BADAN OTORITA KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN IKN : Peluang Berkarier bagi ASN Daerah 1)

18 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Saya tertarik berita di media siber Kompas.com yang berjudul “Pemprov. Kalim Minta Dilibatkan Dalam Struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara”, dimana saya menjadi sumber pemberitaan. Beberapa pernyataan yang saya sampaikan, baik secara turtulis  maupun diskusi melalui handphone adalah fokus terhadap keterlibatan ASN Pemprov. Kaltim pada Badan Otorita, sebagai transisi untuk berkarier di Pemerintah Pusat dan transfer knowledge. Dalam tulisan ini saya mencoba mendiskripsikan lebih lanjut apa yang telah saya utarakan dalam diskusi tersebut.

 

A. Sekilas Pandang Badan Otorita

Rencana Undang-Undang (RUU) tentang IKN masih dalam proses legeslasi antara Pemerintah dengan DPR, dan diharapkan sekitar Juni 2020 sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga tahapan berikutnya Pemerintah dapat segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita. Draf Perpres yang saya terima, mendefinisikan bahwa Badan Otorita (BO) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara yang baru (IKN), yaitu di Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Otorita berkedudukan setingkat kementrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai Rencana Induk Pembangunan. Badan Otorita berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah kerja BO hanya mencakup luasan lahan ± 256.142,74 ha.

Sebagai LPNK, BO ini memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan ada 6 (enam) Deputi. Khususnya Ketua dan Wakil Ketua merupakan satu kesatuan unsur pimpinan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Sekretaris dan Deputi diangkat dan diberhentikan Presiden atas usalan Kepala BO. Selain itu, Kepala BO dapat mengangkat pejabat lainnya, walaupun tidak berstatus ASN, karena keberadaan ASN hanya diharuskan untuk pengelolaan keuangan saja. Hal ini berarti, pejabat ataupun staf dilingkungan BO mengedepan para profesional, dan Kepala BO diberikan kewenangan untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja BO setelah mendapat persetujuan Kementrian PAN & RB.

Selain itu, ada Dewan Pengarah yang tugasnya adalah memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada proses persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, disamping menerima masukan dari pelbagai pihak (stakeholder) atas kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN.

 

B. Badan Otorita Memiliki Peran Strategis

Badan Otorita dibentuk dalam batas waktu yang tidak ditentukan guna  melaksanakan tugasnya, namun sebagai LPNK yang kedudukannya setingkat Kementrian, peran BO memiliki peran strategis, karena bertanggungjawab dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) di kawasan/lahan IKN, baik yang dibiayai melalui pendanaan APBN maupun kerjasama dengan badan usaha; apakah badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha swasta nasional/asing, termasuk masyarakat yang berminat sesuai skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pasal 27 ayat (2) draf Perpres menetapkan bahwa seluruh bentuk pendanaan yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN dikelola BO, sehingga BO diberikan kewenangan untuk  memberikan izin atas usulan pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan/lahan IKN yang diajukan badan usaha dan/atau masyarakat, dengan menjaga konsistensi pendanaan dan mengedepankan kemandirian bangsa sesuai pasal 29 ayat (4) draf Perpres yang sama. Demikian pula dalam pasal 8 haruf g menegaskan BO sebagai penanggungjawab proyek kerjasama (PJPK)  pembangunan infrastruktur di kawasan/lahan IKN.

Peran strategis BO dapat pula dilihat dari penjabaran beberapa fungsi yang melekat pada tanggungjawab Deputi, seperti Deputi Bidang Perencanaan Strategis, memiliki fungsi diantaranya untuk menghitung biaya pmbangunan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan IKN. Deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengadaan dan kontrak proyek, Penjabaran fungsi-fungsi tadi, walaupun merupakan kegiatan teknis operasional dari pelaksanaan tugas BO, namun ini merupakan pemberian kewenangan dari Pemerintah yang harus dipertanggungjawaaban kepada Presidin.

 

C. Upaya Memerankan Daerah : Partisipasi ASN Daerah

Aparatur Sipil Negera (ASN) dapat berkarier di Daerah maupun di Pusat dengan merujuk aturan/ketentuan berlaku, yaitu melalui proses mutasi. Disisi lainnya, eksistensi BO sebagai LPNK yang berada di Provinsi Kalimantan Timur adalah memungkinkan untuk melibatkan ASN Pemerintah Daerah, baik ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, karena BO dapat dipastikan membutuhkan SDM yang akan meningkat, sejalan dengan pesatnya pembangunan di kawasan/lahan IKN.

Sumber daya manusia BO tidak  harus berlatar belakang ASN, dapat pula berasal dari kalangan tenaga kontrak (tenaga alih daya/TAD), yang penting ASN dan TAD adalah profesional dalam bekerja dan memiliki spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Penempatan ASN dapat berstatus diperbantukan atau dipekerjakan, dengan konsekwensi yang berbeda, baik dalam proses mutasi maupun pemberian kompensasi (penghasilan).

Pasal 21 ayat (3) draf Perpres tentang BO IKN disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugasnya maka Kepala dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai BO. Selanjutnya ditegaskan kembali pada pasal 22 ayat (1) bahwa Kepala dapat mengangkat pejabat lainnya sesuai struktur organisasi BO yang sudah disetujui Kementrian PAN & RB. Kedua pasal tadi mengisyaratkan adanya kewenangan Kepala BO merekrut SDM dan mengangkat pejabat dari kalangan ASN maupun TAD (tenaga kontrak kerja), sehingga terbuka peluang bagi ASN Daerah yang memenuhi syarat untuk berkarier di BO sebagai LPNK.

Para ASN Daerah yang berkarier di BO (LPNK) tentunya tidak akan mengurangi masa kerja, bahkan akan menambah pengalaman kerja berupa pengkayaan tour of duty, baik dari sisi lingkup pekerjaan maupun budaya kerja. Oleh karenanya bagi ASN Daerah hal ini merupakan peluang meningkatkan karier struktural ataupun fungsional. Berakhirnya penugasan BO dalam mempersiapkan, membangun dan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka para ASN memiliki kesempatan untuk melanjutkan karier di Pemerintah Pusat atau kembali ke Pemerintah Daerah asalnya. Kinerja ASN yang dianggap baik tentunya berpeluang untuk melanjutkan karier di Kemenrian atau LPNK lainnya. Inilah yang dimaksud sebagai “batu loncatan”, yaitu menjadikan BO sebagai pintu masuk untuk berkarier di Pemerintah Pusat bagi ASN Daerah, yang mampu membuktikan diri sebagai ASN profesional. Permasalahannya hanya terletak pada ada atau tidaknya kesempatan yang diberikan Pimpinan BO untuk SDM Daerah.

Dalam proses perekrutan SDM sudah seharusnya didasarkan pada kriteria yang diumumkan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua pihak, namun disisi lain perhatian terhadap SDM lokal termasuk ASN Daerah, diberikan proporsi tertentu untuk dapat direkrut tanpa ada prioritas berlebihan. Apabila proses perekrutan dilakukan melalui open bidding, SDM lokal diberikan kesempatan dengan menetapkan passing grade berbeda, namun potensi individualnya masih dapat dikembangkan sejalan dengan penugasannya.

 

D. Kunci Sukses Awal : Diperankan Deputi SDM

Sebagai Provinsi yang ketempatan menjadi IKN secara efektif nantinya di tahun 2024, maka ini merupakan berkah bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terutama manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BO. Namun jangan dilupakan bahwa pesatnya pembangunan IKN akan menimbulkan gesekan sosial, apabila partisipasi pembangunan tersebut didominasi para pendatang, karena tuntutan pendidikan dan keterampilan (keahlian teknis) tertentu tidak selalu dapat dipenuhi dari penduduk lokal.

Selain itu, pada saat IKN efektif terbentuk maka akan ada eksodus para ASN dari Kementrian dan LPNK, serta eksodus para pendatang lainnya yang akan memanfaatkan peluang ekonomi di IKN dan sekitarnya, sehingga untuk menekan dampak negatif gesekan sosial, seperti konflik sosial horizontal maupun vertikal antara penduduk lokal dengan para pendatang, maka perlu dilakukan sejak dini strategi asimilasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (3) draft Perpres tentang BO IKN.

Strategi asimilasi diawali dengan memetakan kondisi demografi daerah terutama di sekitar wilayah penyangga, untuk melihat komposisi penduduk dari pelbagai aspek pada kondisi kekinian, dan dari sini akan dapat diidentifikasi skenario penanganan antisisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflk. Pemerintah Daerah sejak awal dilibatkan sesuai kewenangannya terutama dalam melakukan sosialisasi langsung kepada penduduk lokal.

Penduduk lokal diberikan pemahaman akan arti pentingnya keberadaan IKN, dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan terhadap kesempatan berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, yaitu pilihan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang memberikan mata pencaharian sesuai dengan potensi lokal. Penduduk lokal yang berdiam di sekitar wilayah pedesaan (rural) umumnya bermata pencaharian di sektor agraris. Sementara bagi penduduk lokal yang berdiam di sekitar kawasan perkotaan (urban) bermata pencaharian di sektor usaha kecil perdagangan barang/jasa yang umumnya merupakan sektor informal. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian BO, memastikan keberaadan IKN tetap menjadikan penduduk lokal bagian yang tidak tersisihkan dan mereka mendapatkan hak-hak ekonominya yang lebih baik lagi dengan adanya IKN.

Pemindahan penduduk lokal, karena tuntutan pembangunan IKN harus dilakukan secara gradual, dengan memberikan kesempatan penyesuaian yang tidak berbeda drastis dengan lingkungan asalnya, dengan memberikan bimbingan berkelanjutan sampai pada tahapan mereka mampu mandiri. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi inilah tugas BO yang melekat pada Deputi SDM. Kita tidak bisa mengangkat akar kehidupan penduduk lokal, tanpa memberikan tunas-tunas kehidupan baru bagi mereka. Pendekatan manusiawi seperti ini dapat diterima dan tidak menimbulkan konflik signifikan.

Tugas yang diemban Deputi SDM adalah kunci awal sukses BO, yaitu mampu menerapkan strategi asimilasi sebagaimana diutarakan diatas, disamping melancarkan roda mutasi wilayah kerja para ASN Kementrian dan LPNK ke IKN, termasuk para anggota TNI dan Polri. Saat ini upaya asimilasi sebatas sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah, walaupun BO belum terbentuk, Asimilasi dalam skala intens dan terprogram tentunya dilakukan oleh Deputi SDM.

Pola kerja Deputi SDM berhubungan dengan penduduk lokal di sekitar wilayah penyangga IKN. Artinya, salah satu faktor pendukung keberhasilan Deputi ini adalah dapat memahami karakteristik penduduk lokal dengan baik, sehingga keterlibatan SDM terutama ASN Daerah dalam mendukung pola kerja Deputi SDM patut menjadi perhatian, karena ASN Daerah bersangkutan diharapkan dapat melakukan implementasi strategi asimilasi secara langsung. Interaktif dengan penduduk lokal menjadi lebih efektif, karena memahami karakteristik penduduk.

  • Draf Peraturan Presiden terkait dengan Badan Otorita ini di-down load dari situs ….., tidak diketahui; apakah draf tersebut merupakan drat awal atau sudah dilakukan revisi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah terkait.