BANJIR DAN WALIKOTA – Selalu Terulang (1/3)

58 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

**)    Dua padanan kata yang tidak saling berhubungan dan membingungkan, namun kalau kita membicarakan banjir di kawasan perkotaan, dapat dipastikan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab adalah Walikota. Banjir dapat dijadikan komoditi politik, baik menawarkan program solusi pemecahannya atau memukul balik lawan politik. Tulisan pertama dari 3 tulisan berikutnya. 

 

Sebulan terakhir ini kita semua hampir jenuh mendengar/membaca pemberitaan banjir yang melanda beberapa Kota di Indonesia, karena datangnya musim hujan, termasuk di Kota Samarinda. Fenomena alam ini tidak bisa dihindari, apalagi banjir yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi pada musim saat ini. Namun langkah antisipasi dapat dilakukan dengan perencanaan yang terprogram. Saya masih ingat pada saat bapak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta; beliau mengatakan bahwa menghilangkan banjir di Jakarta cukup kompleks penanganan masalahnya, tapi beliau menjanjikan bahwa beliau akan berusaha “mengurangi banjir dan dampaknya”; dan kebijakan ini dilanjutkan oleh Ahok. Terbukti upaya penanganan banjir telah berhasil mengurangi banjir dan dampaknya di Jakarta. Kenapa ini dilakukan oleh Jokowi dan Ahok, karena sudah merupakan janji politik dan harus diwujudkan melalui program kerja yang terukur dan dipantau secara langsung, tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan. Inilah tanggungjawab kepemimpinan Kepala Daerah.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa banjir selalu berulang pada setiap   musim hujan. Artinya dari skala waktu sudah dapat dipastikan, dan beberapa lokasi rawan banjir sudah dapat diidentifikasi pula. Permasalahannya adalah keberanian memastikan solusi program penanganannya saja yang harus dilakukan secara komprehensif. Ukuran keberhasilannya sederhana saja, yaitu banjir tidak terjadi lagi atau paling tidak dapat dikurangi bertahap. Namun demikian, menjadi pertanyaan kita semua, apabila penanganan banjir selama ini bukan berkurang, tapi sebaliknya bertambah terutama bertambah lokasi rawan banjir, yang sebelumnya tidak pernah banjir menjadi banjir; dan kenapa bisa terjadi ?

Banyak alasan untuk menjawab pertanyaan diatas, seperti; (a) keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah untuk penanganan banjir, atau  (b) kesadaran masyarakat untuk turut serta mencegah banjir belum optimal; atau (c) penolakan masyarakat berupa ganti rugi yang tidak realistis terhadap program penanganan banjir yang akan dilaksanakan pemerintah; atau (d) pengelolaan tambang di sekitar perkotaan yang tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. Atau masih ada alasan lainnya, dan semua alasan tadi merupakan alasan yang sebenarnya bisa dipretensikan menggeser tanggungjawab terhadap pihak lain. Tidak terungkap sepenuhnya faktor kelemahan kepemimpinan atau ketidakmampuan dalam menangani banjir, walaupun sudah melakukan studi banding sampai keluar negeri bahkan, melengkapi hasil kajian (penelitian) yang sudah dilakukan.

Oleh karenanya banjir dapat menjadi komoditi politik untuk mendulang suara, dengan menjanjikan upaya heroic dalam mengatasi banjir. Hampir semua calon Walikota/ Wakil Walikota menawarkan solusi terbaiknya; Atau sebaliknya, menghantam lawan politik (petahana) yang dianggap gagal menangani banjir, dengan menawarkan program alternatif penanganan. Sebenarnya tidak ada masalah menawarkan program penanganan banjir, asalkan saja pada saat terpilih sebagai Walikota/Wakil Walikota segera direalisasikan sebagai salah satu program prioritas RPJMD. Bukan mengaburkannya dengan menonjolkan program lain sebagai program prioritas.

Banjir adalah kejadian yang selalu terulang, dimana kegagalan yang terjadi pada tahun berjalan menjadi rujukan evaluasi untuk melakukan langkah perbaikan penanganan tahun berikutnya, sehingga hasilnya menjadi lebih, yaitu paling tidak kondisi banjir menjadi berkurang. Langkah evalusi harus komprehensif yang melibatkan semua pihak, terutama Instansi Pemerintah lainnya, karena banjir tidak bisa ditangani secara parsial, hanya berorientasi penyelesaian program tahunan.

Banjir adalah tanggungjawab kita bersama, tidak sepatutnya dibebankan semata kepada pemerintah. Namun, tanggungjawab sesungguhnya terletak pada seorang Walikota (selaku pimpinan daerah), mengingat kapasitas Walikota dapat mengoptimal semua potensi sumber daya yang ada, disamping sebagai tanggungjawab moral, janji politik yang harus direalisasikan.

Banjir adalah berkah, yaitu berkah prestasi bagi Walikota, sendainya mampu menangani banjir dan menghilangkan dampaknya bagi masyarakat. Prestasi yang menjadi kepuasan batin dan prestasi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Disamping sebagai salah prestasi yang dapat menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai kepemimpinan Walikota, sehingga terbuka peluang untuk dipilih kembali, apabila baru menjabat periode pertama.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang di Kalimantan Timur, salah satunya akan dilaksanakan di Kota Samarinda, dimana permasalahan banjir masih perlu mendapatkan perhatian pada tahun-tahun mendatang. Para calon pasangan Walikota/Wakil Walikota so pasti akan berebut menarik simpati masyarakat pemilih Samarinda, dengan menawarkan program penanganan banjir yang spektakuler sebagai janji politik. Akan tetapi, fakta bahwa kondisi banjir di Samarinda harus ditangani secara serius sebagai program prioritas, dengan kebutuhan alokasi dana yang cukup besar dan tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada APBD Pemerintah Kota Samarinda saja, perlu ditopang dana subsidi pembangunan dari APBD Provinsi Kaltim maupun DAK APBN, sehingga program yang spektakuler tanpa didukung kepastian dana hanya merupakan janji yang tidak dapat direalisasikan optimal nantinya.

Faktor kepemimpinan Walikota yang memiliki latar belakang pengalaman kerja birokrasi pemerintahan dan memiliki jaringan lobby di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pusat merupakan penentu keberhasilan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam menangani banjir. Momentum IKN yang menjadikan Kota Samarinda sebagai penyangga IKN dapat dijadikan alasan tersendiri.

Uraian diatas mengisyaratkan kita semua terutama para pemilih dalam Pilkada bahwa banjir dan Walikota, walaupun tidak ada kesepadanan kata yang bermakna, tetapi apabila kita sepakat untuk menikmati Samarinda bebas banjir, maka pastikan kita memilih Walikota yang tepat. Jangan kita mengulang hal yang selalu berulang. Pahamkan maksud saya, sampai ketemu pada tulisan saya berikutnya (**dirus-JariahILMU).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *