusul Korea Selatan 208 % dan Filiphina 97 %. Artinya, kalau USA belum dapat menuntaskan krisis ekonominya, sehingga menyebabkan perekonomian dunia turut mengalami krisis, maka Indonesia akan mengalami penurunan drastis dibandingkan lainnya. Walaupun kenyataannya, pada tahun 2010 ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya krisis global, banyak investor asing menanamkan modalnya pada asset keuangan jangka pendek (SBI dan SBN) serta jangka panjang (SUN dan Saham), sehingga menyebabkan peningkatan cadangan devisa dan penurunan kurs US S hingga dibawah Rp 9.000,-/$. Akan tetapi tantangan kedepan yang dihadapi adalah; Pertama, pemerintah cq. Bank Indonesia harus mampu menjaga kestabilan kurs pada tingkat yang kompetitif, dengan tetap merangsang permintaan ekspor. Kedua, bagi kalangan pelaku bisnis industri pengolahan sudah seharusnya memanfaatkan fasilitas hedging (cegah resiko) melalui pemanfaatan fasilitas swap perbankan.
4. Pilihan produk sebagai basis ekspor; apakah berbasis spektrum sempit atau spektrum luas. Kalau memilih spektrum luas, maka produk apa yang dapat diekspor harus diekspor selama pangsa pasar-nya ada, dengan harga relatif rendah. China cenderung memilih basis ini, karena didukung upah buruh yang rendah dan kestabilan nilai yuan (nilai kurs  yuan terhadap US $ ditetapkan relatif rendah). Berbeda dengan  pilihan pada spektrum sempit, lebih fokus pada produk yang memiliki daya saing tinggi serta memiliki nilai tambah tinggi melalui proses pengolahan berteknologi tinggi; Dan ini berdampak terhadap tingkat harga akhir, yang dapat ditekan pada skala produksi tertentu. Bagi Indonesia, pilihan diantara kedua basis ekspor ini menimbulkan dilemma tersendiri. Menurut Faisal Basri (2009; hal 557); Mayoritas produk ekspor kita adalah komoditas primer dan produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah. Salah satu kharakteristik menonjol dari produk-produk seperti itu adalah permintaannya kurang peka terhadap perubahan pendapatan (low income electicity of demand). Pendapat tersebut, dilihat dari kharakteristik produknya, lebih tepat bagi Indonesia untuk memilih spektrum sempit, sehingga tantangannya adalah; (a) memilih produk unggulan yang memiliki daya saing, baik dari segi harga maupun kualitas; dan (b) memilih pasar yang tingkat kejenuhan masih kurang.
5. Walaupun sudah banyak Negara yang mengurangi pembatasan perdagangan melalui penerapan hambatan non tarif, seperti  pemberlakuan kuota, dan beralih pada penerapan tarif murni. Namun realitas-nya terutama Negara-negara maju, masih memberlakukan pembatasan pola baru, seperti produk yang harus ramah lingkungan dan standar laik kesehatan yang tinggi. Pembatasan dimaksud pada dasarnya adalah melindungi sektor pertanian Negara maju, yang merupakan sektor tradisional yang harus tetap dipertahankan, karena pertimbangan politis semata. Dalam kaitan ini, tantangan kedepan yang dihadapi Indonesia adalah kemampuan untuk melakukan lobby dengan Negara lawan dagang melalui asosiasi-asosiasi terkait dikedua belah pihak, untuk mengakomodir pelbagai tuntutan yang diminta. Pendekatan yang dilakukan kadangkala bersifat ad hoc (kasuistik), tetapi lebih efektif dibandingkan penggunaan jalur formal pemerintahan.
Beberapa tantangan prinsip diatas memberikan sedikit gambaran tentang kondisi pelbagai aspek yang mempengaruhi kegiatan perdagangan (ekspor) Indonesia, yang nantinya akan memberikan pengaruh berikutnya terhadap kegiatan industri yang berorientasi ekspor. Dengan gambaran tadi menimbulkan pertanyaan mendasar; “Apakah daya saing industri Indonesia, teruma industri pengolahan non migas mampu menghadapi kompetitifnya kegiatan perdagangan internasional di era globalisasi saat ini”

E. Daya Saing Industri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya masih menunjukkan tren positif, Oleh LPEM UI diperkirakan pada tahun 2010 ini akan mencapai laju pertumbuhan 5,4 %. Dari sisi penggunaan lebih ditentukan oleh konsumsi rumah tangga, sedangkan konsumsi pemerintah, walaupun relatif kecil, akan tetapi dapat menjadi stimulan dalam menggerakan kegiatan ekonomi melalui sektor fiskal. Dari sisi sektor ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor non tradeable (jasa-jasa),yang mencapai pangsa pasar rata-rata sebesar 57,5 %/tahun selama periode 2004 s/d 2007, sementara sektor tradeable hanya rata-rata 42,5 %/tahun dalam kurun wakttu yang sama.
Adapun tingkat pertumbuhannya sendiri, sektor non tradeable mampu mencapai rata-rata 8,13 %/tahun selama periode 2005 s/d 2007, sedangkan tahun 2008 (s/d kuartal ke-3) mencapai 9,5 %. Sementara sektor tradeable rata-rata tumbuh 3,67 %/tahun, dan untuk kuartal ke-3 tahun 2008 baru mencapai 3,2 %.
Seharusnya sektor tradeable inilah yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena selain menghasilkan komoditi/produk yang dapat dijual, juga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Sub sektor ekonomi manufaktur non migas, walaupun pangsanya 23,9 % terhadap keseluruhan sektor ekonomi (lihat Tabel 5), namun tingkat pertumbuhannya relatif kecil rata-rata 4,6 %/tahun selama kurun waktu 2005 s/d 2007, kemudian pada tahun 2008 (s/d kuartal 3) mencapai 4,3 %. Demikian pula untuk sub sektor pertanian, walaupun pangsanya mencapai 14,0 %, namun pertumbuhannya tidak mengembirakan.

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi (GDP) per Sektor Ekonomi Tahun 2005 s/d 2008 Dan Pangsa Pasar per Sektor Ekonomi Rata-rata Tahun 2004 s/d 2007 1)

 

Keterangan :
1) Satuan dalam %.
2) Posisi s/d kuartal ke-3
3) Rata-rata pangsa pasar selama periode waktu 2004 s/d 2007 (tidak termasuk Migas).
Sumber : Diolah dari Buku Lanskap Ekonomi Indonesia oleh Faisal Basri & Haris Munandar, hal 43 s/d 45.

Seharusnya sektor tradeable inilah yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena selain menghasilkan komoditi/produk yang dapat dijual, juga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Sub sektor ekonomi manufaktur non migas, walaupun pangsanya 23,9 % terhadap keseluruhan sektor ekonomi (lihat Tabel 4), namun tingkat pertumbuhannya relatif kecil rata-rata 4,6 %/tahun selama kurun waktu 2005 s/d 2007, kemudian pada tahun 2008 (s/d kuartal 3) mencapai 4,3 %. Demikian pula untuk sub sektor pertanian, walaupun pangsanya mencapai 14,0 %, namun pertumbuhannya tidak mengembirakan.
Dari sinilah timbul pertanyaan; apakah rendahnya pertumbuhan sektor tradeable, khususnya sub sektor menufaktur (pengolahan) non  migas mengisyaratkan penurunan daya saing, sehingga pertumbuhan yang terjadi; hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dalam negeri; sedangkan ekspor yang dilakukan dihadapkan pada kondisi :
(1) Pangsa pasar produk unggulan sudah banyak tergerus oleh Negara lainnya, yang faktor utamanya disebabkan harga yang relatif lebih mahal ;
(2) Komoditi primer nilai tambahnya relatif kurang dan tidak bersifat elastis ;
(3) Kalaupun terjadi ekspor dalam jumlah besar, hanya berupa produk kimiawi yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup (PMA atau PMDN yang berafiliasi dengan pihak luar negeri, yang melakukan investasi pada produk kimiawi ini, pada dasarnya merupakan realokasi pabrik dari Negara asal karena penolakan penduduk-nya terhadap kelestarian lingkungan);
(4) Merupakan produk subsitusi impor dari perusahaan prinsipal luar negeri, sehingga pasokan bahan baku, komponen rakitan utama (main spare part) dan tenaga ahli terampil berasal dari prinsipal-nya, sehingga bagian nilai tambah yang dinikmati menjadi relatif kecil.
Oleh Faisal Basri dan Haris Munandar (2009), gambaran lemahnya daya saing industri Indonesia ini berdasarkan sumber data yang dapatkan dari  International Institute for Management Development (IIMD) dalam World Competitivenes Yearbook 2008, disebutkan bahwa daya saing Indonesia terus mengalami penurunan, dimana tahun 2007 masuk dalam urutan ke-54 dari 55 negara yang diteliti.
IIMD bersama JICA, yang mengadakan penelitian terhadap prospek investasi menurut persepsi pengusaha Jepang, menyebutkan bahwa prospek usaha di Indonesia juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2006 hanya menempati urutan ke-9 dari 10 negara yang menjadi rujukan, sementara pada tahun 2000 s/s 2002 masih berada pada urutan ke-4. Badan PBB yang mengurusi perdagangan dan pembangunan (United Nations Conference on Trade & Development = UNCTAD); mengelompokkan Indonesia bersama Bangladesh, India, Pakistan dan Srilangka kedalam kelompok Negara paling rendah kualitas kinerja dan potensi ekonomi-nya pada tahun 2006.
Untuk melakukan meningkatkan daya saing ini, IIMD menyarankan pembenahan terhadap 4 (empat) hal prinsip, yaitu: kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan kondisi infrastruktur, mengingat kecenderungan strategi bisnis untuk menjaga kelangsungan hidupnya, lebih berorientasi pada penghematan biaya tetap (fixed cost),dibandingkan biaya variable (variable cost). Implikasinya, kondisi infrastruktur yang carut marut sekarang ini perlu dibenahi, seperti penambahan dan perbaikan ruas jalan untuk kelancaran trasportasi, kestabilan pasokan listrik,serta kelengkapan fasilitas pelabuhan laut/udara guna mendukung percepatan mobilitas barang dan orang menjadi lebih efisien. Demikian pula terhadap efisiensi pemerintah yang dimanifestasikan dengan kemudahan birokrasi perizinan, dihilangkannya  pungutan tidak resmi, kepastian aturan atas sewa penggunaan atau harga pembebasan lahan usaha. Untuk keperluan efisiensi bisnis, perlu adanya kejelasan aturan usaha,aturan perburuhan (termasuk pengaturan UMR) dan pungutan pemerintah daerah.
Kinerja ekonomi Indonesia cenderung mulai membaik dilihat dari indikator ekonomi makro saat ini, patut tetap dipertahankan kestabilan-nya, terutama laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pergerakan suku bunga simpanan/kredit dan fluktuasi mata uang utama.
Apabila keempat prasyarat yang disarankan IIMD secara konsisten dapat dibenahi, iklim usaha kondusif kedepan akan dapat tercipta sebagai momentum untuk meningkatkan kembali kemampuan daya saing  pada tahapan  berikutnya, dengan konsekwensi peran aktif pemerintah sebagai barometer-nya. Oleh Mudrajad Kuncoro (2007; 423); Pilihan  kebijakan sektoral terdiri atas pelbagai macam tindakan yang dirancang untuk menargetkan industri sektor tertentu dalam perekonomian; Selain itu dapat pula dilakukan pilihan kebijakan horizontal, mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dalam kerangka persaingan dimana perusahaan melaksanakan usahanya.
Sebelumnya pilihan kebijakan lebih difokuskan pada pendekatan sektoral, dengan penetapan target setiap sektor industri, tanpa memperhatikan keberadaan lokasi-nya (spaceless). Sekarang ini pilihannya adalah bersifat horizontal, dimana spasial pembangunan industri berbasis kluster (industrial clusters).
Pilihan kebijakan strategi terakhir ini sangat membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan kebijakan industri, karena ada kejelasan konsentrasi geografis dan spesialisasi sektoral. Artinya, klaster ini menekankan arti pentingnya spesialisasi dalam suatu daerah geografis yang berdekatan, dengan memadankan perencanaan fasilitas fisik berdasarkan tata ruang wilayah. kelacaran suplai bahan baku, ketersediaan sumber daya manusia dan sistem kelembagaan formal yang bertindak sebagai fasilitator.
Dalam RPJM Nasional 2010 – 2014, jelas menyebutkan keinginan untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh kegiatan riil investasi dan ekspor (tradeable), melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dengan menegaskan;          (a) reformasi terhadap pelayanan investasi melalui percepatan waktu pelayanan dan penerapan “one stop  service”; (b) Penekanan high cost economics melalui tindakan penyederhanaan sistem perizinan dengan biaya yang trasparan dan penghapusan tumpang tindih pembiayaan; dan (c) Reformasi peraturan pada tingkat Pusat dan Daerah, yang berindikasi terhadap terjadinya tumpang tindih aturan yang membingungkan dari aspek pembagian kewenangan, menghambat investasi dan menimbulkan duplikasi pembiayaan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka beberapa kesimpulan yang patut menjadi perhatian, yaitu :
(1) Globalisasi ekonomi memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu Negara, dimana secara ekonomi pengaruh langsungnya akan dirasakan pada aspek peningkatan investasi, perdagangan luar negeri (ekpor-impor) dan mobilisasi tenaga kerja. Kesiapan Negara bersangkutan merupakan faktor utama untuk dapat memanfaatkan globalisasi dengan baik ;
(2) Bagi Indonesia, globalisasi ekonomi telah memberikan manfaat terhadap peningkatan ekspor, namun pangsa pasar komoditi  unggulan ekspor Indonesia sudah banyak tergerus oleh Negara lainnya, karena kalah bersaing terutama dari aspek harga jual ;
(3) Untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, perlu dilakukan pembenahan terstruktur terhadap industri dalam negeri ;
(4) Peran pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan pembenahan terhadap kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintahan (birokrasi) yang transparan, efisiensi bisnis melalui penmbenahan aturan/ketentuan yang tidak menambah beban biaya  dan kondisi infrastruktur yang perlu dibenahi, guna meningkatkan daya saing industri.

Oleh
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Dosen Tetap pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

BAHAN BACAAN

1) Bank Indonesia. 2010. Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia 2010. Publikasi November 2010. Diunduh pada tanggal 13 Januari 2010. http://www.bi. go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Moneter/.
2) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia 2010 – 2014.
3) Basri, Faisal & Haris Munandar. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia – Kajian dan Renungan Terhadap Masalah Struktural, Transpormasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta; Penerbit Kencana Prenada Group.
4) Dumary, Drs, MA. 1997. Perekonomian Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta; Penerbit Erlangga.
5) Fakultas Ekonomi UI. 2010. Indonesia Economic Outlook 2010 – Ekonomi Makro, Demografi dan Ekonomi Syariah. Jakarta; Penerbit PT. Grasindo.
6) Kuncoro, Mudrajad, Prof, Ph.D. 2010. Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030. Yogyakarta; Penerbit Andi Offset.
7) Marsuki, DR. DEA. 2010. Analisis Perekonomian Nasional & Internasional. Edisi 2. Jakarta; Penerbit Mitra Wacana Media.
8) Ohmae, Kenichi. 1991. Dunia Tanpa Batas – Kekuatan Strategi Didalam Ekonomi yang Saling Mengait. Cetakan Pertama. Alih Bahasa Drs. F.X. Budiyanto. Jakarta; Penerbit Binarupa Aksara.
9) Stiglitz, Joseph E. 2003. Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional. Editor Adi Susilo, SE, MM. Jakarta; PT. Ina Publikatama.
10)Tambunan, Tulus T.H. 2005. Implikasi dari Globalisasi/Perdagangan Bebas Dunia Terhadap Ekonomi Nasional (sebuah makalah). Disampaikan pada Seminar Penataan Ruang & Pengembangan Wilayah Departemen PU pada tanggal 1 Juli 2010. Diunduh ulang pada tanggal 30 Desember 2010. http:/www.kadin.indonesia.or.id/enm/images/dokumen/Kadin98-2637-17032008.pdf.

Manajemen & Penerapannya Dilingkungan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Reformasi Birokra

10 Views

A. Latar Belakang
Otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak duabelas tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan positif dilihat dari aspek percepatan pelaksanaan pembangunan, karena bersamaan dengan pelaksanaan otonomi tersebut diikuti pula pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam kaitan ini, sering terjadi kesalahan persepsi bahwa desentralisasi sepenuhnya diartikan sebagai pelimpahan kewenangan untuk sepenuhnya mengatur pengelolaan keuangan, dengan pelbagai potensi sumber pendapatan yang menjadi hak daerah. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur pengeluarannya, untuk membiayai pelbagai kegiatan/program pemerintahan dan pembangunan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar percepatan realisasi pembangunannya saja, namun memperhatikan pula ketepatan sasaran dan pemerataan hasilnya.
Pemerintah Daerah sebagai unsur eksekutif berperan dalam domain pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan unsur legeslatif sepenuhnya bertumpu pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan domain utama melakukan legeslasi terhadap produk hukum daerah dan menentukan hak budget. Kedua domain tadi secara politis sama-sama mengklaim pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat, dari setiap tindakan/kebijakan yang diambil. Namun tumpuan akhirnya tetap berada pada domain pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutor). Dalam posisi demikian, dan sekaligus mewujudkan sikap pemerintahan yang bertanggungjawab maka tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu keharusan, sehingga tindakan untuk melakukan reformasi birokrasi tidak terhindarkan pula, termasuk diantaranya terkait dengan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan.
Dalam ranah Ilmu Manajemen kontemporer yang terus berkembang pemikirannya, sejalan dengan dunia yang sedang berubah saat ini dan pada perspektif waktu kedepan,  maka timbul pertanyaan; Apakah reformasi birokrasi pemerintahan sudah sejalan dengan perkembangan pemikiran Ilmu Manajemen. Makalah ini mencoba melakukan tinjauan pragmatis antara teori dan realitas implementasi-nya dalam tataran pemerintahan daerah; Diawali dengan pembahasan mengenai perkembangan pemikiran Manajemen itu sendiri, kemudian dilanjutkan pada tataran  implementasi secara pragmatis, dikaitkan reformasi birokrasi berdasarkan pemahaman “good governance”.

B. Perubahan peran Organisasi

Peter F. Drucker dalam bukunya Managing in a Time of Great Change (1997); telah menyebutkan beberapa kecenderungan sebagai paradigma yang mempengaruhi manajemen; Dikatakannya bahwa Negara-negara maju yang dipelopori Amarika Serikat sudah bergerak menuju masyarakat jaringan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan organisasi dengan para individu yang bekerja didalamnya, yang menyebabkan keharusan penyesuaian manajemen terhadap perilaku, kecakapan dan sikap. Dalam konteks ini, contoh yang paling mudah dilihat adalah outsourcing (pelimpahan pekerjaan ke pihak luar). Organisasi pemerintahan maupun swasta melimpahkan sebagian atau bahkan keseluruhan dari sebuah aktivitas kepada suatu organisasi indipenden yang mempunyai spesialisasi pada jenis aktivitas tersebut. Pemahaman spesialisasi ini tidak hanya menyangkut spesialisasi bagi organisasi yang fokus aktvitas/bisnis tertentu saja (core bisnis), akan tetapi secara individual menciptakan para spesialis yang memiliki keahlian dibidang tertentu.
Dalam buku lainnya, Peter Drucker (1997; hal 75); menyebutkan para pekerja berpengetahuan tidak menghasilkan produk, namun menghasilkan berbagai ide, informasi dan konsep. Pekerja dimaksud adalah spesialis, yang telah belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, Namun spesialisasi sendiri adalah suatu hal yang menjemukan; Outputnya perlu digabungkan dengan output spesialis lainnya, sebelum spesialisasi ini bisa menghasilkan.   Perubahan lainnya dapat dilihat pada kecenderungan kearah aliansi sebagai sarana untuk pertumbuhan bisnis, sehingga struktur dan cara menjalankan bisnis tidak lagi didasarkan pada kepemilikan, tetapi bergeser pada kemitraan, yaitu usaha bersama (joint venture).
Tanggungjawab sosial merupakan issue mendasar lainnya; organisasi moderen harus mempunyai kekuatan sosial, bahkan untuk organisasi non bisnis kekuatan sosialnya lebih kuat. Milton Friedman (ekonom terkemuka dan pemenang hadiah nobel) mengemukakan pendapatnya bahwa merupakan suatu kesia-sia belaka, apabila organisasi bisnis hanya memiliki orientasi pada pencapaian kinerja ekonomi. Namun ini, tidak salah, asalkan kinerja ekonomi menjadi dasar pijakan untuk melakukan tanggungjawab sosial, karena tidak mungkin bagi organisasi bersangkutan melakakukan tanggungjawab sosial-nya, tanpa mendapatkan laba terlebih dahulu.
Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, menjadi masyarakat yang pengetahuan dengan berbasis pada pemanfaatan jaringan teknologi informasi. Masyarakat akan selalu selalu memiliki preferensi yang berubah dengan cepat, Oleh Kenichi Ohmae (2005; hal 293), setiap gelombang teknologi baru akan mempunyai korbannya masing-masing, yaitu mereka (“organisasi’) yang tidak mampu mengikuti perubahan zaman (maksudnya “perkembangan teknologi’), sehingga setiap organisasi harus mengerahkan segala kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Implikasinya terhadap pendekatan manajemen adalah keharusan mengikuti 3 (tiga) praktek yang sistematis; (1) peningkatan berkelanjutan pada segala sesuatu yang dilakukan organisasi, oleh masyarakat Jepang disebut “Kaizen”, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan sebuah produk/layanan menjadi benar-benar berbeda dalam dua atau tiga tahun (memperpendek life cycle); (2) kemampuan mengeksploitasi pengetahuan yang dimiliki; dan (3) terus belajar untuk berinovasi.
Ketiga hal disebutkan diatas, menyebabkan dampak ikutan terhadap kebutuhan untuk melakukan perubahan struktur organisasi (“khususnya lingkup bisnis”); desentralisasi, untuk segera mengambil keputusan dengan cepat, karena pertimbangan kedekatan dengan pencapaian kinerja, tuntutan pasar, kemajuan teknologi dan banyak hal lainnya.
Dalam tulisan James A. Champy pada buku The Organization of the Future; Frances Hesselbein et all (1997; hal 9-10); untuk mencapai tujuan organisasi pada perspektif waktu kedepan ada kecenderungan untuk melakukan reengineering, yaitu melakukan perubahan pola kerja organisasi yang tidak harus mengikuti fungsi, tetapi mengikuti proses hingga seringkali melewati batas-batas fungsional.  Perubahan mendasar terhadap pencapaian tujuan organisasi, kadangkala berdampak terhadap upaya untuk membangun kembali bidang usaha (reinventing), ditandai dengan perubahan dalam berbagai unsur organisasi sekaligus. Kombinasi dari tindakan reengineering dan reinventing tadi, maka bagi organisasi bersangkutan akan melakukan; setiap prosedur dilakukan desain ulang, beberapa kesempatan dan strategi baru akan dimunculkan, struktur organisasi dan hubungan kerja akan terjadi pergeseran, baik kedalam maupun keluar organisasi, pekerjaan para manajer disesuaikan kembali dan perubahan terhadap tingkah laku karyawan. Keseluruhan perubahan tadi membutuh proses relatif lama, karena terkait dengan perubahan budaya organisasi, namun tetap harus dilakukan apabila ingin tetap bertahan (survive) ditengah ketatnya persaingan bisnis.
Penulis lainnya; Riq Duques Paul Gaske, dalam buku yang sama (hal 41-51), mengatakan bahwa organisasi besar di masa depan akan melakukan strategi-strategi sebagai berikut; (1) Bertindak seperti perusahaan kecil ; (2) Menciptakan prioritas yang tinggi untuk inovasi; (3) Menciptakan fungsi organisasi yang ramping dan bernilai tambah; serta (4) Menciptakan budaya semangat kerja.

C. Reformasi Birokrasi & Implementasinya

Sebelum membicarakan penerapan  Manajemen secara praktis dilingkungan pemerintahan daerah, terlebih dahulu dibicarakan reformasi birokrasi, dimana menurut Michael Dugget (lihat Asmawi Rewansyah; 2010, hal 123), disebutkan bahwa reformasi birokrasi adalah proses yang dilakukan secara kontinyu untuk mendesain ulang birokrasi, yang berada dilingkungan pemerintah dan partai politik, sehingga berdaya guna dan berhasil guna ditinjau dari aspek hukum dan politik.
Adapun dasar pemikiran perlunya dilakukan upaya reformasi ini di Indonesia, ditentukan oleh; Pertama, perubahan paradigma sistem pemerintahan, yaitu perubahan dari sistem pemerintahan yang otoriterian-sentralis ke sistem pemerintahan demokratis-desentralisasi. Kedua, kondisi obyektif birokrasi pemerintahan  yang  dirasakan sudah tidak relevan lagi, diantaranya terdapat fakta-fakta; (1) Kelembagaan pemerintahan yang gemuk; (2) tidak didukung SD – Aparatur yang memiliki etos kerja, karena lemahnya perhatian pada aspek kesejahteraan; (3) sistem administrasi yang rumit dan berkonotasi berbiaya ekonomi tinggi; (4) budaya kerja kurang berdisiplin, bahkan cenderung terjadinya KKN; dan (5) kejenuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.
David Osborne dan Peter Plastrik (2001; hal 21); menegaskan bahwa dalam dunia yang berubah dengan cepat, revolusi teknologi, persaingan ekonomi global, pasar yang mengalami demassalisasi, masyarakat yang semakin terdidik dan kritis, pelanggan (“masyarakat yang dilayani”) semakin menuntut dan keterbatasan pembiayaan publik, maka penerapan birokrasi yang bersifat monopoli atas ke bawah yang tersentralisasi, akan terjadi terlalu lamban, tidak responsif dan tidak mampu menampung perubahan (inovasi).
Dari banyak pemikiran untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya merujuk pada langkah-langkah reformasi mendasar yang diajukan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1999), dimana reformasi yang relevan untuk dibahas lebih lanjut adalah menjadikan Pemerintahan yang Kompetitif – Orientasi pada Persaingan Kedalam Pemberian Pelayanan & Berjiwa Entrepreneur, dimana perbedaan dengan sistem birokrasi adalah sebagai berikut :

Disalin ulang dari Syafuan Rozi Soebhan (2000; hal 5).

Merujuk pada pemikiran diatas, penerapan praktis yang saat ini menjadi tren dilingkungan pemerintahan daerah adalah pembentukan unit pelayanan satu atap (terpadu), yang semula diawali dengan pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam hal pengurusan STNK dan BPKB, yang didalamnya terdiri 3 (tiga) Instansi berbeda, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Satlantas Polda dan PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Perkembangan selanjutnya sistem pelayanan satu atap ini sudah mencakup jenis pelayanan lainnya, seperti; (1) pengurusan perizinan berupa IMB, SITU dan SIUP; (2) pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran; serta (3) pelayanan kesehatan.
Dalam Good Governance Brief (2009; hal 3); USAID melalui Local Governance Support Program (LGSP), mendefinisikan pelayanan satu atap adalah beberapa pelayanan Pemerintah Daerah yang disatukan dalam sebuah lokasi, dimana tujuan utamanya adalah peningkatan efisiensi dengan menggabungkan proses pelayanan yang berkaitan, mengurangi waktu perjalanan, waktu tunggu pelanggan serta biaya yang harus dikeluarkan.
Secara teoritis, sistem pelayanan satu atap ini sudah menerapkan prinsip-prinsip sistem pemerintahan entrepreneur, yaitu mengendepankan pelayanan (services), dimana didalamnya terdapat beberapa unsur menonjol berupa kerjasama tim lintas fungsional, persaingan tim dan pengendalian oleh pelanggan (“masyarakat”) sebagai obyek pelayanan. Oleh James A. Champy, “reengineering” suatu organisasi mengharuskan dilakukannya perubahan pola kerja yang ditentukan oleh proses, sehingga didalam sistem pelayanan satu atap sudah diklasifikasikan sebagai reengineering, mengingat tim yang terlibat merupakan gabungan beberapa organisasi yang berbeda fungsi pokoknya, sehingga disini terjadi pola kerja bersifat lintas fungsional.
Merujuk pada pemikiran Peter Drucker, pelayanan satu atap yang menggabungkan beberapa organisasi yang berbeda fungsi untuk melaksanakan proses pekerjaan (“pelayanan”) tertentu, dapat diidentikan sebagai penggabungan “spesialisasi keahlian” yang berbeda. Sebagai contoh SAMSAT, pihak Dinas Pendapatan Daerah memiliki keahlian dalam hal penentuan perpajakan, Satlantas Polda memiliki keahlian identifikasi kendaraan dan PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja dalam hal keahlian penentuan besaran asuransi. Kombinasi keahlian (spesialisasi) ini-lah, yang menurut Peter Drucker akan menghasilkan produk (“jasa layanan”) yang lebih baik.
Kerjasama tim terjadi persaingan yang sehat, karena pola kerja yang ditentukan oleh proses, masing-masing anggota tim melaksanakan tugas menurut fungsi pokok-nya dalam satu rangkaian proses yang saling terkait. Identifikasi masalah dapat segera ditentukan; kelihatan dengan jelas fungsi mana sebagai pemicu masalah. Kondisi seperti ini-lah yang memberikan nilai positif terhadap terjadinya persaingan yang sehat, karena setiap anggota tim akan berusaha tidak membuat kesalahan. Pengendalian oleh pelanggan dipersepsikan sebagai rujukan dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan disatu sisi, dan disisi lainnya akan menjadi indikator penilaian kinerja organisasi. Kepuasan pelanggan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi.
Tindakan “reinventing” dalam hal sistem pelayanan satu atap ini belum menjadi prioritas, karena tidak diperlukan perubahan struktur organisasi. Sesuai dengan pemikiran Kenichi Ohmae; setiap organisasi  yang tergabung didalamnya cukup hanya mendesentralisasikan fungsi-fungsi teknis operasional, keputusan yang bersifat taktis diberikan kewenangan sepenuhnya kepada anggota tim sesuai fungsinya masing-masing. Tuntutan pelayanan dalam masyarakat yang  berpengetahuan, baik oleh Kenichi Ohmae maupun Riq Dugues Paul Gaske, sama-sama merekomendasikan perlunya dilakukan inovasi. Dalam lingkup pelayanan satu atap ini, upaya inovasi tidak berorientasi pada produk, tapi lebih ditekankan pada pola kerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, guna lebih mempercepat proses pelayanan.
Implementasi lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan entrepreneur adalah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum (BLU). Konsepsi BLU ini pada prinsipnya pemberian desentralisasi pengelolaan keuangan bagi organisasi pemerintahan yang ditetapkan menjadi BLU, baik oleh Presiden bagi organisasi Pemerintah Pusat maupun Gubernur/Bupati/Walikota untuk organisasi pada tingkat pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota.
Desentralisasi dimaksudkan dapat berdampak terhadap terjadinya “reinventing”, karena organisasi bersangkutan secara fungsional dapat melakukan perombakkan bidang usaha-nya dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanpa menimbulkan perubahan struktur organisasi yang berlaku menurut ketentuan pemerintah. Umumnya, perombakkan tersebut mengarah pada pembentukan Strategic Bussiness Unit (SBU), dan sesuai dengan pemikiran Riq Duques Paul Gaske, maka SBU tadi sesuai dengan kecenderungan strategi organisasi masa depan, yaitu bertindak seperti perusahaan kecil dan menciptakan fungsi organisasi yang ramping dan bernilai tambah tinggi.
Dilingkungan jasa layanan kesehatan, khususnya RSUD; pembentukan SBU dilakukan pada Instalasi Rawat Inap (IRNA), yang orientasinya sudah mengarah pada fungsi ekonomi (profit oriented), tanpa melepaskan fungsi sosial-nya. Konsepsi dasarnya adalah pelanggan (“pasien”) sebagai pengendali (pencipta pasar), dimana pelanggan yang memiliki latar belakang ekonomi yang kuat menghendaki kualitas pelayanan medik lebih baik, dan tarif sepadan dengan fasilititas dan tindakan medik yang diberikan. Berdasarkan konsepsi tadi, maka pembentukan SBU dilakukan dengan membentuk Paviliun, yang dapat diidentikan dengan perusahaan kecil, dengan struktur organisasi yang ramping dan lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi, keputusan operasional dilimpahkan sepenuhnya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan profesional, cepat dan tepat waktu. Aliansi strategis terjadi dalam skala internal, berupa kemitraan antar Instalasi, misalnya dari Instalasi Penunjang Medik berupa Unit Laboratorium dan Radiologi, akan akan berperan menyediakan layanan uji lab dan foto rontgen yang diperlukan untuk diagnosis medik lanjutan, tanpa SBU bersangkutan membentuk unit kerja tersendiri untuk keperluan tersebut.
Tanggungjawab sosial diwujudkan dalam bentuk subsidi silang (cross subsidiary), keuntungan SBU (“Paviliun”) digunakan untuk menutup kekurangan biaya operasional kesehatan bagi pasien tidak mampu (kelas ekonomi). Bukankah ini landasan pemikirannya dapat dibenarkan oleh Milton Friedman, sebagaimana disadur oleh Peter Drucker; tidak mungkin peran sosial dikedepankan tanpa terlebih dahulu mewujudkan kinerja ekonomi (profit).
Dari gambaran diatas, pembentukan SBU dilingkungan RSUD mengandung banyak pemenuhan prinsip-prinsip sistem pemerintahan entrepreneur, antara lain :
1. Memberdayakan (empowering) semua potensi yang ada untuk memberikan pelayanan melalui kerjasama tim (team work), dengan melakukan kemitraan dan sekaligus menjadikan adanya persaingan yang sehat (competion) diantara unit kerja yang ada ;
2. Menghasilkan dana (funding outcomes), sehingga mampu memberikan subsidi silang bagi pasien tidak mampu ;
3. Menjadikan pelanggan sebagai faktor kendali (customer driven) dan menjadikan pasar (market) sebagai peluang untuk memberikan pelayanan terbaik.

D. Kesimpulan
Reformasi birokasi yang orientasi-nya bergeser dari sistem pemerintahan birokratis manjadi sistem pemerintahan entrepreneur, menyebabkan perubahan mendasar, diantaranya terhadap struktur organisasi pemerintahan, yang tanpa sadari sudah sejalan dengan perkembangan pemikiran organisasi kedepan. Dalam skala kecil dan faktual diwujudkan dengan pembentukan unit kerja pelayanan sistem satu pintu (terpadu) dan Badan Layanan Umum (BLU), yang hasilnya dapat dibuktikan, dan dapat dijadikan inisiasi bagi kegiatan pemerintah lainnya.
Perubahan-perubahan yang dicontohkan diatas merupakan positifisme dan normatifisme Ilmu Manajemen  dalam ranah pemerintahan, yang saat ini memasuki tahap reformasi.

P e n g a n t a r
Tanpa disadari bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlansung dalam duabelas tahun terakhir ini, sejalan dengan beberapa perubahan mendasar dibidang ilmu manajemen, terutama dalam kaitannya dengan perubahan organisasi sebagai dampak daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Organisasi dimasa depan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun swasta (bisnis), cenderung akan mengarah pada spesialiasi dan pembentukan sistem jaringan kerja, disamping melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Di Indonesia, kecenderungan tadi diwujudkan dengan keinginan bersama untuk melakukan reformasi birokrasi, yaitu menjadikan  pemerintahan yang kompetitif, berorientasi pada pemberian pelayanan. Dalam konteks ini beberapa pengalaman praktis (best practice) dapat dijadikan rujukan, seperti pemberian pelayanan terpadu sistem satu pintu dan penerapan Badan Layanan Umum (BLU).  Kedua contoh tadi telah membuktikan bahwa organisasi pemerintahan dapat lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tanpa dihambat sistem birokrasi yang kaku. Diharapkan keberhasilan ini dapat merambah pada pelbagai aspek pelayanan birokrasi lainnya, diawali dengan perubahan pola pikir (mind set) para pelaku birokrasi itu sendiri, yaitu mampu memposisikan diri sebagai entrepreneur. Tulisan ini mencoba memberikan sedikit gambaran tentang perubahan manajemen dimaksud, yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam lingkup optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan keinginan menjadikan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.

Oleh
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si
Dosen Tetap Pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Daftar Pustaka
1) Drucker, Peter F. 1997. Managing in a Time of Great Change. Alih Bahasa Agus Teguh Handoyo. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo.
2) Drucker, Peter F. 1997. The Effective Executive. Alih Bahasa Agus Teguh Handoyo. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo.
3) Hesselbein, Frances, Marshal Goldsmith & Richard Bechard (editor). 1997. The Organization of the Future. Alih Bahasa Ahmad Kemal. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo.
4) Ohmae, Kenichi 2005. The Next Global Stage – Tantangan dan Peluang di dunia yang Tidak Mengenal Batas Kewilayahan. Alih Bahas Achmad Fauzi, S.S. Jakarta; PT. Indeks.
5) Osborne, David dan Ted Gaebler. 1999. Mewirausahakan Birokrasi – Mentrasformasi Semangat Wirausaha kedalam Sektor Publik. Penerjemah Abdul Rosyid. Cetakan Kelima, Mei 1999. Jakarta; PT. Pustaka Binaman Pressindo.
6) Osborne, David dan Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi – Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Penerjemah Abdul Rosyid dan Ramelan. Cetakan Kedua (revisi), Febuari 2001. Jakarta; Penerbit PPM.
7) Rewansyah, DR. Asmawi, MSc. 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Cetakan Pertama. Perbruari 2010. Jakarta; PT. Yusaintanas Prima.
8) Soebhan, Syafuan Rozi. 2000. Model Reformasi Birokrasi Indonesia (sebuah paper). Diunduh tanggal 30 Desember 2010. PPM LIPI. http://www.bpkp.go.id/ Unit/sutra/reformasi.pdf.
9) Usaid. 2009. Pembaharuan dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah – Tantangan dan Peluang Dalam Desentralisasi di Indonesia. Publikasi Local Governance Support Program (LGSP). Juli 2009. http://www.usaid.ksap.gov/ pdf.docs/PNADQ133.pdf.

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur dan Permasalahannya

12 Views

A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan Timur (Kaltim) adalah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA), baik yang dapat diperbaharui (renewable resources) maupun yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Potensi SDA tersebut memberikan nilai tambah tersendiri terhadap pembentukan PDRB, yang menjadi indikator ekonomi makro tingkat regional. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2006-2008; rata-rata pencapaian posisi PDRB Kaltim adalah PDRB migas sebesar Rp 246.05 T dan PDRB non migas sebesar Rp 103.04 T. Apabila hal ini dikaitkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka selama kurun waktu tersebut  pendapatan perkapita penduduk Kaltim relatif besar, yaitu mencapai Rp 79,84 juta/kapita atas dasar PDRB migas, atau Rp 33,41 juta/kapita atas dasar PDRB non migas.
Namun besarnya posisi PDRB yang didukung dengan pelbagai kekayaan potensi SDA tidak menjadi jaminan bagi Kaltim untuk bebas dari kemiskinan, terbukti dari publikasi BPS Pusat yang menyebutkan bahwa sampai dengan Maret 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta orang (13,33 %), walaupun angka tersebut dikatakan mengalami penurunan sebesar 1,51 juta orang, dibandingkan Maret 2009 yang mencapai 32,53 juta orang (14,15 %). Dalam konteks Kaltim, jumlah penduduk miskin per Maret 2010 mencapai 243 ribu orang (7,66 %); dan ini sebenarnya sudah mengalami penurunan, karena pada Maret  2009 sebelumnya mencapai 239,22 ribu orang (7,77 %).
Dibandingkan provinsi lainnya, angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi, mengingat beberapa provinsi dapat mencapai dibawah angka kemiskinan Kaltim, yaitu :

Tabel 1.
Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Beberapa Provinsi Tahun 2009 – 2010 1)

 

Catatan :
– Prosentase tersebut mencakup penduduk miskin kota & desa.
– Rangking didasarkan pencapaian angka kemiskinan terendah.

Keterangan :
1) Provinsi yang dipilih adalah angka kemiskinan-nya dibawah Provinsi Kaltim.
2) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan-nya hanya mencakup penduduk perkotaan.
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.

Berdasarkan penyajian data diatas bebarapa provinsi mengalami laju penurunan kemiskinan yang signifikan, sehingga berdampak terhadap pencapaian rangking terendah, yaitu Bali, Banten dan Bangka Belitung. Sementara untuk Kaltim sendiri tidak mengalami perubahan (tetap bertahan pada posisi ke-7). Hal ini berarti ada permasalahan mendasar terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, sementara potensi ekonomi yang ada masih memungkinkan penciptaan peluang pasar (“penyerapan”) tenaga kerja, yang dapat menjadi salah satu faktor untuk menggeser gini ratio menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu menekan angka kemiskinan.

B. Garis Kemiskinan & Angkatan Kerja

Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat minimum pendapatan yang dianggap dapat memenuhi syarat hidup layak pada suatu daerah setiap bulannya, sehingga penduduk dapat dikatakan “miskin” apabila memiliki rata-rata pengeluaran perbulan berada dibawah garis kemiskinan (minuman pendapatan).  Dalam konteks ini, setiap daerah akan berbeda tingkat minimum pendapatannya, yang dipengaruhi tingkat kemahalan (harga) komoditas, baik berupa kelompok makanan dan kelompok bukan makanan.
Khususnya untuk Kaltim, garis kemiskinan tahun 2009 berada pada posisi minimum pendapatan Rp 269.275,-/kapita/bulan, dan pada tahun 2008 sebelumnya adalah Rp 224.084,-/kapita/bulan. Sementara itu, dikaitkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk dalam periode waktu bersamaan menunjukkan hal yang bersifat kontradiktif, yaitu ± 50 % diatas garis kemiskinan; Kondisi seperti ini idealnya tidak akan ada penduduk miskin, namun realitasnya menunjukkan kondisi sebaliknya.

Tabel 2
Rata-rata Pengeluaran dan Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2000

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2009, publikasi BAPPEDA & BPS Provinsi Kaltim.

Gini rasio, yang menjadi dasar pengukuran adanya ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa 40 % penduduk yang berpenghasilan rendah  menikmati 23,8 % (2008) dan 22,5 % (2009) pembentukan pendapatan regional (PDRB); dan ini dikategorikan sebagai kesenjangan lunak (> 17 %), sehingga dapat disimpulkan di Kaltim distribusi pendapatan (PDRB) dianggap cukup merata (Dumairy; hal 55). Ini berarti, kemiskinan yang terjadi tidak disebabkan adanya ketidakmerataan pendapatan, namun disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.
Kemiskinan dapat terjadi, karena tidak ada pekerjaan atau kalaupun berkerja tidak bersifat permanen, dan menghasilkan pendapatan yang tidak layak. Berdasarkan jumlah penduduk di Kaltim selama periode 2005-2009, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata 2,32 %/tahun, sementara jumlah angkatan kerja mencapai laju pertumbuhan rata-rata 5,24 %/tahun (2005-2008), akan tetapi proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan hanya mencapai rata-rata 43,22 %/tahun selama 2005-2008. Berarti, secara kasar terdapat ± 56,78 % penduduk bukan angkatan kerja, atau tidak bekerja dengan berbagai alasan, seperti masih mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.
Proporsi relatif angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan bukan angkatan kerja akan memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan daya beli (kemampuan belanja) atau penghimpunan pendapatan menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila proporsi bukan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan angkatan kerja, maka ini akan menekan daya beli/penghim- punan pendapatan. Secara teoritis peningkatan daya beli/penghimpunan pendapatan yang disebabkan banyaknya penyerapan tenaga kerja, akan menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi penduduk miskin.

Tabel 3
Jumlah Penduduk & Angkatan Kerja Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2005 – 2009

Keterangan :
1) Angka proyeksi
2) Belum ada data
Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2009 & 2007, publikasi BAPPEDA & BPS Provinsi Kaltim.

C. Tinjauan Teoritis 

Lembaga Demografi FE UI (2010; hal 81) menyebutkan beberapa faktor signifikan yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, yaitu; (1) inflasi umum yang stabil; (2) penurunan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk miskin; (3) perbaikan kondisi penduduk miskin di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian; dan (4) berkurangnya pengangguran karena terbukanya lapangan kerja, terutama disektor informal, dimana porsi penduduk miskin dominan berada disektor ini.
Muhammad Yunus (2008); menyebutkan bahwa upaya mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan kemudahan bagi penduduk miskin  mengakses pasar keuangan, untuk mendapatkan “modal usaha” tanpa dibelenggu aturan keuangan konvensional yang tidak berpihak kepada penduduk miskin. Pendapat ini jelas merekomendir perlunya dukungan permodalan bagi penduduk miskin; Di Indoensia konsep ini diwujudkan dengan mengintrodusir Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis pembiayaan APBN, sementara di Bangladesh diwujudkan dengan pembentukan bisnis sosial (“salah satunya Grameen Bank”), berbasis kemandirian penduduk miskin itu sendiri (mungkin masih ada pengaruh ajaran Mahatma Gandhi “swadeshi”).
Faisal Basri dan Haris Munandar (2009; hal 53); mencontohkan keberhasilan mengatasi kemiskinan di Negara Kamboja, Vietnam dan Laos, dengan hanya menerapkan pendekatan ekonomi yang sederhana, namun manusiawi, yaitu memacu produksi sektor riil, khususnya pertanian dan industri ringan, disamping memberikan bantuan sederhana bagi penduduk miskin  yang berpenghasilan kurang dari US $ 1/kapita/hari. Hasilnya secara signifikan mampu mengurangi angka kemiskinan secara konsisten setiap tahunnya. Berbeda dengan Negara Indonesia, angka kemiskinan perkembangannya berfluktiatif. Pada tahun 2005; akibat kenaikan harga BBM mencapai ± 100 % mengakibatkan kenaikan drastis angka kemiskinan, disisi lainnya pemberian BLT pada tahun 2008, ada kemungkinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan.
Sejalan dengan pemahaman Faisal Basri, oleh Mudrajad Kuncoro (2007; 363), dikatakan bahwa menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah tangga (IKRT) akan memberikan keuntungan terhadap penyerapan tenaga kerja serta penggunaan sumber daya alam lokal, terutama dipedesaan. Penyerapan tenaga tersebut dimensi manfaatnya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi pedesaan.
Simon Kuznets (Mudrajad Kuncoro; hal 105); ketidakmerataan pendapatan menurun sejalan dengan peningkatan GNP perkapita (“PDRB per kapita” pada tingkatan regional) pada tahapan pembangunan selanjutnya. Ada 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kemiskinan (hal 107), yaitu; Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak berimbang; Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, yang berimplikasi terhadap rendahnya tingkat produktifitas, dan ini selanjutnya berdampak terhadap perolehan upah yang rendah; Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.
Perwakilan Bank Dunia di Indonesia (2006; hal xi), menyebutkan hampir 42 % penduduk Indonesia hidup diantara garis kemiskinan US $ 1 – US $ 2. Kemiskinan dari segi non pendapatan adalah masalah yang lebih serius dibandingkan dengan kemiskinan dari segi pendapatan; Apabila kita memperhitungkan semua dimensi kesejahteraan – konsumsi yang memadai, kerentanan yang berkurang, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap infrastruktur dasar.  Hampir sebagian besar penduduk Indonesia diperkirakan pernah mengalami paling tidak satu jenis kemiskinan, bila dilihat dari segi kemiskinan non pendapatan ini.
Bank Dunia merekomendasikan 3 (tiga) cara untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu; (1) membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin; (2) membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin; dan (3) membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin.

D. Permasalahan & Kebijakan Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Kaltim Timur penyebab utamanya tidak terletak pada ketidakmerataan pendapatan, namun lebih disebabkan oleh rendah penyerapan tenaga kerja; diukur dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Sedangkan ukuran kemiskinan merujuk pada jumlah pendapatan minimal untuk dapat hidup selayaknya.
Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, gini rasio Kaltim berada pada tingkatan lunak (“tidak ada kesenjangan pendapatan yang berarti”). Fakta ini menguatkan pendapat Simon Kusnetz, yang menyebutkan bahwa pemerataan pendapatan akan berkurang, sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Tabel 4
Pendapatan/Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 – 2008

 

Keterangan :
1) Atas dasar harga berlaku.
Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2009, publikasi BAPPEDA & BPS Provinsi Kaltim.

Penyajian data diatas memberikan indikasi terhadap pembuktian premis Simon Kuznets, selama periode waktu 2006-2008 pendapatan perkapita di Kaltim mengalami peningkatan, baik dengan memperhitungkan migas maupun tanpa memperhitungkan migas. Walaupun disisi lainnya, dalam kurun waktu yang bersamaan laju pertumbuhan ekonomi berfluktusi.
Permasalahan rendahnya penyerapan tenaga kerja akan terkait dengan struktur ekonomi pembentuk PDRB (“PDRB berdasarkan lapangan usaha”), karena tidak semua sektor ekonomi dapat menyerap tenaga kerja relatif besar. Oleh Faisal Basri dan Haris Munandar (2009; hal 44-45); disebutkan bahwa dalam kasus Indonesia, seharusnya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor-sektor ekonomi yang tercakup didalam “tradeable”, karena dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan rata-rata penduduk masih rendah, serta akses ke informasi dan sumber daya ekonomi yang timpang, maka apabila pertumbuhan ekonomi ditopang sebaliknya oleh sektor-sektor ekonomi lingkup “non tradeable” akan menimbulkan resiko, karena; Pertama, sektor ekonomi non tradeable ini (“kadangkala dikatakan sektor jasa”) pada umumnya bersifat padat modal dan bermuatan teknologi tinggi; Kedua, terkonsentrasikan di perkotaan saja, terutama kota-kota besar; Dan ketiga, menyerap sedikit tenaga kerja dilihat dari aspek kuantitas, disamping tuntut edukasi (aspek kualitas) yang menyebabkan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi saja yang dapat memasuki sektor ini.
Berbeda dengan sektor ekonomi tradeable; masih memungkinkan dilaksanakan dengan pola intensif tenaga kerja, karena bobot teknologinya bersifat sederhana atau menggunakan teknologi tinggi yang dikombinasikan dengan pengguaan tenaga manusia,  sehingga cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 5
Prosentase Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2008

 

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2009, publikasi BAPPEDA & BPS Provinsi Kaltim.

Penyajian data pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa selama periode waktu 2006-2008, baik berdasarkan PDRB Migas maupun Non Migas; sektor ekonomi lebih didominasi sektor yang bersifat “tradeable”, terutama sektor pertambangan non migas. Namun, mengingat sektor pertambangan non migas ini terutama batu bara diekspor dalam bentuk komoditi mentah (belum diolah), maka tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Pada tataran penduduk pedesaan yang berbasis pertanian sebagai lapangan usahanya, maka seharusnya perhatian Pemerintah Daerah adalah memacu pertumbuhan sektor pertanian, karena selain pertimbangan menyerap banyak tenaga kerja, juga berdampak terhadap penciptaan pendapatan (daya beli) yang mampu menggeser penduduk dari garis kemiskinan.
Potensi lahan pertanian di Kaltim cukup luas untuk pelbagai budidaya tanaman, terutama untuk budidaya tanaman keras (perkebunan), seperti karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, kakao dan kelapa sawit. Perkembangan luasan lahan yang telah digarap masih relatif rendah, karena membutuhkan biaya cukup besar untuk proses penggarapannya, dan harus dilakukan secara kolektif, baik secara informal melalui pembentukan kelompok tani, maupun secara formal, melalui pengelolaan oleh BUMN atau swasta  murni, seperti  PIR-Bun dan perkebunan besar swasta. Adapun potensi pasarnya adalah berorientasi ekspor, dengan permintaan yang terus meningkat.
Data yang tersajikan pada Tabel 5 diatas membuktikan bahwa sektor pertanian masih relatif rendah sumbangannya terhadap PDRB migas maupun PDRB non migas. Padahal hasil kajian Lembaga Demografi FE UI merekomendasikan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan, dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermukim permanen, walaupun di Kaltim sendiri jumlah penduduk yang bermukim di pedesaan hanya 44,05 % selama periode waktu 2006-2008; selebihnya merupakan penduduk yang bermukim di perkotaan, rata-rata 55,95 %  (Kaltim Dalam Angka 2009; hal 75).
Namun strategi pembangunan pedesaan hraus tetap mendapatkan prioritas Pemerintah Daerah, karena ada 3 (tiga) tujuan mendasar yang dapat dicapai; (1) mendorong penduduk perkotaan yang belum bekerja, mau bekerja di pedesaan, sehingga akan menambah angkatan kerja dan  menghasilkan pendapatan, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan;  (2) mengurangi tekanan kepadatan penduduk di perkotaan yang terus meningkat, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai rata-rata 2,34 %/tahun dalam periode waktu 2006-2008 (Kaltim Dalam Angka 2009; hal 70), dimana dari aspek ini bertujuan pula untuk melakukan penyebaran penduduk secara mandiri, mengingat di Kaltim tingkat kepadatan penduduk relatif rendah; dalam periode waktu 2006-2008 rata-rata hanya 15,24 org/km2 (Kaltim Dalam Angka; hal 71) ; Disamping itu, yang lebih penting lagi adalah; (3) Menghimpun kekuatan sumber daya manusia, yang akan menjadi potensi penggarap lahan pertanian di pedesaan yang belum termanfaatkan.
Untuk mendukung pencapaian tujuan ketiga diatas, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyediakan fasilitas kredit untuk usaha perkebunan dan peternakan melalui Bankaltim (d/h. Bank Pembangunan Daerah/BPD), dan memberikan sertifikat lahan garapan untuk kelompok tani (sebelumnya sudah dipelopori oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dalam rangka pembukaan lahan kritis/tidak termanfaatkan untuk perkebunan). Konsepsi ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Yunus, lebih menekankan pada kemandiri untuk bekerja.
Konsepsi yang sama, namun dengan pola yang berbeda adalah penerapan Program Pemberdayaan Distrik dan Kampung (PPDK) di Kabupaten Jayapura, dimana peran masyarakat secara mandiri didorong untuk memberdayakan potensi yang ada di distrik/kampung masing-masing. Pemerintah Kabupaten beserta stakehorlder lainnya memberikan dukungan pembiayaan  stimulan dan pengawasan pelaksanaannya saja (WIM Poli, 2007).
Strategi pembangunan di pedesaan sejalan pula dengan rekomendasi Perwakilan Bank Dunia, terutama strategi yang bertendensi meningkat produktifitas pertanian. Diagnosa kemiskinan yang dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan di sektor pertanian tetap menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan. Data panel tahun 1993 dan 2000 menunjukkan bahwa 40 % pekerja pertanian di daerah pedesaan mampu keluar dari jerat kemiskinan dengan tetap bekerja di sektor pertanian pedesaan (2006; xv).
Untuk keperluan tersebut, upaya revitalisasi pertanian dilaksanakan bersamaan dengan pembenahan infrastruktur pertanian, khususnya jalan dan irigasi. Jalan diperlukan untuk kemudahan akses membawa hasil pertanian ke pasar, sedangkan irigasi sangat relevan mendorong diversifikasi hasil pertanian.
Sebagaimana telah disebutkan pada awal pembahasan, ukuran kemiskinan berdasarkan kriteria UNDP, yaitu terhadap rata-rata pengeluaran US $ 1/hari/kapita; BPS memodifikasi-nya menjadi akumulasi pengeluaran minimal (“layak”) per kapita per bulan, yang mencakup pengeluaran untuk kelompok makanan maupun bukan makanan.
Dalam konteks ini, khususnya untuk makanan; pengeluaran paling besar yang dilakukan penduduk Kaltim, secara berurutan adalah untuk padi-padian, makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih serta lkan. Sedangkan bukan makanan, sebagain besar pengeluaran penduduk Kaltim, secara berurutan adalah untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air serta aneka barang dan jasa.
Keseluruhan pengeluaran tadi akan bergerak mengikuti perkembangan harga, yang terukur dari perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada Tabel 6, dapat diperhatikan bahwa kenaikan IHK, diikuti pula dengan kenaikan rata-rata pengeluaran penduduk untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Dari sini dengan jelas faktor perkembangan harga (inflasi/IHK) merupakan salah satu faktor yang menentukan upaya menekan angka kemiskinan.
Keterbatasan infrastruktur di Kalimantan Timur, khususnya jaringan jalan dan jembatan yang dapat menembus sampai kepelosok (pedesaan); menyebabkan mahalnya biaya transportasi, sehingga memberikan pengaruh terhadap harga akhir komoditas sampai ke pedesaan (pedalaman). Untuk saat ini pengaruh tersebut belum diperhitungkan dalam IHK, karena IHK (inflasi) baru mencakup 3 (tiga) kota saja di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, yang fasilitas infrastruktur-nya relatif lebih baik.

Tabel 6
Rata-rata Indeks Harga Konsumen (IHK) serta Rata-rata Pengeluaran Makanan & Bukan Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2008

 

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2009, publikasi BAPPEDA & BPS Provinsi Kaltim.

Selama masalah infrastruktur belum menyentuh sampai ke pelosok, maka kemiskinan di Kaltim tidak dapat dituntaskan, paling tidak hanya dapat dikurangi, karena atas dasar ukuran pendapatan minimal tadi menyebabkan faktor kemahalan harga tidak dapat dihindarkan; sebagian besar pengeluaran rata-rata penduduk, baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan, tidak sepenuhnya dapat dihasilkan secara lokal, masih didatangkan dari luar, yang membutuhkan biaya transportasi hingga sampai ke konsumen akhir (termasuk penduduk pedesaan).
Di perkotaan; kemiskinan yang terjadi, selain disebabkan tidak bekerja atau bekerja paruh waktu (tidak tetap), dengan penghasilan yang belum mencukupi untuk hidup layak, juga disebabkan lapangan usaha penduduk lebih banyak berada di sektor informal, seperti perdagangan dan industri kecil/rumah tangga (IKRT). Skala usaha sektor ini relatif kecil, dan sifatnya hanya pemenuhan kebutuhan pasar lokal.
Upaya peningkatan skala usaha, selain membutuhkan permodalan, diperlukan pula diversifikasi produk dan pengembangan wilayah pemasaran, sehingga peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk membantu permodalan sebagaimana disarankan oleh Mudrajat Kuncoro.
Untuk keperluan perluasan pasar, dukungan dari Pemerintah Daerah berupa pelaksanaan kegiatan pameran lokal dan keikutsertaan pengusaha IKRT lokal pada pameran skala nasional. Upaya ini efektifitas keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan IKRT bersangkutan melakukan diversifikasi produk secara konsisten sesuai kebutuhan pasar, dan mampu menjaga originalisasi produk, baik tampilan bentuk maupun selera. Pengembangan SDM para pengusaha IKRT merupakan upaya lainnya yang tidak kalah penting untuk tetap dilakukan, yang selama sudah menunjukkan hasil mengembirakan.

E. S i m p u l a n

Dari keseluruhan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :
1. Kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidakmerataan pendapatan penduduk, karena gini rasio menunjukkan angka > 17 % (kesenjangan lunak) ;
2. Lemahnya daya beli/kemampuan menghimpun pendapatan dalam jumlah yang layak sebagai ukuran kemiskinan, lebih disebabkan oleh faktor ketiadaan kesempatan kerja ;
3. Perkembangan sektor ekonomi yang bersifat tradeable, yang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam penyerapan tenaga kerja, tidak sepenuhnya dapat diharapkan, karena khususnya untuk sektor ekonomi pertambangan hasilnya diekspor dalam kondisi mentah (raw material), sehingga penyerapan tenaga kerja relatif menjadi kurang ;
4. Sementara sektor ekonomi pertanian di pedesaan, belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya, walaupun potensi penyerapan tenaga kerja-nya relatif tinggi; sehingga Pemerintah Daerah harus berperan aktif untuk melakukan pembenahan infrastruktur pedesaan dan pengembangan budi daya pertanian, sehingga mampu menumbuhkan keberminatan penduduk berusaha (bekerja) di desa ; dan
5.Kemiskinan di perkotaan terjadi karena, selain tidak memiliki pekerjaan, juga disebabkan lapangan usahanya lebih bertumpu pada sektor informal (IKRT), dengan skala usaha kecil. Dalam kiatan ini peran Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan bantuan permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk.

O l e h
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si – Dosen Tetap Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

DAFTAR PUSTAKA
1) Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia – Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Trasformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indoneesia.  Edisi I. Cetakan I. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
2) Bank Dunia – Perwakilan di Indonesia. 2006. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinandi Indonesia (Ikhtisar). Dicetak November 2006. Diunduh pada tanggal 4 Desember 2010. http://sofian.staf.ugm.ac.id/Ikhtisar-Laporan-BD-ttg-Kemiskinan-di-Indonesia.pdf.
3) Badan Pusat Statistik. 2010. Berita Resmi Statistik – Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010. No. 45/07/Th. XIII. Juli 2010. Diunduh tanggal 4 Desember 2010. http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf.
4) Dumairy, Drs, MA. 1997. Perekonomian Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta; Penerbit Erlangga.
5) Fakultas Ekonomi UI – Lembaga Demografi, 2009. Indonesia Economics Outlook 2010. Cetakan Pertama. Jakarta; PT. Grasindo.
6) Kuncoro, Drs. Mudrajat. M.Soc.Sc. 2000. Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan. Cetakan Kedua. Mei 2000. Yogyakarta; Unit Penerbitan & Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
7) Kuncoro, Prof. Mudrajad, Ph.D. 2007. Ekonomika Industri Indonesia – Menuju Negara Industri Baru 2030. Yogyakarta; CV. Andi Offset.
8) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur & Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2007. Kalimantan Timur Dalam Angka 2007. Kerjasama Publikasi Bappeda Provinsi Kaltim & BPS Provinsi Kaltim.
9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur & Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2009. Kalimantan Timur Dalam Angka 2009. Kerjasama Publikasi Bappeda Provinsi Kaltim & BPS Provinsi Kaltim.
10)Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur & Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2010. Kalimantan Timur Dalam Angka 2010. Kerjasama Publikasi Bappeda Provinsi Kaltim & BPS Provinsi Kaltim. Diunduh tanggal 4 Desember 2010. http://kaltim.bps.go.id/web/Eda10/10-11/pdf.
11)Poli, Prof. DR. WIM. 2007. Modal Sosial Pembangunan – Gambaran Dua Distrik di Kabupaten Jayapura. Makassar; Hasanuddin University Press.
12)Yunus, Muhamad dan Karl Weber. 2008. Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan – Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita. Alih bahasa Rani R. Moerdiarta. Cetakan kedua. September 2008. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mencari Bentuk Sistem Perekonomian Indonesia – Tinjauan Dari Aspek Filsafat Ilmu

15 Views

A. Pendahuluan – Sistem Ekonomi
Menurut Gregory Grossman (1984), secara umum terdapat 2 (dua) sistem ekonomi moderat, yaitu; Pertama, sistem ekonomi kapitalis, dengan ciri khas bersifat liberal (tanpa ada campur tangan pemerintah – bertumpu pada kekuatan modal – pasar bebas); Kedua, ekonomi komunis, bercirikan kamando (Negara berperan aktif – pasar terkendali); Walaupun saat ini Negara yang dominan menerapkan sistem komunis sudah tidak ada lagi, sejalan dengan runtuhnya Negara Uni Sovyet; tinggal hanya menyisakan Negara Kuba dan Korea Utara saja lagi yang menerapkan sistem ini, namun karena posisi ekonomi-nya relatif kecil, maka boleh dikatakan sistem komunis sudah runtuh. Sementara Negara RRC yang pada awalnya merupakan Negara dengan sistem ekonomi murni komunis terbesar kedua (setelah Negara Uni Sovyet), dalam prakteknya sudah mengarahkan sistem ekonomi-nya atas dasar kapitalis, sehingga paham komunis hanya dijadikan sebagai ideologi Negara saja (John Naisbitt & Doris Naisbitt; 2010). Adapun perbandingan ciri-ciri khas dan implikasi dari kedua sistem ekonomi moderat tersebut dapat dilihat pada skema 1 berikut.

 

Skema 1. Ciri-ciri Menonjol Sistem Ekonomi Kapitalis & Komunis

Keberadaan sistem ekonomi sosialis (peran Negara – kelonggaran pasar) sebenarnya merupakan jalan tengah yang menghindari implikasi negatif dari kedua sistem ekonomi diatas, dan mengadopsi ciri-ciri menonjol-nya, yaitu memberikan toleransi terhadap pemberlakuan mekanisme pasar, dengan memberikan peluang terjadinya persaingan sehat melalui peran Negara yang bersifat strategis dan penguasaan kepentingan publik, diwujudkan dengan adanya regulasi oleh Negara (lihat skema 2).

 

Skema 2 – Format Dasar Sistem Ekonomi Pasar

Oleh Didik J. Rachbini (2004), yang mensitir pendapat George Stigler; menyebutkan bahwa peran Negara dapat diarahkan pada 2 (dua) hal; (1) memberikan proteksi pemanfaatan public; dan (2) proses politik yang rasional. Kedua hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan regulasi, dimana dalam lingkup ekonomi sebagaimana menganut “teori optimal pareto, diharapkan regulasi dimaksud akan memberikan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi, dengan cara mengalokasikan sumber daya ekonomi potensial, tanpa mengakibatkan kerugian (“individu”).
Realitas yang ada sekarang ini adalah kecenderungan setiap Negara menganut sistem ekonomi campuran (unsur sosialis – kapitalis), sekalipun itu Negara kapitalis murni awalnya, seperti Amerika Serikat; dimulai sejak era Presiden Ronald Reagen, yang dikenal dengan istilah Reagenomic’s (Deliarnov; 2010), yang beraliran sisi penawaran (supply side). Aliran ini membenarkan peran aktif Negara melalui kebijakan fiskal,  melalui pemotongan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan produktivias kerja, sehingga berpeluang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi inflasi.
Negara-negara yang tergabung dalam “Europe Union”  menerapkan sistem ekonomi sosialis, terutama Perancis dan Jerman, yang disebut dengan Ekonomi Pasar Sosialis. Adapun pengertian Ekonomi Pasar Sosialis adalah sistem ekonomi politik dengan memberikan kebebasan berusaha (“bagi individu”), dengan tetap menuntut adanya tanggungjawab social (“masyarakat”). Artinya, sistem ini tidak dapat diidentikan dengan free market secara murni, dan disisi lain tegas melepaskan prinsip mazhab moneteris yang meminimalkan peran Negara dan menolak paham liberal, yang lebih mengedepankan persaingan bebas. Oleh karena itulah, Sistem Ekonomi Pasar dibentuk ada dasar :
1. Memberikan kebebasan individu dalam pengambilan keputusan (desentralisasi) ;
2. Adanya persamaan sosial ;
3. Menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi ;
4. Kebijakan struktural untuk mengatasi eksternalitas maupun menciptakan perubahan dalam sistem ekonomi ;
5. Adanya market comformity dalam pelbagai kebijakan ekonomi.
Untuk mewujudkan kelima prinsip dasar tersebut maka peran pemerintahan dilakukan secara proporsional melalui penerapan kebijakan dan regulasi, berupa penerapan instrumen; (1) jaminan atas kenyamanan bekerja; (2) partisipasi angkatan kerja yang optimal; (3) pemberian kompensasi minimal yang layak; (4) pemberian subsidi terhadap kebutuhan dasar; (5) adanya sistem jaminan sosial; dan (6) dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disisi lainnya pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang pro pasar, dengan terus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan upaya menghindari terjadinya monopoli.
Dari ketiga sistem ekonomi yang telah diutarakan diatas, selanjutnya dikaitkan dengan  Negara Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menerapkan sistem ekonomi sosialis “secara ideologis”, karena tertuang jelas dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal 33 UUD 1945; Dan  didalam perkembangannya sendiri dikenal beberapa konsep “sistem ekonomi Indonesia”, yaitu Ekonomi Pancasila, yang dipelopori oleh Mubyarto (UGM) dan Ekonomi  Kerakyatan, yang dicetuskan Adi Swasono dan Sri-Edi Swasono pada awal krisis moneter (krismon) disemester kedua Tahun 1997.

B. Pendekatan Filsafat Ilmu
Apabila ingin menjadikan Ekonomi Pancasila (atau dengan sebutan lainnya, Ekonomi Kerakyatan) sebagai suatu sistem ekonomi, maka harus dapat dijelaskan melalui pendekatan filsafat ilmu. Pendekatan pertama, dilihat dari aspek ontologis, yaitu keberadaannya sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat dibedakan dengan sistem lainnya. Pendekatan kedua, dari aspek epistomologis, yaitu bagaimana memahami cara kerja sistem tersebut dalam menjawab masalah yang dihadapi. Pendekatan ketiga, dari aspek aksiologis, menjawab hasil atau kondisi ideal yang diharapkan dari proses bekerjasanya sistem.

Pendekatan Ontologis
Secara harfiah dapat diartikan bahwa ontologis merupakan teori tentang keberadaan suatu yang ada, sehingga pendekatannya akan berusaha mengungkapkan tentang objek apa yang ditelaah dan bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut sebagai suatu sistem (“sistem ekonomi”). Dalam konteks ini.  keberadaan Ekonomi Pancasila yang oleh Mubyarto, disebutkan prakteknya dengan mudah dapat ditemui dalam kehidupan nyata dilingkungan masyarakat Indonesia, sebagai ekonomi rakyat, bersifat moralistik, demokratik dan mandiri.
Oleh Dawam Rahardjo; apabila ekonomi rakyat yang diidentikan dengan Ekonomi Pancasila, yang banyak dijumpai di daerah-daerah, di pedesaan dan kota-kota kecil maupun di kampung-kampung yang berada pada daerah perkotaan. Pada umumnya, diwilayah tersebut banyak dijumpai industri/ kerajinan rakyat bercirikan kolektifisme, dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor-faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif/individu, dengan distribusi yang berorientasi pada pemenuhan pasar lokal.
Jika praktek sederhana tersebut dijadikan rujukan, maka praktek tadi hanya sekedar gambaran dari sebuah “ekonomi tradisional”; bukan sistem ekonomi dalam arti sebenarnya. Ekonomi tradisional merupakan kondisi faktual yang dihadapi oleh Negara Berkembang, bersendikan masyarakat sipil  (civil society) dan dialog serta perekonomian yang bersifat subsistem dan intensif sumber daya manusia.
Sistem ekonomi lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak berbeda prinsip  dengan  ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Kerakyatan, dimana oleh Sarbini Sumawinata (2004); dikatakan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah “gagasan” tentang cara dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat, yang pada umumnya berdomisili di pedesaan.
Ekonomi Kerakyatan ini menghendaki adanya pendekatan terhadap kebebasan ekonomi dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga peranan pemerintah harus mampu mewujudkan adanya demokrasi ekonomi, keadilan sosial dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat (populistik). Artinya, Ekonomi Kerakyatan ini mendekati sistem ekonomi pasar sosialis, yang dikemas dengan realita Indonesia.
Oleh Revrisond Baswir (2010); Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi, dapat diartikan; perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat untuk memiliki alat-alat produksi atau modal nasional (pasal 33 UUD 1945), baik modal material, intelektual maupun institusional. Implikasinya, Negara dipastikan harus mampu mendistribusikan secara merata ketiga modal tersebut kepada masyarakat, guna menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, karena sesuai amanat pasal 27 UUD 1945, setiap warga Negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Perwujudan pasal 27 dan 33 UUD 1945 dalam tataran kebijakan ekonomi, tidak menegaskan sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi lainnya, namun lebih memperjelas arah pijakan sistem yang bernuasa sosialis.
Dari keseluruhan uraian diatas, baik mengenai Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Kerakyatan, dari pendekatan ontologis-nya belum dapat dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi Indonesia, sehingga untuk waktu kedepan perlu dilakukan kajian lebih mendalam dari aspek historis dan sosiologis.

Pendekatan Epistomologis
Berbicara tentang sistem ekonomi dari pendekatan epistomologis, pada prinsipnya membahas tentang asal, sumber, metode, struktur dan validas sistem ekonomi bersangkutan. Secara operasional sistem dimaksud dijabarkan dalam penerapan metode ilmiah-nya, mengingat melalui metode ilmiah inilah suatu sistem memperoleh dan menyusun struktur bekerjanya sistem berdasarkan ; (1) kerangka pikir yang logis, dengan argumentasi yang konsisten terhadap sistem ekonomi yang telah dikembangkan sebelumnya; (2) penjabaran hipotesis dari kerangka pikir tersebut; dan selanjutnya  (3) verifikasi terhadap hipotesis tadi  dalam rangka pengujian kebenaran pernyataan secara faktual.
Sistem ekonomi Indonesia, berdasarkan pada pendekatan epistomologis sedikit menimbulkan kesulitan, kalah bersaing dengan sistem ekonomi Islam (lebih dikenal dengan Ekonomi Syari’ah), yang contoh riil-nya sudah banyak dibuktikan melalui pembentukan lembaga keuangan berbasis syar’i, disamping buku teks-nya yang sudah banyak beredar dan sudah diajar pada perguruan tinggi, baik sebagai mata ajar atau program studi tersendiri (strata 1 dan strata 2).
Oleh Dawam Rahardjo (2004) disebutkan pada tahun 1981, Arief Budiman; berdasarkan pendekatan sosiologi, mengatakan konsep manusia dalam Ekonomi  Pancasila adalah homo socius dan homo religius. Berbeda dengan dengan konsep menurut ekonomi sosialis; hanya murni sebagai homo socius, yang cenderung melakukan kerjasama dan mengutamakan kepentingan lebih umum, dibandingkan pribadi. Sementara sistem kapitalis, memandang manusia sebagai homo economicus, dengan kecenderungan sifat serakahnya, tidak mau diatur dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.
Permasalahannya adalah ide Arif Budiman ini tidak dikembangkan lebih lanjut, padahal Mubyarto sendiri mengusulkan perlunya pendekatan multi disipliner dalam melihat gejala ekonomi (termasuk Ekonomi Pancasila), karena ketidakmampuan mazhab neoklasik untuk melihat semua gejala ekonomi yang terus berkembang dalam dimensi waktu dan ruang yang berbeda.
Kwik Kian Gie (1995) dalam tulisannya pernah mempertanyakan koperasi sebagai sokoguru keadilan ekonomi; lebih mementingkan bentuknya atau jiwanya. Pertanyaan ini muncul sebagai suatu realitas ekonomi, dimana perkembangan koperasi menjadi termarjinalkan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih mementingkan pemodal besar (konglomerat), sehingga Kwik Kian Gie menawarkan perlunya menumbuh semangat (“jiwa”) kebersamaan, tanpa melihat bentuk hukum badan usaha-nya; Dan ini bukan merupakan ranah teori ekonomi murni untuk menjawab, mungkin yang lebih tepat menjawabnya adalah antropologi ekonomi atau sosiologi. Namun, paling tidak pola pemikiran Arief Budiman dan Kwik Kian Gie terdapat persamaan mengenai Ekonomi Pancasila, karena koperasi adalah adalah wujud operasional dari bekerjanya Sistem Ekonomi Pancasila.
Masih menurut Kwik Kian Gie (1998), dalam tulisannya mengenai kapitalisme di Indonesia (Kompas, 22 Juli 1996), meluruskan pemahaman tentang kapitalisme; dibolehkannya perorangan (individu) memiliki kapital secara tunai maupun dalam bentuk alat-alat produksi. Kepemilikan atas kapital tadi, tidak melarang individu bersangkutan meminjamkannya, dengan mendapat bunga atau untuk berusaha, sehingga mendapatkan hasil. Artinya, kapitalisme ini akan selalu ada (“tidak terhindarkan”) dalam pelbagai pilihan sistem ekonomi, yang penting  adalah pemerataan kesempatan, yang diatur dalam suatu regulasi.
Pola pikir diatas, dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, menimbulkan pertanyaan apakah semangat (“jiwa”) koperasi bernafaskan pada pemahaman kapitalisme ini. Dari sudut pemikiran ini jelas dapat dibenarkan, karena walaupun ditegaskan koperasi adalah kumpulan orang-orang, namun kumpulan orang-orang tersebut menitipkan uang-nya (“modal”) untuk dikelola oleh Koperasi.
Pola pikir diatas, walaupun pernah ditentang oleh  Mubyarto (Kompas, 7 Mei 1997), akan tetapi diantara keduanya terdapat kesamaan pemahaman untuk memerankan koperasi dan kesempatan ekonomi rakyat untuk berkembang, mengimbangi perkembangan pelaku ekonomi kelas atas.
Pertanyaannya; apakah wujud dari Sistem Ekonomi Pancasila (kemudian berasimilasi menjadi Ekonomi Kerakyatan) adalah bertumpu pada pengembangan usaha koperasi sebagai wujud operasional-nya. Kalau dikatakan “ya”; apakah ada bedanya dengan koperasi yang telah berkembang pesat  pada Negara-negara Nordic (Eropa Barat), sebagai kelompok penganut Negara Kesejahteraan (Welfare State), atau contoh koperasi yang berkembang pada Negara yang menganut Sistem Pasar Sosial, seperti Rabobank di Belanda, yang dimiliki koperasi.
Secara ideologis Ekonomi Pancasila (Kerakyatan) sudah tertuang sepenuhnya dalam UUD 1945, implementasi faktual-nya sebagai klaim epistomologis, terutama dari aspek metodelogi yang dapat diuji kebenarannya masih memerlukan jalan panjang, karena pemahaman koperasi, baik bentuk hukum maupun operasional- nya tidak berbeda Negara lain yang menganut paham ekonomi sosialis. Kalaupun menambahkan unsur keagamaan (manifestasi dari homo religius), akan dipertentangkan dengan Ekonomi Syari’ah, yang lebih dulu mengklaim pola bagi bagi hasil, sebagai pengganti sistem “bunga”.
Realita yang ada dalam perekonomian Indonesia, menempatkan koperasi kalah bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu swasta dan BUMN. Koperasi berkembang pada strata masyarakat pinggiran dan pedesaan, dengan keterbatasan akses pada sistem finansial konvensional. Masalah yang sama dihadapi pula oleh Negara Bangladesh; namun konsep yang ditawarkan adalah membentuk “bisnis sosial”, yang orientasi tidak berbeda dengan bisnis konvensional.
Muhammad Yunus (2008); sebagai  pencetus konsep diatas, memilah bisnis sosial menjadi 2 (dua); Pertama, perusahaan yang fokus pada penyediaan manfaat sosial, bukan mencari keuntungan besar bagi pemiliknya; Kedua, perusahaan beroperasi dengan mencari keuntungan, namun dimiliki orang-orang miskin.
Bentuk pertama bisnis sosial berimplikasi terhadap harga jual yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh orang-orang miskin, disamping waktu pengembalian modal investor relatif menjadi lebih lama, namun disisi lain investor mendapatkan kepuasan spiritual/psikologis. Sedangkan bentuk kedua investor-nya adalah orang-orang miskin bersangkutan, yang nantinya akan mendapatkan dividen hasil usaha.
Bentuk kedua bisnis sosial tadi pada dasarnya identik dengan koperasi, namun Muhammad Yunus memodifikasi bentuk bisnis konvensional, yang berorientasi profit menjadi berorientasi sosial. Hal ini nampaknya lebih realistis, terbukti dari perkembangan Grameen Bank yang terus meningkat, dan adanya pengakuan internasional, dengan memperoleh hadiah nobel tahun 2006, walaupun dikategorikan sebagai pencetus perdamaian; atau lebih tepatnya keberpihakan kepada kaum miskin.
Keberhasilan Muhammad Yunus ini, mengingatkan kembali pada pemikiran Kwik Kian Gie; apakah koperasi di Indonesia menonjolkan bentuk atau jiwanya terlebih dahulu. Berkaca dari keberhasilan konsep “bisnis sosial”, sebaiknya kita tidak lagi berdebat, karena baik bentuk dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang penting koperasi dapat memainkan perannya untuk mengangkat harkat perekonomian masyarakat bawah.
Sistem bapak angkat, dimana badan usaha (swasta/BUMN) yang maju membina badan/kelompok usaha kecil setempat. Idealnya, sistem ini dilandasi kesataraan usaha yang saling melengkapi, tidak hanya sekedar belas kasih atau memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial (community development). Kegagalan sistem bapak angkat ini, lebih banyak ditentukan oleh faktor tidak adanya keterkaitan usaha secara langsung, walaupun upaya pembinaan manajemen, pembukaan peluang pasar (bantuan pemasaran) dan dukungan pembiayaan telah dilakukan.
Keterkaitan usaha secara langsung ini, seharusnya menempatkan produk yang dihasilkan anak angkat diserapkan oleh bapak angkat sebagai bahan baku (komplemen) dalam proses produksi, sehingga kelangsungan usaha bapak angkat merupakan jaminan kelangsungan hidup anak angkat. Saat ini sistem tersebut sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Padahal untuk pengembangan koperasi kedepan, sistem ini dapat dimanfaatkan.
Pengalaman terbaik (best practice) di banyak daerah di Indonesia, yang dikenal sebagai kearifan lokal perlu dikaji lebih intensif, sebagai pembelajaran untuk menemukan praktek Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan) pada tataran lokal, yang dapat diangkat pada tataran nasional, melalui pendekatan metode induktif.
Menurut WIM Poli (2010), kearifan lokal tidak hanya dikonotasi sebagai kegiatan ekonomi semata, didalamnya juga mengandung pula unsur sosial (termasuk budaya setempat) dan agama, sehingga untuk memahami keberadaan dari kearifan lokal setempat harus menggunakan pendekatan multi disiplin, bukan sebaliknya merujuk pada pendekatan konvensional, yang seringkali tidak dapat menjelaskan fenomena yang berada diluar asumsi-nya sendiri.

Pendekatan aksiologis 
Pendekatan aksiologis ini lebih menekan tentang nilai secara umum, sehingga dalam konteks sistem ekonomi, penekanannya adalah bagaimana sistem tersebut memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itulah, keinginan untuk menjadikan Ekonomi Pancasila (Kerakyatan) sebagai suatu sistem, tentunya akan berhubungan dengan tujuan dan hasil akhirnya.
Tujuan yang ingin dicapai secara normatif merupakan “nilai-nilai” dari Pancasila terutama keadilan sosial, kemudian dihubungkan dengan penjabarannya dalam UUD 1945, pasal 27 ayat (2) Negara menjamin penduduknya untuk mendapatkan pekerjaan, pasal 33 yang menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran penduduk, dan pasal 34 yang mengatur kewajiban negara memelihara fakir miskin.
Namun hasil akhir dari pencapaian tujuan tersebut, masih menjadi pertanyaan; apakah indikator hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan implementasi dari sistem Ekonomi Pancasila (Kerakyatan), sementara pada pendekatan epistomologis masih diperdebatkan; peran  koperasi sebagai manifestasi bekerjanya sistem Ekonomi Pancasila belum dapat diandalkan, karena pemerintah lebih  memerankan swasta dan BUMN berskala usaha besar, dengan pelbagai kemudahan akses pada fasilitas keuangan. Sedangkan sebagaian besar pelaku ekonomi skala usaha kecil (termasuk koperasi) terus berkutat pada keterbatasan modal dan lemahnya dukungan pengembangan usaha.
Praktis pelbagai hasil pembangunan yang telah dicapai, bukan diperankan oleh koperasi, akan tetapi oleh pelaku ekonomi lainnya, sehingga kondisi seperti ini melemahkan keinginan untuk menjadikan Ekonomi Pancasila (Kerakayatan) sebagai sistem ekonomi yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi Negara lainnya.

C. K e s i m p u l a n
Dari apa yang telah dibicarakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pendekatan filsafat ilmu sistem Ekonomi Pancasila yang kemudian berkembang menjadi Ekonomi Kerakyatan, belum dapat dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi Indonesia, karena secara ontologis, sistem dimaksud baru pada tataran ideologis dan cirri yang ada masih bernuansa sistem sosialis; peran Negara – pasar, dan belum menggambarkan kharakter sistem ekonomi sosialis Indonesia, walaupun ada keinginan untuk  memasukkan aspek religius-nya.
Dari pendekatan epistomologi, bekerjanya sistem Ekonomi Pancasila (Kerakyatan), dengan menonjolkan koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang diharapkan dapat berperan mengangkat harkat perekonomian penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah, terutama dipedesaan; kenyataan belum dapat dilakukan, karena perbedaan pola pikir; apakah lebih menonjolkan bentuk hukum institusinya atau menonjolkan jiwa-nya.
Sementara dari pendekatan aksiologis-nya terbentur pada klaim hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini tidak diperankan oleh koperasi, walaupun  peran tersebut ada namun relatif kecil, dibandinkan dengan peran yang diberikan oleh swasta murni dan BUMN.
Kedepan langkah stretegis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Perguruan Tinggi adalah melakukan kajian secara mendalam sistem Ekonomi Pancasila (Kerakyatan) dari pelbagai pendekatan disiplin ilmu. Pengalaman historis masa lalu maupun kearifan lokal yang berkembang dipelbagai daerah di Indonesia dapat menjadi rujukan awal.
Pemerintah melalui kebijakannya menetapkan Ekonomi Pancasila (Kerakyatan) sebagai mata ajaran pada strata pendidikan S1 dan S2, disamping mendorong Perguruan Tinggi untuk membentuk lembaga kajian, seperti Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM.

Daftar Pustaka
1) Baswir, Revrisond. 2010. Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme. Cetakan I. Januari 2010. Yogyakarta; Delokomotif
2) Deliarnov. 2010. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Cetakan Keenam. Januari 2010. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.
3) Gie, Kwik Kian. 1995. Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Cetakan Keempat. Juli 1995. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
4) Gie, Kwik Kian. 1998. Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia – Badai Belum Akan Segera Berlalu. Cetakan Pertama. Juni 1998. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
5) Grossman, Gregory. 1984. Sistem-sistem Ekonomi. Alih bahasa Anas Sidik. Jakarta; Bumi Aksara.
6) Naisbut, John dan Doris Naisbitt. 2010. China’s Megatrend – 8 Pilar yang Membuat Dasyat China. Cetakan Pertama. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
7) Poli, Prof. DR. WIM . 2010. Tonggak-tongkat Sejarah Pemikiran Ekonomi. Cetakan I. November 2010. Surabaya; Brilian Internasional.
8) Rachbini, Prof. DR. Didik J.  2004. Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Edusi Pertama. Februari 2004. Jakarta; Granit.
9) Rahardjo, Prof. DR. Dawam. 2004. Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu (handout). 6 Januari 2004. Diunduh tanggal 21 Desember 2009.
10)Sumawinata, Prof. Sarbini. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Cetakan Pertama. Maret 2004. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
11)Yunus, Muhammad dan Karl Weber.  2008. Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Cetakan ke-2. September 2008. Jakarta; PT. Gremdia Pustaka Utama.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

6 Views

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 ini diperkirakan akan mencapai 5,9 % (Kompas, 24 Desember 2010), sementara menurut LPEM FE UI (2009; 37) diperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 5,24 %;  Dibandingkan dengan tahun 2009 sebelumnya, yang hanya mencapai 4,5 %, maka terdapat suatu peningkatan yang cukup membanggakan.  Namun permasalahannya; apakah pertumbuhan  ekonomi tersebut ditopang sepenuhnya oleh sektor-sektor ekonomi, yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan sekaligus mampu mengurangi angka kemiskinan.
Untuk menjawab pertanyaan ini. kita mencoba merunut terlebih dahulu gambaran kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan publikasi BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta orang (13,33 % dari total jumlah penduduk) per Maret 2010. Apabila dikaitkan kondisi 2011 ini, yaitu; (a) merebaknya krisis pangan, karena perubahan iklim yang bersifat ekstrim, sehingga memberikan pengaruh terhadap pengurangan kuantitas dan kualitas hasil panen komoditas pertanian; (b) kemungkinan terjadinya kenaikan BBM, yang tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga minyak internasional yang saat ini sudah menyentuh angka US $ 100/barel (Kompas, 17 Januari 2010), namun dipengaruhi pula oleh kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM (uji coba dimulai tahun 2011), sehingga secara tidak langsung konsumen diarahkan untuk membeli BBM non subsidi yang tentunya sudah didasarkan pada harga pasar sewajarnya; dan (c) kenaikan TDL, termasuk  penghapusan TDL sebesar 18 % (capping) terhadap 25 % pelaku industri yang menikmati fasilitas ini, maka keseluruhan hal tersebut akan berdampak terhadap kenaikan harga (inflasi), sehingga lanjutan dampak berikutnya pada tahun 2011 berpeluang menggeser angka kemiskinan menjadi lebih tinggi, bukan sebaliknya menjadi menurun.
Oleh karena itulah, salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah pada tahun 2011  adalah  berupaya untuk menekan kemiskinan ini, dengan  cara;  (a) menciptakan lapangan kerja, guna menyerap angkatan kerja baru; (b) menjaga kestabilan harga, terutama untuk komoditas kebutuhan primer, guna menjaga daya beli penduduk tidak berkurang ; (c) melalui kebijakan fiskal, tetap dialokasikan dana untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya terkait dengan kompensasi yang bersifat non pendapatan, seperti menekan biaya pendidikan melalui BOS dan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan; dan (d) bantuan permodalan yang tidak memberatkan bagi para pengusaha ekonomi lemah (UMKM), seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang ditopang pembiayaan APBN. Dalam kesempatan ini, hanya dibahas 2 (dua) masalah saja, yaitu penciptaan lapangan kerja dan menjaga kestabilan harga.
Berdasarkan publikasi BPS per Maret 2010, disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka saat ini ada sebanyak 8,4 juta orang. Apabila, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % akan dapat menyerap 500.000 orang tenaga kerja (Kompas, 17 Januari 2011), maka dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 % pada tahun 2011, hanya akan tercipta ± 3 jutaan tenaga kerja, atau hanya ± 35 % dari jumlah pengangguran terbuka.  Ini-pun masih menimbulkan pertanyaan mendasar; apakah mungkin  pertumbuhan ekonomi tadi dapat menyerap 3 jutaan tenaga kerja, mengingat sektor ekonomi yang dominan menopang laju pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah bertumpu pada sektor jasa (non tradeable) sebagaimana dapat dilihat berikut ini. Menurut Imam Sugama (Kompas, 11 Januari 2011); lima tahun sebelumnya proporsi sektor jasa terhadap pembentukan PDB baru mencapai 48 %, saat ini sudah mencapai 52 %.

Tabel 1 – Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009 – 2010
Keterangan : K = Kwartal ; Sumber : Kompas, 24 Desember 2010

Padahal sektor ini menurut Faisal Basri dan Haris Munandar (2009; 45) tidak menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan sektor ekonomi tradeable, yaitu pertambangan kurang menyerap tenaga kerja, karena ekspor yang dilakukan merupakan bahan mentah, tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut yang berpeluang menciptakan tambahan penyerapan tenaga kerja. Demikian pula untuk pertanian, secara alamiah pertumbuhannya dibawah rata-rata, dengan mobilitas tenaga kerja relatif tinggi, karena sebagian besar bersifat informal; bahkan ada kesan di sektor ekonomi tradeable ini terjadi pengangguran terselubung.
Oleh karena itulah, harapan besar untuk dapat menciptakan peluang kerja baru dalam artian permanen bertumpu pada sektor formal lingkup industri pengolahan (manufaktur). Namun, proporsinya terhadap PDB mengalami penurunan (deindustrialisasi); Menurut Imam Sugama, saat ini proporsinya hanya mencapai 26 %, sementara 5 (lima) tahun sebelumnya masih berada disekitar 28 %. Dalam lingkup sektor ekonomi manufaktur ini terdapat 4 (empat) sub sektor dominan, yaitu; (1) makanan, minuman dan tembakau; (2) pupuk, produk kimia dan karet; (3) kendaraan bermotor, mesin dan paralatan; serta (4) tekstil, kulit dan alas kaki.
Diantara keempat sub sektor tadi, sub sektor tekstil, kulit dan alas kaki cenderung mengalami penurunan pertumbuhan, sebagaimana sub sektor lainnya. Ini berarti, laju pertumbuhan manufaktur lebih ditentukan oleh 3 (tiga) sub sektor dominan seperti telah disebutkan sebelumnya. Permasalahannya, ketiga sub sektor dominan tersebut sebagian besar tidak sepenuhnya berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Khususnya untuk industri kendaraan bermotor (otomotif), spare part utamanya masih didatangkan dari perusahaan induknya (principal) di luar negeri, sedangkan untuk industri kimiawi tidak jauh berbeda dengan otomotif, kebutuhan bahan baku masih didatangkan dari luar pula.
Kondisi diatas, mengisyaratkan bagi Pemerintah untuk mengembangkan strategi industrialisasi berbasis pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada dan bersifat padat karya, karena pengalaman pada tahun 1980-an, bersamaan dengan intensifnya kegiatan industrialisasi padat karya (seperti garmen dan tekstil), Indonesia mendapatkan 3 (tiga) keuntungan sekaligus (triple track strategy), yaitu pertumbuhan ekonomi yang mencapai double digit, berkurangnya pengangguran dan angka kemiskinan yang menurun.
Peluang terbesar untuk itu ada pada pengembangan manufaktur yang berhubungan dengan agro industry. Sebagai contoh, selama ini komoditi kakao, karet dan kelapa sawit, lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah, apabila diolah lebih lanjut akan memberikan  nilai tambah tersendiri, disamping berpeluang menyerap tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesannya lebih lanjut. Belajar dari krisis komoditi ditahun 2010 lalu, dan diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, maka pengembangan manufaktur ini sangat relevan.
Untuk itu Pemerintah diharapkan dapat mendukung penyediaan infrastruktur, berupa jalan, listrik dan saluran irigasi. Disamping dukungan pembiayaan perbankan, yang selama ini tampak ada keenggenan untuk menyalurkan kredit pada sektor pertanian (tanam keras), karena perolehan hasilnya membutuhkan waktu lama sejak masa penanaman hingga panen, belum lagi masalah kepastian hasil yang sangat ditentukan oleh kondisi alam serta harga jual yang berfluktuasi.
Selanjutnya mengenai kestabilan harga, pada dasarnya bergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran komoditas dipasaran. Komoditas sektor pertanian memiliki peran strategis, karena menyangkut kebutuhan dasar penduduk, seperti beras, ikan/daging, sayuran dan palawija. Permasalahannya, sektor ini tingkat pertumbuhannya relatif rendah, sehingga tidak mampu menopang gejolak permintaan yang terus meningkat; Adanya sedikit gonjangan pada sisi pasokan, otomatis akan diikuti dengan kenaikan harga.
Faisal Basri (Kampas, 10 Januari 2010); menyebutkan bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh masalah pasokan saja, namun dipengaruhi oleh aspek distribusi, yang dibuktikan dengan; (a) adanya disparitas harga antar daerah yang sangat tinggi, hingga mencapai 4 – 5 kali lipat; dan (b) harga pada tingkat konsumen dapat mencapai 5 kali lipat, dibandingkan harga pada tingkat produsen.
Untuk menjaga kestabilan harga, dalam jangka pendek Pemerintah diharapkan dapat mengatur mata rantai distribusi komoditas primer ini, tidak sekedar melakukan jalan pintas memotong bea masuk dan pemberian izin impor setiap ada gejolak kenaikan harga. Dalam jangka panjang, sektor pertanian harus ditingkat pertumbuhannya; dari aspek spasial harus dikembangkan daerah luar Jawa (+ Bali) yang memiliki potensi keunggulan komoditi tertentu, sedangkan dari aspek sektoral berupa kebijakan yang menekan input pertanian, berupa kestabilan harga pupuk, ketersedian bibit unggul dan modal kerja yang berbunga rendah.

Implikasi Akan Disepakatinya Zero Point Pada Pos Lintas Batas Long Midang – Ba’kelalan

8 Views

Long Midang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Krayan, namun memiliki posisi strategis, karena berbatasan langsung dengan Ba’Kelalan, Limbang Division (Serawak); dan dalam ketentuan Border Cross Agreement (BCA) Tahun 1970 sudah ditetapkan sebagai exit/entry point (pos lintas batas) yang telah disepakati bersama antara Indonesia – Malaysia. Selain itu dalam perencanaan RPJM Nasional 2010 – 2014, Long Midang merupakan salah satu dari 5 (lima) Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) yang ada di Kalimantan Timur, dimana PKSN lainnya adalah Nunukan, Sei Manggaris, Long Nawang dan Long Pahangai.
Sebagai PKSN, maka arah pengembangannya kedepannya adalah menjadikan setiap lokasi PKSN sebagai kawasan perkotaan yang melaksanakan fungsi sebagai; (a) pos pemeriksaan lintas batas (PLB) dengan negara tetangga; (b) pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga; (c) simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan (d) pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.
Dalam fungsinya sebagai pos pemeriksaan lintas batas antar Negara inilah, maka keberadaan Long Midang harus mampu dipacu pembangunannya, tidak hanya melengkapi fasilitas PLB saja, namun lebih dari itu adalah membangun potensi kawasan sebagai sektor unggulan, guna memanfaatkan arus lintas batas orang antar Negara, karena pergerakan orang tadi dapat dipastikan akan diikuti dengan pergerakan barang, baik dalam kerangka border trade maupun barter trade.
Pada pertemuan The Joint Malaysia – Indonesia Boundary Committee, pada tanggal 22 – 24 November 2012 di Miri – Serawak, salah satu rumusan rapat yang disepakati berasama adalah akan dilaksanakannya penetapan titik nol (zero point) di PLB Long Midang – Ba’kelalan pada tahun 2013. Kesepakatan ini sebagai awal dari kegiatan pembukaan PLB secara formal. Di Kalimantan Timur sendiri PLB yang sudah diformalkan adalah Nunukan – Tawao, yaitu Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Lam Hie Djung, sedangkan di Sei Nyamuk (Sebatik) masih dalam proses pembangunan fasilitas pendukungnya, baik berupa fasilitas pelabuhan maupun fasilitas kepabeanan (Custom), imigrasi (Imigation), karantinan (Quarantine) dan pengamanan (Security); CIQS.
Pihak Malaysia telah membangun infrastruktur jalan menuju kawasan perbatasan-nya, sedangkan di pihak kita sendiri, walaupun sudah ada jalan menuju kawasan perbatasan; dari Long Bawan hingga Long Midang, akan tetapi permukaan jalannya masih berupa perkerasan tanah (pasir batu). Secara logika ekonomi, pembangunan infrastruktur jalan, dapat dipastikan ada kaitannya dengan manfaat ekonomi yang akan didapatkan. Artinya, pihak Pemerintah Negeri Serawak (Malaysia) memiliki persepsi terhadap perkembangan positif kondisi ekonomi kawasan perbatasan diantara kedua Negara.
Kecamatan Krayan luas wilayahnya ± 1.834,74 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.240 jiwa (sensus penduduk 2010);  memiliki potensi ekstraktif, diantaranya adalah padi adan, hortikultura dan garam gunung serta potensi pariwisata nan eksotik, dengan  flora dan fauna endimik khas dataran tinggi borneo. Pelbagai potensi tadi dapat dikembangkan dengan mengadopsi Model Stasiun Riset dan Wisata Lingkungan. Pilihan model ini menghendaki adanya enclave lingkungan sebagai kawasan riset alam terbuka, kawasan wisata lingkungan dan PLB. Model lainnya adalah Model Kawasan Agropolitan, yang memungkinkan kawasan perbatasan kedua belah pihak dimanfaatkan secara bersama; menerapkan manajemen yang professional. Model disebutkan terakhir ini merupakan pengembangan lebih lanjut usaha perkebunan  yang telah berkembang sebelumnya di kawasan perbatasan salah satu Negara, dimana orientasi pemasarannya tetap berada di Negara bersangkutan. Namun demikian, penerapan Model Kawasan Agropolitan di Kecamatan Krayan harus dilakukan secara selektif, terutama untuk usaha perkebunan (agroindustri), karena sebagian kawasan Krayan tercakup dalam kawasan hutan lindung (heart of borneo).
Apapun pilihan model kawasan yang akan dikembangkan nantinya, tetap mengharuskan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Nunukan untuk melakukan pembangunan kawasan secara bertahap dan terprogram, mengimbangi langkah yang sama yang telah dilakukan pihak Malaysia, terutama infrastruktur jalan dan fasilitas PLB, agar semua pihak dapat mengambil manfaat ekonomi secara berimbang dan timbal balik.
Kesepakatan penetapan titik nol ini tidak terlepas dari rangkaian kegiatan pembahasan kertas kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (Sosek Malindo) Kalimantan Barat – Serawak, dimana posisi Kalimantan Timur hanya sebagai peninjau. Sedangkan untuk kegiatan sama antara Kalimantan Timur – Sabah belum terdapat kesepakatan untuk membuka PLB di Sei Manggaris – Serodong, bahkan untuk sementara ini ditangguhkan pembahasannya.

P e n g a n t a r
Tulisan ini sudah pernah dimuat pada Buletin Kawasan Perbatasan Edisi 06 No. 03 Desember 2012, dimana penyajiannya pada kesempatan ini merupakan informasi terhadap hasil perundingan yang telah dilakukan dengan pihak Malaysia
beberapa waktu yang lalu di tahun 2012, dengan penekanan pada implikasi lanjutan setelah disepkatinya titik nol (zero point) oleh Indonesia – Malaysia.

O l e h
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Kabid. Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha pada Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur