MEMBEDAH VISI-MISI PARA CALON PEMIMPIN SAMARINDA – Memahami Pemikiran Mereka

30 Views

Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

**) Melalui WA saya, saya diundang rekan-rekan Jurnalis yang tergabung dalam PWI untuk menghadiri diskusi publik pada tanggal 26 Januari 2020 di Hotel Salyca Mulia – Samarinda, yang menghadirkan para calon pemimpin Samarinda, yaitu Walikota – Wakil Walikota (Wawali) periode 2020-2024. Tema diskusi cukup menantang, yaitu “memberdah visi-misi calon pemimpin Samarinda. Saya tertarik untuk hadir, karenapenasaran ingin mendengar langsung penyampaian visi-misi mereka.

Acara diskusi dikemas cukup bagus sebagaimana layaknya diskusi publik dalam putaran Pilkada sebenarnya, namun akibat keterbatasan waktu dan diskusi dibuat formal, maka menurut saya diskusi ini belum mengeksplorasi penjabaran visi-misi para calon Walikota/Wawali. Namun demikian, acara diskusi ini sudah dapat dijadikan tolok ukur “uji nyali”, karena tidak semua bisa hadir.

 

A. Apresiasi bagi PWI Kaltim : Berpikir Out of the Box
Saya hadir dalam diskusi publik ini, yang sedianya akan menghadirkan 10 orang calon Walikota/Wawali Kota Samarinda, namun menjelang detik-detik terakhir hanya dihadiri 3 orang  calon saja, yaitu Sarwono, Andi Harun dan Zairin Zain, sementara yang lainnya punya alasan masing-masing untuk tidak bisa menghadirinya. Padahal ini momentum bagus untuk dimanfaatkan para calon  untuk mengutarakan visi-misi “mau dibawa kemana Samarinda, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya lebih dini, tidak sebatas slogan-slogan ringkas yang terpampang di bilborad.

Dalam diskusi tersebut memang tidak dihadiri banyak masyarakat secara langsung, tapi para awakmedia cetak dan siber serta para pemerhati maupun LSM hadir; dan mereka ini yang akan menjadi penyambung lidah masyarakat melalui tulisan-tulisan mereka sebagai pembentuk opini. Para calon janganlupa bahwa media terutama media siber kecepatan penyebaran beritanya cukup cepat dan bisa menjadi viral, khususnya yang digerakan para influenzer ataupun buzzer. Pada umumnya, inlleunzer/buzzer akan muncul pada saat  menjelang PIlkada, karena memberikan nilai keuntungan tersendiri, dan mereka inilah yang dapat menciptkan opini melalui media sosial atau saluran media lainnya. Para calon jangan lupa pula bahwa media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi alternatif bagi masyarakat.

Meskipun putaran Pilkada belum dimulai, PWI sudah mengambil peran signifikan dalam melakukan literasi berdemokrasi yang baik kepada masyarakat, dimana sejak awal masyarakat sudah dikenalkan diarahkanmemilih individu Walikota/Wawali yang menawarkan program yang bersinggungan langsung dalam memecahkan masalah faktual saat ini.

Saya sungguh mengapresiasi PWI, berani mendobrak peran KPU untuk melakukan hal yang sama nantinya, pada saat putaran PIlkada sudah resmi berjalan, bedanya KPU melakukan diskusi ini terhadap pada calon definitif, resmi diusung oleh Partai Politik atau melalui jalur indipenden. Sementara PWI baru bakal calon dan belum pasti maju, dengan menyediakan panggung yang dikemas dalam  bentuk diskusi publik, walaupun belum begitu profesional dalam peeyelenggaraannya, namun PWI sudah berani menampilkan para panelis dengan berbagai latar belakang berbeda, yaitu para akademisi dan LSM yang berasal dari dari JATAM, POKJA 30 dan WALHI.

 

B. Peran Panelis : Cerdas Menggiring Diskusi

Saya mengapresiasi PWI terkait dengan ke-5 orang panelis sudah merupakan pilihan yang tepat, karena diluar prediksi saya sebelumnya, ternyata mereka mampu mengarahkan pertanyaan yang berimplikasi terhadap program-program prioritas yang ditawarkan para calon, yang harus merngevaluasi kembali program-program tersebut agar dapat diimplementasikan, karena faktanya antara program dengan strategi pembiayaanya belum sinkron, karena seperti kita ketahui bersama bahwa posisi keuangan daerah Kota Samarinda sebesar ± Rp 3 triliyun, sebagian besar sudah dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mencapai ± Rp 2 triliyun. Belanja wajib ini tidak mungkin dihindiri, termasuk keharusan membayar hutang. Fakta ini yang dilupakan oleh para calon, sehingga program-program prioritas yang ditawarkan menjadi tidak realistis, dimana program prioritas tersebut membutuhkan dana relatif besar, tidak imbang dengan sisa dana yang ada sekitar Rp 1 triliyun, kecuali dapat dilakukan optimalisasi penerimaan daerah, baik berasal dari PAD maupun DAK APBN dan bantuan keuangan Pemerintsh Provinsi Kaltim.

Para panelis memiliki latar belakang pengalaman praktis dibidangnya masing-masing, sehingga tidak mengherankan fokus pertanyaan sesuai pengalamannya, terutama latar belakang LSM terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Fokus pertanyaan adalah memastikan upaya penanganan banjir yang selalu terjadi di Samarinda di setiap musim penghujan saat ini. Penanganan banjir ditanggap belum tuntas, mengingat lokasi rawan banjir cenderung terus bertambah, bukan sebaliknya berkurang. Kita semua warga Kota Samarinda pasti berpendapat sama bahwa masalah banjir termasuk prioritas utama yang segera diselesaikan.

Para panelis mengingatkan salah satu penyebab banjir adalah pengelolaan eks lokasi tambang yang tidak mengindahkan ketentuan lingkungan, para calon dituntut upaya  nyata untuk mengatasinya; pertanyaan mendasar yang diajukan oleh panelis adalah keberanian untuk menutup tambang, apabila ada indikasi melanggar aturan. Semua calon menjawab dengan alasan masing-masing, tapi belum tuntas.

Berbeda dengan panelis berlatar belakang akademisi, menyebutkan kesulitan untuk menjastifikasi keberhasilan program alokasi dana per RW/RT, karena belum ada benchmark daerah yang sudah menerapkan program yang sama. Belum lagi dikaitkan dengan sumber pembiayaannya, karena apabila program ini diterapkan akan membutuhkan dana lebih dari Rp 1 triliyun, sehingga tidak ada lagi ada dana tersisa untuk membangun Kota Samarinda, kecuali yakin ada sumber dana alternatif.

Kembali saya tegaskan bahwa saya apresiasi upaya PWI Kaltim, mereka cerdas mengemas diskusi publik sebagai ajang pembelajaran bagi para calon Walikota/Wawali Kota Samarinda, bahwa para calontersebut harus mampu menentukan program yang realistis dan relevan dalam mengatasi masalah yang ada. Diskusi publik ini menjadi tolok ukurnya, seberapa jauh tingkat penerimaan masyarakat, walaupun bukan menggambarkan kererwakilan masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi suara para akademisi dan LSM masih didengar masyakat kita, apalagi suara tersebut terjabarkan dalam verbal pemberitaan oleh kalangan media, pasti gaungnya akan terasa.  

Masukan panelis akan lebih mempertajam program yang ditawarkan, jangan dilihat kontrakdiktifnya. Para calon yang berkesempatan hadir dalam diskusi publik mendapatkan nilai tambah secara personal, karena dapat merubah performa yang dirasakan masih kurang, sehingga akan menjadi lebih siap dalam diskusi publik pada putaran Pilkada sebenarnya. Sementara bagi calon lain yang tidak hadir akan dihadapkan pada kondisi demam panggung.

 

C. Strategi Mengusung Konsep : Wujud dari Kualitas Visi-Misi

Konsep yang saya maksudkan adalah penjabaran program-progrm prioritas dari visi-misi yang diusung para calon. Saya yakin belum final dan masih terbuka peluang untuk berubah, terutama bagi para calon yang masih belum berpasangan secara permanen, tentunya visi-misi dimaksud masih bersifat tawaran perorangan.

Visi-misi adalah  mimpi kedepan yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program prioritas, sehingga mimpi ini jangan hanya sekedar khayalan belaka yang tidak dapat diwujudkan. Saya mencoba sedikit mengevaluasi mimpi seorang Andi Harun (AH)dan mimpinya pasangan Zairin Zain-Sarwono (Z2S).Namun ini jangan dipersepsikan sebagai upaya untuk membandingkan. Ini hanya sekedar masukan dari seorang sahabat kepada sahabatnya, karena saya memiliki hubungan emosional dengan mereka, sehingga tidak elok untuk memihak.

Konsep yang ditawarkan AHMerubah Peradaban Samarinda

Sahabat saya ini mengajak kita bahwa kedepannya Samarinda akan menjadi pusat peradaban di Kalimantan Timur, sama pemikirannya dengan Jokowi yang akan menjadikan IKN tidak sekedar memindahkan ibukota saja, akan tetapi merubah peradaban berupa perubahan tatanan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Saya tidak tahu, apakah AH mengadopsi konsep Jokowi, atau ada aksentuasi berbeda yang ditawarkan AH.

Apa yang ditawarkan AH, dalam catatan saya terdapat keinginan AH untuk; (1) memastikan energi yang berkecukupan; (2) mengatasi banjir; (3) menyediakan air bersih; dan (4) mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah dalam kota. Untuk melaksnakan ke-4 program tadi AH memberikan penekanan tehadap perlunya  “leadership”, yaitu peran ketokohan yang mampu bertindak tegas.

Pertanyaannya adalah dari ke-4 program tersebut, sisi mana yang diharapkan jadi pemicu terjadinya perubahan peradaban. Saya yakin sahabat saya ini akan menjelaskannya kelak. Kalau saya diperkenankan berandai-andai, mungkin upaya mengatasi disparitas antar wilayah di Kota Samarinda melalui pemberian alokasi dana sebesar Rp 100 juta s/d Rp 300 juta kepada setiap RT/RW, yang berjumlah sekitar 1.900-an.Artinya, dibutuhkan dana berkisar Rp 1 triliyun setiap tahunnya, dan dalam kurun waktu 5 tahun akan terserap dana APBD sekitar Rp 5 triliyun, dengan asumsi tidak ada kenaikan alokasi dana setiap tahunnya. Dengan menggunakan pendekatan analisis finansial (B/C Ratio), kita harus berhitung efektifitas alokasi dana untuk setiap RT/RW ini, dibandingkan dengan alokasi dana untuk kegiatan lainnya yang memberikan nilai manfaat lebih besar, seperti penanganan banjir.

Penanganan disparitas antar wilayah dalam kotadapat dilakukan dengan format lainnya, seperti semenisasi lingkungan, penataan drainase, penyediaan fasos/fasum lingkungan setempat. Masyarakat dapat dilibatkan secara langsung melalui proses perencanaan bottom up, sehingga Perangkat Daerah terkait sudah aktif terlibat pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan menghimpun masukan secara langsung dari masyarakat di sekitar lingkungan RT/RW setempat. Format ini tdiak berbeda prinsip dengan pemberian dana secara langsung, karena format yang disebutkan terakhir hanya merubah bentuk pemberian tunai menjadi pembangunan fisik, yang proses perencanaannya melibatkan masyarakat.

Dengan memerankan “leadership” sebagai seorang Walikota, maka harus berani memastikan keseimbangan pembangunan antar wilayah, yang tidak diartikan sebagai pemerataan, akan tetapi harus memastikan adanya alokasi yang proporsional seauai kondisi wilayah setempat. Artinya, suatu wilayah yang masih dianggap kurang harus mendapat proporsi yang lebih besar. Permasalahannya adalah kriteria wilayah ini harus diperjelas terlebih dahulu; apakah mencakup wilayah administratif atau lainnya. Hal ini nanti AH sendiri yang akan menjawabnya, kita tunggu bersama pada waktunya nanti

Mungkin apa yang saya utarakan diatas, itulah yang dimaksudkan AH sebagai merubah peradaban Kota Samarinda melalui program menghilangkan disparitas antar wilayah. Namun bisa juga tidak seperti itu yang dimaksudkan AH. Dan terlepas dari itu semua, AH telah membuktikan kualitasnya.

Konsep yang ditawarkan Z2SSamarinda Bangkit

Sabahat saya ini merupakan pasangan yang sudah mendeklarasikan diri secara resmi berpasangan lebih dini dibandingkan para calon lainnya, yang mengusung konsep “menuju Samarinda bangkit”. Saya ingat konsep ini pernah digaungkan oleh Awang Faroek Ishak (AFI)pada periode pertama pemerintahannya 2008-2013.Saya belum dapat mengatakan konsep tersebut; apakah mengadopsi konsep AFI, atau hanya sekedar sama namanya saja, namun berbeda penerapan program prioritasnya.

Konsep menuju Samarinda bangkit akan menonjolkan program-program prioritas : (1) membentuk SDM yang berkualitas; (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif; (3) penataan infrastruktur perkotaan; (4) penataan lingkungan dan banjir; dan (5) birokrasi pemerintahan yang profesional. Mungkin masih ada lagi program prioritas lainnya yang tidak sempat saya catat.

Diawali dengan upaya penanganan banjir, dimana Z2S menawarkan program penataan Sungai Karang Mumus, sungai disekitar Karang Asam dan sungai disekitar Air Putih. Ketiga sungai kecil akandinormalisasi dengan melakukan pengurugan, reklamasi dan menata lingkungan sekitarnya sebagai ruang terbuka hijau (taman); dan bersamaan dengan penataan ke-3 sungai kecil tadi, akan dilakukan perbaikan drainase terutama di kawasan yang salama ini selalu mengalami banjir. Para pengembang (developer) dipastikan turut terlibat dalam menata drainase perumahan sebelum izin-nya diterbitkan. Kemudian program lainnya terkait penanganan banjir ini adalah menata bendungan dan kawasan penampungan air(folder), dengan melakukan penguragan.

Program penanganan banjir tadi dapat dipastikan membutuhkan biaya besar, sementara potensi pendanaan APBD Kota Samarinda relatif terbatas, sehingga alternatifnya adalah mencari pembiayaan dalam bentuk bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan DAK APBN. Permasalahannya adalah pihak Z2S harus berani memastikan strategi untuk mendapatkan dana tersebut, inilah yang harus diketahui oleh masyarakat, karena dalam diskusi publik masih belum terungkap tuntas.

Program prioritas lainnya, yaitu membentuk SDM yang berkualitas diantaranya dilakukan dengan caramemberikan bantuan pendidikan dan subsidi keikutsertaan warga pada BPJS. Untuk membiayai program ini harus mampu meningkatkan potensi PAD.Pihak Z2S mentargetkan peningkatan PAD 15-25 %, namun ini dipertanyakan oleh Panelis terkait upaya yang harus diakukan, yaitu tidak hanya melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan saja, namun harus ada upaya meningkatkan obyek pendapatan secara makro melalui dorongan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Program pengembangan ekonomi kerakyatan maupun ekonomi kreatif yang diusung Z2S, salah satu upaya yang ditawarkan adalah menata kembali kawasan Citra Niaga, menghidupkan kembali aura-nya sebagai sentra pemagangan bagi para UKM sebelum naik kelas menjadi pengusaha formal. Penataan kawasan Citra Niaga merupakan ide cemerlang dalam konteks saat ini, karena bertambahnya penduduk Kota Samarinda perlu ada penyerapan angkatan kerja baru, serta harus ada ikon baru yang dapat ditawarkansehubungan dengan adanya IKN. Lanjutkan sahabatku, anda ber-2 telah membuktikan kualitas yang seharusnya, berani untuk tampil.

 

D. Konsep Calon Lainnya : Akan Terjadi Face to Face Fighting

Sebelumnya sudah saya utarakan bahwa AH dan Z2S dengan segala  kelebihan dan kekurangannya telah mengaktualisasikan diri sebagai calon Walikota/Wawali yang layak maju dalam Pilkada 2020 mendatang. Memang harus kita akui bahwa diskusi publik yang dilaksanakan PWI bukan merupakan satu-satunya ajang untuk melakukan aktualisasi dimaksud, masih banyak ajang lainnya yang dapat dimanfaatkan, namun momentumnya yang berbeda. Diskusi publik PWI ini merupakan langkah curi star yang tidak menyalahi aturan, sehingga sangat disayangkan para calon lainnya tidak memanfaatkan momentum ini.

Bukan hal yang terlambat untuk segera mempublikasikan konsep yang ditawarkan, terlepas dari sudah memiliki pasangan definitif atau belum, karena menawarkan program yang sudah diutarakan calon lainnya terlebih dahulu, akan dipersepsikan mengikuti program calon lain tersebut. Masalahnya adalah mau atau tidak saja lagi untuk melakukannya segera.

Saya prediksikan bahwa nantinya hanya ada 2 pasangan calon Walikota/Wawali yang akan maju pada Pilkada 2020, dan masih ada 1 pasangan lainnya yang berpeluang untuk maju, sehingga dapat terjadi 3 pasangan yang bertarung nantinya. Akan tetapi, saya masih berkeyakinan bahwa menjelang detik-detik terakhir hanya ada 2 pasangan saja. Beberapa alasannya adalah :

(1)Partai Politik yang paham berdemokrasi tentu tidak akan berspekulasi mengajukan calon yang tidak memiliki kapasitas, karena menyangkut kredibilitas Partai Politik bersangkutan ;

(2) Kualitas para calon tidak ditentukan dari maraknya publikasi, tetapi keberanian untuk utarakan konsep (“visi-misi”) secara terbuka ;

(3) Tidak memiliki konsep merupakan indikasi belum solidnya Tim Sukses, atau sebaliknya belum siap membentuk Tim Sukses permanen, karena karaguan untuk maju terutama kepastian dukungan sumber daya ;

(4) Belum berani tampil terbuka, seperti diskusi publik PWI, ada kemungkinan masih disibukan urusan konsolidasi internal; atau mencari pasangan dan sekaligus yang dapat diajak berbagi beban; atau belum ada kepastian Patai Politik pengusung ; dan

(5)Sekedar memposisikan diri melalui publikasi dan penggalangan massa dalam skala kecil. Pasif menunggu pinangan calon lain.

 

Prediksi saya ini bukan merupakan kepastian, tapi dengan beberapa alasan diatas, kita harus siap akanterjadinya face to face fighting pada Pilkda 2020. Gelagatnya sudah mulai kelihatan saat ini.

DISKUSI PUBLIK PWI : Belum Mengerucut Pada Gambaran Kriteria Calon Walikota Samarinda (3/3 – Habis) *)

27 Views

Oleh Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si  **)

 

P e n g a n t a r

Pada tanggal 26 Januari 2020 PWI Kalimantan Timur mengadakan diskusi publik bertemakan membedah visi-misi calon pemimpin Samarinda. Saya berkesempatan hadir untuk mendengarkan visi-misi yang ditawarkan, yang dalam tulisan saya ini disebutkan sebagai konsep, berisikan pokok-pokok pemikiran tentang “mau kemana Samarinda dibawa” oleh para calon Walikota/Wakil Walikota.  

Ini adalah tulisan saya yang ke-3 dan terakhir, terkait dengan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Samarinda yang akan dilaksanakan pada Pilkada serentak di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2020 ini. Diawali dengan tulisan yang bertemakan upaya mencari sosok Walikota yang mampu menangani banjir. Kemudian, pada tulisan kedua mencari sosok Walikota yang mampu memanfaatkan peluang IKN. Tulisan terakhir ini adalah akumulasi dari ke-2 tulisan sebelumnya yang mengerucut pada kriteria pragmatis yang ideal dalam menentukan pilihan terhadap para calon Walikota/Wakil Walikota Samarinda mendatang.

Tuisan ini tidak bertujuan untuk menggiring opini masyarakat, namun sebaliknya ini merupakan bagian dari literasi dalam mewujudkan Pilkada yang cerdas, karena kita tidak memilih orang-nya dengan berbagai predikatl yang melekat padanya, tapi kita memilih”konsep” yang ditawarkan untuk menjadikan Samarinda menjadi lebih baik. Samarinda yang tidak banjir lagi … Samarinda yang berperan sebagai penyangga IKN … Samarinda as the real of capital city of East Kalimantan. Ini mimpi kita bersama, dan ada 1 (satu) orang yang dapat berperan untuk itu, yaitu se-orang Walikota yang cerdas.

Untuk wujudkan hal tersebut diawali dengan kesepkatan terhadap kriteria dalam menentukan pilihan. Faktanya adalah tidak ada kriteria baku yang dapat jadi rujukan, sehingga piilihan kriteria ini merupakan standar normatif saja,

 

A. Pemikiran Mendasar : Samarinda Memiliki Peran Strategis

Mungkin sudah menjadi keberuntungan Kota Samarinda yang dulunya bernama Samarendah, kemudian berevolusi menjadi Samarenda dalam dialek bahasa Kutai, hingga akhirnya menjadi Samarinda. Keberuntungan pertama adalah berperan strategis sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Sudah pasti beruntung dengan berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi yang manfaatnya memberikan nilai tambah bagi keberadaan Kota Samarinda secara langsung, seperti keberadaan Islamic Center, bandara APT. Pranoto dan Jembatan Mahakam IV dan masih banyak lagi.

Kebentungan kedua, berperan strategis sebagai kota transit bagi kota lainnya di Kalimantan Timur, terutama untuk Kota Tenggarong, Bontang, Sengatta, Barong Tongkok dan Ujoh Bilang. Karenanya, kegiatan perdagangan dan jasa lainnya berkembang pesat di Samarinda. Keberadaan bandara APT. Pranoto menjadi bukti bahwa permintaan penerbangan secara langsung dari dan ke Samarinda potensinya ada, dimana saat ini sudah mencapai 17 kali penerbangan perhari dan cenderung akan meningkat. Ini bukti bahwa Samarinda sudah memerankan diri sebagai pintu gerbang jalur udara, yang dulunya hanya diperankan Balikpapan.

Keberuntungan ketiga adalah berperan strategis sebagai penyangga IKN, dimana dalam tulisan ke-2 saya sudah dengan gamblang mengutarakan bahwa keberadaan IKN dapat menciptakan peluang bagi Samarinda, terutama adanya potensi permintaan terutama terhadap barang dan jasa lokal, wisata untuk mengisi waktu luang (leisure time) serta kebutuhan kuliner dan souvenier berupa kerajinan khas daerah. Permintaan tersebut berasal dari 1, 4 juta ASN belum termasuk anggota keluarganya, dan ini belum termasuk pula amggota  TNI dan Polri beserta keluarganya, yang akan eksodus ke IKN, serta belum termasuk para pihak yang memiliki urusan/kepentingan di IKN, walaupun kunjungannya bersifat temporer. Selain itu, keberadaan IKN akan mendorong tumbuhnya proyek-proyek infrastruktur di beberapa kota penyangga IKN, khususnya di Samarinda, Balikpapan dan Penajam. Pembangunan jalan tol Samarinda – Bontang dan perluasan landasan pacu maupun terminal bandara APT. Pranoto merupakan contoh nyata.

Ketiga peran strategis tersebut harus dipahami betul oleh para calon Walikota/ Wakil Walikota, karena seperti telah disebutkan diatas bahwa ini adalah faktor keberuntungan yang merupakan berkah dan harus dimanfaatkan secara optimal, dengan menawarkan konsep membangun Samarinda kedepan, yang bersifat implementatif dan terukur.

 

B. Konsep yang Ditawarkan : Konsep yang Bagaimana ?

Konsep yang ditawarkan tidak perlu muluk, namun realistis dan dapat diimplementasikan dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki, serta terukur hasil akhirnya. Pemahaman terukur ini tidak diinteprestasikan sepihak oleh Walikota/Wakil Walikota semata, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah dapat dinteprestasikan oleh masyarakat luas dengan mudah.

Sebagai contoh pada tahun 1990-an, saat bapak dr. Yusuf SK menjadi Walikota Tarakan, beliau menawarkan konsep sederhana dan jelas, yaitu menjadikan Tarakan sebagai “the little of Singapore”. Masyarakat memahami Negara “Kota” Singapore adalah kota maju yang berada di pulau kecil, yang luasnya kurang lebih sama dengan Pulau Tarakan. Tidak mungkin Tarakan dapat dijadikan seperti Singapre hanya dalam kurun waktu 5 tahun, akan tetapi bapak Yusuf SK mampu mengadopsi sebagian kecil keunggulan Singapore dalam menata kota, yaitu kebersihan dan fasilitas perkotaan. Konsep ini berhasil diimplementasikan dalam 5 tahun pertama menjalankan roda pemerintahan-nya.

Ibu Risma selaku Walikota Surabaya 2 periode berturut-turut mengusung konsep “Green Urban Development”. Apa yang telah dilakukan ibu Risma menjadikan Kota Surabaya semakin indah dengan taman kota dan ruang terbuka hujau yang tertata rapi. Fasilitas sosial dan fasilitas umum terawat dengan baik, termasuk infrastruktur perkotaan.

Bagaimana dengan Kota Samarinda ? ; kita tidak perlu membicarakan konsep apa yang telah dilaksanakan Walikota petahana saat ini atau yang sebelumnya, kita hanya perlu mempertanyakan kepada para calon Walikota/Wakil Walikota yang akan maju pada Pilkada serentak tahun 2020 ini. Pertanyaan mendasarnya adalah mau kemana Kota Samarinda dibawa. Masyarakat selaku pemilih harus mengetahui hal prinsip ini,

Mau kemana Samarinda dibawa ? ; Idealnya harus lebih baik dari sekarang ini. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa kita adalah memiliih pasangan Walikota/Wakil Walikota, baik selaku individu dengan segala attitude-nya maupun konsep yang ditawarkan untuk menjadikan Samarinda lebih baik. Konsep yang ditawarkan bukan sekedar retorika kata-kata yang dibumbui dengan logika/teori ilmiah semata. Namun, konsep yang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah konsep yang mampu mengindentifikasi masalah faktual yang dihadapi, dan memberikan alternatif solusi yang realistis dan terukur, baik terukur dari aspek pencapaian hasilnya, terukur dari aspek waktu penyelesaiaannya, serta terukur dari aspek pemanfaatan potensi sumber dayanya.

Konsep yang ditawarkan adalah gambaran kemampuan intelektual (kecerdasan) dari calon Walikota/Wakil Walikota bersangkutan, asalkan saja tidak dibuatkan oleh Timses atau konsep upahan. Konsep dimaksud harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah bersifat implementatif, yaitu fokus pada penyelesiaan masalah.

Mengadopsi RPJMD Provinsi Untuk Menjadikan Konsep yang Implementatif

Saya pribadi, seandainya saya maju sebagai calon Walikota maka langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menghadap bapak Isran Noor dan Hadi Mulyadi selaku Gubernur – Wakil Gubernur, hanya sekedar mohon izin untuk mengadopsi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, karena periode waktu Walikota yang akan datang berlangsung tahun 2020 – 2024, sehingga masih ada relevansi untuk mengadopsi RPJMD tersebut.

Program yang diadopsi hanya berkaitan dengan pembangunan yang secara fisik dibangun di Samarinda. Saya mengetahui bahwa salah satu program strategis bapak Isran Noor – Hadi Mulyadi adalah mengatasi banjir. Sementara kita ketahui bahwa untuk penanganan banjir membutuhkan biaya besar, tidak mampu hanya ditopang oleh APBD Kota Samarinda. Kemampuan lobi bapak Isran Noor tidak perlu diragukan lagi untuk mendorong masuknya dana APBN.

Mengadopsi RPJMD bukan berarti menempel program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ini hanya sekedar sinkronisasi program, sehingga dana APBD Samarinda yang terbatas dapat diarahkan pada program relevan lainnya dalam mengatasi banjir. Inilah yang dimaksudkan kecerdasan dalam mempersiapkan konsep. Masih banyak program RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat diadopsi, yang dapat memberikan nilai tambah dalam menawarkan konsep yang implementatif tanpa harus meniru, dan kembali saya ingatkan bahwa mengadopsi bukan berarti meniru, ini hanya semata-mata sebagai strategi yang realistis.

 

C. Figur Ideal Walikota : Kriteria Menentukan Pilihan

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kita tidak memilih individu (“orang”) untuk menjadi Walikota/Wakil Walikota, tapi kita memilih orang yang menawarkan konsep “mau kemana Samarinda ini dibawa”. Pertanyaannya, bagaimana kita harus memilih Walikota/Wakil Walikota. Ini berarti, ada kesepakatan kriteria yang menjadi rujukan yang bersifat pragmatis, karena tidak ada rujukan baku untuk itu.

Kriteria Ke-1 : memiliki pemahaman birokrasi

Kriteria pragmatis pertama ini merupakan hal yang paling prinsip, mengingat sebagai Walikota/Wakil Walikota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan selalu berurusan dengan urusan birokrasi. Pemahaman birokrasi akan mengarahkan implementasi kebijakan sudah memperhitungkan aturan/ketentuan berlaku, tidak hanya sekedar melakukan diskreasi tanpa dasar hukum yang kuat. Pemahaman birokrasi akan mengarahkan implementasi kebijakan yang berorientasi tidak hanya pada hasil saja (by result), tapi memperhatikan pula prosesnya (by process). Pemahaman birokrasi mengarahkan implementasi kebijakan yang tidak selalu menggeser setiap permasalahan yang terjadi pada bawahan untuk bertanggungjawab, karena pemahaman tadi sudah membentuk persepsi akan arti pentingnya dampak resiko dari setiap kebijakan yang diambil/ditetapkan, apalagi kebijakan yang bersifat lisan.

Memahami birokrasi, tidak diartikan memiliki latar belakang sebagai mantan birokrasi (ASN) ataupun mata legeslatif, namun seorang mantan birokrasi (eksekutif) atau legeslatif akan lebih baik lagi pemahamannya, karena sudah pernah menjadi pelaku dalam sistem birokrasi pemerintahan. Kenapa pemahaman birokrasi menjadi kriteria utama; Jawabannya sederhana saja, yaitu fakta yang harus dihadapi pimpinan daerah dalam mengimplementasikan janji-janji politik adalah memanfaatkan jenjang dan tahapan proses birokrasi, yaitu sejak tahapan perencanaan hingga pelaporan, termasuk didalamnya upaya melaukan pengawasan, serta tidak kalah pentingnya adalah proses interaksi birokrasi antara unsur legeslatif dan eksekutif.

Dalam banyak kasus hukum yang melibatkan para Kepala Daerah sebagian besar berhubungan dengan penyimpangan birokrasi, karena norma hukum yang berlaku dalam sistem birokrasi, restriksi-nya tidak hanya terkait tata usaha negara, akan tetapi menyentuh pula hukum pidana dan perdata. Perlu diingat bahwa penyimpangan yang terjadi dapat berawal dari suatu  “kebijakan”, dan ini harus disadari sepenuhnya, sehingga pemahaman birokrasi yang baik harus sudah mengeliminasi unsur resiko sejak dini dari kebijakan yang diambil.

Kriteria ke-2 : memiliki konsep  

Sebelumnya sudah disinggung masalah ini, akan tetapi tidak ada salahnya untuk mengulang kembali. Para calon Walikota/Wakil Walikota harus berani menawarkan konsep implementatif, realistis dan terukur dalam menyelesaikan masalah Kota Samarinda. Konsep tersebut harus diutarakan secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, dan harus berani menerima kritik.

Konsep yang implementatif tidak selesai saat ditetapkan menjadi pasangan Walikota/Wakil Walikota terpilih, tapi harus diterjemahkan dalam RPJMD dan disosialisasikan secara berjenjang pada Perangkat Daerah yang ada, serta dipantau pencapaian hasilnya; Dan tidak takut untuk merevisi program RPJMD yang otomatis merevisi konsep yang ditawarkan sebelumnya kepada masyarakat. Namun dalam  merevisi program tersebut tidak merubah drastis janji-janji politik yang dituangkan pada konsep awal yang ditawarkan dalam Pilkada, karena nantinya akan ditagih saat akan mengakhiri jabatan.

Jangan jadikan konsep yang ditawarkan hanya sekedar formiilitas untuk memenuhi janji-janji politik saja. Masyarakat kita saat ini sudah cerdas memilih, mereka memiliki saluran media sosial yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan informasi banyak hal terkait perilaku, tindakan, kebijakan dan capaian hasil kerja dari Walikota/Wakil Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan. Informasi tersebut bisa menjadi viral, dan harus diingat bahwa rekam jejak digital tidak mudah dihapuskan, dapat kembali ditampilkan dalam momen tertentu yang biasanya menjadi umpan balik (feed back) yang dapat merugikan (“menurunkan kredibilitas”) Walikota/Wakil Walikota.

Kriteria ke-3 : memiliki kemampuan lobi skala nasional

Tidak semua orang memiliki kemampuan lobi, dimana lobi ini sendiri bukan ditentukan oleh bakat semata. Lobi dapat terbentuk dikarenakan memiliki jaringan kerja institusional ditingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam kapasitas sebagai Walikota/Wakil Walikota dapat saja melakukan lobi untuk mendorong masuknya progran pembangunan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi ataupun APBN.

Namun demikian, lobi yang terbentuk berdasarkan jejaring kerja yang lama terbentuk berdasarkan hubungan kerja (“jabatan”) akan lebih besar peluang keberhasilannya, karena bukan sekedar masalah “trush” saja, namun didukung pula oleh penguasaan terhadap prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Mereka yang memiliki pemahaman birokrasi sangat mengerti mengartikan trush ini, yaitu memahami strategi  mensinkronkan program pembangunan yang memberikan peluang adanya dukungan pendanaan terutama DAK APBN, mengingat untuk mendapatkan dana DAK sepenuhnya ditentukan pemenuhan terhadap skala prioritas yang ditetapkan.

Oleh karenanya, baik untuk mendapatkan dukungan pendanaan APBD Provinsi ataupun APBN, seorang yang memiliki pemahaman birokrasi terutama mantan birokrasi sangat memahami dalam mengusung program prioritas, yang rutin dikonsultasikan melalui jaringan kerja yang ada. Jangan dipersepsikan lobi sebagai upaya yang berkonotasi negatif.

Lobi ditentukan pula oleh kapasitas yang melakukan, seorang Kepala Daerah seperti Walikota yang melakukan lobi tingkat responsifnya akan berbeda, namun tindaklanjutnya tetap akan dilakukan secara berjenjang, mengingat adanya proses birokrasi yang harus dipenuhi. Bagi seorang Walikota yang sebelumnya sudah memiliki jaringan kerja, maka kapasitas lobinya pasti dilakukan menggunakan 2 (dua) jalur. Jalur bawah akan memanfaatkan proses botton up, sedangkan proses top down dilakukan Walikota bersangkutan. Sederhana saja, tapi banyak yang tidak berhasil akibat belum ada chemistry dan trush.

Mengusung program prioritas harus dapat memanfaatkan momentum, seperti ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai IKN, sehingga untuk memastikan Samarinda dapat berperan sebagai kota penyangga, maka dibutuhkan kemampuan menawarkan program-program pembangunan yang dapat didukung pendanaan APBN maupun APBD Provinsi, dan ini sudah seharusnya tertuang sejak awal dalam konsep yang ditawarkan, selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD apabila terpilih sebagai Walikota/Wakil Walikota. Berarti, untuk mendukung kekuatan lobi sudah sejak dini dipersiapkan dokumen perencanaannya.

Memiliki jaringan kerja non formal

Sebelumnya sudah disinggung bahwa kemampuan lobi salah satunya didukung oleh kemampuan membentuk jaringan kerja formal dengan memanfaatkan jaringan institusional. Sementara jaringan kerja non formal merupakan jaringan kerja yang berhubungan dengan kedekatan pribadi pada individu-individu yang memiliki peran di pemerintahan (eksekutif) atau legeslatif di tingkat Pusat maupun Provinsi, serta terhadap individu-individu yang merupakan tokoh-tokoh penting tingkat daerah maupun nasional. Jaringan kerja non formal ini terbentuk karena ikatan pertemanan (keakraban), sebagai konsekwensi dari hubungan kerja (profesi) yang intens dilakukan sebelumnya. Hal ini biasa dilakukan oleh para ASN (birokrasi) dan legeslator dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang membutuhkan upaya koordinasi rutin untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Sekilas jaringan kerja non formal ini tidak memiliki peran signifikan, akan tetapi banyak hal keberhasilan lobi, karena ikatan emosional pertemanan. Oleh karenanya, para calon Walikota/Wakil Walikota memiliki jaingan kerja non formal ini, agar konsep yang ditawarkan dapat terealisasi.

 

D. Peran Media

Literasi yang sasarannya adalah masyarakat selaku pemilih para calon Walikota/Wakil Walikota Samarinda 2020 – 2024, perlu digugah atensinya untuk memilih calon Walikota/Wakil Walikota yang menawarkan konsep yang mampu menyelesaikan masalah Kota Samarinda, sehingga peran media, baik media cetak, siber maupun media penyiaran radio dan Tv sangat diperlukan, yaitu secara terus-menerus  mengingatkan masyarakat bahwa pilihan yang tepat akan memiliki peran berarti, yaitu menjadikan Kota Samarinda menjadi lebih baik (**dirus-JariahILMU).

 

*)   Tulisan ini merupakan upaya literasi kepada masyarakat umum dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis.

**)   Dalam kapasitas individu pemerhati.

UPAYA MENGEMBANGKAN MEDIA ON LINE LOKAL – Diawali Dari Hal yang Kecil dan Konsisten *)

42 Views

O l e h :

Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si  **)

P e n g a n t a r            

Media on line di Kalimantan Timur sudah berkembang cukup pesat, sejalan dengan perkembangan internet dan penggunaan smartphone yang semakin marak. Disisi lain yang tidak kalah penting adalah para jurnalis senior yang pada awalnya merupakan jurnalis media cetak mulia fokus mengelola media media secara mandiri, dan dalam perkembanngannya diikuti oleh para jurnalis muda. Namun demikian, jumlah pasti media on line di Kalimantan Timur belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya, sementara mereka sudah beroperasi layaknya medio on line. Fakta seperti ini kenapa bisa terjadi, karena perkembangan teknologi dan perubhan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi itu sendiri.

Meraknya perkembangan media on line di Kalimantan Timur merupakan keniscayaan yang patut mendapatkan perhatian, sementara regulasi yang berlaku dilingkungan pers mengharuskan media on line harus memenuhi persyaratan didalam melakukan pemberitaan, dan umumnya media on line di Kalimantan Timur masih dalam tahap membenahi persyaratan dimaksud, sehingga perlu dilakukan pembinaan dengan cara memberikan kesempatan kerjasama pemberitaan. Ini merupakan langkah kecil untuk menjadi besar kedepannya. Pemerintah Provinsi harus mengambil peran ini, agar kelak media on line mampu bersaing saat IKN terbentuk definitif.     

 

A. Latar Belakang – Peran Media On Line yang Mulai Menggeliat

Media cetak tetap akan eksis didalam kancah media pemberitaan, baik tingkat nasional maupun lokal, karena masih memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di masyarakat, dan media cetak masih tetap ada peminatnya. Namun tidak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak terhadap penggunaan internet, yang secara bersamaan diikuti dengan penggunaan smartphone dengan berbagai fitur yang semakin menarik, pilihan merk/varian yang semakin banyak serta harganya yang semakin murah.

Penggunaan smartphone memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam mengakses berita, yaitu cenderung membaca berita media on line, karena beritanya lebih up date dan banyak dari media on line tidak memberlakukan biaya berlangganan, karena fokus mendapatkan pemasukan dari iklan produk ataupun sponsorship individual.

Frekuensi penerbiatan berita media cetak ada batasan waktu, ada harian pagi dan harian sore. Sementara media on line tidak mengenal frekuensi waktu penerbitan, setiap saat dilakukan up date pemberitaan terutama hot news yang diberitakan media televisi. Produksi berita media on line bisa dilakukan on the spot hanya menggunakan smartphone.

Oleh karenanya, saat ini ada kecenderungan mulai terdilusinya media cetak yang secara gamblang dapat diketahui dari oplah yang semakin berkurang. Sisi lainnya media on line semakin berkembang kuantitasnya, walaupun belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Dalam konteks ini, maka upaya pembinaan harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMEN KOMINFO) No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

 

B. Persyaratan Media On Line – Harus Ada Penyesuaian

Untuk menjadi media on line harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40  Tahun 1999  tentang Pers, yang kemudian ditindaklamjuti dengan Peraturan Dewan Pers No 03/PERATURAN-DP/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Berdasarkan ke-2 aturan tadi, maka setiap media on line harus memenuhi persyaratan pokok, sebagai berikut :

  1. Berstatus sebagai perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) ;
  2. Memiliki redaksi yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan ;
  3. Penanggungajwab/pimpinan redaksi memiliki kompetensi wartawan utama ; dan
  4. Mengumumkan nama, alamat dan kontak redaksi dan penanggungjawab secara terbuka di media on line bersangkutan, termasuk alamat email.

Fakta yang ada bahwa persyaratan yang mengharuskan penanggungjawab/ pimpinan redaksi memiliki kompetensi wartawan utama dirasakan cukup memberatkan apabila diterapkan secara konsekwen, sehingga dalam implementasinya ada sedikit modifikasi dalam rangka :

  • Memberikan kesempatan untuk proses pembelanjaran, baik bagi pihak Pemerintah Provinsi maupun pihak media on line secara keseluruhan;
  • Melakukan pembinaan terhadap media on line yang sudah mendekati pemenuhan syarat ideal diatas, sehingga ini dapat menjadi benchmark bagi yang lainnya untuk memacu diri memenuhi persyaratan ; dan
  • Mencari format yang tepat untuk kerjasama pemberitaan antara Pemerintah Provinsi dengan media on line, sehingga perlu dilakukan uji coba untuk dapat menentukan format kerjasama dimaksud.

 

C. Kerjasama Tahun 2019 – Upaya Pembelajaran Untuk Menjadi Lebih Baik

Kerjasama pemberitaan dengan media on line yang dilakukan secara kelembagaan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 adalah merupakan langkah awal, dengan melibatkan 9 (sembilan) media on line, dengan persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 s/d 4 diatas, dengan tambahan dan penyesuaian berikut :

  1. Berbadan hukum, dapat berupa PT atau CV yang bidang usahanya adalah pers, dibuktikan dengan kepemilikan akte notaris ;
  2. Penanggungjawab/pimpinan redaksi memiliki kompetensi wartawan tidak harus utama, paling tidak sudah memiliki kompetensi wartawan “muda” ;
  3. Memiliki NPWP atas nama perusahaan ; dan
  4. Sudah menjalankan kegiatan media on line minimal 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan rekam jejak digital penerbitan on line.

Sebagai langkah awal kerjasama di tahun 2019 lalu atau dapat pula dikatakan sebagai langkah pembelajaran, terdapat beberapa masalah, yaitu :

  • Kesembilan media on line tadi harus meliput di 38 Perangkat Daerah, sehingga setiap media on line harus meliput 5-6 Perangkat Daerah;
  • Keterbatasan dana kerjasama pemberitaan menyababkan pembagian dana dalam bentuk kontrak kerja menjadi relatif kecil, sehingga harus dilakukan penetapan jumlah minimal berita yang harus disajikan oleh setiap media on line, dengan merujuk pada harga satuan berita yang sepantasnya. Oleh karenanya disepakati minimal 40 berita yang harus dibuat, dan ini harus terdistribusikan kepada Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawab setiap media on line secara proporsional ; dan
  • Dampak berikutnya dari penjelasan huruf b tersebut, maka distribusi pemberitaan secara proporsional berpengaruh terhadap standarisasi jumlah kata minimal untuk setiap pemeberitaan menjadi tidak optimal, karena lebih mementingkan cakupan berita untuk semua OPD agar berimbang.

Walaupun dihadapkan pada permasalahan diatas, namun tujuan dari kerjasama pemberitaan sudah tercapai, yaitu terpublikasinya kegiatan maupun keberhasilan Perangkat Daerah, sehingga ini akan menjadi rujukan utama untuk disempurnakan lebih lanjut, dengan harapan nantinya masyarakat umum dapat mengetahui informasi terkait kegiatan maupun capaian keberhasilan Perangkat Daerah.

Dan kedepannya, sejalan dengan pengembangan Media Center (MC) di Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, maka kerjasama dengan media on line dapat menjadi sumber informasi yang akan memerankan MC tersebut, disamping akan  memanfaatkan para kontributor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Kontributor dimaksud, dapat berasal dari individu para jurnalis yang ada saat ini, atau dari kalangan ASn yang merupakan Pranata Humas Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan. Substansi pemberitaan dari para kontributor adalah berita terkait dengan dinamika kegiatan pembangunan di Kabupaten/Kota, bukan kegiatan protokoler Kepala Daerah.

Portal khusus “Seputar Kaltim” akan menjadi pusat pemberitaan yang menampung semua berita kegiatan Perangkat Daerah lingkup Pemeritah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (3) PERMEN KOMINFO No. 8 Tahun 2019, yaitu mampu memerankan sebagai komunikator Pemerintah Daerah. Seputar Kaltim harus diprediksikan sebagai ikon pemberitaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

 

D. Rencana Kedepan – Langkah Perbaikan yang Berkesinambungan

Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya kerjasama dengan media on line lokal tetap dilanjutkan, bersamaan dengan kerjasama terhadap media cetak serta lembaga penyiaran radio dan televisi, guna memastikan peran pemerintah sebagai komunikator berjalan dengan baik.

Dalam konteks media on line secara bertahap dan selektif akan dilakukan; Pertama, meningkatkan kuantitas media on line yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kominfo. Idealnya, jumlah media on line yang terlibat dalam kerjasama adalah sejumlah Perangkat Daerah yang ada. Artinya, setiap Perangkat Daerah disediakan 1 (satu) media on line, agar pemberitaannya menjadi lebih fokus dan komprehensif. Pada tahun 2020 ini, direncanakan ada 17 (tujuh belas) media on line yang akan dilibatkan dalam kerjasama pmberitaan.

Upaya berikutnya; kedua, kerjasama dimaksud diatas merupakan kombinasi dari media on line yang sudah mendekati pemenuhan syarat ideal, dan media yang baru mulai melengkapi syarat ideal. Disini penekanannya adalah memberikan kesempatan pembelajaran bertahap yang dapat memicu timbulnya “efek kompetisi yang sehat”, terutama bagi media on line yang belum dilibatkan dalam kerjasama. Namun; ketiga, bagi media on line yang sudah dianggap mapan dan secara finansial sudah menerima sumber pendananaan dari kontrak kerja selain dari pemerintahan  maupun sponsor individual, maka sudah selayaknya untuk tidak dilibatkan lagi dalam kerjasama pemberitaan dengan Pemerintah Provinsi.

Keempat, seandainya timbul pertanyaan; kenapa peningkatan jumlah media on line yang bekerjasama, secara bersamaan diimbangi dengan penurunan nilai kontrak kerjasama, maka inilah jawabannya, yaitu untuk mengurangi beban cakupan Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawab media on line. Pada tahun 2019 lalu mencapai 5-6 Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawab setiap media on line, tahun 2020 akan menjadi 2-4 Perangkat Daerah. Implikasinya; kelima, kualitas dan standarisasi pemberitaan akan menjadi lebih baik, terutama jumlah kata dari setiap pemberitaan akan menggambarkan fakta yang selengkapnya.

Terakhir; yaitu keenam, langkah pembenahan yang berkelanjutan akan disertai sanksi yang bersifat pembinaan, yaitu memberikan kesempatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan untuk melengkapi persyaratan bagi media on line yang belum lengkap persyaratannya. Pemberian sanksi dimaksud diharapkan menimbulkan efek psikologis bagi yang lainnya untuk termotivasi melakukan upaya pembenahan internal, terutama kewajiban memiliki kompetensi wartawan untuk para redaksi-nya.

 

E. Upaya Tindaklanjut – Mendorong Peningkatan Kompetensi

Rencana kedepan sebagaimana diutarakan sebelumnya membutuhkan langkah tindaklanjut yang mengikat semua pihak, baik pihak Pemerintah Provinsi maupun pihak media on line, terutama pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW), karena inilah permasalahan mendasar bagi media on line, yaitu masih minimnya kompetensi wartawan utama. Selain itu, diperlukan peningkatan keterampilan/pengetahuan teknis para jurnalis melalui penyelenggaraan pelatihan teknis yang melibatkan organisasi/asosiasi para jurnalis terkait, khususnnya PWI.

Berikutnya, secara kolektif yang difasilitasi oleh Diskominfo mendorong untuk segera dilakukan verifikasi media on line di Kalimantan Timur, khususnya untuk kegiatan on the spot dalam rangka pembuktian faktual. Upaya kolektif ini bertujuan untuk menekan biaya dan sekaligus memberikan stimulasi untuk segera melengkapi persyaratan.

Inilah yang dimaksudkan langkah kecil yang bermakna dalam upaya mengembangkan media on line lokal di Kalimantan Timur. Prinsip berbuat sekecil apapun, akan lebih berart dibandingkan dengan tidak berbuat samasekali (**dirus-JariahILMU)

 

*)   Tulisan ini merupakan diskribsi ringkas mengenai upaya-upaya pembinaan yang akan dilakukan Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Kalimatan Timur pada mulai tahun 2020 dan tahun berikutnya.

**)   Selaku Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Kalimatan Timur.

SAMARINDA DIBAWAH BAYANGAN IKN – Masalah Atau Peluang Bagi Para Calon Walikota/Wakil Walikota (2/3)

29 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

P e n g a n t a r

Tulisan saya sebelumnya menyinggung sosok Walikota ideal yang seharusnya jadi pilihan masyarakat Samarinda, yaitu mampu menuntaskan masalah banjir yang selalu terjadi terutama di musim penghujan; atau paling tidak dapat menguranginya. Pada tulisan berikut ini mencoba mengangkat masalah kemampuan para calon Walikota/Wakil Walikota periode 2020 – 2024, dalam memanfaatkan momentum IKN, yang menjadikan Samarinda sebagai penyangga IKN; Apakah menjadikannya sebagai masalah atau peluang. Faktor krusialnya terletak pada orientasi kepemimpinan.    

 

A. Latar Belakang : IKN Sudah Dihadapan Mata

Provinsi Kalimantan Timur sudah ditetapkan menjadi ibukota negara (IKN) RI, dan saat ini sedang dalam proses penetapan UU yang nantinya secara resmi Kalimantan Timurditetapkan menjadi IKN definitif. Letak IKN berada di sekitar kawasan antara Kabupaten Paser Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan ± 256.000 Ha, walaupun untuk sementara yang efektif akan digunakan ± 180.000 Ha. Sedangkan pusat pemerintahan berada di sekitar Kecamatan Sepaku seluas ± 5.600 Ha.

Konsep pengembangan wilayah sebagaimana dikatakan oleh Presiden Jokowi adalah merubah peradaban, sejalan dengan ditetapkannya konsep Nagara Nusa Rimba, yaitu pembauran hidup antara manusia dan alamnya, dengan membangun tanpa merusak alam, serta menerapkan kaidah pengelolaan lingkungan, dengan meminimalisasi kegiatan yang berdampak polusi. Kontras dengan kegiatan yang salama ini terjadi di Jakarta, lalu-lintas serba macet dan waktu banyak habis di jalan, polusi tinggi serta kejenuhan yang menjadikan stress secaara psikologis. Perubahan peradaban yang diusung konsep Nagara Nusa Rimba, menjadikan manusia mampu berpikir jernih dan tidak disibukan dengan lingkungan sekitarnya yang memang ditata secara harmonis, disebut“green smart city”.

Penetapan IKN hanya sebagai pusat pemerintahan RI, bukan sebagai pusat bisnis. Jakarta tetap berperan sebagai pusat bisnis. Artinya, pembangunan berbagai infrastruktur pemerintahan dan fasilitas penunjangnya hanya berorientasi untuk kepentingan pemerintahan saja. Oleh karena itu, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dijadikan penyangga yang dapat mendukung peran IKN, yang didalamnya akan dihuni ± 1.200.000 jiwa penduduk berasal dari para ASN  Kementrian/Lembaga Non Kementrian, TNI dan POLRI, beserta anggota keluarganya.

 

B. Kota Sekitarnya Perlu Berbenah

Pada tahun 2024 mendatang IKN sudah efektif terbentuk, sehingga ada sisa waktu 4 tahun kedepan untuk melakukan upaya pembenahan, terutaama Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Penajam. Ketiga Kota tersebut memiliki kharakteristik masing-masing. Pembenahan ini sejalan dengan berbagai langkah persiapan yang sudah dilakukan Pemerintah, yaitu; Pertama, sudah memastikan lokasi pusat pemerintahan, dan menetapkan konsep desain pengembangan IKN melalui sayembara yang dimenangkan Urban+ yang mengusung konsep Nagara Rimba Nusa.

Kedua, menyiapkan DED yang mengkombnasikan konsep lainnya dari para pemenang sayembara. Ketiga, dalam program legaslasi nasional (prolegnas) sudah disepakati dengan DPR untuk segera membahas RUU tentang Penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN, dan bersamaan dengan itu sudah disiapkan alih fungsi kawasan oleh Kementrian LHK.Ditargetkan pada tahun 2021 mendatang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur tidak otomatis mendapatkan manfaat tanpa ada upaya pembenahan dari sekarang. Kota Balikpapan sudah mendeklarasikan sebagai ibu kota Kalimantan dan tetap mengusung konsep sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, baik dari sisi laut maupun udara. Selain itu, Balikpapan mengklaim sebagai Kota MICE. Sementara Kota Penajam, dulunya mengklaim sebagai penyangga Kota Balikpapan dengan mengusung konsep pembangunan jembatan tol Balikpapan – Penajam, serta mengembangkan Kawasan Industri Biluminung. Namun, Pemerintah Kabupaten Paser Penajam Utara akan merubah konsep tersebut, karena posisi strategisnya sebagai Kota yang bersinggungan langsung dengan kawasan IKN, sehingga tuntutan untuk mengembangkan sektor jasa sudah merupakan keharusan.

Kota Samarinda diuntungkan dengan kehadiran jalan tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) sepanjang 99,35 km, Bandara APT. Pranoto yang sudah membuka penerbangan langsung ke beberapa Kota besar di Indonesia, dengan frekuensi penerbangan 17 kali landing/take up, serta keberadaan 4 jembatan di sekitar Sungai Mahakam yang mendukung kelacaran arus transportasi darat. Disamping adanya Pelabuhan Sungai di Palaran yang terus berkembangkapasitas bongkar muatnya. Posisi Samarinda sebagai kotatransit bagi Kota lain disekitarnya merupakan faktor keuntungan tersendiri yang masih dapat dioptimalkan.

Ketiga Kota tadi mulai saat ini dan seterusnya sampai tahun 2024 akan berlomba dalam melakukan pembenahan untuk memanfaatkan momentum IKN, dengan mencari peluang berdasarkan keunggulan kompetitif-nya, terutama kesiapan SDM dan infrastruktur layanan dasar. Apabila, sudah yakin memiliki keunggulan kompetitif ini, maka keunggulan komparatif dapat dioptimalkan.

 

C. Potensi yang Belum Dioptimalkan

Pada dasarnya Kota Samarinda sudah memiliki keunggulan kompetitif terkait ketersediaan infrastrukturperkotaan dan penunjangnya yang cukup memadai, hanya membutuhkan kemampuan top management yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan program kerja yang tepat,  dan ini melekat secara antributif pada seorang Kepala Daerah. Disinilah letak kecerdasan intelektual para calon pasangan Walikota/Wakil Walikota Samarinda diuji.Apakah mampu menawarkan perubahan melalui program-program unggulan yang berkorelasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Samarinda dapat lebih dibanggakan sebagai ibu kota Provinsi, sekaligus sebagai Kota penyangga IKN.

Tulisan sebelumnya, saya fokus pada gambaran idealpasangan Walikota/Wakil Walikota yang mampu menangani banjir yang selama ini belum tuntas, atau paling tidak menjadikannya berkurang, akan tetapi kenyataannya lokasi rawan banjir terus bertambah. Kemampuan untuk menangani banjir dimaksud adalah mampu menawarkan program kerja realistis dan menjadikannya sebagai program prioritas; dan secara individual pasangan Walikota/Wakil Walikota memiliki pemahaman birokrasi dan kemampuan lobi yang baik, karena kebutuhan biaya untuk menangani banjir membutuhkan dana  besar, tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Samarinda.

Penanganan masalah banjir dilakukan secara simultan dengan program prioritas lainnya. Namun untuk memanfaatkan peluang adanya IKN ini adalah menata ulang (“membenahi”) fasilitas perkotaan terutama persampahan, taman kota (ruang terbuka hijau), serta kekumuhan di sekitar lingkungan pasa dan kekumuhan di area kaki lima yang tidak tertata dengan baik. Fasilitas perkotaan yang tertata dengan baik maka dapat dipastikan akan tercipta suasana menyenangkan bagi masyarakat Samarinda maupun para pengunjung.

Selanjutnya adalah menciptakan ikon-ikon perkotaan yang dapat ditonjolkan, seperti Taman Samarendah yang berdampingan dengan Museum Kota, Kampoeng Tenun, Taman Budaya Pampang dan masih banyak potensi lainnya yang dapat dijadikan ikon kota. Wisata kuliner khas Samarinda yang sudah mulai berkembang harus tetap dipertahankan, termasuk sentra jajanan khas Samarinda di sekitar Jl. Selamet Riyadi dan Jl. Anatasari. Demikian pula jalan di sepanjang tepian Sungai Mahakam harus dapat dikemas dengan baik, apalagi dikaitkan dengan keberadaan Jembatan Mahakam IV sebagai ikon terbaru, dengan hiasan lampu tematik yang aktraktif di malam hari.      

Jalan sepanjang tepian Sungai Mahakam, yaitu mulai dari Jl. Untung Suropati (Sei Kunjang) sampai ke Jl. Yos Sudarso, banyak ikon kota yang menunggu sentuhan, yaitu mulai dari Big Mal, Jembatan Mahakam IV, taman lampion(Mahakam Lampion Garden), RTH depan Islamic Center serta RTH depan Kantor Perwakilan BI dan Kantor Gubernur. Bahkan kita lupa bahwa di sekitar Jl. Yos Sudarso merupakan bagian dari kota lama Samarinda, salah satu yang masih bertahan adalah “tempekong (klenteng)”.

Demikian pula eks Pelabuhan Samarinda di sekitar Jl. Yos Sudarso yang utilitas-nya sudah berkurang dapat dijadikan boulevard, dengan membangun kawasan berfasilitas tidak permanen sebagai sentra kuliner terutama kuliner khas Kalimantan, bekerjasama dengan pihak ke-III untuk membangunnya. Namun perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Menjadikan kawasan eks Pelabuhan Samarinda ini akan memberikan keuntungan berupa pengurangan kepadatan lalu lintas yang selama ini bertumpu di sekitar depan Kantor Gubernur dan Kantor Perwakilan BI, disamping itu kesannya sudah kumuh, karena daya tampung fasilitas yang tersedia dengan jumlah pengunjungnya sudah tidak berimbang lagi, apalagi di hari libur cukup terasa padat dan kumuh.

Apa yang digambarkan secara pragmatis diatas hanya sekedar ulasan ringkas yang mencoba mengingatkan kita semua bahwa banyak hal yang dapat menjadi keunggulan Samarinda, hanya menunggu sentuhan tangan seorang Walikota. Sungguh disayangkan keberadaan IKN tidak membawa dampak positif bagi Kota Samarinda, karena kalah bersaing merebut peluang dengan kota lainnya di sekitar IKN. Perlu diingat bahwa potensi pasar IKN adalah 1.200.000 jiwa penduduk, belum termasuk ASN, TNI dan Polri serta penduduk yang berurusan temporer dengan Pemerintah Pusat  di IKN.

 

D. Perlu Sentuhan Ala Ibu Risma

Walikota Surabaya, ibu Risma cukup fenomenal di Indonesia, beliau berani dan tegas dalam mengambil keputusan, serta memiliki komitmen kuat dalam menata kota, terbukti bahwa fasilitas perkotaan terutama taman dan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya menjadi lebih menarik. Ibu Risma tidak sungkan turun ke lapangan secara langsung serta selalu memantau kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Orientasi kepemimpinan ibu Risma tidak semata-mata pada hasil akhirnya saja (by  output), akan tetapi lebih memetingkan pula aspek prosesnya (by process).

Untuk menata Kota Samarinda tidak berarti harus meniru gaya (style) kepemimpinan ibu Risma, namun orientasi kerja-nya yang patut ditiru, yaitu tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi memperhatikan proses-nya juga. Orientasi seperti ini mengharuskan seorang pimpinan harus turun langsung ke lapangan, Ini kunci keberhasilan ibu Risma, dan jangan lupa konsistensi program tetap perlu dilakukan.

Masih ada sisa waktu 4 tahun kedepan untuk membenahi Samarinda, sebelum IKN defenitif terbentuk. Sementara tahun 2020 ini kita sudah memiliki Walikota/Wakil Walikota yang baru. Bergerak segera menata Kota Samarinda kunci jawaban yang seharusnya dilakukan, bukan berdebat lagi tentang bagaimana cara membangun Samarinda. Keberadaan IKN yang menjadikan Samarinda sebagai kota penyangga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, bukan sebagai masalah. Optimalkan pemanfaatan infrastruktur perkotaan yang sudah ada dan kembangkan ikon-ikon kota sebagai pemicunya, maka akan tampak perubahan signifikan Kota Samarinda. Jangan lupa manfaatkan pesona Sungai Mahakam sebagai keunggulan komparatif tersendiri.

Selamat memilih Walikota/Wakil Walikota Samarinda di tahun 2020 ini, dan ikuti tulisan saya berikutnya (ke-3) tentang kriteria ideal untuk menentukan pilihan terbaik (**dirus-JariahILMU).

       

PRESTASI TAHUN 2019 – Sebuah Perenungan Untuk Perbaikan Kedepan

17 Views

O l e h :

Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si *)

P e n g a n t a r

Tahun 2019 sudah berlalu dan menyisakan banyak hal yang menjadi bahan perenungan untuk menjadikan Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur lebih baik lagi kedepannya, Tentu ada pencapaian keberhasilan yang menjadi kebanggaan, namun ada pula kekurangan yang masih dirasakan dibalik keberhasilan yang telah dicapai tersebut. Ini adalah hal yang wajar, dan kami harus mengambil hikmah terbaik sebagai perenungan, dalam rangka melakukan langkah-langkah perbaikan di tahun 2020. Pada tahun 2019 lalu Dinas KOMINFO mendapatkan; (1) Web Awards peringkat ke-2 kategori Badan Publik lingkup Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi Informasi Daerah; (2) Anugrah Keterbukaan Informasi dengan peringkat Menuju Informatif kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi; dan (3) Inovasi Daerah peringkat ke-3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

 

A. Pendahuluan – Keterbukaan Informasi

Diawali dengan kebanggaan menerima Web Awards Badan Publik 2019 yang diberikan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 7 November 2019, berupa Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Peringkat ke-II Kategori Organisasi Perangkat Daerah. Anugerah Web Award yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Kalimantan mengindikasikan keberhasilan dalam menyampaikan informasi sesuai daftar informasi publik (DIP) yang telah diekspos.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi mengharuskan Badan Publik yang mendapatkan pembiaayaan dari APBN/APBD seluruhnya atau sebagian dan/atau mendapatkan bantuan luar negeri (loan), wajib menyampaikan informasi secara berkala maupun informasi sedia setiap saat dan informasi serta merta, sebagai tanggungjawab atas penggunaan dana tersebut datas.

Walaupun hanya merupakan Web Awards, yaitu menilai penyajian informasi publik yang ditampilkan dalam website Perangkat Daerah (PD) bersangkutan, namun faktanya masih terdapat PD yang tidak memahami ketentuan penyajian  informasi yang seharusnya disajikan berdasarkan indikator; Pertama, mengumumkan informasi publik yang sebenarnya cukup mudah dilakukan, yaitu berdasarkan DIP yang didalamnya sudah mengklasifikasikan informasi/data yang disediakan secara terbuka, sehingga publik dapat mengetahuinya. Sampai saat ini, dari 37 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 7 PD yang belum membuat DIP.

 Kedua, menyediakan informasi publik berdasarkan DIP tadi, dan seharusnya informasi/data yang termaktub dalam DIP tersajikan detail, terutama informasi berkala yang runut waktu. Ketiga, pelayanan informasi publik; apakah berupa pelayanan secara konvensional maupun pelayanan on line. Indikator ketiga ini memiliki bobot penilaian yang tinggi, karena memungkinkan dilakukannya inovasi. Dan keempat, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terutama dilihat dari penerapan SOP, walaupun cukup sederhana SOP dimaksud, akan tetapi ini dapat membuktikan bahwa PD bersangkutan telah memiliki sistem pengelolaan informasi.

 

B. Berhasil Meningkatkan Peringkat Web Award

Pada tahun 2018 Web Awards yang dicapai Dinas KOMINFO hanya peringkat “cukup informatif”, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi peringkat ke-2 yang dapat disetarakan dengan “menuju informatif”. Inilah keberhasilan kerjasama Tim Dinas KOMINFO.  Satu tahap lagi yang perlu dilakukan, yaitu melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan menyajikan semua informasi yang tertuang dalam DIP, maka peringkat “informatif” dapat dicapai.

Peringkat pertama Web Awards 2019 dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, karena sudah menampilkan informasi publik yang cukup lengkap terkait potensi pertanian. Peringkat ketiga adalah Badan Pendapatan Daerah, yang sudah mulai lengkap dalam menyajikan informasi.

Masih Perlu Pembenahan

Walaupun Web Award 2019 yang diterima Dinas KOMINFO adalah peringkat ke-1, akan tetapi bukan merupakan kebanggaan luar biasa, karena tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas KOMINFO maka sudah seharusnya menjadi contoh bagi PD lainnya. Atau patut dikatakan bahwa peringkat pertama tersebut hanya membuktikan bahwa Dinas KOMINFO sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Faktanya hanya mnduduki peringkat ke-2, sehingga Dinas KOMINFO belum dapat berperan sepenuhnya, karena  belum mampu menggerakan Tim Work. Oleh karena itu, kedepannya akan dilakukan pembenahan terhadap Tim Work  yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Kegagalan adalah awal suatu kesuksesan, asalkan belajar dari kegagalan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan langkah pembenahan terstruktur, terukur serta fokus waktu. Ini yang akan dilakukan pada tahun 2020.

 

C. Berhasil Meningkatkan Peringkat Keterbukan Informasi

Sukses ke-2 Dinas KOMINFO adalah menjadi Badan Publik kategori Pemerintah Provinsi yang mendapat peringat “menuju informatif” di tahun 2019, sementara tahun 2018 lalu hanya diperingkat “cukup informatif”. Penganugrahannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, yang dihadiri oleh Wakil Presiden serta didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Wakil Presiden pada tanggal 21 November 2019 lalu.

Ini merupakan lompatan satu tingkat lebih baik dari peringkat sebelumnya sebagai batu loncatan untuk mencapai peringkat tertinggi, yaitu “informatif”; dan  harus mampu direalisasikan, dengan menerapkan inovasi dan interoperabiltas. Dalam hal inovasi, akan dilakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Integrasi Data Informasi Publik (SIDIK) dan implementasinya sampai ke Kabupaten/Kota, sedangkan tindakan interoperabilitas berupa penyajian informasi/data dari aplikasi yang dikembangkan oleh PD. Selain itu, kendala terkait belum optimalnya penyajian informasi/data yang sudah tertuang dalam DIP PD, akan diatasi penyelesaiannya melalui workshop bagi para admin PPID Pembantu.

Tantangan kedepan adalah setiap Badan Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang melekat pada Dinas KOMINFO akan melakukan upaya perbaikan peringkat, sehingga menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Penentuan skor penilaian berdasarkan skala ukur dan pembobotan setiap indikator pada setiap komponen.  Penentuan niliainya  bersifat dinamis, sehingga tidak selalu mendapatkan nilai indikator yang sama atau meningkat, bahkan sebaliknya dapat mengalami penurunan.  Implikasinya adalah upaya peningkatan peringkatan harus dilakukan serius dan terukur, karena dapat terjadi tidak ada perubahan peringkat atau bahkan mengalami penurunan peringkat.

Adapun metode yang diterapkan oleh Komisi Informasi Pusat adalah; Pertama, menyampaikan questioner kepada Badan Publik, termasuk Dinas KOMINFO ditingkat Provinsi selaku PPID Utama, dengan penekanan pada indikator yang tercakup dalam komponen Pengembangan  Website oleh PPID dan  Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi dimaksud dapat mudah diakses dan cepat oleh masyarakat.

Kedua, menilai quesioner yang telah dikembalikan terutama indikator yang tercakup dalam komponen Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik. Ketiga, memberikan kesempatan kepada Badan Publik melakukan presentasi dihadapan Komisi Informasi Pusat, guna menilai   komitmen,   koordinasi,   dan   inovasi   dalam   implementasi   keterbukaan informasi publik. Dan keempat,  mengakumulasi nilai dari keseluruhan tahapan tadi, sehingga  menghasilkan pencapaian peringkat.

Bukan Sebagai Kegagalan – Optimis Dapat Dibenahi

Pencapaian peringkat “menuju informatif” ini bukan kegagalan sepenuhnya, karena metode penilaian yang diterapkan oleh Komisi Informasi Pusat cukup selektif, sehingga ini adalah upaya optimal yang dapat dicapai saat ini. Kegagalan hanya terletak pada tidak dapat meyakinkan Tim Juri terhadap inovasi yang telah dilakukan, yaitu Aplikasi SIDIK dan Permintaan Informasi Online (PIO), karena masih minimnya pembuktian dari penerapan ke-2 inovasi tadi.

Para pemohon informasi lebih cenderung meminta informasi melalui permintaan langsung (face to face) atau melalui permohonan tertulis, belum banyak yang menggunakan PIO. Oleh perlu dilakukan upaya sosialisasi terkait pemanfaatan Aplikasi PIO.

 

D. Aplikasi SIDIK Unggulan Inovasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur hanya menerima Aplikasi SIDIK (Sistem Integrasi Data Informasi Publik) sebagai inovasi yang diajukan oleh Dinas KOMINFO, sedangkan inovasi pengaduan masyarakat yang disebut Aspirasi Etam belum dapat diterima, mengingat ketentuan yang mengharuskan setiap PD  mengajukan hanya 1 (satu) usulan inovasi.

Oleh karenanya, pada tahun 2020 ini ada peluang bagi Dinas KOMINFO mengusulkan Aspirasi Etam sebagai inovasi, yang saat ini sedang dipersiapkan dasar hukum pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Gubernur, karena dalam rangka mengurangi emisi karbon, Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai percontohan oleh Bank Dunia, sehingga untuk mewujudkannya maka sektor-sektor ekomomi lingkup kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan, yang potensial terjadinya masalah/sengketa lahan, dapat memanfaatkan Aspirasi Etam dalam rangka mengadukan masalah lahan tersebut kepada Pemerintah, terutama pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Aplikasi SIDIK sudah terintegrasikan dengan Website PPID Utama, sehingga entry informasi/data dapat dilakukan oleh admin di setiap PPID Pembantu (di Perangkat Daerah) yang hasilnya langsung tersajikan dalam Website PPID Utama, dan melalui grafik yang ada akan dapat diketahui informasi/data yang disajikan berdasarkan DIP, sehingga PD yang aktif akan lebih dahulu mencapai posisi 100 % menyajikan informasi publik. Aplikasi SIDIK akan dikembangkan lebih lanjut, dimana entry informasi/data oleh admin PD, tidak hanya tersajikan hasilnya pada Website PPID Utama, namun tersajikan pada Website PPID Pembantu melalui teknik interoperabilitas.

Hasil penilaian Tim Juri yang dibentuk oleh Balitbangda telah menetapkan Aplikasi SIDIK sebagai urutan terbaik ke-3, dan ini sudah merupakan hasil optimal. Terlepas dari perdebatan obyektif mengenai definisi inovasi, yang tidak harus selalu berorentasi pada kecanggihan teknologi. Inovasi dapat saja berupa perubahan metode kerja tanpa harus memanfaatkan teknologi, yang penting dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi Inovasi Sejak Awal

Berinovasi tidak hanya sekedar menciptakan sesuatu menjadi lebih baik,  namun yang lebih penting adalah implementasi dan manfaatnya dapat segera dirasakan. Dinas KOMINFO seharusnya sudah melakukan implementasi inovasi sejak awal, sehingga hasilnya dapat dibuktikan. Selain melakukan upaya perbaikan yang merupakan umpan balik dari hasil implementasi. Disinilah permasalahan yang dihadapi  oleh Dinas KOMINFO, belum bisa membuktikan secara optimal hasil implementasi Aplikasi SIDIK, mengingat inovasi dimaksud baru tuntas sekitar bulan September 2019, walaupun pada Juni 2019 sudah tuntas, namun adanya perbaikan aplikasi menyebabkan terjadinya penundaan waktu implementasi.

Pada tahun 2020 ini akan dilakukan kembali workshop Aplikasi SIDIK kepada para admin PPID Pembantu, termasuk perluasan implementasinya di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Harapannya, masyarakat mendapatkan informasi publik yang semakin berkualitas.

 

E. Penutup – Langkah Tindaklanjut

Tahun 2020 beban Dinas KOMINFO adalah mempertahankan semua pencapaian kerberhasilan diatas, atau bahkan dapat meningkatkannya. Mengingat peringkat dari setiap keberhasilan tersebut belum merupakan capaian yang maksimal. Apa yang telah dicapai pada tahun 2019 dapat menjadi batu loncatan menjadi lebih baik lagi di tahun 2020.

Oleh karenanya perlu dilakukan langkah tindaklanjut yamg segara dirumuskan awal tahun 2020 ini, terutama upaya inovasi baru yang dapat diajukan sebagai inovasi unggulan tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Aplikasi Aspirasi Etam atau E Office Integrasi. Implikasinya, ke-2 aplikasi harus segera diimplementasikan, guna membuktikan bahwa aplikasi tersebut sudah memberikan manfaat dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan Pemerintah (**dirus-jariahILMU).

*) Dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Komunikasi & Informaika Provinsi Kaltim, sekedar  perenungan dalam rangka meningkatkan prestasi tahun 2020.

BANJIR DAN WALIKOTA – Selalu Terulang (1/3)

32 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

**)    Dua padanan kata yang tidak saling berhubungan dan membingungkan, namun kalau kita membicarakan banjir di kawasan perkotaan, dapat dipastikan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab adalah Walikota. Banjir dapat dijadikan komoditi politik, baik menawarkan program solusi pemecahannya atau memukul balik lawan politik. Tulisan pertama dari 3 tulisan berikutnya. 

 

Sebulan terakhir ini kita semua hampir jenuh mendengar/membaca pemberitaan banjir yang melanda beberapa Kota di Indonesia, karena datangnya musim hujan, termasuk di Kota Samarinda. Fenomena alam ini tidak bisa dihindari, apalagi banjir yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi pada musim saat ini. Namun langkah antisipasi dapat dilakukan dengan perencanaan yang terprogram. Saya masih ingat pada saat bapak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta; beliau mengatakan bahwa menghilangkan banjir di Jakarta cukup kompleks penanganan masalahnya, tapi beliau menjanjikan bahwa beliau akan berusaha “mengurangi banjir dan dampaknya”; dan kebijakan ini dilanjutkan oleh Ahok. Terbukti upaya penanganan banjir telah berhasil mengurangi banjir dan dampaknya di Jakarta. Kenapa ini dilakukan oleh Jokowi dan Ahok, karena sudah merupakan janji politik dan harus diwujudkan melalui program kerja yang terukur dan dipantau secara langsung, tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan. Inilah tanggungjawab kepemimpinan Kepala Daerah.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa banjir selalu berulang pada setiap   musim hujan. Artinya dari skala waktu sudah dapat dipastikan, dan beberapa lokasi rawan banjir sudah dapat diidentifikasi pula. Permasalahannya adalah keberanian memastikan solusi program penanganannya saja yang harus dilakukan secara komprehensif. Ukuran keberhasilannya sederhana saja, yaitu banjir tidak terjadi lagi atau paling tidak dapat dikurangi bertahap. Namun demikian, menjadi pertanyaan kita semua, apabila penanganan banjir selama ini bukan berkurang, tapi sebaliknya bertambah terutama bertambah lokasi rawan banjir, yang sebelumnya tidak pernah banjir menjadi banjir; dan kenapa bisa terjadi ?

Banyak alasan untuk menjawab pertanyaan diatas, seperti; (a) keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah untuk penanganan banjir, atau  (b) kesadaran masyarakat untuk turut serta mencegah banjir belum optimal; atau (c) penolakan masyarakat berupa ganti rugi yang tidak realistis terhadap program penanganan banjir yang akan dilaksanakan pemerintah; atau (d) pengelolaan tambang di sekitar perkotaan yang tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. Atau masih ada alasan lainnya, dan semua alasan tadi merupakan alasan yang sebenarnya bisa dipretensikan menggeser tanggungjawab terhadap pihak lain. Tidak terungkap sepenuhnya faktor kelemahan kepemimpinan atau ketidakmampuan dalam menangani banjir, walaupun sudah melakukan studi banding sampai keluar negeri bahkan, melengkapi hasil kajian (penelitian) yang sudah dilakukan.

Oleh karenanya banjir dapat menjadi komoditi politik untuk mendulang suara, dengan menjanjikan upaya heroic dalam mengatasi banjir. Hampir semua calon Walikota/ Wakil Walikota menawarkan solusi terbaiknya; Atau sebaliknya, menghantam lawan politik (petahana) yang dianggap gagal menangani banjir, dengan menawarkan program alternatif penanganan. Sebenarnya tidak ada masalah menawarkan program penanganan banjir, asalkan saja pada saat terpilih sebagai Walikota/Wakil Walikota segera direalisasikan sebagai salah satu program prioritas RPJMD. Bukan mengaburkannya dengan menonjolkan program lain sebagai program prioritas.

Banjir adalah kejadian yang selalu terulang, dimana kegagalan yang terjadi pada tahun berjalan menjadi rujukan evaluasi untuk melakukan langkah perbaikan penanganan tahun berikutnya, sehingga hasilnya menjadi lebih, yaitu paling tidak kondisi banjir menjadi berkurang. Langkah evalusi harus komprehensif yang melibatkan semua pihak, terutama Instansi Pemerintah lainnya, karena banjir tidak bisa ditangani secara parsial, hanya berorientasi penyelesaian program tahunan.

Banjir adalah tanggungjawab kita bersama, tidak sepatutnya dibebankan semata kepada pemerintah. Namun, tanggungjawab sesungguhnya terletak pada seorang Walikota (selaku pimpinan daerah), mengingat kapasitas Walikota dapat mengoptimal semua potensi sumber daya yang ada, disamping sebagai tanggungjawab moral, janji politik yang harus direalisasikan.

Banjir adalah berkah, yaitu berkah prestasi bagi Walikota, sendainya mampu menangani banjir dan menghilangkan dampaknya bagi masyarakat. Prestasi yang menjadi kepuasan batin dan prestasi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Disamping sebagai salah prestasi yang dapat menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai kepemimpinan Walikota, sehingga terbuka peluang untuk dipilih kembali, apabila baru menjabat periode pertama.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang di Kalimantan Timur, salah satunya akan dilaksanakan di Kota Samarinda, dimana permasalahan banjir masih perlu mendapatkan perhatian pada tahun-tahun mendatang. Para calon pasangan Walikota/Wakil Walikota so pasti akan berebut menarik simpati masyarakat pemilih Samarinda, dengan menawarkan program penanganan banjir yang spektakuler sebagai janji politik. Akan tetapi, fakta bahwa kondisi banjir di Samarinda harus ditangani secara serius sebagai program prioritas, dengan kebutuhan alokasi dana yang cukup besar dan tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada APBD Pemerintah Kota Samarinda saja, perlu ditopang dana subsidi pembangunan dari APBD Provinsi Kaltim maupun DAK APBN, sehingga program yang spektakuler tanpa didukung kepastian dana hanya merupakan janji yang tidak dapat direalisasikan optimal nantinya.

Faktor kepemimpinan Walikota yang memiliki latar belakang pengalaman kerja birokrasi pemerintahan dan memiliki jaringan lobby di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pusat merupakan penentu keberhasilan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam menangani banjir. Momentum IKN yang menjadikan Kota Samarinda sebagai penyangga IKN dapat dijadikan alasan tersendiri.

Uraian diatas mengisyaratkan kita semua terutama para pemilih dalam Pilkada bahwa banjir dan Walikota, walaupun tidak ada kesepadanan kata yang bermakna, tetapi apabila kita sepakat untuk menikmati Samarinda bebas banjir, maka pastikan kita memilih Walikota yang tepat. Jangan kita mengulang hal yang selalu berulang. Pahamkan maksud saya, sampai ketemu pada tulisan saya berikutnya (**dirus-JariahILMU).

Perlunya Perdagangan Lintas Batas Laut Dimasukan Dalam Revisi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 – Suatu Tinjauan Teoritis

29 Views

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 yang merupakan perjanjian/kesepakatan perdagangan lintas batas antara Indonesia –  Malaysia, telah ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 1970 lalu; dan sampai saat ini belum pernah dilakukan peninjauan ulang (revisi) secara substantif terhadap beberapa materi kesepakatan yang sudah tidak relevan lagi (out of date), sehingga dikaitkan dengan perkembangan yang ada saat ini maupun perspektif waktu kedepan, terutama dalam hubungannya dengan ekonomi dan perdagangan dilingkungan ASEAN, baik dalam kerangka AFTA maupun akan terbentuknya AEC ditahun 2015 mendatang (Kompas, Selasa, 5 Maret 2013).
Sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat beberapa kesepakatan yang sudah tidak sesuai lagi (lihat Diddy Rusdiansyah, 2013), diantaranya yang paling prinsip adalah terkait dengan; (a) penentuan nilai perdagangan lintas batas (threshold value for border trade) yang sewajarnya; (b) jenis barang yang dapat diperdagangkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif; dan (c) cakupan wilayah perdagangan lintas batas antar Negara,  dimana  pada  BTA  Tahun  1970  cakupan  wilayah dimaksud  lebih  ditekankan  pada
perbatasan darat;  sebagaimana  dikatakan  oleh   Hasjim Djalal (2013). Ketiga hal prinsip tersebut sudah diindikasikan bias dari ketentuan BTA seharusnya, seperti nilai perdagangan yang ditetapkan sebesar RM 600/orang/ bulan – dalam kenyataan sudah tidak mencukupi lagi, karena dengan jumlah uang  yang sama diukur berdasarkan nilai paritas daya beli-nya (purchasing power parity) di kedua negara, telah menyebabkan penurunan kuantitas barang yang dapat dibeli, sementara tuntutan terhadap kuantitas barang tetap atau bahkan meningkat, sehingga secara tidak langsung nilai perdagangan tadi lebih dari RM 600, sejalan dengan peningkatan harga (inflasi) di kedua Negara.
Penentuan seberapa besar nilai perdagangan dalam konteks saat ini bukan merupakan permasalahan lagi, karena setelah diberlakukannya AFTA dan akan diberlakukannya AEC; berkorelasi terhadap pengenaan tarif kepabeanan (duty) yang rendah atau bahkan ditiadakan (nihil), sehingga secara fiskal dampaknya tidak signifikan. Namun permasalahan mendasarnya adalah perlunya ada indikator penentu besaran nilai perdagangan lintas batas yang wajar. Dalam konteks ini harus ada kesepakatan indikator pemicu-nya (trigger); apakah menggunakan indikator pendapatan perkapita (disposible income), pengeluaran penduduk atau targeting inflation (lihat Diddy Rusdiansyah, 2013)
Ketiga indikator diatas akan menghasilkan nilai perdagangan yang berbeda, terutama penggunaan indikator pendapatan perkapita dan pengeluaran penduduk, yang dipilah menjadi 2 (dua), yaitu pengeluaran penduduk perkotaan dan  pengeluaran penduduk pedesaan. Di Malaysia kedua indikator tadi relatif lebih besar, sehingga nilai perdagangan yang terbentuk menjadi lebih besar dibandingkan Indonesia – sebagai konsekwensi sebaliknya, yaitu  relatif lebih rendahnya kedua indikator tersebut di Indonesia. Disisi lainnya, implikasi dari hubungan moneter antara kedua Negara yang berbeda penggunaan mata uang-nya; rupiah (Indonesia) – ringgit (Malaysia), lebih tepat menggunakan mata uang lainnya sebagai acuan konversi timbal balik (reciprocal), dengan mempertimbangkan kestabilan nilai kurs serta sifatnya yang merupakan hard currency; dapat diterima di kedua Negara; di Indonesia US $, euro EU, poundsterling Inggris dan yen Jepang, merupakan preferensi portofolio (A. Tony Prasetiantono; 1995; 92).
Jenis produk yang diperdagangkan menurut BTA Tahun 1970, dipihak Indonesia lebih ditekankan pada komoditas hasil bumi (ekstraktif), sedangkan dipihak Malaysia berupa komoditas hasil olahan (manufacture), termasuk barang-barang modal untuk keperluan industri skala kecil. Perkembangan ekonomi di kedua Negara selama 43 tahun sejak ditetapkannya BTA dimaksud telah menyebabkan perluasan produk (kualitatif) yang diperdagangkan, seperti LPG (gas) dan BBM (oil). Proses pembiaran diversifikasi produk perdagangan ini, apabila terus berlangsung maka dapat dipastikan dampaknya terhadap peningkatan nilai perdagangan, baik nilai individualnya yang sebesar RM 600/orang/bulan maupun nilai akumulasinya secara absolut; simultan dengan meningkatnya kuantitas barang – akibat dari penurunan daya beli uang (inflasi), guna tetap mempertahankan kebutuhan hidup (barang-barang primer) selayaknya.
Jenis produk perdagangan lintas batas yang diatur dalam BTA Tahun 1970 lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup selayaknya bagi penduduk kedua Negara yang saling berbatasan (sempadan). Perkembangan ekonomi dikedua Negara, tentunya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, sehingga peningkatan kebutuhan hidup sudah bergeser – tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup atas barang-barang primer saja, namun sudah mencakup pula barang-barang sekunder lainnya, khususnya dipihak Indonesia. Term of trade dari kegiatan perdagangan lintas batas ini tentunya lebih menguntungkan bagi Malaysia, karena nilai imbal balik barang-barang olahan memberikan nilai tambah lebih besar, dibandingkan barang dagang dari Indonesia yang bertumpu pada komoditas ekstraktif. Namun, dengan harga yang lebih murah, maka permintaan komoditas ekstraktif Indonesia oleh Malaysia terus mengalami peningkatan, terutama komoditas hasil pertanian dan perikanan, akibat dari peningkatan kesejahteraan penduduk perbatasan Malaysia, disamping peningkatan kegiatan ekonomi Malaysia yang menjadikan komoditas pertanian/perikanan dari Indonesia sebagai bahan baku industri. Hal ini sangat terasa dalam hubungan dagang antara Nunukan (Kalimantan Timur) dan Tawao (Sabah).
Cakupan wilayah perdagangan lintas batas menurut BTA Tahun 1970, seperti dikatakan Hasjim Djalal, lebih mengakomodirkan kepentingan hubungan dagang di kawasan perbatasan darat Indonesia – Malaysia, sedangkan untuk kawasan perbatasan laut hanya disinggung secara tidak langsung, yaitu penggunaan perahu berbobot 20 m3 sebagai moda angkutan, dengan muatan barang setara RM 600 setiap kali jalan. Bobot perahu sebesar itu tidak layak untuk jalur transportasi laut; selain perkembangan teknologi transportasi, yang pada akhirnya bobot (tonnage) perahu yang ada sekarang lebih dari itu.
Ditinjau dari aspek hukum disebutkan bahwa rujukan kawasan perbatasan dalam BTA adalah apa yang telah didefinisikan dalam Border Crossing Agreement (BCA), dimana rujukan BTA Tahun 1970 adalah BCA Tahun 1967, dan saat ini merujuk pada BCA Tahun 2006; disebutkan bahwa pengertian tentang perbatasan adalah berlandaskan pada pengertian yang berlaku di masing-masing Negara; dan di Indonesia sendiri adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara – disini telah menyebutkan adanya cakupan perbatasan laut, termasuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar – apabila pulau-pulau tersebut berbatasan laut dengan Negara lain.
Dalam konteks hukum ini seperti dikatakan oleh Hasjim Djalal (2013), di laut ada hak-hal lewat kapal-kapal asing, baik atas dasar innocent passage melalui perairan disekitar kepulauan maupun perairan teritorial; atau dalam kerangka transit passage disekitar selat-selat yang dipakai untuk keperluan pelayaran internasional (seperti ALKI); atau dalam kerangka archipelagic sealanes passage melalui wilayah perairan tertentu disekitar perairan kepulauan/teritorial. Demikian pula,  ada hak-hak Negara lain yang telah diatur dalam  UNCLOS maupun rezim-rezim hukum laut yang telah disepakari sebelumnya, terutama dengan pihak Malaysia. Keseluruhan aturan/ketentuan tadi patut menjadi perhatian dalam merumuskan perdagangan lintas batas laut, yang akan diakomodir dalam peninjauan ulang BTA Tahun 1970.
Akumulasi terhadap semua hal diatas, dan tuntutan yang berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di kawasan perbatasan antara Indonesia – Malaysia, yang diikuti peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan tersebut, maka prinsip hidup saling membutuhkan (simbiosis mutualisme) terus berkembang – penduduk kawasan perbatasan Indonesia mendapatkan kebutuhan barang olahan (sekunder) lebih murah dari Malaysia, karena mata rantai perdagangan yang lebih pendek, dibandingkan dengan pasokan barang yang sama dari dalam negeri, akibat sistem logistik nasional yang belum optimal dalam mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri di kawasan perbatasan (termasuk pulau-pulau kecil terluar).  Penduduk kawasan perbatasan Malaysia sendiri mendapatkan barang primer (komoditas ekstraktif) lebih murah, apabila mendatangkannya  langsung dari kawasan perbatasan Indonesia.
Kondisi diatas, dikaitkan dengan perkembangan selama 43 tahun tidak ada perubahan BTA Tahun 1970, maka memunculkan bentuk perdagangan lainnya, yang bertolak belakang dengan BTA, terutama berhubungan dengan nilai perdagangan dan produk yang diperdagangkan, yang muncul dari kesepatakan lainnya. Sebagai contoh, di kawasan Brunei, Sabah, Philipina Selatan (Mindanau dan sekitarnya) serta Indonesia (Kalimantan Timur bagian utara, di sekitar Kabupaten Nunukan); berkembang apa yang disebutkan dengan barter trade (lihat Ramli Dollah et al, 2007). Bentuk perdagangan ini lahir dari kesepatan BIMP EAGA. Demikian pula halnya dengan Riau (termasuk Kepulauan Riau), kegiatan ekonomi – perdagangannya dilandasi pada kesepakatan SIJORI.
Kegiatan perdagangan, baik dalam kerangka barter trade (BIMP EAGA) maupun SIJORI yang terjadi dalam cakupan wilayah perbatasan laut, sebagaimana telah disebutkan diatas sudah tidak sejalan lagi dengan BTA Tahun 1970; nilai perdagangannnya sudah melebihi RM 600; dan yang lebih penting lagi pemahaman barang dalam ranah BTA adalah barang kebutuhan pokok, yang dapat diidentikkan dengan “barang bawaan” oleh para pelintas batas antar Negara, khususnya penduduk kedua Negara yang menggunakan pas lintas batas ataupun paspor; sementara dalam ranah barter trade – barang dimaksud merupakan “barang dagangan”, dimana di Malaysia sendiri sudah ditetapkan agensi dan pelabuhan keluar/masuk barang, sehingga memudahkan untuk memungut bea keluar/masuk (duty).
Adanya dualisme implementasi perdagangan antara Indonesia – Malaysia; dapat dikatakan demikian dalam implementasi pragmatisnya; Ini harus segera diakhiri, dimana cara yang paling tepat untuk itu adalah melakukan perluasan ketentuan BTA, tidak hanya ditekankan pada perdagangan di kawasan perbatasan darat saja, namun mencakup pula perdagangan di kawasan perbatasan laut, dengan segala konsekwensinya yang telah terjadi selama ini yang perlu diakomodir. Perluasan BTA ini sangat relevan dengan rencana untuk melakukan peninjauan ulang (revisi) BTA Tahun 1970, selaras dengan akan terbentuknya AEC dan semakin intensif-nya regionalisasi perdagangan, dimana AEC sendiri merupakan perluasan dari AFTA. Antara ASEAN dan China telah melahirkan blok perdagangan berupa ACFTA yang mulai berlaku efektif pada tahun 2010, dan terakhir ini antara USA dengan UE (melibatkan pula Jepang); akan melahirkan Trans Pasifik Partnership (TPP) – merupakan blok perdagangan dengan tujuan utama  meminimalisasikan tarif dalam perdagangan barang, menghapus/mengurangi hambatan dalam perdagangan barang, jasa dan investasi, mengharmonisasi-kan aturan dan standar dalam perdagangan serta investasi, yang nantinya diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan perdagangan antara USA dan UE   (Kompas, Jum’at, 5 Pebruari 2013). Keberminatan Jepang  untuk bergabung dalam TPP ini, karena langkah liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas diprediksikan akan mampu menggerakkan perekonomian Jepang (Kompas, Sabtu, 9 Maret 2013).

1.2. Tujuan Terhadap Usulan Revisi
Usulan peninjauan ulang (revisi) terhadap beberapa ketentuan dalam BTA Tahun 1970, yang dianggap sudah tidak relevan lagi untuk saat ini maupun perspektif waktu kedepannya adalah bertujuan untuk :
1.2.1. Memberikan landasan hukum atas perluasan cakupan BTA yang tidak hanya mencakup kegiatan perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan darat saja, namun mencakup pula perdagangan di kawasan perbatasan laut; antara Indonesia – Malaysia ;
1.2.2. Menumbuhkan kegiatan perdagangan penduduk kawasan perbatasan di kedua Negara. Khususnya bagi Indonesia, tumbuhnya kegiatan perdagangan akan diikuti dengan upaya pengembangan potensi ekonomi lokal – berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam (ekstraktif) setempat yang dapat dijadikan unggulan (comparative advantage);
1.2.3. Mendorong adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia – Malaysia dalam memanfaatkan potensi ekonomi disekitar kawasan perbatasan kedua Negara ini ; dan
1.2.3. Mencegah tindakan illegal trading yang umumnya terjadi dalam perdagangan di kawasan perbatasan laut kedua Negara, sebagai implikasi positif dari adanya aturan hukum yang mengatur perdagangan di kawasan ini, yang sebelumnya merupakan perdagangan tradisional yang tidak mengacu pada aturan BTA ;
1.2.4. Menciptakan tambahan pendapatan bagi Negara, karena diberlakukan-nya pungutan bea masuk/keluar (duty) yang diatur dalam ketentuan BTA ; dan
1.2.4. Mengendalikan kegiatan perdagangan antar penduduk kawasan perbatasan kedua negara menjadi lebih tertib dalam kawasan perbatasan yang telah disepakati menurut aturan/ketentuan masing- masing, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan BCA.

1.3. Pokok-Pokok Materi Perubahan
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa peninjauan ulang (revisi) terhadap BTA Tahun 1970 adalah terhadap beberapa materi yang bersifat prinsip untuk dapat dilakukan penyesuaian, yaitu :
1.3.1. Cakupan wilayah perdagangan yang diatur dalam BTA sudah mengakomodir pemahaman kawasan perbatasan, yang mencakup perbatasan darat dan perbatasan laut, sebagaimana diatur dalam BCA. Pembatasan ini menjadi batasan toleransi terhadap pemberlakuan atas pemanfaatan BTA hanya pada kawasan tertentu yang sudah ditetapkan secara pasti, termasuk kepastian penduduk yang dapat memanfaatkannya. Diluar itu semua dapat dianggap sebagai tindakan illegal; Disamping kepentingan untuk mendukung kebijakan penggunaan produksi dalam negeri ;
1.3.2. Penduduk yang dapat melakukan perdagangan lintas batas merujuk sepenuhnya pada BCA, yaitu penduduk yang bertempat tinggal (berdiam) di kawasan perbatasan yang masuk dalam area of access dari setiap Kecamatan (district) yang sudah disepakati sebagai exit/entry point. Penduduk dimaksud minimal memiliki pas lintas batas (PLB) ;
1.3.3. Perdagangan di kawasan perbatasan laut ini idealnya membatasi jarak (batas laut) antara exit/entry point di Indonesia dengan exit/entry point di Malaysia – Ini akan berkorelasi dengan penggunaan moda angkutan- nya. Penggunaan perahu berkapasitas 20 m3 sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu ada kesepakatan ulang terhadap gross tonnage (GT) moda angkutan laut. Penggunaan moda angkutan laut pada perdagangan lintas batas laut ini perlu ada pembatasan GT-nya, untuk menghindari penggunaan moda angkutan yang sudah dikategorikan sebagai perdagangan konvensional ;
1.3.4. Penentuan nilai perdagangan lintas batas, khususnya untuk barang-barang bawaan yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk kawasan perbatasan di kedua Negara. Nilai perdagangan ini ditentukan berdasarkan atas 3 (tiga) indikator utama, yaitu; (a) pendapatan perkapita; (b) pengeluaran penduduk, dimana berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) – pengeluaran penduduk pada kawasan perbatasan, dapat dikategorikan sebagai pengeluaran penduduk pedesaan; dan (c) targeting inflation ;
1.3.5. Besarnya nilai perdagangan tidak menggunakan ringgit Malaysia (RM), namun menggunakan US $, sebagai hard currency yang diterima kedua belah pihak, walaupun nilai kurs-nya sendiri berfluktuatif ;
1.3.6. Jenis barang diperdagangkan dipilah menjadi 2 (dua), yaitu; (a)  barang bawaan, yang merupakan barang-barang kebutuhan pokok (primer), baik berupa komoditas hasil bumi (ekstraktif) maupun barang-barang hasil olahan industri. (b) barang dagangan, yaitu kelompok barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang bawaan ;
1.3.7. Barang dagangan dan juga barang bawaan yang nilai perdagangannya sudah melebihi batasan nilai perdagangan yang ditetapkan, dapat dikenakan pajak (duty) sesuai ketentuan berlaku ;
1.3.8. Keluar/masuk penumpang dan barang harus ditetapkan pada tempat (exit/entry point) yang telah ditetapkan masing-masing Negara, untuk memudahkan didalam melakukan pemantauan, terutama pemantauan terhadap keluar/masuk barang.

BAB II
MANFAAT – IMPLIKASI – URGENSI PENINJAUAN ULANG BTA

2.1. Manfaat yang Didapatkan
Dilakukannya peninjauan ulang (revisi) terhadap BTA 1970 ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama berhubungan dengan :
2.1.1. Memberikan kepastian hukum dalam implementasi perdagangan lintas batas laut, yang selama ini belum terakomodasikan sepenuhnya dalam ketentuan BTA ;
2.1.2. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan penduduk kawasan perbatasan di kedua Negara, melalui kegiatan perdagangan dan peluang pengembangan investasi berbasis pada pemanfaatan potensi ekonomi yang merupakan keunggulan kawasan bersangkutan ;
2.1.3. Menambah pendapatan bagi Negara, karena adanya pungutan kepabeanan (duty) atas kegiatan perdagangan lintas batas ini, terutama pungutan kepabeanan dari kegiatan perdagangan lintas batas laut ;
2.1.4. Menekan terjadi tindakan illegal trading, sebagai implikasi dari tertibnya kegiatan perdagangan lintas batas antar Negara, melalui kegiatan pengendalian kegiatan perdagangan.

2.2. Implikasi yang Ditimbulkan
Beberapa manfaat yang akan diterima sehubungan dengan peninjauan ulang BTA Tahun 1970 yang sifatnya lebih memperluas cakupan wilayah perdagangan lintas batas ini, akan menimbulkan beberapa implikasi, diantaranya yang paling prinsip adalah :
2.2.1. Diformalkannya kegiatan perdagangan lintas batas laut yang selama ini dikenal dengan istilah barter trade (perdagangan tradisional), dalam satu kesatuan dengan BTA – mengharuskan dilakukannya pengendalian perdagangan, terutama pada kawasan perbatasan laut; melalui penetapan exit/entry point tunggal lalu lintas barang dari dan ke kawasan tertentu di setiap Negara ;
2.2.2. Pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud, secara institusional harus ada keterlibatan Aparatur Pemerintah yang menangani urusan pungutan kepabeanan (duty) dan keamanan, termasuk urusan keimigrasian – apabila exit/entry point tadi menjadi jalur lalu lintas pergerakkan orang antar Negara ;
2.2.3. Untuk menunjang upaya pengendalian oleh Aparatur terkait diperlukan pembenahan fasilitas fisik yang cukup refresentatif, guna memperlancar arus pergerakkan orang/barang ;
2.2.4. Kawasan perbatasan di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi unggulan perdagangan lintas batas, perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah (value added) atas komoditas yang diperdagangkan, sehingga berimplikasi terhadap langkah pembinaan teknis dan mendorong kegiatan investasi oleh para pelaku usaha, dengan memberikan insentif investasi ;
2.2.5. Penggunaan moda angkutan perdagangan lintas batas laut harus terdaftar di kedua Negara.

2.3. Urgensi Perlunya Peninjauan Ulang
2.3.1. Landasan Filosofis
Border Trade Egreemnet (BTA) Tahun 1970 pada saat disepakati oleh Indonesia – Malaysia, pada awalnya lebih mengakomodir kegiatan perdagangan lintas batas darat; dan dalam perkembangan selanjutnya intensitas kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan laut lebih besar, baik menyangkut nilai perdagangannya maupun jenis barang yang diperdagangkan – kesemuanya itu tidak sejalan dengan batasan aturan yang telah ditetapkan dalam BTA Tahun 1970. Pembiaran seperti ini disatu sisi memberikan keuntungan bagi penduduk kedua Negara, berupa tumbuhnya kegiatan ekonomi kawasan yang berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk; Namun disisi lainnya, tindakan ini merupakan kegiatan illegal yang dasar hukumnya tidak ada.

2.3.2. Landasan Sosiologis
Realitas peningkatan kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan laut ini, sebagai implikasi dari tidak adanya perubahan (revisi) BTA Tahun 1970, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama ± 43 tahun; melahirkan bentuk perdagangan lainnya yang bersifat informal – lahir dari kesepakatan lainnya antara Indonesia-Malaysia, sehingga secara de facto diakui semua pihak, karena sudah menjadi tuntutan dari kepentingan penduduk kedua Negara; sebaliknya secara de yure tidak ada pengaturan legalitasnya. Dualisme penerapan bentuk perdagangan ini secara pragmatis harus dijadikan dalam satu aturan BTA, yang mengakomodir kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan darat dan laut. Ini secara psikologis akan memberikan kepastian hukum, sehingga dalam aspek kehidupan sosial penduduk yang berdiam di kawasan perbatasan akan terdorong untuk mengembangkan usaha-usaha ikutan yang memberikan nilai tambah atas komoditas unggulan. Muara akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan penduduk.

2.3.3. Landasan Yuridis
Diperluasnya cakupan BTA pada rencana peninjauan ulang BTA Tahun 1970, dengan mengakomodirkan perdagangan lintas batas laut, yang selama ini dikatakan sebagai perdagangan tradisional,  akan lebih memberikan kepasian hukum terhadap implementasi perdagangan lintas batas diantara penduduk Indonesia – Malaysia, guna melengkapi implementasi BCA.

BAB III
KETERKAITAN ATURAN

3.1. Dasar Keterkaitan Aturan
Perluasan terhadap pemberlakukan BTA pada dasarnya merujuk pada BCA, yang mengatur secara prinsip cakupan area of access daripada entry/ exit point terhadap pemanfaatan BTA dan penduduk yang berhak untuk melakukannya, namun demikian aturan yang lebih luas lagi sebagai rujukan yuridis formil lainnya menurut Hasjim Djalal (2013) adalah :
3.1.1 Hak lintas Malaysia barat dan timur melalui koridor di laut Natuna/Anambas sesuai perjanjian 1982 antara Indonesia-Malaysia ;
3.1.2 Hak lintas ALKI melalui laut Natuna/Karimata (dari Laut China Selatan, laut Karimata, selat Gasper, laut Jawa dan selat Sunda) ;
3.1.3 Hak tradisional fishing Malaysia di sekitar kepulauan Anambas, di luar 12 mil dari pantai ;
3.1.4 Hak lintas transit melalui selat Malaka/selat Singapura ;
3.1.5 Kebebasan berlayar dan terbang melalui dan di atas ZEE di laut China Selatan ;
3.1.6 Adanya zona tambahan sejauh 12 mil lagi diluar laut teritorial untuk pengawasan keuangan, bea cukai, imigrasi, dan karantina ;
3.1.7 Adanya hak hot pursuit sampai ke batas territorial sea Negara lain (Malaysia) di selat Malaka, laut China Selatan, dan Kalimantan Timur.

3.2. Aturan Terkait Dengan Perdagangan
Dalam cakupan implementasi teknis BTA kedepannya, beberapa aturan/ketentuan lingkup perdagangan yang harus menjadi rujukan adalah :
3.2.1. Undang-Undang 11 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
3.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
3.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor ;
3.2.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA ;
3.2.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

BAB IV
P E N U T U P

4.1. K e s i m p u l a n
Rencana peninjauan ulang terhadap BTA Tahun 1970, yang telah diberlakukan selama ± 43 sejak ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 1970 – merupakan suatu langkah strategis dalam rangka mengakomodir kepentingan penduduk di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia. Peninjauan ulang BTA dimaksud sifatnya adalah perluasan cakupan perdagangan, yang terdiri dari perdagangan lintas batas darat dan laut, dengan ciri-ciri khas berikut ini :
4.1.1. Kedua cakupan kawasan diberlakukannya perdagangan ini, yaitu darat dan laut rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan dijabarkan lebih lanjut dalam kesepakatan BCA Indonesia – Malaysia ;
4.1.2. Jenis barang, dipilah menjadi barang bawaan dan barang dagangan, dengan tetap melakukan pembatasan jenis barang; Barang bawaan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok penduduk kawasan perbatasan, sedangkan barang dagangan adalah kelompok barang diluar barang kebutuhan pokok (bawaan) yang sudah termasuk barang kebutuhan sekunder ;
4.1.3. Pembebasan bea keluar/masuk untuk jenis barang kebutuhan pokok (bawaan), dengan nilai perdagangan (threshold value of border trade)  yang sudah ditentukan ;
4.1.4. Diberlakukannya bea keluar/masuk (duty) atas barang dagangan yang bernilai komersial, termasuk barang kebutuhan pokok yang sudah melebihi nilai yang ditentukan ;
4.1.5. Penggunaan moda angkutan, khususnya di laut adalah lebih dari 20 m3, disesuaikan dengan jarak perbatasan laut antar kedua kawasan (Indonesia – Malaysia), dan harus dihindari penggunaan moda angkutan yang sudah dikategorikan sebagai kegiatan perdagangan internasional (konvensional). Moda angkutan harus terdaftar di kedua Negara yang berbatasan.

4.2. R e k o m e n d a s i
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa peninjauan ulang BTA Tahun 1970, sifatnya merupakan perluasan cakupan perdagangan darat dan laut, sehingga implementasinya akan menigkatkan kesejahteraan penduduk kawasan perbatasan dikedua Negara melalui kegiatan perdagangan dan investasi. Oleh karena adanya perluasan cakupan ini, dengan tetap memberikan pembatasan yang bertujuan untuk menjaga kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri, maka direkomendasikan untuk dibentuk Tim yang bertugas untuk mendalami peluang penyesuaian (revisi) BTA Tahun 1070, dengan merujuk aturan/ketentuan yang ada.
Keterlibatan unsur anggota Tim adalah BNPP, Kementrian Perdagangan dan K/L terkait lainnya, beserta Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah, yang memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah AD, SE, MM
Kabid. Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur

Referensi Pendukung

Buku Teks/Makalah/Handout

1)Djalal, Prof. DR. Hasjim. 2013. Pentingnya Perdagangan Lintas Batas Tradisional RI – Malaysia Dalam Perspektif Laut (Makalah). Rapat Kerja BNPP tanggal 30 April 2013. Jakarta
2)Dollah, Ramli dan Ahmad Mosfi Mohammad. 2007. Perdagangan Tukar Barang Malaysia – Indonesia : Potensi dan Cabaran (sebuah makalah). Jati Vol 12. Desember 2007.
3)Rusdiansyah. Diddy, SE, MM. 2013. Prospek Perdagangan Bebas Lintas Batas Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur – Malaysia; Saat ini dan Kedepannya Berdasarkan Pendekatan Pragmatis (makalah). http://diddyrusdiansyah.blogspot.com/.
4)….. 2013. Perdagangan Lintas Batas Di Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia; Sebuah Kajian Terhadap Implementasi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 Di Kalimantan Timur (makalah). http://diddyrusdiansyah.blogspot.com/.

Aturan/Ketentuan Hukum
5)Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
6)Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar.
7)Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Malaysia, 24 Agustus 1970.
8)Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Malaysia on Border Crossing, 12 Juni 2006.

Majalah/Harian Umum
9)Kompas, Harian Umum. Rubrik Ekonomi, terbit Jum’at, 5 Pebruari 2013.
10)Kompas, Harian Umum. Rubrik Ekonomi, terbit Selasa, 5 Maret 2013.
11)Kompas, Harian Umum. Rubrik Utama, terbit Sabtu, 9 Maret 2013.

MENYELAMATKAN SENI KERAJINAN TANGAN TENUN IKAT AOHENG DAN SULAMAN BAHAU DARI KEPUNAHAN – Merefleksikan kiprah seorang Kartini Perbatasan – Theodora Hangin Bang Donggo

22 Views

Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 21 April; kita selalu memperingati Hari Kartini sebagai manifestasi dari semangat perjuangan kaum wanita Indonesia untuk maju; mencapai kesetaraan jender, tanpa melepaskan kodratnya sebagai wanita. Dalam konteks saat ini, banyak kiprah yang dapat dilakukan oleh kaum wanita, seperti apa yang dituliskan dalam Kompas (Jum’at, tanggal 19 April 2013); disebutkan bahwa kondisi saat ini menjadi titik-titik kritis yang bisa menghambat dalam mencapai MDG, dan selanjutnya menjadi peluang untuk memanfaatkan bonus demografi 2020-2030; berupa peningkatan kesejahteraan. Namun untuk mencapainya tidak mudah, karena tingkat fertilitas total (TFR) para kaum wanita harus diturunkan menjadi 2,01 – 1,87, dimana saat ini masih berada dikisaran 2,6. Demikian pula tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi. Kesemuanya ini mengarah pada bagaimana mengupayakan kesetaraan jender sebagai kunci utama. Ini bukan berarti wanita diatas segalanya, namun harus kita akui bersama bahwa kesetaraan jender tadi akan menyadarkan para kaum wanita terhadap hak-haknya dalam mengatur dirinya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pengembangan diri – kesemuanya akan bermuara pada perencanaan jumlah anak yang ideal dan kesempatan menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih berkualitas. Artinya, kembali pada peran wanita terutama wanita muda.
Kiprah diatas tadi merupakan sekedar gambaran umum betapa kaum wanita Indonesia tidak dapat lagi dipandang sebelah mata, baik dalam perspektif kekinian maupun masa yang akan datang. Namun, bagaimana halnya dengan kiprah wanita yang bertautan dengan kehidupan sehari-hari – dalam konteks ini banyak contoh yang dapat dijadikan rujukan keberhasilan, seperti apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Theodora Hangin Bang Donggo. Lahir dari etnis dayak asli – Dayak Aoheng, yang keberadaannya (“suku ini”) sebagian besar berada di pedesaan Kecamatan Long Apari – salah satu dari 19 Kecamatan perbatasan di Kalimantan Timur.

Semangat Untuk Terus Belajar
Ibu   Hangin  lahir  di Tiong Ohang (saat ini sudah menjadi ibukota  Kecamatan    Long  Apari),  pada  tanggal 10 Pebruari   1956,   namun   setelah  memasuki masa remaja pindah ke Long Bagun, karena orang tuanya beralasan ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya; Ini dapat dimaklumi, mengingat pendidikan tertinggi yang ada di Tiong Ohang saat itu hanya sampai jenjang SD.
Setelah menyelesaikan pendidikan SPG C di Long Iram pada tahun 1971, ibu Hangin  tidak melanjutkan pendidikannya lagi; bukan karena alasan ekonomi ataupun ketidak- mampuan akademik; Semangat untuk belajar tetap bergelora, namun apa daya – keterbatasan jenjang pendidikan lanjutan atas relatif terbatas disekitar wilayah pedalaman (apalagi di kawasan perbatasan) pada saat itu.  Semangat belajar tetap tinggi sampai saat ini, hanya saja semangat  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  lainnya, yaitu terus belajar untuk mengembangkan kerajinan anyaman asli etnis dayak, terbukti pada tahun 2007 lalu – ibu Hangin mendapatkan penghargaan dari UNESCO atas kiprahnya mengembangkan seni kerajinan ini. Ibu Hangin mampu mensejajarkan kreatifitas seni anyaman etnis dayak dengan etnis sasak (Lombok – Nusa Tenggara Barat, yang menggunakan bahan baku utama anyaman dari bambu), dengan nilai artitistik bervariasi berdasarkan latar belakang etnis asalnya – mengingat setiap etnis dayak berbeda motif kerajinannnya, walaupun sama-sama menggambar hubungan sakral manusia dengan alam sekitarnya, maupun hubungannya dengan Tuhan; Disamping tingkat kerumitan seni anyaman-nya yang cukup tinggi, sehingga man mampu menghasilkan produk seni yang tidak lepas dari akarnya, walaupun ada sentuhan modifikasi seni kontemporer, sebagai implikasi dari permintaan pasar.

Kelebihan Seorang Hangin
Keaslian seni anyaman etnis dayak tetap bertahan, namun permintaan pasar, baik menyangkut motif dan penggunaan bahan baku terus berkembang. Disinilah peran ibu Hangin sangat terasa – mampu mengikuti arah perkembangan pasar. Ibu dari 2 orang anak ini; masing-masing 1 orang putra dan putri; aktif mengikuti pelbagai even pameran (eksebishi) didalam dan luar negeri maupun mengikuti studi banding atas undangan instansi pemerintahan. Dari sini beliau banyak belajar mengenai teknis anyaman dari daerah (suku) lain di Indonesia.

Kelebihan lainnya adalah mampu untuk berbagi ilmu tanpa merasa takut tersaingi; bahkan sebaliknya, dengan berbagi ilmu beliau termotivasi untuk terus belajar. Ini yang menjadi latar belakang; mengapa beliau tetap terus berkiprah pada Yayasan Bhakti Total Bagi Indenesia Lestari – Balikpapan, karena  melalui Yayasan inilah peran edukasi tersebut diimplementasikannya, tidak menonjolkan diri sebagai salah seorang perintis yang telah membesarkan Yayasan tersebut tetap eksis sampai dengan saat ini.

 

Salah satu motif sulaman etnis dayak Aahong yang ditemui di Long Tuyoq

Kelebihan berikutnya adalah mampu merubah pola pikir para pengrajin seni anyaman di kawasan perbatasan, seperti di Long    Apari   (dayak  Aoheng),   Bahau   Hulu
(dayak Kenyah) dan Krayan (dayak Lundayeh),  bahwa seni menganyam bukan sekedar pencitraan budaya, akan tetapi dapat memberikan penghasilan tambahan,  selama  pengrajin  bersang-kutan     mau    bersungguh-sungguh   dan
konsisten dalam menjaga kualitas hasilnya. Ibu Hangin telah membuktikan sendiri – Art Shop yang dimilikinya (CV. Matan di Samarinda) berkembang cukup pesat.  Ini bukti kemampuan beliau memperluas jaringan pemasaran, dipadukan dengan kemampuan menjaga kestabilan pasokan yang berada dipedalaman (termasuk kawasan perbatasan). Koneksitas seperti ini lazimnya dilakukan oleh perusahaan yang mampu menerapkan manajemen moderen; bukankah beliau sendiri hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang sekolah lanjutan pertama – terlebih lagi koneksitas ke pedalaman/perbatasan, dengan segala keterbatasan pilihan moda angkutannya dan kondisi fisik infrastruktur transportasi yang masih minim, menjadi kendala  tersendiri.  Kenyataannya beliau mampu melakukannya, meskipun dalam skala terbatas. Ini semua ditopang oleh kemauan untuk terus belajar dan ditempa oleh pengalaman lapangan yang terbentuk secara otodidak.

Obsesi Memecahkan Rekor Muri
Memecahkan rekor Muri bukanlah hal yang mudah; perlu kerja keras dan kerjasama semua pihak yang berkepentingan (“sama kepentingannya”). Pertanyaannya; apa yang menjadi obsesi ibu Hangin – beliau ingin membuat anyaman rotan sepanjang ± 150 – 200 m; membentang sepanjang jembatan sungai Mahakam dalam kisaran tersebut.
Caranya cukup sederhana, yaitu setiap suku/anak suku etnis daya di Kalimantan Timur, paling tidak 15 – 20 suku/anak suku diminta membuat anyaman dari rotan yang panjangnya 10 m dan lebar 2 – 3 m (ditentukan kemudian ukuran pastinya). Motif sesuai suku/anak suku bersangkutan. Dalam batasan waktu yang telah ditentukan semua hasil anyaman tadi dikumpulkan, dan dibentangkan pada momen yang memiliki nilai sejarah, seperti perayaan Hari Kemerdekaan RI atau ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur; dan sangat mungkin dilaksanakan bersamaan dengan peresmian jembatan kembar sungai Mahakam.
Motif dirancang terlebih dahulu, dimana pertemuan tepi anyaman satu dengan lainnnya saling bertaut dengan harmonisnya. Motif tersebut sebelum dijadikan anyaman harus ada pengakuan (approval) dari Kepala Adat; bahwa motif tersebut memang benar sebagai motif asli suku/anak suku bersangkutan. Pembentangan anyaman dilakukan oleh setiap suku/anak suku pada momen yang disepakati – pada saat itulah rekor Muri akan diraih. Hasil anyaman disimpan di Museum Mulawarman dan didokumentasikan dalam bentuk buku.
Sederhana saja obsesi tersebut, dan mampu diwujudkan – selama semua pihak yang memang berkepentingan terutama para pencinta dan peduli terhadap kelestarian seni budaya, khususnya seni anyaman asli etnis dayak; mau membantu . jangan kita biarkan ibu Hangin berjalan sendiri; kiprahnya selama ini sudah cukup menjadi goodwill bagi kita untuk merealisasikan obsesi tersebut.
Ini dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali seni anyaman yang mulai kurang diminati oleh kaum muda di pedalaman (termasuk perbatasan); terbukti dari para pelaku (“pengrajin”) yang menggelutinya lebih banyak kaum wanita berusia 35 tahun keatas; dan inipun dilakukan sebagai kegiatan sambilan – pengisi waktu luang, setelah menyelesaikan urusan rumah tangga atau membantu suami berladang. Faktor-faktor penyebab utamanya adalah; Pertama, seni kerajinan ini tidak dianggap sebagai kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatn; Kedua, peluangnya pasarnya terbatas dilingkungan sekitarnya, belum ada terobosan untuk penetrasi pasar keluar, akibat keterbatasan informasi pasar dan jalur pengirimannya belum terbentuk; Dan ketiga, masuknya barang-barang moderen yang harganya lebih murah; menjadi disinsentif untuk melakukan inovasi dan berkreasi. Padahal bahan baku yang disediakan alam sekitarnya cukup tersedia.

Selalu Mengedepankan Keaslian
Ciri khas produk seni yang dikembangkan ibu Hangin; selain mempertahankan keaslian motifnya, juga memperhatikan kualitas penggunaan bahan baku dari lingkungan sekitarnya maupun proses pewarnaannya – semua serba alami. Pada Festival Seni Anyaman Adi Kriya Kalimantan di Betara Budaya Jakarta, tanggal 27 Maret – 7 April 2013 (Kompas, Kamis, 28 Maret 2013) – semua yang hadir mengapresiasi produk yang ditampilkan – bernilai artistik tinggi.
Saat ini beliau sedang memikirkan; bagaimana serat ulap dayo (sejenis daun yang banyak tumbuh dihutan Kalimantan Timur terutama disekitar Tanjung Isui); menjadi lebih halus, sehingga dapat dijadikan tenunan ikat yang lebih halus lagi. Kedepannya, tenunan ulap doyo ini akan dijadikan “icon tenun ikat” Kalimantan Timur. Saat ini, akibat proses pengolahan yang masih sederhana, maka tekstur serat yang dihasilkan masih kasar, oleh karenanya tenun ikat yang dihasilkan masih kasar pula. Perkembangan teknologi terkini memungkinkan untuk menghasilkan serat yang cukup halus; dan proses ini sedang menjajaki pemikiran kearah tersebut.

Upaya Penyelamatan Seni yang Akan Punah 
Selain ulap doyo yang identik dengan tenunan asli etnis dayak Benuag; masih ada lagi tenunan lainnya dari dayak Aoheng, namun saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat  dayak Aoheng  yang membuatnya,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa tenunikat tersebut sudah mendekati kepunahan. Demikian pula, sulaman asli etnis dayak Bahau, walaupun masih ada anggota masyarakat yang membuatnya; akan tetapi dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah usia lanjut, dan rendahnya keberminatan kaum muda untuk melanjutkannya. Berarti, cenderung mendekati kepunahan, apabila tidak dilakukan tindakan untuk menghidupkannya kembali.

 

 

Sulaman etnis dayak Bahau dan Aoheng yang memiliki kesamaan motif,
sebagai contoh sulaman yang patut kita kembangkan sebagai sulaman asli Kalimantan Timur

Tenun asli dayak Aoheng berdasarkan informasi daii orang-orang tua suku ini, dikatakan bahwa bahan baku utamanya  berasal dari  perpaduan serat kulit kayu, akar gantung dan kapas. Dilihat dari penggunaan bahannya saja sudah cukup kompleks untuk mengolahnya, apalagi menjadikannya sebagai tenun ikat; Sedangkan sulaman dayak Bahau, aslinya terbuat dari benang yang diambil dari perca-perca kain. Tentunya, kompleksitas proses pembautan sulaman ini relatif tidak ada, karena bahan bakunya dapat digantikan dengan penggunaan benang.
Perbedaan kompleksitas kedua hal diatas, tidak berarti harus ada perberdaan upaya penyelamatannya. Oleh karenanya beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan; Pertama, menghimpun hasil tenunan dan sulaman yang masih ada – sebagian merupakan hasil tenunan/sulaman lama, peninggalan dari generasi sebelumnya, yang akan dijadikan referensi. Kedua, sebagai kelanjutan upaya pertama tadi adalah mencari anggota masyarakat (pengrajin) yang masih dapat membuatnya, guna mendalami teknis pembuatannya – paling tidak masih dianggap mampu, dan inipun kalau memang masih ada pengrajin dimaksud. Ketiga, apabila langkah kedua tidak dapat dilaksanakan, maka tindakan berikutnya adalah melakukan pengembangan, dengan cara menghimpun para pengrajin yang memiliki keahlian menenun/mensulam – kelompok inilah yang akan melakukan tindakan rekayasa, baik menyangkut teknis pembuatannya maupun penggunaan bahan baku.
Ketiga langkah tadi masih perlu untuk dijabarkan lebih lanjut implementasinya, namun dukungan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) sangat diperlukan, karena ini bukan pekerjaan yang mudah – penyelamatan seni yang akan punah. Kita akan berdosa terhadap generasi mendatang, apabila tidak dilakukan penyelamatan sejak dini. Mari kita dukung ibu Hangin; jangan biarkan beliau jalan sendirian.

Makna sebuah Motif  
Sulaman dayak Bahau dan Aoheng pada dasarnya memiliki motif yang hampir sama  (lihat penyajian foto sebelumnya); Perlu diingat bahwa motif seni kerajinan tangan, baik berupa anyaman, sulaman maupun produk seni lainnya; memiliki makna tersendiri, bukan hanya sekedar seni – akan tetapi sebagai gambaran daripada manifestasi hubungan dinamis manusia (masyarakat dayak) dengan alam sekitarnya, yang telah memberikan penghidupan; juga merupakan manifestasi hubungan manusia dengan penciptaNya, yang kesemuanya diaktualisasikan dengan seni, sehingga wajar setiap motif etnis dayak berbeda – bergantung pada falsafah hidup dan budaya yang terbentuk pada setiap suku/anak suku dayak.
Perkembangan zaman tentunya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan seni etnis dayak, termasuk seni anyaman dan sulaman, namun tidak pada motif dasarnya. Penyesuaian terhadap perkembangan zaman, disamping untuk menjadikannya lebih dinamis sebagai seni kontemporer; dimaksudkan pula untuk mengikuti permintaan pasar, yang cenderung mengarah pada nilai-nilai natural (back to nature).

Munculnya Kartini lain
Mobilitas kehidupan manusia ada batasnya, karena termakan usia – demikian pula ibu Hangin, mobilitasnya sudah mulai terbatas. Perlu ada generasi berikutnya sebagai penerus; Salah satunya adalah para pengrajin yang selama ini telah mendapatkan binaannya secara teknis. Namun itu belum cukup, karena masih diperlukan binaan dalam bentuk lainnya, seperti memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pameran didalam dan diluar negeri serta perluasan peluang pasar.
Dari beberapa bentuk binaan diatas, yang paling prinsip adalah perluasan pasar. karena selain adanya kepastian pasar atas produk seni yang dihasilkan, juga memberikan penghasilan tambahan, sehingga dapat menjadi kegiatan produktif. Kalau ini semua dapat dilakukan . kelak akan muncul kartini-kartini perbatasan lainnya, yang mampu menjaga kelestarian budaya masyarakat perbatasan, khususnya etnis dayak.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kaltim

PERDAGANGAN LINTAS BATAS TRADISIONAL INDONESIA – MALAYSIA : Bagian dari Border Trade Agreement atau Merupakan Hal Terpisah

12 Views

A. Latar Belakang 
Dalam sepekan ini Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan Timur, disibukan dengan 2 (dua) kegiatan; Pertama, menyelenggarakan rapat kerja terkait dengan usulan terhadap perubahan Border Crossing Agreement (BCA) di Samarinda, pada tanggal 2 April 2013; Dan kedua, menghadiri rapat kerja mengenai perdagangan lintas batas tradisional Indonesia – Malaysia dan Indonesia Philipina, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pada tanggal 3 April 2013 di Jakarta. Kegiatan  disebutkan terakhir, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan tradisional antara Indonesia – Malaysia dapat dikatakan masih dalam ranah Border Trade Agreement (BTA).
Kedua kesepakatan (agreement) ini; walaupun terdapat perbedaan ranah (domain) cakupannya, dimana BCA  terkait dengan pengaturan pergerakkan lintas batas orang, sedangkan BTA ada hubungannya dengan pengaturan pergerakkan barang yang bersifat lintas batas antar Negara. Namun disisi lainnya terdapat persamaan dalam hal sama-sama sudah daluwarsa (out of date) – BCA terakhir yang telah disepakati (issued) antara Indonesia dan Malaysia adalah pada tanggal 12 Juni 2006 di Bukit Tinggi (Sumatera Barat), sehingga merujuk pasal (article) 14 ayat (2) BCA dimaksud; disebutkan bahwa 5 setelah ditetapkannya kesepakatan harus dilakukan peninjauan ulang (review). Berarti, pada tahun 2011 lalu BCA Tahun 2006 seharusnya sudah ditinjau ulang. Kenyataannya, sampai dengan tahun 2013 ini belum dihasilkan kesepakatan BCA yang baru – atau dengan kata lainnya sudah daluwarsa 2 tahun.  Sementara BTA Indonesia – Malaysia lebih parah lagi, sejak disepakatinya pada tanggal 24 Agustus  1970 di Jakarta; sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan peninjauan ulang,   berarti sudah daluwarsa selama 43 tahun.
Walaupun BCA Tahun 2006 dan BTA Tahun 1970 sudah daluwarsa, akan tetapi masih tetap dijadikan rujukan oleh Indonesia – Malaysia; mungkin saja ini ada kaitannya dengan kesepahaman bahwa sebagai bangsa yang serumpun, semua masalah dapat dibicarakan secara informal, selama masalah tersebut tidak bersifat prinsip yang dapat mengganggu hubungan kedua Negara. Atau dapat dipersepsikan pula bahwa pada tataran implementasinya belum menunjukkan indikasi yang mendesak untuk dilakukan perubahan, semuanya masih berjalan dalam koridor yang dapat ditoleransi kedua belah pihak.
Tulisan ini, walaupun membicarakan tentang BCA, namun pokok pembahasan-nya lebih menekankan pada perdagangan lintas batas tradisional, yang selama ini sudah terjalin antara warga Negara Indonesia dan Malaysia yang berada di sekitar kawasan perbatasan, sebelum diberlakukannya BTA itu sendiri; disamping mengkaji beberapa aturan terkait dengan BTA Tahun 1970.

B. Hubungan BCA – BTA

Sebelumnya telah disebutkan bahwa BCA dan BTA ada keterkaitan erat, sehingga perubahan BCA memberikan pengaruh terhadap BTA, meskipun keduanya berbeda ranahnya (domain). Dalam ketentuan BCA, yaitu kesepakatan tentang exit/entry point (pos lintas batas; PLB), disebutkan pula cakupan area (access of area) yang ada pada setiap PLB. Cakupan area ini menjadi rujukan terhadap penetapan kawasan (area) yang berhak mendapatkan fasiltas perdagangan lintas batas antara Negara, yang diatur menurut ketentuan BTA. Dalam kawasan tersebut sudah terdefinisikan penduduk yang mendapatkan hak-hak melakukan perdagangan dengan nilai perdagangan sebesar RM 600/ orang/bulan, termasuk jenis barang yang dapat diperdagangkan.
Untuk menentukan penduduk yang terdefinisikan dimaksud menjadi ranah BCA, yaitu dibuktikan dengan kepemilikan pas lintas batas, sehingga dengan bukti tersebut penduduk bersangkutan dapat melakukan pergerakkan lintas batas antar Negara, termasuk melakukan kegiatan perdagangan – membawa barang, tanpa dibebani bea keluar/masuk (duty); dan harus diingat bahwa pembebasan bea tadi pada tahun 1970 masih relatif tinggi tarif-nya, sehingga sudah sewajarnya pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok bagi penduduk yang berada dikawasan perbatasan kedua Negara dibebaskan dari pungutan bea keluar/masuk. Hal-hal seperti ini telah diatur dengan baik dalam ketentuan BTA Tahun 1970.
Dinamika  perkembangan hubungan Indonesia – Malaysia, pada prinsipnya tidak terdapat indikasi yang menyebabkan perubahan BCA, kecuali pada posisi Indonesia; Perubahan dimaksud hanya sekedar perubahan PLB dan cakupan area-nya – sebagai implikasi adanya pemekaran Kecamatan di kawasan perbatasan yang didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Demikian pula mengenai BTA Tahun 1970, indikasi perubahannya yang paling prinsip hanya berkisar pada penentuan nilai perdagangan (threshold value for border trade) dan penggunaan nilai mata uang (lihat Diddy Rusdiansyah, 2013);  serta apakah perdagangan di kawasan perbatasan laut – dan juga pulau kecil terluar, yang memiliki pebatasan laut dengan Negara lain (selain Malaysia); masih relevan menggunakan aturan BTA, karena pihak Malaysia sendiri – dalam hubungan perdagangan lintas batas dengan Indonesia, khususnya dengan Kalimantan Timur bagian utara (disekitar Nunukan), dan dengan Philipina bagian selatan; menggunakan “barter trade” (lihat Ramli Dollah et al, 2007). Bentuk perdagangan ini (barter trade) merupakan kesepakatan BIMP-EAGA, tidak tunduk pada aturan BTA; Mengingat kesepakatan BIMP-EAGA mengakomodir bentuk perdagangan tradisional yang telah lama dilakukan disekitar kawasan Kalimantan Timur bagian utara – Sabah – Philipina bagian selatan.

C. Perdagangan Lintas Batas Tradisional

Perdagangan lintas batas tradisional tidak dapat disamakan dengan BTA, karena BTA hanya mengatur jenis barang tertentu yang umumnya merupakan barang-barang hasil bumi (ekstraktif) dari pihak Indonesia, dan dari pihak Malaysia berupa barang-barang kebutuhan pokok hasil olahan, termasuk jenis barang untuk keperluan industri yang dapat dikatakan industri skala kecil. Demikian pula nilai perdagangannya sudah ditetapkan sebesar RM 600/orang/bulan atau menggunakan perahu dengan bobot 20 M3, dengan nilai RM 600 setiap kali jalan.
Sementara perdagangan lintas batas tradisional, walaupun cakupan wilayah-nya sama dengan BTA, yaitu kawasan perbatasan antar Negara, namun tidak merujuk pada batasan nilai perdagangan seperti disebutkan diatas (menurut BTA), demikian pula jenis barangnya dapat saja tidak sesuai daftar barang yang disepakati kedua belah pihak; sebagaimana diatur dalam ketentuan BTA, misalnya kayu (logging) – pihak Indonesia tidak memberlakukan barang ini sebagai produk dagangan (barter), sebaliknya pihak Malaysia mencantumkannya sebagai barang yang dapat diperdagangkan (barter).  Ini pada dasarnya identik dengan bentuk “perdagangan bebas lintas batas antara Negara” yang saling berbatasan. Bentuk perdagangan disebutkan terakhir ini berlaku menurut ketentuan konvensi perdagangan internasional, yaitu dikenakan tarif (bea keluar/masuk) dan aturan perdagangan lainnya yang berlaku di Negara bersangkutan, termasuk pengaturan jenis barang yang dapat diperdagangkan.
Namun tetap diperlukan adanya pembatasan kawasan, yaitu hanya mencakup kawasan perbatasan (dan pulau kecil terluar) yang sudah ditentukan masing-masing Negara – maksudnya adalah barang-barang yang diperdagangkan hanya dapat beredar dalam kawasan perbatasan/pulau terluar; keluar dari kawasan tersebut sudah dianggap sebagai barang illegal, sehingga aparat pemerintah terkait dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian bentuk perdagangan yang diatur dalam BTA, dipadankan dengan bentuk perdagangan tradisional (yang oleh Malaysia dikatakan sebagai barter trade) terdapat adanya kesamaan prinsip, yaitu dibatasinya cakupan kawasan perdagangannya.
Dikaitkan dengan akan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community; AEC) pada tahun 2015 mendatang (Kompas, Selasa, 5 Maret 2013); mobilitas orang dan barang menjadi bebas, dan yang lebih penting lagi adalah hambatan tarif dan non tarif diminimalkan, sehingga pertanyaan mendasarnya; Apakah masih relevan menggunakan bentuk perdagangan yang diatur dalam BTA.

D. Perluasan BTA – Sebagai Perdagangan Bebas Lintas Batas

Menjawab pertanyaan diatas – memberikan indikasi perlu adanya modifikasi terhadap BTA, yaitu mengkombinasikan aturan BTA dengan perdagangan lintas batas tradisional, karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan tradisional ini terus mengalami peningkatan, akan tetapi data pasti jumlah ekspor-impor tidak diketahui secara pasti; terbentur pada dasar hukumya yang belum jelas; disamping peluang terjadinya kegiatan perdagangan illegal, terutama di kawasan perbatasan laut, akibat banyaknya pintu keluar/masuk dan luasnya kawasan yang relatif sulit dipantau secara kontinyu oleh aparat pemerintah.
Dalam kerangka modifikasi ini, maka jenis barang yang telah ditetapkan dalam aturan BTA tetap digunakan sebagai rujukan barang yang dapat dibawa (hand carry) oleh penduduk pemegang pas lintas batas maupun paspor, yang melakukan pergerakkan lintas batas antar Negara – tidak dikenakan bea keluar/masuk (duty). Sedangkan barang-barang lainnya, selama tidak termasuk dalam daftar negatif (negative list) di masing-masing Negara, dapat dikategorikan sebagai barang dagangan bernilai komersial – mengadopsi perdagangan tradisional.
Sebagai barang dagangan yang  bernilai komersial dapat saja  ditempuh kebijakan; Pertama, membatasi jenis barang yang dapat diperdagangkan – walaupun merupakan sedikit perluasan cakupan barang yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori jenis barang menurut ketentuan BTA. Kedua, tidak memberikan batasan jenis barang, karena pada akhirnya batasan tersebut akan berakhir dengan sendirinya, apabila AEC berlaku efektif tahun 2015.
Pada penyelenggaraan Lokakarya Perdagangan Bebas di Kawasan Perbatasan, yang dilaksanakan di Nunukan, tanggal 5 Desember 2012 – oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan TImur (lihat Diddy Rusdiansyah, 2013), salah satu hasil kesimpulannya adalah memandang perlu untuk dilakukannya kajian terhadap kemungkinan penerapan perdagangan bebas lintas batas antara Nunukan – Tawao. Bentuk perdagangan ini dapat dijadikan bentuk baru pola perdagangan pada kawasan perbatasan (darat dan laut) – seperti dikatakan sebelumnya, yaitu mengakomodir BTA dan perdagangan tradisional.

 

Skema – Perdagangan Bebas Lintas Batas

Pada skema 1 diatas dapat dilihat bahwa kawasan diberlakukannya perdagangan bebas lintas batas hanya pada kawasan perbatasan dan pulau terluar – perbatasan darat dan laut; Kawasan tersebut memiliki arti strategis dari aspek sistem pertahanan sebagaimana disebutkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sementara untuk pulau-pulau terluar (termasuk yang berbatasan laut dengan Negara lain) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar. Keseluruhan aturan tadi mengisyaratkan perlunya dilakukan pengelolaan kawasan yang menseimbangkan antara aspek kesejahteraan (properity) dan pertahanan/keamanan (security). Khususnya mengenai pulau kecil terluar ini; Mohammad Ikhwanuddin Mawardi (2009; 238), menyebutkan pulau-pulau ini memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis potensial yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya (resource based industry), seperti industri perikanan dan pariwisata.
Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar (sebagaimana disebutkan Mohammad Ikhwanuddin Mawardi) adalah mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi setempat melalui kegiatan ekonomi – perdagangan; dan ini tidak perlu dikhawatirkan, karena sudah ada pembatasan, yaitu :
a. Batasan cakupan kawasan diberlakukannya perdagangan, dimana rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan BCA Indonesia – Malaysia.
b. Batasan jenis barang, terutama  bawaan yang diprioritaskan untuk kebutuhan pokok penduduk kawasan perbatasan yang relatif lebih murah harganya, karena rantai distribusi yang lebih pendek.
c. Batasan pembebasan bea keluar/masuk hanya untuk jenis barang untuk kebutuhan pokok, dengan nilai (threshold value of border trade)  yang sudah ditentukan.
d. Diberlakukannya bea keluar/masuk (duty) atas barang dagangan yang bernilai komersial, termasuk barang kebutuhan pokok yang sudah melebihi nilai yang ditentukan.
e. Penggunaan alat angkutan, khususnya di laut tidak dibatasi tonase-nya (gross tonnage) – namun harus terdaftar di kedua Negara yang berbatasan.
Keseluruhan pembatasan diatas sejalan dengan prinsip memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri – akibat kendala sistim logistik nasional dan mata rantai distribusi yang cukup panjang hingga ke kawasan perbatasan/pulau terluar, menyebabkan harga yang harus dibayarkan penduduk setempat menjadi lebih mahal, dibandingkan harga barang yang sama dari Negara lain yang berbatasan langsung. Dari sudut pandang ekonomi, sangat wajar bagi penduduk perbatasan untuk melakukan kegiatan perdagangan secara langsung, guna mendapatkan harga lebih murah – sepadan dengan tingkat penghasilannya, yang sebagian besar tergerus dengan beban hidup yang cukup tinggi – Peran Pemerintah (“Negara”) adalah melakukan “regulasi” agar tuntutan ekonomi yang berkembang dikawasan perbatasan tidak mengarah pada tindakan illegal; dan kenyataan dilapangan seringkali membuktikan masalah ini.
Regulasi dimaksud sifatnya adalah memformalkan realitas yang terjadi dilapangan, dimana rencana peninjauan ulang BTA Tahun 1970 menjadi momentum untuk dapat mensepakati bentuk perdagangan yang sudah mengantisipasi berlakunya AEC – perdagangan bebas kawasan ASEAN. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa sudah menjajaki pembentukan kawasan perdagangan bebas transatlantik (trans pasific partnership; TPP); untuk keperluan tersebut akan segera dilakukan langkah kerjasama bilateral, dalam rangka menjajaki kemungkinan menghilangkan tarif dalam perdagangan barang, menghapus atau mengurangi hambatan dalam perdagangan barang, jasa dan investasi, mengharmonisasikan aturan dan standar dalam perdagangan serta investasi (Kompas, Jum’at, 5 Pebruari 2013). Demikian pula, Negara Jepang  berminat untuk bergabung dalam TPP ini, karena langkah liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas diprediksikan akan mampu menggerakkan perekonomian Jepang (Kompas, Sabtu, 9 Maret 2013). Langkah yang dilakukan Negara-negara maju tersebut tidak bedanya dengan kerjasama ekonomi – perdagangan diinternal ASEAN – AFTA (Asean Free Trade Area), dimana komoditi tertentu beban tarifnya dijadikan nol persen. Hasil studi Feridhanusetyawan dan Pangestu pada tahun 2002 (dalam Prof. DR. Tulus T.H Tambunan, 2011; 341); menjelaskan adanya manfaat peningkatan kesejahteraan dalam lingkungan Negara-negara ASEAN.
Gambaran diatas – sedikit mengilustrasikan bahwa kekhawatiran untuk menerapkan perdagangan bebas lintas batas; tidak perlu ada, selama regulasinya dapat diatur dengan baik, dengan beberapa implikasi dijelaskan berikut ini.

E. Implikasi Perdagangan Bebas Lintas Batas 

Perdagangan bebas lintas batas antar Negara; walaupun dalam skala kecil tetap membutuhkan fasilitas pendukung berupa exit/entry point (pos lintas batas; PLB) – untuk menampung pergerakkan orang dan barang dalam satu pintu yang dapat dipantau. Idealnya PLB tersebut memiliki fasilitas CIQS dan untuk melancarkan kegiatan perdagangan ada kawasan yang ditetapkan sebagai zona perdagangan (trade zone), di darat maupun laut. Melalui forum KK/JKK Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur – Peringkat Negeri Sabah sudah pernah ada kesepakatan untuk membentuk Free Trade Zone (FTZ) di Nunukan dan Tawau. Namun sampai dengan saat ini belum ada realisasi, akibat dari belum siapnya infrastruktur dikedua belah pihak.
Pembentukan FTZ di Nunukan (ataupun Sebatik) sudah sejalan dengan model pengembangan kawasan di perbatasan laut/pesisir, yaitu Model Kawasan Perbatasan Laut (Bappenas, 2003). Salah satu fasilitas yang harus disediakan berdasarkan model ini adalah kawasan berikat (bounded area), atau disebut pula sebagai FTZ. Menurut Syarip Hidayat et al (2010; 27); dikatakan bahwa secara umum FTZ (dapat diidentikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus) memberikan perlakukan khusus dibidang kapabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan.
Ramli Dollah et al (2007), menyebutkan bahwa kelancaran pelaksanaan barter trade didukung oleh penyediaan fasilitas pergudangan (werehousing) sebagai transshipment barang yang akan diekspor/diimpor – demi kemudahan dalam menarik bea keluar/masuk barang (duty) melalui perusahaan (syarikat) yang ditunjuk oleh Kastam Diraja Malaysia. Pelabuhan barter trade, seperti di Sandakan. Tawau dan Lahad Datu merupakan miniatur dari FTZ skala besar yang ada di Labuan. Kedepannya, direncanakan untuk menjadikan Sebatik sebagai kawasan yang akan menerapkan barter  trade (FTZ).
Untuk mengimbangi perolehan atas manfaat barter trade ini (dalam istilah Indonesia – identik dengan perdagangan tradisional antar Negara), seharusnya ada pelabuhan untuk transshipment dari Nunukan/Sebatik menuju Tawau atau sebaliknya – kendala yang dihadapi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, khususnya pasal 6 ayat (1) yang hanya menetapkan beberapa pelabuhan, termasuk Pelabuhan Tarakan untuk impor produk tertentu, dimana pada ayat (2); produk tertentu dimaksud adalah makanan dan minuman.
Merujuk aturan Kementrian Perdagangan ini, jelas mengindikasikan pembatasan terhadap jenis barang – hanya makanan dan minimum, sedangkan dalam aturan BTA masih ada toleransi impor barang-barang untuk keperluan industri, demikian pula dalam perdagangan tradisional, jenis barang yang diperdagangkan lebih dari itu (makanan dan minuman). Sementara pasal 7 Peraturan yang sama tidak menyebutkan kawasan perbatasan/pulau terluar sebagai kawasan yang mendapatkan perlakuan khusus.
Permasalahan inilah yang perlu mendapatkan perhatian utama sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai bentuk perdagangan bebas lintas batas – ini merupakan tugas BNPP untuk mencari solusi yang terbaik, yang jelas perdagangan bebas lintas batas masih ada batasan, terutama cakupannya hanya pada kawasan perbatasan/pulau terluar. Perlu diantisipasi perkembangan yang ada, agar tidak mengarah pada tindakan illegal, sehingga menghilangkan manfaat yang seharusnya dapat diterima; Memformalkan tindakan illegal dengan regulasi yang dapat dibenarkan menurut ketentuan berlaku adalah lebih baik, dibandingkan membiarkan tindakan illegal terus berlangsung – karena sesuatu yang illegal pasti ada pihak lain yang menjadikannya sebagai keuntungan pribadi.

F. Langkah Tindaklanjut – Simpulan

Kawasan perbatasan dihadapkan pada banyak kendala dalam upaya pengembangannya; Namun, disisi lainnya mengandung banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Bentuk perdagangan BTA memberikan pembatasan; dan  dalam kasus tertentu, seperti kegiatan perdagangan Nunukan – Tawau; Sangihe – General Santos; Riau – Malaka; dan Kepulauan Riau – Johor Bahru; Perkembangan perdagangan tradisional (atau menurut Malaysia diistilahkan sebagai barter trade) telah berkembang cukup pesat, baik nilai perdagangannya maupun jenis barang yang diperdagangkan.
Bentuk perdagangan bebas lintas batas dapat menjadi solusi, yaitu mengkombinasikan BTA dan perdagangan tradisional – hanya saja dasar regulasinya perlu ada kesepakatan, peninjauan ulang terhadap BTA tahun 1970 dapat menjadi momentum untuk mengkaji format perdagangan bebas lintas batas ini. Kita perlu menghindari agar tidak terjadi dualisme bentuk perdagangan dikawasan perbatasan/pulau terluar.

O l e h :
Diddy Rusdiansyah AD, SE., MM
Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal

Referensi Pendukung

Buku Teks/Makalah/Handout
1) Bappenas. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Cetakan Pertama. November 2003. Diterbitkan Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal – Deputi Bidang Otda dan Pengembangan Regional. Jakarta.
2) Dollah, Ramli dan Ahmad Mosfi Mohammad. 2007. Perdagangan Tukar Barang Malaysia – Indonesia : Potensi dan Cabaran (sebuah makalah). Jati Vol 12. Desember 2007.
3) Hidayat, Syarip dan Agus Syarip Hidayat. 2010. Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus. Cetakan ke-I, Agustus 2010. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
4) Mawardi, Mohammad Ikhwanuddin. 2009. Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Cetakan Pertama. November 2009. Penerbit IPB Press. Bogor.
5) Rusdiansyah. Diddy, SE, MM. 2013. Prospek Perdagangan Bebas Lintas Batas Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur – Malaysia; Saat ini dan Kedepannya Berdasarkan Pendekatan Pragmatis (makalah). http://diddyrusdiansyah.blogspot.com/.
6) Rusdiansyah. Diddy, SE, MM. 2013. Perdagangan Lintas Batas Di Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia; Sebuah Kajian Terhadap Implementasi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 Di Kalimantan Timur (makalah). http://diddyrusdiansyah.blogspot.com/.
7) Tambunan, Prof. DR. Tulus T.H. 2011. Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Emperis. Juli 2011. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

Aturan/Ketentuan Hukum
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
10)Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11)Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar.
12)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
13)Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Malaysia, 24 Agustus 1970.
14) Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Malaysia on Border Crossing, 12 Juni 2006.

Majalah/Harian Umum
15)Kompas, Harian Umum. Rubrik Ekonomi, terbit Jum’at, 5 Pebruari 2013.
16)Kompas, Harian Umum. Rubrik Ekonomi, terbit Selasa, 5 Maret 2013.
17)Kompas, Harian Umum. Rubrik Utama, terbit Sabtu, 9 Maret 2013.

Menjadikan Badan Pengelola Perbatasan Sebagai Badan Otoritas Khusus – Wacana atau Suatu Keharusan

13 Views

A. Pendahuluan
Hasil penelitian Kodam VI/Mulawarman, yang telah diseminarkan secara nasional pada tanggal 12 Juli 2012 lalu, di Balikpapan; salah satu isu strategis yang diangkat adalah upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, diantaranya mengusulkan peningkatan status Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), yang semula hanya sebagai “koordinator” pelaksanaan pembangunan perbatasan, menjadi “Badan Otoritas Khusus Pengelola Perbatasan”. Dasar pemikirannya adalah selama ini keterlibatan banyak Instansi Pemerintahan untuk turut berperan aktif dalam pembangunan kawasan perbatasan, sesuai tugas dan fungsinya; berdampak terhadap pemborosan biaya dan sasarannya menjadi tidak fokus (Tim Peneliti KODAM VI/MLW, 2012; 19)

Disisi lainnya fungsi koordinatif secara teoritis hanya memberikan arahan program pembangunan dan memantau pelaksanaan program dilapangan – selanjuntnya menyampaikan masukan (feed back) sebagai langkah penyempurnaan program pembangunan tahun berikutnya, tanpa ada kekuatan untuk memberikan “tekanan” bagi Instansi Pemerintah  terkait; apakah harus melaksanakan atau tidak program dimaksud. Acapkali fungsi koordinatif hanya sebagai upaya menghimpun masukan dan memberikan usulan, yang masih perlu diproses lebih lanjut oleh Instansi terkait – disesuaikan dengan dokumen perencanaan formal yang dimiliki maupun kemampuan keuangannya. Disinilah permasalahan prinsip dari fungsi koordinatif yang dibebankan pada BNPP/BPPD. Sementara upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sudah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda.

Penyajian tulisan ini bertujuan untuk; (a) memberikan penekanan terhadap arti pentingnya perluasan peran institusional Badan Pengelola Perbatasan, terutama BPPD, dengan memperhatikan beberapa faktor pendukungnya, seperti kondisi kawasan; dan (b) memberikan tinjauan yuridis formal terhadap perluasan peran  institusional  bagi BPPD  untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan (implementatif), yang sifatnya temporer dan residual.

B. Relevansi Badan Ororita Khusus – Perluasan Kewenangan

Pembentukan Badan Otoritas Khusus Pengelola Perbatasan dasar pemikirannya sangat realistis, karena realitas di lapangan acapkali terjadi lemahnya peran dari fungsi koordinatif BNPP/BPPD; disebabkan setiap Instansi berkepentingan untuk melaksanakan peran dan fungsi sektoral-nya dengan baik, serta berkepentingan untuk mencapai sasaran program yang sudah tertuang dalam RPJM Nasional/Daerah dan RENSTRA sektoral-nya masing-masing, walaupun kesepakatan wilayah (spasial) pembangunannya sama, yaitu di kawasan perbatasan.

Peran koordinatif dilingkungan Instansi Pemerintahan bercirikan 2 (dua) hal prinsip, yaitu; (a) keanggotaannya bersifat ad hoc, sehingga keterwakilan anggota dapat berganti-ganti dalam mewakili Institusi-nya; tidak menutup kemungkinan keterwakilan tersebut tidak dalam posisi menentukan; dan (b) tidak dalam kapasitas untuk mengambil peran dan fungsi Institusi teknis yang ada. Kedua hal inilah menjadikan Institusi yang memiliki peran/fungsi koordinatif selalu dihadapkan pada kondisi dilematis, akibat kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan bersama; tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena lemahnya komitmen bersama dan ketergantungan implementasi pada Instansi teknis terkait.

Merujuk pada pemikiran James A. Champy (dalam Frances Hesselbein et al, 1997; 9-10); sebenarnya dimungkinkan bagi Institusi Pemerintah untuk melakukan reengineering, yaitu melakukan perubahan pola kerja institusi; tidak selalu bertumpu pada fungsi, tetapi mengikuti proses yang dapat  melewati batas-batas fungsional.  Dalam konteks BPPD, perubahan ini dapat  berdampak terhadap upaya untuk melakukan perluasan fungsi (reinventing), yang pada tahap awalnya diindikasikan dengan perubahan dalam struktur organisasi yang memungkinkan untuk bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) program pembangunan dalam cakupan kawasan tertentu (“perbatasan”).

Permasalahannya; perubahan status Institusi BNPP/BPPD, yaitu memiliki peran/fungsi koordinatif – implementatif, tidak hanya terkait dengan perubahan aturan hukum (yurisdiksi) institusional-nya saja, namun lebih dari itu, yaitu ada kaitannya dengan hubungan kerja antar BNPP-BPPD-Instansi Pemerintah lainnya,  baik ditingkat pusat maupun daerah, dukungan sumber daya aparatur serta penganggaran (budgeting) kegiatan; Disamping mempertimbangkan kompleksitas permasalahan perbatasan yang dihadapi, mengingat adanya perbedaan luasan spasial dan cakupan kawasan, yang terdiri kawasan perbatasan laut dan kawasan perbatasan darat.

Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, cakupan kawasan dimaksud terdiri dari kawasan perbatasan darat, yang berada di Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, sedangkan kawasan perbatasan laut berada di Kabupaten Nunukan, yaitu di sekitar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Walaupun luas wilayah perbatasan darat lebih luas dbandingkan dengan luas perbatasan laut, namun juumlah penduduk yang berada di kawasan perbatasan laut/pesisir relatif lebih banyak (padat) – selain itu ketersediaan fasilitas layanan dasar dan infrastrukturnya lebih baik, dan dinamika kegiatan perekeno- miannya lebih baik; sebagai implikasi dari kegiatan perdagangan antara Nunukan – Tawao yang terus berkembang dengan pesat.

C. Tantangan Wilayah dan Implikasinya 

Kawasan perbatasan darat dan laut yang ditangani oleh BNPP cukup luas, terutama laut – yang ada di 12 Provinsi (Cakupan Wilayah Administratif/CWA) di Inonesia, mencakup 38 Kabupaten/Kota (Wilayah Konsentrasi Pembangunan/WKP) dan 111 Kecamatan (Lokasi Prioritas). Ini merupakan tantangan yang memiliki kompleksitas cukup tinggi, tidak hanya mencakup luas wilayahnya saja (spasial), namun ada kaitannya dengan sebaran wilayahnya – dalam bentang yang cukup luas, dengan segala keterbatasan sarana transportasi, khususnya transportasi laut, sementara menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah – kedua aturan hukum (yuridis) tadi dengan jelas menegaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional, sehingga perlu dilakukan pengelolaan kawasannya secara khusus – dalam rangka menjaga kedaulatan Negara; dan ini dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pengalaman lepasnya Pulau Sepadan dan Ligitan merupakan pelajaran yang sangat berharga, yang sampai saat ini masih menyisakan masalah, karena pihak Malaysia mulai dengan versi masalah yang lain – masalah zona ekonomi eksklusif disekitar wilayah Pulau Ligitan dan Sepadan; berbenturan dengan kepentingan Indonesia sendiri. Ini baru menyangkut masalah perbatasan di laut; Belum lagi masalah perbatasan darat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan Malaysia, NTT dengan Timor Leste serta Papua dengan PNG – masih terdapat beberapa titik batas wilayah (demarkasi) yang belum ada kesepakatan final – outstanding boundary problems (OBP).

Sejarah telah membuktikan bahwa masalah pengelolaan kawasan perbatasan merupakan hal prinsip, secara de facto lepasnya Pulau Sepadan dan Ligitan – karena pihak Malaysia sudah lebih dulu “mengelolanya”. Kita tidak ingin masalah ini terulang kembali; pepatah bijak mengatakan “belajarlah dari sejarah” dan “jangan lupakan sejarah”. Keberadaan BNPP dan BPPD sudah merupakan langkah yang tepat – sebagai institusi yang secara khusus mengelola pembangunan dan pembinaan masyarakat di kawasan perbatasan; namun masalahnya adalah keterbatasan wewenang.

Apabila mempertimbangkan secara bijak kompleksitas permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan, dengan segala implikasinya, baik dilihat secara sosial-ekonomi, politis dan pertahanan/keamanan, pembentukan Badan Otoritas Khusus adalah relevan, tanpa harus membentuk institusi baru – cukup hanya memberikan perluasan kewenangan pengelolaan, tidak semata-mata hanya berwewenang sebagai koordinasi, akan tetapi ada pula kewenangan implementasi (eksekusi).

Keberadaan BNPP ditingkat pusat, dan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah merupakan mata rantai organisasi pemerintahan yang telah diatur kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan BNPP tetap melaksanakan peran dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP – penekanannya ada pada fungsi koordinasi – pada tataran dearah dapat melaksanakan fungsi implementasi. Antara BNPP dan BPPD fungsi koordinasi dilaksanakan secara intens – dalam konteks pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas bersama, merujuk pada ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden dimaksud, khususnya butir a, b, e dan f.

D. Pembentukan Badan Otoritas Khusus di Daerah – Kasus Kalimantan Timur

Bagi Provinsi Kalimantan Timur sendiri relevansi pembentukan Badan Otoritas ini adalah;

Pertama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan  luasan kawasan; mencapai ± 44.955,82 km2 (darat)  atau  21,54 %  dari  luas  daratan  Kalimantan  Timur   seluas  ±  208.657,74 km2; mencakup 19 wilayah adminstratif Kecamatan, di sepanjang garis perbatasan (border line) yang mencapai 1.038 km (dari batas Kalimantan Barat – Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat hingga Kabupaten Nunukan), yang berimplikasi kerawanan terhadap tindakan “illegal” – seperti pelanggaran batas wilayah, illegal logging, illegal trading dan human trafficking, sehingga penanganan aspek pertahanan/keamanan (security aspecs)  perlu mendapatkan perhatian – guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tabel 1.
Jumlah Kecamatan dan Desa, Luas Wilayah serta Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kawasan  Perbatasan  Provinsi  Kalimantan Timur

 

Keterangan :
1) Luas wilayah daratan.
2) Jumlah penduduk tahun 2011, kecuali Kabupaten Kutai Barat merupakan jumlah penduduk tahun 2010.
Sumber : Diolah dari pelbagai sumber.

Kedua, adanya perbedaan yang cukup mencolok terhadap hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai di kawasan perbatasan Malaysia (Sabah dan Serawak), terutama hasil-hasil pembangunan fasilitas dasar, jaringan infrastruktur transportasi dan tingkat kesejahteraan penduduk,  sehingga  tingkat  kemajuan  sosial ekonomi relatif lebih menonjol dibandingkan kawasan perbatasan Kalimantan Timur; oleh karenanya menimbulkan dampak ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia.

Sementara ketersediaan fasilitas dasar di kawasan perbatasan Kalimantan Timur, seperti pendidikan dan kesehatan dapat dikatakan masih minim; dan ini memberikan pengaruh terhadap upaya pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pemenuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan dihadapkan pada kendala relatif kecilnya tingkat kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk yang cukup luas.

Ketiga, upaya membuka isolasi kawasan perbatasan harus diatasi dengan membangun infrastruktur transportasi dan komunikasi, termasuk dukungan energi kelistrikan yang berkesinambungan, sehingga dibutuhkan pembiayaan yang besar dan waktu relatif lama, karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (multi years program).

Atas dasar ketiga alasan inilah, maka upaya pengelolaan aspek penciptaan kesejahteraan (welfare aspecs) – melalui percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur harus dilaksanakan secara terintegrasikan dalam satu institusi yang diberikan perluasan kewenangan mengelola pelaksanaan teknis pembangunan – sekali lagi disini ditegaskan bahwa hakekat perluasan kewenangan tadi tidak merubah struktur kelembagaan sebagai BPPD dan masih dalam koridor hubungan kerja dengan BNPP.

E. Prinsip-prinsip Dasar Perluasan Kewenangan

Perluasan kewenangan bagi BPPD sebagai Badan Otoritas Khusus – untuk melaksanakan pula fungsi pelaksanaan (implementasi), didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

1. Fungsi pelaksanaan yang melengkapi fungsi koordinasi BPPD masih ada keterkaitan (linkage) dengan program-program pembangunan yang digariskan oleh BNPP melalui penetapan rencana induk dan rencana aksi (pasal 4 huruf a Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2010), dan sesuai dengan kewenangan daerah.

2. Pelaksanaan program tahunan yang merupakan bagian dari kesepakatan program yang mendapatkan prioritas BNPP (pasal 19, 20 ayat 2 dan 21 Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2010).

3. Merupakan pelaksanaan program yang bersifat residual; dalam artian bahwa implikasi dari penetapan program pembangunan tersebut sebagai prioritas pembangunan di kawasan perbatasan, maka apabila tidak ada Instansi Pemerintah teknis/sektoral yang melaksanakannya (termasuk menganggarkan pembiayaannya), maka BPPD dapat mengambilalih pelaksanaannya.

4. Untuk melengkapi prinsip residual diatas, dalam pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan, menerapkan pula prinsip temporer – yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan program yang bersifat sementara waktu; Apabila Instansi teknis/sektoral terkait sudah siap untuk melaksanakannya, maka program tersebut dapat dialihkan pelaksanaannya pada tahapan berikutnya, dan harus menjadi lebih baik lagi hasilnya.

5. Sejalan dengan prinsip temporer diatas, pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan oleh BPPD menganut prinsip rintisan – melaksanakan program prioritas yang belum pernah dilaksanakan oleh Instansi teknis/sektoral lainnya.

6. Pelaksanaan program  pembangunan secara teknis didukung dengan kemampuan sumber daya Aparatur BPPD, baik secara internal maupun dukungan dari Aparatur Instansi teknis/sektoral; ini merupakan prinsip kapabilitas.

Dari keenam prinsip tersebut diatas dapat dirunut pokok pemikirannya; bahwa perluasan kewenangan BPPD masih dalam koridor yang dapat dibenarkan, karena; Pertama, program prioritas pembangunan yang dilaksanakan didukung oleh dokumen perencanaan yang merupakan strategi nasional (dibawah koordinasi BNPP). Kedua, perwilayahan pembangunan pada kawasan perbatasan yang sudah didefinisikan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008, yaitu Kecamatan di perbatasan yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas.

Ketiga, prinsip residual dan temporer, pada dasarnya memberikan kesempatan Instansi teknis/sektoral sebagai leading sector dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan – Apa yang dilakukan BPPD hanya bersifat sementara waktu, mengisi pelaksanaan program yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa program tersebut merupakan rintisan, yang selanjutnya apabila sudah cukup mapan dan berjalan dengan baik, disamping adanya kesiapan Instansi teknis/sektoral-nya, maka sudah menjadi kewajiban BPPD memberikan kesempatan untuk diambilalih – tentunya pengambilalihan ini harus ada kelanjutan pelaksanaannya dilapangan (konsistensi program) dan menciptakan hasil yang lebih baik.

F. Kelembagaan – Tinjauan Yuridis  

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dapat dikatakan sebagai perintis dalam pembenukan institusi pemerintahan yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan; Khususnya untuk Kalimantan Timur – institusi dimaksud adalah Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dibandingkan dengan pembentukan BNPP, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010, maka keberadaan BPKP2DT lebih dahulu dibentuk. Sementara itu, untuk memberikan arahan dan sekaligus menseragamkan kelembagaan BPPD, Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, dimana pada  pasal 6 dan 7  disebutkan beberapa kewenangan yang diberikan terutama kewenangan untuk melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan – tidak berbeda dengan ketentuan Peraturan Daerah yang ada, khususnya pasal 26, yang menyebutkan tugas BPKP2DT adalah merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendaian kebijakan teknis sesuai bidang yang ada. Artinya, fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis pembangunan di kawasan perbatasan masih melekat secara fungsional pada Instansi Pemerintah terkait.

Permasalahannya adalah untuk menjadikan BPPD sebagai Badan Otoritas Khusus harus ada sikronisasi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan diatas. Oleh Mohammad Ikhwanuddin Mawardi (2009; 156-157), disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) alternatif kelembagaan yang mengelola perbatasan, yaitu lembaga bersifat implementatif, lembaga bersifat koordinatif serta lembaga bersifat implementatif dan koordinatif. Diantara ketiga bentuk lembaga tadi, disarankan pilihan yang tepat adalah lembaga bersifat implementatif dan koordinatif. Inilah yang seharusnya menjadi dasar pemikiran pembentukan BNPP dan BPPD.

Pada tingkat pusat (BNPP) dibentuk keanggotaannya lintas Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian (K/L); lihat pasal 6 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010,  yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan rencana kebutuhan anggaran serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan (ditegaskan pada pasal 3) – walaupun pada pasal 19; disebutkan bahwa adanya fungsi untuk melakukan integarasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas antara BNPP dengan Instansi Pemerintah terkait lainnya ditingkat Pusat – namun inti dari pelaksanaan fungsi BNPP adalah koordinasi (lihat pasal 21 Peraturan Presiden yang sama).

Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini memiliki kewenangan untuk memfasilitasi kegiatan koordinatif terhadap program dan anggaran lintas sektoral (pasal 20 ayat 2); dan tidak mengambil tugas serta kewenangan K/L, mengingat fungsi implementatif masih melekat pada K/L teknis terkait. Dalam kerangka otonom daerah – perpanjangan fungsi impelementatif ini dapat digeserkan pada Instansi teknis/sektoral di daerah. Oleh Asmawi Rewansyah (2010; 152); disebutkannya bahwa dalam reformasi birokrasi, khususnya  untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka kesan birokrasi yang bersifat lebih mempercepat proses pelaksanaan program pembangunan harus diutamakan, apalagi ini menyangkut program pelayanan dasar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 dan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, ditingkat daerah dibentuk lembaga yang sama untuk mengelola pembanguan di kawasan perbatasan; BPPD – dikaitkan dengan keinginan membentuk Badan Otoritas Khusus ini, maka pemberlakuannya secara efektif adalah di daerah, dalam hal ini BPP diberikan kewenangan implementatif. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana disebutkan pada pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sama, dapat dijadikan dasar rujukan untuk melaksanakan fungsi implementatif ini.

Berdasarkan uraian diatas maka pembentukan Badan Otoritas Khusus Pengelola Perbatasan di Daerah, termasuk di Kalimantan Timur sangat dimungkinkan, mengingat secara kelembagaan dasar pemikirannya sudah ada sebelum dibentuknya BNPP sendiri (lihat kembali Mohammad Ikhwanuddin Mawardi, 2009, 153-171, pokok-pokok pemikiran pembentukan kelembagaan pengelolaan perbatasan). Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, cukup jelas wilayah tanggungjawabnya; di Pusat (BNPP) bertindak dalam kewenangan koordinatif, sedang di Daerah (BPP) lebih pada kewenangan implementatif sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kerangka otonomi. Ini dapat diartikan bahwa pembentukan badan tersebut bukan hanya sekedar wacana saja; bergantung pada komitmen bersama untuk memajukan lawasan perbatasan.

G. Mekanisme Pengelolaan Kawasan – Hubungan Kerja Dengan BNPP

Selama ini integrasi pembangunan kawasan perbatasan, pada skala nasional adalah merujuk pada penetapan kawasan sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) – mengutip Rohmad Supriyadi (2011);  dan penetapan Lokasi Prioritas (LOKPRI) oleh BNPP melalui penetapan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan oleh BNPP berdasarkan Peraturan BNPP No. 2 Tahun 2011.

Ditetapkannya 5 (lima) PKSN di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan kawasan sekitarnya. Namun akibat keterbatasan infrastrukuktur transportasi; menyebabkan potensi ekonomi kawasan yang dijadikan dasar rujukan penetapan PKSN ini, tidak dapat dieksploitasi dengan  baik  untuk  kemaslahatan  penduduk  setempat.  Atau  dalam arti kata lainnya, belum dapat terwujudkan, karena kawasan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan belum dapat berfungsi.

Sementara LOKPRI merupakan kesepakatan dalam melakukan tahapan kegiatan pembangunan di Kecamatan perbatasan (locus); Batasan wilayah pembangunannya  lebih memperhatikan batasan wilayah administratif pemerintahan terdepan, yaitu “Kecamatan”. Ini mengisyaratkan strategi pembangunan yang diterapkan bersifat pemerataan untuk semua Kecamatan yang ada di wilayah perbatasan, karena disini pemahaman  desentralisasi  lebih  ditekankan  pada  “desentralisasi fungsional”  (Afriadi Sjahbana Hasibuan, 2011); atas dasar pertimbangan; bahwa (a) kawasan perbatasan sebagai bentang geografis yang  mempunyai  fungsi sama  dalam konteks  pengelolaan dan pengembangannya; dan (b) bersifat fungsional dalam satu entitas (“gabungan institusi”) yang wilayah kerjanya berada dalam satu kesatuan sistem geografis yang tidak seharusnya terkotak-kotak oleh batas administrasi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; berdasarkan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2009-2013, membagi perwilayahan pembangunan di kawasan perbatasan, menggunakan konsep berupa penetapan lokasi 14 Desa/Kecamatan sebagai “titik-titik kuat pembangunan”. Keempat belas titik kuat dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep PKSN, yaitu menjadikan Desa/Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, namun konsep titik kuat sudah direncanakan koneksitas transportasinya, baik darat maupun udara.

Sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan konsep titik kuat ini sifatnya berjenjang, karena tidak mungkin menjadikan pusat pertumbuhan secara bersamaan, tanpa didukung keterbukaan jalur transportasi, terutama sarana/prasarana jalan. Desa/ Kecamatan yang sudah terkoneksikan jalur transportasinya diharapkan dapat memberikan dorongan pertumbuhan wilayah sekitarnya, sekaligus menjadi batu loncatan untuk mendorong pembukaan jalur transportasi lebih dalam lagi hingga mencapai lokasi titik kuat lainnya yang sepenuhnya berada di kawasan perbatasan. Dikaitkan dengan LOKPRI, maka lokasi titik kuat yang tidak termasuk dalam LOKPRI merupakan Penunjang LOKPRI.

Keterangan :
RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPP = Rencana Kerja Pemerintah Pusat RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Pusat
DAK = Dana Alokasi Khusus TP = Tugas Pembantuan
Dekons = Dekonsentrasi Subs = Subsidi Pembangunan
RINDUK = Rencana Induk LOKPRI = Lokasi Prioritas
K/L = Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian Prov/Kab/ Kot = Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagan 1 – Mekanismen Perencanaan Pembangunan Sektoral dan Spasial di Kawasan Perbatasan 

Pembagian perwilayahan pembangunan seperti disebutkan diatas mengindika-sikan bahwa strategi perwilayahan di kawasan perbatasan sudah terdapat sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah – sehingga pertanyaannya; bagaimana dengan sinkronisasi secara sektoral. Tentunya, perlu ada kesepakatan mengenai mekanisme hubungan kerja antara BNPP dengan BPPD. Pada Bagan 1 diatas, mekanisme dimaksud pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsip – hanya saja dari aspek spasial-nya adalah merujuk pada LOKPRI. Sementara dari pelaksanaan program pembangunan, terutama pelaksanaan teknis di lapangan sepenuhnya diserahkan pada Instansi Pemerintah Daerah, dibawah pemantauan/pengendalian BPPD secara berjenjang – BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota. Selama ini mata rantai hubungan kerja antara BNPP dan BPPD, khususnya dengan BPPD Provinsi putus, karena secara teknis; pelaksanaan program dilimpahkan pada Kabupaten/Kota terkait  melalui pembiayaan Tugas Pembantuan (TP); atau dilaksanakan langsung oleh BNPP.

Idealnya, BNPP lebih memfokuskan alokasi pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan program yang telah disepakati bersama – implementasinya dapat diserahkan pada BPPD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Mohammad Ikhwanuddin Mawardi (2009; 109-122); cukup jelas menggambarkan bagaimana tahapan pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi DAK.

Pengalaman selama ini, dan ini dapat juga dikatakan sebagai proses pembelajaran bagi BNPP maupun BPPD; bahwa tuntutan administratif yang harus ditangani BNPP – sebagai pertanggungjawaban didalam mengelola dana TP maupun langsung bertindak sebagai pelaksana teknis dilapangan; banyak mensita waktu untuk mengurusnya, sehingga mengurangi kesempatan waktu yang seharusnya dapat dipergunakan untuk merumuskan pelbagai kebijakan yang bersifat strategis. Apabila kita arif dan bijak menempatkan pasal 4, 19 dan 21 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010, sebagai landasan pijakan mengoptimalkan peran BNPP, maka hal-hal yang bersifat taktis (“jangka pendek”) diserahkan pada BPPD, karena BNPP masih dapat berfungsi melakukan koordinasi dan pemantauan – tantangan luas kawasan perbatasan (darat dan laut), termasuk pulau-pulau terluar;  dengan segala keterbatasannya, membutuhkan pemikiran yang brilian; dan ini hanya dapat dilakukan; apabila beban pekerjaan yang bersifat taktis dikurangi bobotnya. Riq Duques dan Paul Kasge (dalam Frances Hesselbein et al, 1997; 39-51); menyebutkan ukuran dan sentralisasi (“kasus perusahaan besar” yang dapat dipadankan kelembagaan pemerintahan) – tidak selalu memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja. Atau apa yang dikatakan oleh Syaukani HR et al (2002; 213-214); salah satu kesalahpahaman tentang otonomi daerah, daerah dipretensikan belum siap dan belum mampu – pemberian tugas kepada daerah  juga harus diikuiti pelimpahan kewenangan. Kedua pendapat diatas, apabila dirunut berdasarkan ranah manajemen; menegaskan akan arti pentingnya span of control – semakin jauh jarak antara pengambil keputusan dengan tindakan (eksekusi) yang harus diambil, mengharuskan adanya pelimpahan wewenang. Artinya, pengelolaan perbatasan tidak sepenuhnya hanya dapat dilakukan di Jakarta, peran aktif daerah tetap dikedepan, guna memperpendek span of control tadi, Semuanya ini pada akhirnya bermuara pada “trust”  (meminjam istilah Francis Fukuyama) antara BNPP dan BPPD.

H. Penganggaran Keuangan

Umumnya masalah yang dihadapi oleh BPPD dalam menghimpun alokasi dana pada setiap Instansi Pemerintah, yang mengalokasikan dana pembangunan kawasan perbatasan, karena belum adanya keseragaman penganggaran pada APBD, khususnya dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Ini patut menjadi perhatian, karena dalam setiap Rencana Aksi (Ranaksi) tahunan, setiap Pemerintah Daerah harus mengetahui alokasi dana APBD yang diperuntukkan pada kawasan perbatasan, sehingga untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya kesepakatan penetapan anggarannya secara nasional, mengingat terdapat 12 Provinsi (CWA) dan 38 Kabupaten/Kota (WKP) yang memiliki kawasan perbatasan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 35, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan klasifikasi program/ kegiatan, sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah. Apabila hal ini dapat diwujudkan maka program, pembiayaan dan tolok ukur kegiatan Instansi Pemerintah yang berkiprah langsung dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan, dapat diketahui secara pasti; dan ini akan memudahkan kegiatan pemantauan di lapangan.

I. Dukungan Sumber Daya Aparatur

Dukungan sumber daya aparatur; sebagai implikasi dari adanya pelaksanaan program kerja teknis sektoral oleh BPPD, apalagi dalam statusnya sebagai Badan Otorita Khusus –  mengharuskan tersedianya aparatur yang memahami tugas/pekerjaan teknis, sehingga berdampak terhadap kebutuhan aparatur dari Instansi teknis Pemerintah terkait, baik dalam status diperbantukan atau dipekerjakan.

Pada tingkat BPPD, kebutuhan Aparatur tadi lebih pada tataran teknis, sedangkan BNPP tataran-nya lebih pada strategi kebijakan, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan multidisiplin ilmu-nya lebih kompleks; Dan ini proses perekrutannya dapat berasal dari K/L teknis/sektoral – mereka umumnya memiliki pengalaman teoritis yang didukung oleh latarbelakang pendidikan yang sesuai, serta pengalaman pragmatis yang ditempa oleh pengalaman emperik, selama melaksanakan tugasnya di K/L bersangkutan. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa pengalaman kerja berdasarkan proses otodidak tidak selalu membawa hasil yang optimal. Pembangunan kawasan perbatasan harus kita sepakati bersama bahwa penanganannya tidak berorientasi pada “working is usually”, akan tetapi bekerja penuh dedikasi – semoga ini dapat dipahami.

O l e h
Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM
Kabid. Pembinaan Ekonomi & Dunia Usaha Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Kepustakaan

Buku teks/makalah/hasil peneltian

1) Hasibuan, DR. Afriadi Sjahbana, MPA. M.Com; Revitalisasi Pengembangan Wilayah Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan (suatu handout). Disampaikan pada Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonoi Wilayah Perbatasan, diselenggarakan DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri, tanggal 20 Juni 2011. Jakarta.
2) Hesselbein, Frances, Marshal Goldsmith & Richard Bechard (editor). 1997. The Organization of the Future. Alih Bahasa Ahmad Kemal.  PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
3) HR, Drs. H. Syaukani, Prof. DR. Affan Gaffar, MA dan Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cetakan I. Maret 2002. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
4) Mawardi, Mohammad Ikhwanuddin. 2009. Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Cetakan Pertama. November 2009. IPB Press. Bandung.
5) Rewansyah, DR. Asmawi, M.Sc. 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Cetakan Pertama. Perbruari 2010. CV. Yusaintanas Prima. Jakarta.
6) Supriyadi, Ir. Rohmad, M.Si. 2011; Kebijakan & Strategi Untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan (sebuah handout). Disampaikan pada Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan, diselenggarakan DITJEN BANGDA Kementrian Dalam Negeri, tanggal 20 Juni 2011. Jakarta.
7) Tim Peneliti KODAM VI/MLW. 2012. Executif Summary Penelitian Wawasan Kembangsaan Masyarakat Perbatasan RI – Malaysia di Wllayah Kodam VI/Mulawarman. Juni 2012.

Peraturan-peraturan

8) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
10)Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11)Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12)Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
13)Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
14)Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tenatng Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15)Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 2 Tahun 2011 tentang  Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
16)Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.