CALON KEPALA DAERAH DARI JALUR INDIPENDEN : Mengapa Bisa Terjadi

21 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM, M.Si   

 

Saya terrarik membaca berita dibeberapa media siber pada tanggal 20 Pebruari 2020 kemaren yang memberitakan pasangan Zairin Zain – Sarwono telah mendaftarkan diri pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2020 – 2025 dari jalur indipenden. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan UU Pilkada, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi terkait strategi pasangan tersebut, karena sepengetahuan saya mereka sudah ada dukungan partai pengusung.

Seandainya ini merupakan strategi untuk menciptakan nilai jual tersendiri terhadap banyak pilihan partai maka saya dapat memahaminya, namun apabila bukan strategi yang dirancang untuk itu dan yakin mampu maju Pilkada tanpa partai pengusung, maka kita perlu mendalaminya lebih lanjut, karena masih ada kemungkinan pasangan lainnya yang akan menggunakan jalur indipenden.

Pasangan Zairin Zain – Sarwono mengklaim sudah memiliki dukungan 69.725 orang, dibuktikan dengan copy KTP yang terkumpul, sehingga merupakan langkah awal yang tepat, karena menjadi rujukan awal bagi KPU terutama verifikasi terhadap kemungkinn terjadinya duplikasi KTP. Artinya, pengajuan KTP yang sama oleh pasangan lainnya dapat dianulir, dengan asumsi bahwa KPU melakukannya  secara komprehensif. Pertanyaan mendasarnya adalah apabila ke-2 pasangan dari jalur indipenden lolos verifikasi, maka dapat dipastikan akan terjadi perubahan konstalasi perpolitikan Pilkada di Samarinda.

Stigma yang ada dalam perpolitikan di Indonesia menyebutkan bahwa kecil peluangnya bagi pasangan dari jalur indipenden dapat berhasil dalam PIlkada, tapi stigma demikian tidak dapat dibenarkan, karena dalam Pilkada yang dipilih adalah individunya, bukan partai pengusung. Faktanya, harus diakui bahwa jumlah pasangan Kepala Daerah yang menang Pilkada melalui jalur indipenden relatif masih kecil, sehingga inilah yang dijadikan stigma sebagaimana telah diutarakan tadi.

Idealnya calon pasangan Kepala Daerah yang diusung parpol adalah kader partai sendiri. Namun faktanya tidak selalu demikian, karena jumlah kursi legeslatif setempat tidak mencukupi, sehingga mengharuskan kolaborasi dengan partai lainnya; Atau memang tidak ada kader internal yang dapat diusung, sehingga kelemahan mendasar inilah membuka peluang munculnya kader non partai atau kader dari partai lain. Praktis, negosiasi politik akan terjadi yang kadangkala gaungnya lebih intens ketimbang Pilkada-nya sendiri, oleh karenanya tidak mengherankan sebelum pendaftaran calon pasangan di KPU, dapat rerjadi bongkar pasang calon pasangan menjelang detik-detik terakhir.

Artinya, ketidakpastian penentuan pasangan yang seharusnya dapat dilakukan lebih awal, menjadi salah satu faktor penting;  mengapa muncul  calon pasangan dari jalur indipenden, terutama calon pasangan yang memiliki sumber daya serta didukung Tim Pemenangan yang berpengalaman dan profesional. Dalam ranah politik tidak ada yang gratis, harus ada biaya politik untuk menggerakan mesin-mesin politik dalam mengupayakan kemenangan, seperti menang Pilkada. Biaya politik jangan dipersepsikan sebagai politik uang (money politik), mengingat adanya perbedaan prinsip. Politik uang merupakan suatu hal yang dilarang dalam peraturan  peraturan perundang-uandangan kita, karena sudah pasti berbau KKN. Sementara biaya politik, apabila Anggaran Pemerintah belum dapat menopang pembiayaan Pilkada, maka biaya tersebut ditanggung oleh pasangan peserta Pilkada, seperti biaya pembuatan alat peraga kampanye, operasional Tim Pemenangan, pelatihan dan penempatan saksi serta penggalangan masa.

Pasangan yang memiliki sumber daya dan Tim Pemenangan yang solid, tidak akan mau dihadapkan dengan adanya ketidakpastian waktu berkepanjangan akibat belum adanya kesepakatan dengan partai pengusung, sementara masih banyak hal lainnya yang harus dilakukan, maka dihadapkan pada kondisi seperti ini merupakan hal yang logis mengambil jalur indipenden, sehingga langkah yang ditempuh pasangan Zairin Zain – Sarwono untuk lebih awal mendaftar diri  ke KPU merupakan tindakan tepat, dimana sementara waktu menunggu proses verifikasi, dapat melanjutkan upaya konsolidasi internal maupun eksternal tanpa disibukan dengan urusan partai.

Sisi lainnya, menghadirkan partai pengusung dengan implikasi akan menimbulkan tambahan biaya, sedangkan popularitas pasangan tetap terjaga dan cenderung meningkat dengan hanya mengandalkan jalur indipenden maka tidak ada salahnya melepaskan diri dari ketergantungan pada partai. Saya tidak dapat memastikan; apakah ini merupakan pertimbangan lainnya dari pasangan Zairin Zain – Sarwono atau pasangan lainnya mengambil jalur indipenden. Dari aspek biaya ini, tidak dapat dikatakan bahwa jalur indipenden lebih murah biayanya ketimbang memanfaatkan jalur partai pengusung sebagai kendaraan politik dalam Pilkdda, karena besaran biaya berhubungan dengan pilihan strategi kampanye dan popularitas pasangan.

Untuk maju dalam Pilkda dengan biaya murah dapat dilakukan melalui investasi politik jauh-jauh hari, yaitu 3 – 5 tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pilkada, dengan cara  mendekatkan diri langsung ke masyarakat melalui dialog dan sosialisasi serta mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak direkayasa. Publikasi berkala dengan memanfaatkan pelbagai jaringan media. Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kaderisasi internal partai. Masalahnya; apakah partai bersedia untuk melakukan investasi politik, mempersiapkan kadernya sendiri secara terprogram (**dirus#ide).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *