Tangani Covid-19, Gubernur Kaltim Bentuk Gugus Tugas

29 Views

Diddy : Upaya Pencegahan Tidak Bisa Ditangani Sepihak

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Gubernur Kaltim Haji Isran Noor membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Rabu (19/3/2020).

Pembentukan Gugus Tugas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 443/K.237/2020, terdiri atas pengarah dan pelaksana. Dalam susunan pengarah ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, Ketua DPRD Kaltim, Kajati, dan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim.

Sedangkan dalam susunan personil pelaksana, dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim sebagai ketua, dengan sekretaris Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim.

“Dengan adanya gugus tugas ini akan mendukung tugas antar OPD terkait dalam melaksanakan koordinasi pencegahan, masing-masing pihak jelas perannya. Karena untuk upaya pencegahan tidak bisa ditangani sepihak, harus lintas OPD,” jelas Diddy Rusdiansyah, Kepala Diskominfo Kaltim yang menjadi salah satu anggota dalam Gugus Tugas tersebut saat dikonfirmasi, Senin (23/3/2020) malam.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah mengundang sejumlah instansi dan pihak membahas protokol komunikasi pencegahan penyebaran Covid 19, Rabu (18/3/2020) pagi.

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut arahan Gubernur pada rapat di Balikpapan sebelumnya. Pada rapat itu, Diddy menyampaikan komuniskasi yang dilakukan adalah memastikan negara harus hadir dalam kondisi seperti ini, dan memastikan apa yang disampaikan adalah menciptakan masyarakat tenang.

Pada rapat dilakukan kesepakatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaannya. Salah satunya mengenai juru bicara hanya ada satu, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.

Dari Gugus Tugas yang dibentuk tersebut, selain Diskominfo juga ada Dinas Sosial, Dishub, Dikbud, Dispar, Satpol PP, dan Kanwil Kemenag, serta Dinas Kesehatan.

Pantauan DETAKKaltim.Com, sejak dibentuk Gugus Tugas tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim melalui Kepala Dinas Andi Muhammad Ishak telah berkali-kali menyampaikan perkembangan terakhir kondisi penyebaran Covid-19, melalui jumpa pers di Kantor Dinas Kesehatan Kaltim. (DK.Com)

Penulis : LVL

PENETAPAN KEPALA BADAN OTORITA IKN : Adakah Kepentingan Kaltim

40 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si 

 

P e n g a n t a r

Pada tanggal 10 Maret 2020 saya mendapat surat dari FORUM RAKYAT KALTIM BERSATU (FRKB), isinya menegaskan usulan Kepala Badan Otorita IKN yang merupakan salah satu elemen masyarakat Kalimantan Timur. Sementara ini di kalangan Istana Negara sudah beredar 4 (empat) nama, dan yang paling menonjol adalah Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Bambang Soemantri Brodjonegoro. Perlu diingat bahwa kedudukan Badan Otorita adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang setingkat dengan Kementrian. Pertanyaannya; apakah jabatan sebagai Kepala Badan merupakan jabatan karier birokrat (profesional) atau politis, dan apakah masyarakat Kalimantan Timur memiliki kepentingan untuk itu. Tulisan ringkas ini mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai makna mengapa FRKB menayangkan surat tersebut.

 

A. Peran Strategis Pimpinan Badan

Tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Badan Otorita Kunci Sukses Pembangunan IKN : Peluang Berkarier Bagi ASN Daerah”, sudah menjelaskan sekilas tentang struktur Badan Otorita (selanjutnya disingkat BO) yang terdiri atas unsur
Kesekretariatan dan 6 (enam) Kedeputian. Keseluruhannya berada dibawah Pimpinan BO, yaitu terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala yang merupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BO, serta bertanggungajawab langsung kepada Presiden.

Badan Otorita mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan IKN, sedangkan fungsinya ada 11 terutama menyusun strategi dan kebijakan operasional persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, baik berupa SDM, SDA, pendanaan (keuangan) dan teknologi. Kedua fungsi tadi cukup strategis, mengingat turunan fungsi berikutnya, yaitu diantaranya melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kerjasama dengan badan usaha dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pembangunan sarana dan prasarana IKN serta sekaligus mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan badan usaha.

Pelaksanaan beberapa fungsi BO diatas merupakan kunci keberhasilan didalam melakukan percepatan pembangunan IKN, yang secara teknis melekat pada setiap Deputi. Oleh karenanya, tidak mengherankan banyak pihak yang berkepentingan untuk memastikan siapa yang nantnya akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Badan, karena ini merupakan hak prerogatif Presiden didalam menentukannya.

 

B. Tuntutan Kepentingan : Pilihan dari Kalangan Profesional atau Politik

Idealnya, pembentukan BO setelah ditetapkannya RUU tentang IKN, namun faktanya Presiden melakukan percepatan pembentukan BO lebh awal, sehingga dipersepsikan bahwa Presiden sudah memberikan isyarat untuk segera melakukan percepatan pembangunan di wilayah IKN yang luasannya mencapai 256.142,74 ha.

Apabila persepsi ini dijadikan rujukan, maka tidak perlu ada perdebatan terhadap siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala BO, selama penetapan kriteria-nya dilakukan secara terbuka, terutama memberikan prioritas kepada kalangan profesional. Kitapun sudah mengetahui gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lebih memprioritaskan kalangan profesional dalam menentukan pejabat publik, selama tidak diintervensi kepentingan politik.

Dalam kontekstual penetapan Kepala BO, Presiden tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya dalam menentukan pilihan yang tepat, karena kunci sukses pembangunan IKN salah satunya ditentukan eksistensi Kepala BO. Prioritas dari kalangan profesional, dapat berasal dari birokrat (“ASN’) yang memiliki pengalaman kerja mencukupi atau dari kalangan swasta yang berlatar pengusaha sukses bekerja di Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMd) maupun Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Sementara dari kalangan politisi adalah individu yang pernah menjabat sebagai pejabat publik yang sudah terbukti kinerja-nya selama menjabat. Walaupun berlatar belakang politisi, bukan berarti mewakili partai politik, namun lebih dilihat dari kemampuan profesional mereka. Umumnya, dari kalangan ini banyak pilihan yang dapat ditentukan oleh Presiden, tidak hanya Ahok saja atau Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).

Persepsi masyarakat kita yang mengidentikan pejabat publik dari kalangan partai politik lebih mementingkan partai-nya harus dikesampingkan, khususnya terkait penetapan Pimpinan BO, baik Kepala ataupun Wakil Kepala Badan, Presiden berhak untuk memberhentikannya walaupun masa jabatan belum berakhir, apabila terbukti kinerjanya tidak sesuai harapan. Apalagi orientasinya berpikir sempit, yaitu melihat gengsi BO dengan pengelolaan dana cukup besar, tidak berfikir profesional dalam mewujudkan komitmen membangun IKN. Orientasi seperti ini akan tersisih dengan sendirinya, akibat tidak mampu membuktikan kinerja terukur sesuai tahapan Rencana Induk Pembangunan IKN.

Oleh karenanya, kita tidak perlu berdebat siapa yang nantinya akan menjadi Kepala BO, semua pihak berhak memberikan masukan kepada Presiden, termasuk masyarakat Kalimantan Timur, namun itu semua berpulang kembali kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukannya.

 

C. Kepentingan Daerah

Surat yang ditayangkan Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) harus dimaknai sebagai saluran aspirasi dari satu satu elemen masyarakat Kalimantan Timur, yang secara terbuka menyampaikannya melalui surat resmi. Surat tersebut mengisyaratkan bahwa di Kalimantan Timur memiliki potensi SDM yang dapat berkiprah di tingkat nasional, seperti menjadi unsur Pimpinan di BO IKN.

Selama ini kiprah SDM yang berasal dari Kalimantan Timur yang menduduki jabatan strategis di Kementrian maupun LPNK masih terbatas, sehingga momentum pembentukan BO menjadi kesempatan mengaktulisasikan bahwa sudah saatnya SDM Kalimantan Timur diberikan kesempatan, paling tidak menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala dan salah satu Deputi.

Dalam tulisan saya sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Deputi yang tepat untuk diserahkan kepada SDM asal Kalimantan Timur adalah Deputi Bidang SDM, mengingat Kedeputian ini sangat berfungsi untuk menyusun strategi asimilasi antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal, sehingga untuk dapat melaksanakan fungsi tadi idealnya diserahkan kepada SDM yang mengerti dengan baik struktur demografi dan akar budaya lokal, dan ini dapat dilakukan dengan baik oleh SDM yang merupakan putra daerah sendiri.

Kedua pilihan jabatan didalam struktur BO IKN tersebut merupakan win-win solution dari goodwill Pemerintah Pusat melalui Presiden untuk mengakomodir tuntutan masyarakat Kalimantan Timur melalui FRKB, berikan kesempatan dan kepercayaan kepada SDM Daerah untuk membuktikannya. Bukankah Presiden masih memiliki kesempatan merombak kembali pejabat BO, apabila kinerjanya dianggap rendah. Dan ini baru dapat dilakukan setelah kesempatan itu sendiri diberikan terlebih dahulu.

Kepentingan Daerah lainnya adalah adanya kesempatan bagi para ASN Daerah, baik dilingkup Provinsi maupun Kabupate/Kota untuk direkrut sebagai ASN, baik berstatus diperbantukan atau dipekerjakan di BO IKN, selanjutnya terbuka peluang alih status kepegawaian menjadi ASN Pusat, apabila Kementrian dan LPNK sudah menjalankan tugas dan fungsinya di IKN tahun 2024 mendatang (**Dirus#IDEku).

 

1) Organisasi Badan Otorita yang diutarakan dalam tulisan ini adalah berdasarkan draf RUU tentang
Badan Otorita IKN yang diakses melalui website https://flexiwork.bappenas.go.id/.
2) Penulis merupakan anggota Forum Rakyat Kaltim Bersatu (RRkB).

MENJADIKAN PERUSAHAAN PERS SEBAGAI KATALISATOR PERKEMBANGAN MEDIA SIBER DI KALTIM : Apa Peran Pemerintah Daerah

35 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si *)

 

**) Saya mendapatkan undangan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang akan menyelenggarakan deklarasi yang dikemas menjadi satu dengan kegiatan seminar dan rapat kerja pada tanggal 19 Maret 2020 mendatang, dengan mengambil tema “Membangun Legalitas dan Kredibilitas Media Siber”, dan menurut saya pribadi tema tersebut cukup relevan saat ini, karena keberadaan media siber sudah mulai diminati sebagai alternatif media pemberitaan seperti halnya media cetak, TV dan radio, sehingga sudah sepatutnya memiliki kelembagaan yang legaslitasnya diakui Dewan Pers.

 

A. Media Siber Berkembang Pesat : Masalah Mendasar

Ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan media siber berkembang pesat, yang diawali dengan berkembangnya internet yang saat ini sudah memasuki tahap 4 G. dan kedua adalah ketersedian smartphone yang semakin canggih dan menawarkan banyak fitur, dengan harga relatif terjangkau oleh pelbagai strata masyarakat. Disisi lainnya, di era dgital saat ini sudah merubah kebiasaan masyarakat untuk mencari informasi dengan cara praktis, yaitu sekedar bermodalkan smarphone sudah dapat mengakses informasi yang diinginkan. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa media siber menjadi alternatif yang cukup diminati terutama dari kalangan generasi milenial. Sementara dalam waktu bersamaan, khususnya media cetak mengalami fakta sebaliknya.

Kedepannya peran media siber akan mengalami peningkatan sebagai implikasi penerapan teknologi digital yang memungkinkan dilakukannya konvergensi penyajian informasi (“berita”) melalui kombinasi penyajian berita verbal yang dilengkapi dengan penyajian berita audio visual. Namun demikian masih terdapat masalah mendasar dikalangan internal media siber, yaitu mudahnya mengklaim diri sebagai pelaku media siber, tanpa terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal 12, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Standar Perusahaan Pers, yaitu tertuang pada pasal 5, 6 dan 7, sudah mengatur kewajiban dibentuknya perusahaan pers untuk dapat menjalankan kegiatan berhubungan langsung dengan pers.

Tentu implikasi berikutnya dari mudahnya mengklaim diri sebagai media siber, tanpa mengawalinya dengan pemenuhan persyaratan, maka dengan mudah media siber keluar dan masuk, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mendata jumlah pasti media siber di Kalimantan Timur. Sementara bagi Pemerntah Daerah, kepastian jumlah media siber sangat diperlukan untuk melakukan pembinaan kehidupan pers yang sehat dan kompetitif, tanpa menghilang netralitas pers itu sendiri.

 

B. Dilema Hukum

Maraknya perkembangan media siber dalam dunia jurnalistik (pers) maka kewajiban pemenuhan persyaratan menjadi media siber harus dilakukan, yang kemudian dilanjutkan dengan verfikasi faktual langsung (on the spot) oleh Dewan Pers, sebagai pengakuan legalitas perusahaan pers, sehingga para wartawannya mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Adanya keberatan atas konten pemberitaan oleh pihak lain kepada perusahaan pers pemilik media siber, masih memberikan kesempatan kepada pihak yang berkeberatan tersebut melakukan hak jawab, sehingga ini merupakan win win solution untuk menghindarkan dari jeratan hukum pidana/perdata.

Sebaliknya, apabila media siber bersangkutan belum berstatus sebagai perusahaan pers yang sudah memenuhi persyaratan, maka tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga adanya keberataan pihak lain akan langsung bersentuhan dengan Undang-Undang ITE, yaitu dapat langsung dikenakan pidana.

Oleh karenanya, merujuk pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 bahwa perusahaan harus memilih organisasi wartawan, maka maknanya adalah setiap wartawan harus berafiliasi pada organisasi tertentu, dapat merupakan gabungan perusahaan pers yang membentuk asosiasi/serikat yang merujuk pada Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers. Organisasi inilah yang melakukan pembinaan terhadap para anggotanya berdasarkan kode etik masing-masing sesuai pasal 7 ayat (2) Undang- Undang No. 40 Tahun 1999.

 

C. Organisasi Media Siber

Perusahaan media siber harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan/aturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2019, dan sudah mendapatkan pengesahan Kementrian Hukum & HAM (lihat pasal 6 Peraturan Dewan Pers yang sama).

Walaupun didalam Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2008, yaitu pada angka 6 dan angka 7 belum menyebutkan secara eksplisit keberadaan organisasi media siber, namun pada angka 6 huruf d masih memungkinkan bagi media siber membentuk organisasi perusahaan, karena dalam Peraturan ini khususnya pada angka 8 menegaskan harus diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.

Hal tersebut diatas bermakna bahwa gabungan perusahaan pers, baik yang berafiliasi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) maupun Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sudah sepatutnya didukung untuk memenuhi aturan/ketentuan berlaku, dan setiap perusahaan media siber bebas menentukan pilihan.

 

D. Peran Pemerintah Daerah

Indipendensi wartawan maupun organisasi/perusahaan pers harus dipertahankan. Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasionanl (HPN) pada tanggal 8 Pebruari 2020 lalu di Banjar Baru (Kalimantan Selatan), indipendensi pers kambali ditegaskan dan bahkan pers dideklarasikan sebagai pilar ke-4 demokrasi Indonesia. Pemerintah Daerah sangat memahami ini, sehingga upaya pembinaan yang dilakukan fokus untuk menjaga kondisi pers yang sehat.

Pers yang sehat adalah mengungkapkan fakta pemberitaan yang benar melalui tahapan konfirmasi kepada narasumbernya secara langsung dan tidak bersifat tendensius berlebihan, dan untuk melakukan itu maka organisasi pers, yaitu PWI, AJI dan IJTI maupun perusahaan pers yang tergabung, baik di AMSI maupun SMSI harus melakukan pembinaan dan menertibkan para anggotanya untuk bekerja sebagai insan pers sesuai kode etik.

Pemerintah Daerah akan memberdayakan insan pers (wartawan) yang status keanggotaannya jelas, yaitu jelas aflliasi organisasi pers-nya. Oleh karena itu, Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi pers akan melakukan upaya peningkatan kualitas wartawan, dengan melaksanakan uji kompetensi sesuai jenjang- nya, yang difokuskan pada jenjang kompetensi muda, karena masih banyak wartawan terdaftar yang belum mengikuti uji kompotensi. Disamping bertambahnya jumlah media siber yang mengakibatkan perekrutan jurnalis-jurnalis baru.

Upaya peningkatan kualitas wartawan melalui uji kompetensi merupakan hal prinsip, karena wujud kompetensi akan teraktualisasikan terhadap kemampuan teknis dan pemahaman kode etik jurnalistik yang semakin baik, sehingga diharapkan akan berkorelasi terhadap kualitas pemberitaan, yaitu berita sesuai fakta serta penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang benar.

Upaya lain adalah melibatkan perusahaan pers, baik media cetak maupun media siber dalam kerjasama pemberitaan, dimana Dinas KOMINFO fokus pada kerjasama dengan media siber. Kerjasama ini tidak diartikan lain, karena tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan pemberitaan antara media siber dengan media cetak yang sementara ini masih dikelola oleh Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Kalimantan Timur.

Adapun media siber yang bekerjasama dengan Dinas KOMINFO pada tahap pertama di tahun 2019 lalu, diharapkan menjadi barometer untuk memotivasi tumbuhnya minat bagi media siber lain melengkapi persyaratan. Secara bertahap persyaratan kerjasama yang diterapkan Dinas KOMINFO akan terus ditingkatkan sesuai persyaratan idealnya, sejalan dengan upaya pembinaan yang dilakukan bersama dengan organisasi pers.

Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong keterlibatan Dinas KOMINFO Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama, sehingga tercipta sinergi membesarkan kehidupan pers yang sehat dengan tetap mempertahankan indipendensinya. Kesempatan kerjasama terbuka luas dengan semua organisasi pers maupun gabungan perusahaan pers, seperti AMSI dan SMSI.

Bahkan saat ini, semua pihak dari kalangan pers tanpa kecuali, bersama dengan Pemerintah Daerah sudah harus mengantispasi terjadinya konvergensi pemberitaan seperti telah diutarakan sebelumnya, yaitu media siber yang dikombinsikan dengan media siaran (audio) dan media televisi (audio-visual) yang memanfaatkan fasilitas digitalisasi siaran, dimana sementara ini masih memanfaatkan streaming youtube. Faktanya adalah perkembangan IT akselerasinya lebih cepat dibandingkan kesiapan regulasinya.

 

E. Perusahaan Pers Sebagai Katalisator

Kita harus membedakan media siber yang sepenuhnya menjalankan kegiatan jurnalistik, dengan pihak lainnya yang mengaku sebagai media siber, namun sebenarnya tidak lain sebagai buzzer atau influenzer yang marak berkembang di tahun-tahun politik. Demikian pula penggunaan instagram yang sebenarnya merupakan media sosial, sudah bergeser pemanfaatannya, yaitu dimanfaatkan sebagai media pemberitaan, karena lebih diminati anak-anak muda milenial kekinian. Fakta seperti ini yang harus disikapi oleh Pemerintah dan kalangan pers, walaupun mereka bukan insan pers, namun berperan layaknya pers, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah memantau dan membina mereka untuk tidak melakukan hoax.

Para perusahaan pers, baik tergabung dalam AMSI maupun SMSI yang saat ini sedang berupaya mendapatkan legalitas dari Dewan Pers, seharusnya dapat merangkul para insan pers yang mengklaim sebagai media siber, sehingga kedepannya secara bertahap tidak ada lagi media siber yang tidak memiliki status keanggotaan sebagai perusahaan pers. Inilah dimaksud sebagai peran katalisator dari AMSI maupun SMSI.

Sebagai katalisator harus dapat memastikan jumlah anggotanya, mengingat bahwa masalah data ini harus dapat diatasi segera, diawali dengan diketahuinya secara pasti jumlah perusahaan yang tergabung dalam AMSI ataupun SMSI. Tahapan berikutnya harus dapat memastikan jumlah insan pers di setiap perusahaan pers, sehingga nantinya akan dimiliki data valid yang dapat menjadi rujukan.

Sebagai katalisator harus mempu mensejahterakan wartawan dan karyawannya (“insan pers”) sesuai amanat pasal 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, dan ini baru dapat dilakukan apabila media siber yang dimiliki perusahaan pers bersangkutan, konten pemberitaannya bervariatif dan aktual, sehingga diminati para pembaca. Peluang iklan dan kerjasama pemberitaan dengan pelbagai pihak menjadi terbuka, termasuk dengan pihak Pemerintah sendiri khususnya Pemerintah Daerah.

Akhir dari semua yang saya utarakan ini berpulang kembali kepada perusahaan pers; apakah berkanan untuk menjadi katalisator perkembangan media siber di Kalimantan Timur. Selamat untuk AMSI, resmi menancapkan kakinya di bumi Kalimantan Timur, bumi masa depan Indonesia (**dirus-iDEku).

 

1) Disampaikan dalam kapasitas mewakili Gubernur Kaltim, dan apa yang disajikan dalam tulisan ini substansinya disampaikan secara lisan pada seminar yang diselenggarakan AMSI pada tanggal 19 Maret 2018, dengan tanggungjawab penuh Penlis terhadap kontennya.

BADAN OTORITA KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN IKN : Peluang Berkarier bagi ASN Daerah 1)

49 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Saya tertarik berita di media siber Kompas.com yang berjudul “Pemprov. Kalim Minta Dilibatkan Dalam Struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara”, dimana saya menjadi sumber pemberitaan. Beberapa pernyataan yang saya sampaikan, baik secara turtulis  maupun diskusi melalui handphone adalah fokus terhadap keterlibatan ASN Pemprov. Kaltim pada Badan Otorita, sebagai transisi untuk berkarier di Pemerintah Pusat dan transfer knowledge. Dalam tulisan ini saya mencoba mendiskripsikan lebih lanjut apa yang telah saya utarakan dalam diskusi tersebut.

 

A. Sekilas Pandang Badan Otorita

Rencana Undang-Undang (RUU) tentang IKN masih dalam proses legeslasi antara Pemerintah dengan DPR, dan diharapkan sekitar Juni 2020 sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga tahapan berikutnya Pemerintah dapat segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita. Draf Perpres yang saya terima, mendefinisikan bahwa Badan Otorita (BO) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara yang baru (IKN), yaitu di Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Otorita berkedudukan setingkat kementrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai Rencana Induk Pembangunan. Badan Otorita berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah kerja BO hanya mencakup luasan lahan ± 256.142,74 ha.

Sebagai LPNK, BO ini memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan ada 6 (enam) Deputi. Khususnya Ketua dan Wakil Ketua merupakan satu kesatuan unsur pimpinan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Sekretaris dan Deputi diangkat dan diberhentikan Presiden atas usalan Kepala BO. Selain itu, Kepala BO dapat mengangkat pejabat lainnya, walaupun tidak berstatus ASN, karena keberadaan ASN hanya diharuskan untuk pengelolaan keuangan saja. Hal ini berarti, pejabat ataupun staf dilingkungan BO mengedepan para profesional, dan Kepala BO diberikan kewenangan untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja BO setelah mendapat persetujuan Kementrian PAN & RB.

Selain itu, ada Dewan Pengarah yang tugasnya adalah memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada proses persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, disamping menerima masukan dari pelbagai pihak (stakeholder) atas kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN.

 

B. Badan Otorita Memiliki Peran Strategis

Badan Otorita dibentuk dalam batas waktu yang tidak ditentukan guna  melaksanakan tugasnya, namun sebagai LPNK yang kedudukannya setingkat Kementrian, peran BO memiliki peran strategis, karena bertanggungjawab dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) di kawasan/lahan IKN, baik yang dibiayai melalui pendanaan APBN maupun kerjasama dengan badan usaha; apakah badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha swasta nasional/asing, termasuk masyarakat yang berminat sesuai skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pasal 27 ayat (2) draf Perpres menetapkan bahwa seluruh bentuk pendanaan yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN dikelola BO, sehingga BO diberikan kewenangan untuk  memberikan izin atas usulan pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan/lahan IKN yang diajukan badan usaha dan/atau masyarakat, dengan menjaga konsistensi pendanaan dan mengedepankan kemandirian bangsa sesuai pasal 29 ayat (4) draf Perpres yang sama. Demikian pula dalam pasal 8 haruf g menegaskan BO sebagai penanggungjawab proyek kerjasama (PJPK)  pembangunan infrastruktur di kawasan/lahan IKN.

Peran strategis BO dapat pula dilihat dari penjabaran beberapa fungsi yang melekat pada tanggungjawab Deputi, seperti Deputi Bidang Perencanaan Strategis, memiliki fungsi diantaranya untuk menghitung biaya pmbangunan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan IKN. Deputi Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengadaan dan kontrak proyek, Penjabaran fungsi-fungsi tadi, walaupun merupakan kegiatan teknis operasional dari pelaksanaan tugas BO, namun ini merupakan pemberian kewenangan dari Pemerintah yang harus dipertanggungjawaaban kepada Presidin.

 

C. Upaya Memerankan Daerah : Partisipasi ASN Daerah

Aparatur Sipil Negera (ASN) dapat berkarier di Daerah maupun di Pusat dengan merujuk aturan/ketentuan berlaku, yaitu melalui proses mutasi. Disisi lainnya, eksistensi BO sebagai LPNK yang berada di Provinsi Kalimantan Timur adalah memungkinkan untuk melibatkan ASN Pemerintah Daerah, baik ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, karena BO dapat dipastikan membutuhkan SDM yang akan meningkat, sejalan dengan pesatnya pembangunan di kawasan/lahan IKN.

Sumber daya manusia BO tidak  harus berlatar belakang ASN, dapat pula berasal dari kalangan tenaga kontrak (tenaga alih daya/TAD), yang penting ASN dan TAD adalah profesional dalam bekerja dan memiliki spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Penempatan ASN dapat berstatus diperbantukan atau dipekerjakan, dengan konsekwensi yang berbeda, baik dalam proses mutasi maupun pemberian kompensasi (penghasilan).

Pasal 21 ayat (3) draf Perpres tentang BO IKN disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugasnya maka Kepala dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai BO. Selanjutnya ditegaskan kembali pada pasal 22 ayat (1) bahwa Kepala dapat mengangkat pejabat lainnya sesuai struktur organisasi BO yang sudah disetujui Kementrian PAN & RB. Kedua pasal tadi mengisyaratkan adanya kewenangan Kepala BO merekrut SDM dan mengangkat pejabat dari kalangan ASN maupun TAD (tenaga kontrak kerja), sehingga terbuka peluang bagi ASN Daerah yang memenuhi syarat untuk berkarier di BO sebagai LPNK.

Para ASN Daerah yang berkarier di BO (LPNK) tentunya tidak akan mengurangi masa kerja, bahkan akan menambah pengalaman kerja berupa pengkayaan tour of duty, baik dari sisi lingkup pekerjaan maupun budaya kerja. Oleh karenanya bagi ASN Daerah hal ini merupakan peluang meningkatkan karier struktural ataupun fungsional. Berakhirnya penugasan BO dalam mempersiapkan, membangun dan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka para ASN memiliki kesempatan untuk melanjutkan karier di Pemerintah Pusat atau kembali ke Pemerintah Daerah asalnya. Kinerja ASN yang dianggap baik tentunya berpeluang untuk melanjutkan karier di Kemenrian atau LPNK lainnya. Inilah yang dimaksud sebagai “batu loncatan”, yaitu menjadikan BO sebagai pintu masuk untuk berkarier di Pemerintah Pusat bagi ASN Daerah, yang mampu membuktikan diri sebagai ASN profesional. Permasalahannya hanya terletak pada ada atau tidaknya kesempatan yang diberikan Pimpinan BO untuk SDM Daerah.

Dalam proses perekrutan SDM sudah seharusnya didasarkan pada kriteria yang diumumkan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua pihak, namun disisi lain perhatian terhadap SDM lokal termasuk ASN Daerah, diberikan proporsi tertentu untuk dapat direkrut tanpa ada prioritas berlebihan. Apabila proses perekrutan dilakukan melalui open bidding, SDM lokal diberikan kesempatan dengan menetapkan passing grade berbeda, namun potensi individualnya masih dapat dikembangkan sejalan dengan penugasannya.

 

D. Kunci Sukses Awal : Diperankan Deputi SDM

Sebagai Provinsi yang ketempatan menjadi IKN secara efektif nantinya di tahun 2024, maka ini merupakan berkah bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terutama manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BO. Namun jangan dilupakan bahwa pesatnya pembangunan IKN akan menimbulkan gesekan sosial, apabila partisipasi pembangunan tersebut didominasi para pendatang, karena tuntutan pendidikan dan keterampilan (keahlian teknis) tertentu tidak selalu dapat dipenuhi dari penduduk lokal.

Selain itu, pada saat IKN efektif terbentuk maka akan ada eksodus para ASN dari Kementrian dan LPNK, serta eksodus para pendatang lainnya yang akan memanfaatkan peluang ekonomi di IKN dan sekitarnya, sehingga untuk menekan dampak negatif gesekan sosial, seperti konflik sosial horizontal maupun vertikal antara penduduk lokal dengan para pendatang, maka perlu dilakukan sejak dini strategi asimilasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (3) draft Perpres tentang BO IKN.

Strategi asimilasi diawali dengan memetakan kondisi demografi daerah terutama di sekitar wilayah penyangga, untuk melihat komposisi penduduk dari pelbagai aspek pada kondisi kekinian, dan dari sini akan dapat diidentifikasi skenario penanganan antisisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflk. Pemerintah Daerah sejak awal dilibatkan sesuai kewenangannya terutama dalam melakukan sosialisasi langsung kepada penduduk lokal.

Penduduk lokal diberikan pemahaman akan arti pentingnya keberadaan IKN, dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan terhadap kesempatan berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, yaitu pilihan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang memberikan mata pencaharian sesuai dengan potensi lokal. Penduduk lokal yang berdiam di sekitar wilayah pedesaan (rural) umumnya bermata pencaharian di sektor agraris. Sementara bagi penduduk lokal yang berdiam di sekitar kawasan perkotaan (urban) bermata pencaharian di sektor usaha kecil perdagangan barang/jasa yang umumnya merupakan sektor informal. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian BO, memastikan keberaadan IKN tetap menjadikan penduduk lokal bagian yang tidak tersisihkan dan mereka mendapatkan hak-hak ekonominya yang lebih baik lagi dengan adanya IKN.

Pemindahan penduduk lokal, karena tuntutan pembangunan IKN harus dilakukan secara gradual, dengan memberikan kesempatan penyesuaian yang tidak berbeda drastis dengan lingkungan asalnya, dengan memberikan bimbingan berkelanjutan sampai pada tahapan mereka mampu mandiri. Tidak mudah untuk melakukannya, tapi inilah tugas BO yang melekat pada Deputi SDM. Kita tidak bisa mengangkat akar kehidupan penduduk lokal, tanpa memberikan tunas-tunas kehidupan baru bagi mereka. Pendekatan manusiawi seperti ini dapat diterima dan tidak menimbulkan konflik signifikan.

Tugas yang diemban Deputi SDM adalah kunci awal sukses BO, yaitu mampu menerapkan strategi asimilasi sebagaimana diutarakan diatas, disamping melancarkan roda mutasi wilayah kerja para ASN Kementrian dan LPNK ke IKN, termasuk para anggota TNI dan Polri. Saat ini upaya asimilasi sebatas sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah, walaupun BO belum terbentuk, Asimilasi dalam skala intens dan terprogram tentunya dilakukan oleh Deputi SDM.

Pola kerja Deputi SDM berhubungan dengan penduduk lokal di sekitar wilayah penyangga IKN. Artinya, salah satu faktor pendukung keberhasilan Deputi ini adalah dapat memahami karakteristik penduduk lokal dengan baik, sehingga keterlibatan SDM terutama ASN Daerah dalam mendukung pola kerja Deputi SDM patut menjadi perhatian, karena ASN Daerah bersangkutan diharapkan dapat melakukan implementasi strategi asimilasi secara langsung. Interaktif dengan penduduk lokal menjadi lebih efektif, karena memahami karakteristik penduduk.

  • Draf Peraturan Presiden terkait dengan Badan Otorita ini di-down load dari situs ….., tidak diketahui; apakah draf tersebut merupakan drat awal atau sudah dilakukan revisi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah terkait.