CALON KEPALA DAERAH DARI JALUR INDIPENDEN : Mengapa Bisa Terjadi

20 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM, M.Si   

 

Saya terrarik membaca berita dibeberapa media siber pada tanggal 20 Pebruari 2020 kemaren yang memberitakan pasangan Zairin Zain – Sarwono telah mendaftarkan diri pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2020 – 2025 dari jalur indipenden. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan UU Pilkada, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi terkait strategi pasangan tersebut, karena sepengetahuan saya mereka sudah ada dukungan partai pengusung.

Seandainya ini merupakan strategi untuk menciptakan nilai jual tersendiri terhadap banyak pilihan partai maka saya dapat memahaminya, namun apabila bukan strategi yang dirancang untuk itu dan yakin mampu maju Pilkada tanpa partai pengusung, maka kita perlu mendalaminya lebih lanjut, karena masih ada kemungkinan pasangan lainnya yang akan menggunakan jalur indipenden.

Pasangan Zairin Zain – Sarwono mengklaim sudah memiliki dukungan 69.725 orang, dibuktikan dengan copy KTP yang terkumpul, sehingga merupakan langkah awal yang tepat, karena menjadi rujukan awal bagi KPU terutama verifikasi terhadap kemungkinn terjadinya duplikasi KTP. Artinya, pengajuan KTP yang sama oleh pasangan lainnya dapat dianulir, dengan asumsi bahwa KPU melakukannya  secara komprehensif. Pertanyaan mendasarnya adalah apabila ke-2 pasangan dari jalur indipenden lolos verifikasi, maka dapat dipastikan akan terjadi perubahan konstalasi perpolitikan Pilkada di Samarinda.

Stigma yang ada dalam perpolitikan di Indonesia menyebutkan bahwa kecil peluangnya bagi pasangan dari jalur indipenden dapat berhasil dalam PIlkada, tapi stigma demikian tidak dapat dibenarkan, karena dalam Pilkada yang dipilih adalah individunya, bukan partai pengusung. Faktanya, harus diakui bahwa jumlah pasangan Kepala Daerah yang menang Pilkada melalui jalur indipenden relatif masih kecil, sehingga inilah yang dijadikan stigma sebagaimana telah diutarakan tadi.

Idealnya calon pasangan Kepala Daerah yang diusung parpol adalah kader partai sendiri. Namun faktanya tidak selalu demikian, karena jumlah kursi legeslatif setempat tidak mencukupi, sehingga mengharuskan kolaborasi dengan partai lainnya; Atau memang tidak ada kader internal yang dapat diusung, sehingga kelemahan mendasar inilah membuka peluang munculnya kader non partai atau kader dari partai lain. Praktis, negosiasi politik akan terjadi yang kadangkala gaungnya lebih intens ketimbang Pilkada-nya sendiri, oleh karenanya tidak mengherankan sebelum pendaftaran calon pasangan di KPU, dapat rerjadi bongkar pasang calon pasangan menjelang detik-detik terakhir.

Artinya, ketidakpastian penentuan pasangan yang seharusnya dapat dilakukan lebih awal, menjadi salah satu faktor penting;  mengapa muncul  calon pasangan dari jalur indipenden, terutama calon pasangan yang memiliki sumber daya serta didukung Tim Pemenangan yang berpengalaman dan profesional. Dalam ranah politik tidak ada yang gratis, harus ada biaya politik untuk menggerakan mesin-mesin politik dalam mengupayakan kemenangan, seperti menang Pilkada. Biaya politik jangan dipersepsikan sebagai politik uang (money politik), mengingat adanya perbedaan prinsip. Politik uang merupakan suatu hal yang dilarang dalam peraturan  peraturan perundang-uandangan kita, karena sudah pasti berbau KKN. Sementara biaya politik, apabila Anggaran Pemerintah belum dapat menopang pembiayaan Pilkada, maka biaya tersebut ditanggung oleh pasangan peserta Pilkada, seperti biaya pembuatan alat peraga kampanye, operasional Tim Pemenangan, pelatihan dan penempatan saksi serta penggalangan masa.

Pasangan yang memiliki sumber daya dan Tim Pemenangan yang solid, tidak akan mau dihadapkan dengan adanya ketidakpastian waktu berkepanjangan akibat belum adanya kesepakatan dengan partai pengusung, sementara masih banyak hal lainnya yang harus dilakukan, maka dihadapkan pada kondisi seperti ini merupakan hal yang logis mengambil jalur indipenden, sehingga langkah yang ditempuh pasangan Zairin Zain – Sarwono untuk lebih awal mendaftar diri  ke KPU merupakan tindakan tepat, dimana sementara waktu menunggu proses verifikasi, dapat melanjutkan upaya konsolidasi internal maupun eksternal tanpa disibukan dengan urusan partai.

Sisi lainnya, menghadirkan partai pengusung dengan implikasi akan menimbulkan tambahan biaya, sedangkan popularitas pasangan tetap terjaga dan cenderung meningkat dengan hanya mengandalkan jalur indipenden maka tidak ada salahnya melepaskan diri dari ketergantungan pada partai. Saya tidak dapat memastikan; apakah ini merupakan pertimbangan lainnya dari pasangan Zairin Zain – Sarwono atau pasangan lainnya mengambil jalur indipenden. Dari aspek biaya ini, tidak dapat dikatakan bahwa jalur indipenden lebih murah biayanya ketimbang memanfaatkan jalur partai pengusung sebagai kendaraan politik dalam Pilkdda, karena besaran biaya berhubungan dengan pilihan strategi kampanye dan popularitas pasangan.

Untuk maju dalam Pilkda dengan biaya murah dapat dilakukan melalui investasi politik jauh-jauh hari, yaitu 3 – 5 tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pilkada, dengan cara  mendekatkan diri langsung ke masyarakat melalui dialog dan sosialisasi serta mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak direkayasa. Publikasi berkala dengan memanfaatkan pelbagai jaringan media. Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kaderisasi internal partai. Masalahnya; apakah partai bersedia untuk melakukan investasi politik, mempersiapkan kadernya sendiri secara terprogram (**dirus#ide).

Sambut IKN 2024, Kadis Kominfo Mempertanyakan Kesiapan Media Siber Lokal

9 Views

Diddy : Kalau Masih Melakukan Hoax Itu Bukan Wartawan

 

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Diddy Rusdianysah, Kadis Kominfo Kaltim menyita perhatian peserta diskusi dalam acara syukuran HUT Ke-4 DETAKKaltim.Com di Café Antara Jalan Dahlia, Samarinda, Sabtu (22/2/2020) pagi.

Dalam acara yang didominasi kehadiran wartawan dari berbagai media siber tersebut, Diddy menyebutkan bagi Kominfo, goal (tujuan) besar media siber adalah kesetaraan dengan media cetak.

“Kami tidak membedakan media cetak dan media siber, terakhir ada kebijakan lembaga penyiranpun menjadi perhatian kami juga,” kata Diddy.

Yang jadi pertanyaan, kata Diddy lebih lanjut, media nasional mulai siap-siap masuk ke Kaltim seraya menyebutkan salah satu media nasional yang telah datang menemuinya. Lalu bagaimana kesiapan media lokal yang ada di Kaltim. Untuk itu, pihak Kominfo Kaltim telah mengambil sejumlah langkah yang dimulai dengan Organisasi PWI Kaltim melalui Uji Kompentensi Wartawan.

“Sementara ini kita baru dengan PWI, bukan berarti kami tidak mau kerja sama dengan AJI atau dengan IJTI. Tidak ada niat untuk itu, hanya semata-mata dengan PWI ini banyak hal yang harus kita tuntaskan dulu. Permasalahan UKW, itu permasalahan paling prinsip,” jelas Diddy.

Hal lain adalah masalah media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, menurutnya minimal harus ada 5 media yang terverifikasi di Kaltim pada tahap awal sebagai bench mark (tolok ukur). Saat inipun Kominfo telah menetapkan 5 media tersebut, yang ditetapkan secara internal.

“Insya Allah di 2020 ini, kami sudah bertekad paling tidak di Kalimantan Timur ada lima yang sudah terverifikasi,” kata Diddy lebih lanjut.

Ke depan, Kominfo Kaltim, kata Diddy akan menjalin kerja sama dengan 17 media siber. Dalam catatan DETAKKaltim.Com, program ini telah laksanakan tahun 2019, dalam rangka mendiseminasi informasi Organiasisi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim dengan melibatkan sekitar 10 media.

Diddy juga menyampaikan, jika tidak ada permasalahan secara kebijakan, peran pengelolaan media beralih ke Kominfo. Akan ada 3 media yang masuk kewenangan Diskominfo, masing-masing media siber, cetak, dan lembaga penyiaran.  (DK.Com)

Penulis : LVL

SEKEDAR OLEH-OLEH DARI RANGKAIAN KEGIATAN HARI PERS NASIONAL KALSEL 2020 : Mereposisi Ulang Peran PWI Kedepan (1/2)

14 Views

Oleh : Diddy Ruusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

P e n g a n t a r

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020 sudah terlaksana pada tanggal 8 februari lalu di Banjar Baru (Kalsel) yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan dihadiri pula oleh Ketua MPR serta DPR, beberapa Menteri, Duta Besar negara sahabat, Kepala Lembaga Non Kementrian serta turut hadir pula beberapa Gubernur dan Bupati/Walikota, sehingga puncak HPN berlangsung cukup meriah, diawali oleh tarian selamat datang khas seni budaya masyarakat Banjar.

Peringatan HPN diwarnai dengan banyak agenda kegiatan, bergantung pribadi masing-masing untuk menentukan pilihan kegiatan yang akan diikuti. Saya sendiri lebih fokus pada kegiatan puncak peringatan HPN dan konvensi media, dimana ke-2 agenda memiliki peran penting, karena banyak isu-Isu seputar pers di Indonesia dibicarakan, terutama peran pers didalam melakukan pemberitaan tidak hanya dilakukan oleh entitas (“perusahaan “) pers semata, namun dilakukan pula oleh entitàs usaha yang tidak berlatar belakang pers. Semua ini bermuara dari perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terutama kaum muda milenial, sehingga pilihannya tetap bertahan atau melakukan reposisi peran kedepan untuk siap bersaing.

Tulisan yang saya sajikan dalam kesempatan ini merupakan rangkuman dari beberapa kegiatan HPN yang saya ikuti, dan disajikan dalam 2 (dua) kali penulisan. Diawali dengan “<Mereposisi Ulang Peran PWI Kedepan”, kemudian terakhir adalah “Persaigan yang Semakin Ketat”.

 

A. Puncak Peringatan HPN : Mengakomodir Kepentingan Kalsel

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari dalam laporannya sebagai Ketua Umum Panitia Penyelengara HPN 2020 tingkat Nasional, mengatakan bahwa terpilihnya Kalsel sebagai tempat penyelenggara merupakan Provinsi penyelamat, karena Provinsi lain yang sebelumnya sudah menyanggupi sebagai tuan rumah membatalkan diri. Tentu, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat berkepentingan menjadikan momentum HPN sebagai aktualisasi untuk mengambil manfaat kebijakan nasional, dan ini merupakan pemikiran cerdas seorang Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalsel (H. Sahbirin Noor], terlihat secara jelas dari temanya, yaitu “PERS MENGGELORAKAN KALSEL GERBANG IBUKOTA NEGARA”, yang berarti kalangan Pers, khususnya PWI memiliki kewajiban moral untuk mempromosikan Kalsel sebagai pintu masuk ke IKN dari sisi darat, karena Kalsel merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltim di sebelah selatan, sehingga implikasinya Kalsel mendapatkan prioritas pembangunan secara nasional terutama infrastruktur transportasi, baik jalan dan jembatan, udara dan laut serta infrastruktur dasar lainnya.

Provinsi Kalsel sebagai bumi Lambungmangkurat atau bumi Pangeran Antasari, menjadikan masyarakatnya diilhami oleh nilai-nilai heroik ke-2 pahlawan tersebut, dan karenanya mau menerima secara legowo Kaltim sebagai IKN serta mendukung penuh apa yang sudah menjadi kebijakan nasional. Merunut sejarah pemerintahan di Pulau Kalimantan, sebelum terbentuknya pemerintahan Provinsi, baik itu Kalsel sendiri maupun Kaltim, Kalteng dan Kalbar. Pusat Pemerintahan di Kalimantan berada di Kalsel, dengan Banjarmasin sebagai ibukota pemerintahannya, baru pada tahun 1956 terbentuk ke-4 Provinsi sebagaimana disebutkan diatas, terakhir Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) yang terbentuk pada tahun 2013. Kalau ini menjadi rujukan maka sepatutnya Provinsi Kalsel menjadi IKN. Oleh karenanya, sebagaimana ditegaskan oleh Paman Birin bahwa masyarakat Kalsel dengan sikap legowonya menerima eksistensi IKN di Kaltim, perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dalam hal keseimbangan pembangunan sebagai pintu gerbang IKN.

Sebagai Provinsi yang menjadikan marwah PWI tetap terjaga, maka tidak ada salahnya apabila kalangan insan pers mendaulat H. Sahbirin Noor sebagai anggota kehormatan PWI pada tahun 2020 ini.

 

B. PWI Tidak Mau Berada di Menara Gading : Mengambil Peran Untuk Kemajuan Daerah

Wartawan senior sekaliber Atal S. Depari sangat jeli dalam membaca situasi kedepan, tidak menjadikan peringatan HPN sebagai ritual tahunan semata, hanya sekedar napak tilas kegiatan seremonial yang diisi dengan pelbagai agenda kegiatan. Terbukti pada tahun 2020 PWI tampil beda, dimana PWI ingin menjadi bagian pencapaian sukses kebijakan pembangunan nasional, tanpa menghilangkan peran kritis Pers sebagai Pilar ke-4 demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2020 ini PWI bersama Pemerintah mensuarakan perubahan orientasi pelayanan publik melalui pemangkasan birokrasi, dengan mengurangi jabatan struktural dan sebaliknya memperkaya jabatan fungsional, disamping mendorong penerapan tolok ukur kinerja serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses secara on time. Dalam rangka menjadikan generasi muda Indonesia yang sehat kedepannya, PWI turut mensosialissikan penanganan masalah stunting serta mendorong upaya penghijauan, yaitu menanam sejuta pohon disetiap Provinsi, yang selama ini kita kenal dengan slogan “one man one tree”,

Perubahan orientarsi pelayanan publik dan penanganan stunting ditandai dengan pelaksaanaan seminar/workshop bekerjasama dengan Kementrian terkait, yaitu Kementian PAN & RB dan Kementrian Kesehatan, sedangkan rangkaian kegiatan dan puncak peringatan HPN dilaksanakan oleh PWI dan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Untuk rangkaian kegiatan penghijauan dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2020, yang sepenuhnya ditangani Kementrian LHK. Dalam sambutannya Atal S. Depari menyebutkan bahwa kegiatan penghijauan ini merupakan wujud dari partisipasi PWI menjadikan Indonesia yang hijau, tidak terkecuali di Kalsel ini yang sudah mengklaim diri sebagai pintu gerbang IKN, sehingga sudah sepatutnya membenahi diri sejak dini. Salah satu pembenahan dimaksud adalah menjadikan Kalsel yang hijau. Inilah yang dimaksud oleh Atal S. Depari bahwa kedepannya PWI akan mengambil peran signifikan untuk mendorong Indonesia lebih maju, sehingga untuk peringatan HPN tahun-tahun berikutnya, PWI harus dapat memberikan manfaat bagi Daerah terutama Daerah yang bertindak sebagai tuan rumah HPN.

Anugrah tertinggi bagi para insan pers berupa anugrah “Adinegoro”, salah satunya diterima diterima oleh jurnalis radio, yaitu Tim Liputan LPP RRI Kaltim, yang mengangkat pemberitaan tentang korban lubang tambang batubara di Kaltim, akibat tidak dilakukannya penanganan reklamasi tambang dengan benar. Inilah wujud lainnya dari peran PWI, melakukan himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk serius dalam menangani usaha pertambangan terutama batubara. Sementara anugrah “budaya” yang diberikan kepada para Bupati/Walikota merupakan upaya PWI untuk mendorong Bupati/Walikota mempertahankan budaya asli tidak terkikis dengan perkembangan zaman yang semakin moderen, karena budaya asli (“lokal”) merupakan khasanah yang menjadi ke-bhineka-an Indonesia, PWI tetap konsisten mensuarakannya, karena budaya adalah kharakter bangsa, sehingga PWI tidak mau berada di menara gading.

 

C. Perlunya Perhatian Pemerintah

Persaingan yang terjadi saat ini tidak hanya berlaku diantara sesama pelaku pers, khususnya media cetak dan media siber/online, tapi sudah meluas, yaitu melibatkan pelaku lainnya yang tidak berbasis sebagai usaha pers. Oleh karenanya diperlukan perhatian Pemerintah dalam hal regulasinya, termasuk perlakuan pajak dalam rangka menciptakan persaingan yang sehat. Regulasi dimaksud bukan berarti PWI mendorong para anggota meminta perlakuan khusus, karena PWI sadar bahwa persaingan tetap perlu ada untuk memberikan semangat dalam meningkatkatkan kualitas para jurnalis maupun konten pemberitaan.

Tuntutan adanya regulasi tersebut tidak hanya diutarakan oleh Atal S. Depari, dimana dalam kesempatan yang sama Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua-nya; M. Nuh, mengutarakan bahwa regulasi sudah waktunya dipersiapkan, mengingat era digital sudah berkembang pesat, sehingga fungsi-fungsi pers yang selama ini diperankan oleh media cetak, mulai digeser media siber. Demikian pula media pemberitaan radio (audio) dan Tv (audio visual) menghadapi masalah yang sama di era digita ini.

Menjawab ke-2 isu tadi, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaannya menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, dan meminta PWI memberikan masukan tertulis yang nantinya akan dipelajari oleh Pemerintah. Presiden menegaskan pula bahwa pers selama ini sudah memberikan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah. Pers sudah memberitakan apa yang menjadi fakta sebenarnya, sehingga tidak salah kalau Presiden mengatakan bahwa “saya berteman dengan pers, dimana ada saya selalu disitu ada pers”, Namun PWI diingatkan oleh Presiden untuk membina anggotanya.

Akhir dari sambutannya, Presiden mengajak pers untuk berperan dalam mendukung kebijakan pemindahan IKN ke Kaltim. Saat ini RUU tentang IKN sedang dalam proses legelasi serta sudah dipersiapkan perencanaannya dengan merujuk pada konsep Negara Rimba Nusa. Kita tidak hanya memindahkan fisik ibukota dari Jakarta ke Kaltim, tapi kita harus melakukan transpormasi ekonomi yang mendorong munculnya inovasi-inovasi baru, perubahan pola kerja yang mengutamakan pemberian pelayanan yang baik, penataan infrastruktur yang tetap mempertahankan fungsi hutan. Keseluruhan hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi sebagai perubahan peradaban. Semua hadirin terkesima saat ditayangkannya visualisasi 3D konsep IKN yang moderen, berbasis IT dan hijau. Ini green city yang menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu, wajar kalau ada yang beranggapan bahwa membangun IKN harus punya nyali besar. Kita harus yakin bahwa Presiden Joko Widodo punya nyali untuk itu, kita tunggu tahun 2024 mendatang.

Sukses untuk PWI, semoga PWI tidak berada di menara gading, namun sebaliknya mampu mereposisi diri untuk menghadapi persaingan kedepan. Sukses untuk Atal S. Depari, sampai ketemu tahun 2021 dengan tematik berbeda. (**dirus#ideku).

MEMBEDAH VISI-MISI PARA CALON PEMIMPIN SAMARINDA – Memahami Pemikiran Mereka

30 Views

Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

 

**) Melalui WA saya, saya diundang rekan-rekan Jurnalis yang tergabung dalam PWI untuk menghadiri diskusi publik pada tanggal 26 Januari 2020 di Hotel Salyca Mulia – Samarinda, yang menghadirkan para calon pemimpin Samarinda, yaitu Walikota – Wakil Walikota (Wawali) periode 2020-2024. Tema diskusi cukup menantang, yaitu “memberdah visi-misi calon pemimpin Samarinda. Saya tertarik untuk hadir, karenapenasaran ingin mendengar langsung penyampaian visi-misi mereka.

Acara diskusi dikemas cukup bagus sebagaimana layaknya diskusi publik dalam putaran Pilkada sebenarnya, namun akibat keterbatasan waktu dan diskusi dibuat formal, maka menurut saya diskusi ini belum mengeksplorasi penjabaran visi-misi para calon Walikota/Wawali. Namun demikian, acara diskusi ini sudah dapat dijadikan tolok ukur “uji nyali”, karena tidak semua bisa hadir.

 

A. Apresiasi bagi PWI Kaltim : Berpikir Out of the Box
Saya hadir dalam diskusi publik ini, yang sedianya akan menghadirkan 10 orang calon Walikota/Wawali Kota Samarinda, namun menjelang detik-detik terakhir hanya dihadiri 3 orang  calon saja, yaitu Sarwono, Andi Harun dan Zairin Zain, sementara yang lainnya punya alasan masing-masing untuk tidak bisa menghadirinya. Padahal ini momentum bagus untuk dimanfaatkan para calon  untuk mengutarakan visi-misi “mau dibawa kemana Samarinda, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya lebih dini, tidak sebatas slogan-slogan ringkas yang terpampang di bilborad.

Dalam diskusi tersebut memang tidak dihadiri banyak masyarakat secara langsung, tapi para awakmedia cetak dan siber serta para pemerhati maupun LSM hadir; dan mereka ini yang akan menjadi penyambung lidah masyarakat melalui tulisan-tulisan mereka sebagai pembentuk opini. Para calon janganlupa bahwa media terutama media siber kecepatan penyebaran beritanya cukup cepat dan bisa menjadi viral, khususnya yang digerakan para influenzer ataupun buzzer. Pada umumnya, inlleunzer/buzzer akan muncul pada saat  menjelang PIlkada, karena memberikan nilai keuntungan tersendiri, dan mereka inilah yang dapat menciptkan opini melalui media sosial atau saluran media lainnya. Para calon jangan lupa pula bahwa media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi alternatif bagi masyarakat.

Meskipun putaran Pilkada belum dimulai, PWI sudah mengambil peran signifikan dalam melakukan literasi berdemokrasi yang baik kepada masyarakat, dimana sejak awal masyarakat sudah dikenalkan diarahkanmemilih individu Walikota/Wawali yang menawarkan program yang bersinggungan langsung dalam memecahkan masalah faktual saat ini.

Saya sungguh mengapresiasi PWI, berani mendobrak peran KPU untuk melakukan hal yang sama nantinya, pada saat putaran PIlkada sudah resmi berjalan, bedanya KPU melakukan diskusi ini terhadap pada calon definitif, resmi diusung oleh Partai Politik atau melalui jalur indipenden. Sementara PWI baru bakal calon dan belum pasti maju, dengan menyediakan panggung yang dikemas dalam  bentuk diskusi publik, walaupun belum begitu profesional dalam peeyelenggaraannya, namun PWI sudah berani menampilkan para panelis dengan berbagai latar belakang berbeda, yaitu para akademisi dan LSM yang berasal dari dari JATAM, POKJA 30 dan WALHI.

 

B. Peran Panelis : Cerdas Menggiring Diskusi

Saya mengapresiasi PWI terkait dengan ke-5 orang panelis sudah merupakan pilihan yang tepat, karena diluar prediksi saya sebelumnya, ternyata mereka mampu mengarahkan pertanyaan yang berimplikasi terhadap program-program prioritas yang ditawarkan para calon, yang harus merngevaluasi kembali program-program tersebut agar dapat diimplementasikan, karena faktanya antara program dengan strategi pembiayaanya belum sinkron, karena seperti kita ketahui bersama bahwa posisi keuangan daerah Kota Samarinda sebesar ± Rp 3 triliyun, sebagian besar sudah dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mencapai ± Rp 2 triliyun. Belanja wajib ini tidak mungkin dihindiri, termasuk keharusan membayar hutang. Fakta ini yang dilupakan oleh para calon, sehingga program-program prioritas yang ditawarkan menjadi tidak realistis, dimana program prioritas tersebut membutuhkan dana relatif besar, tidak imbang dengan sisa dana yang ada sekitar Rp 1 triliyun, kecuali dapat dilakukan optimalisasi penerimaan daerah, baik berasal dari PAD maupun DAK APBN dan bantuan keuangan Pemerintsh Provinsi Kaltim.

Para panelis memiliki latar belakang pengalaman praktis dibidangnya masing-masing, sehingga tidak mengherankan fokus pertanyaan sesuai pengalamannya, terutama latar belakang LSM terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Fokus pertanyaan adalah memastikan upaya penanganan banjir yang selalu terjadi di Samarinda di setiap musim penghujan saat ini. Penanganan banjir ditanggap belum tuntas, mengingat lokasi rawan banjir cenderung terus bertambah, bukan sebaliknya berkurang. Kita semua warga Kota Samarinda pasti berpendapat sama bahwa masalah banjir termasuk prioritas utama yang segera diselesaikan.

Para panelis mengingatkan salah satu penyebab banjir adalah pengelolaan eks lokasi tambang yang tidak mengindahkan ketentuan lingkungan, para calon dituntut upaya  nyata untuk mengatasinya; pertanyaan mendasar yang diajukan oleh panelis adalah keberanian untuk menutup tambang, apabila ada indikasi melanggar aturan. Semua calon menjawab dengan alasan masing-masing, tapi belum tuntas.

Berbeda dengan panelis berlatar belakang akademisi, menyebutkan kesulitan untuk menjastifikasi keberhasilan program alokasi dana per RW/RT, karena belum ada benchmark daerah yang sudah menerapkan program yang sama. Belum lagi dikaitkan dengan sumber pembiayaannya, karena apabila program ini diterapkan akan membutuhkan dana lebih dari Rp 1 triliyun, sehingga tidak ada lagi ada dana tersisa untuk membangun Kota Samarinda, kecuali yakin ada sumber dana alternatif.

Kembali saya tegaskan bahwa saya apresiasi upaya PWI Kaltim, mereka cerdas mengemas diskusi publik sebagai ajang pembelajaran bagi para calon Walikota/Wawali Kota Samarinda, bahwa para calontersebut harus mampu menentukan program yang realistis dan relevan dalam mengatasi masalah yang ada. Diskusi publik ini menjadi tolok ukurnya, seberapa jauh tingkat penerimaan masyarakat, walaupun bukan menggambarkan kererwakilan masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi suara para akademisi dan LSM masih didengar masyakat kita, apalagi suara tersebut terjabarkan dalam verbal pemberitaan oleh kalangan media, pasti gaungnya akan terasa.  

Masukan panelis akan lebih mempertajam program yang ditawarkan, jangan dilihat kontrakdiktifnya. Para calon yang berkesempatan hadir dalam diskusi publik mendapatkan nilai tambah secara personal, karena dapat merubah performa yang dirasakan masih kurang, sehingga akan menjadi lebih siap dalam diskusi publik pada putaran Pilkada sebenarnya. Sementara bagi calon lain yang tidak hadir akan dihadapkan pada kondisi demam panggung.

 

C. Strategi Mengusung Konsep : Wujud dari Kualitas Visi-Misi

Konsep yang saya maksudkan adalah penjabaran program-progrm prioritas dari visi-misi yang diusung para calon. Saya yakin belum final dan masih terbuka peluang untuk berubah, terutama bagi para calon yang masih belum berpasangan secara permanen, tentunya visi-misi dimaksud masih bersifat tawaran perorangan.

Visi-misi adalah  mimpi kedepan yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program prioritas, sehingga mimpi ini jangan hanya sekedar khayalan belaka yang tidak dapat diwujudkan. Saya mencoba sedikit mengevaluasi mimpi seorang Andi Harun (AH)dan mimpinya pasangan Zairin Zain-Sarwono (Z2S).Namun ini jangan dipersepsikan sebagai upaya untuk membandingkan. Ini hanya sekedar masukan dari seorang sahabat kepada sahabatnya, karena saya memiliki hubungan emosional dengan mereka, sehingga tidak elok untuk memihak.

Konsep yang ditawarkan AHMerubah Peradaban Samarinda

Sahabat saya ini mengajak kita bahwa kedepannya Samarinda akan menjadi pusat peradaban di Kalimantan Timur, sama pemikirannya dengan Jokowi yang akan menjadikan IKN tidak sekedar memindahkan ibukota saja, akan tetapi merubah peradaban berupa perubahan tatanan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Saya tidak tahu, apakah AH mengadopsi konsep Jokowi, atau ada aksentuasi berbeda yang ditawarkan AH.

Apa yang ditawarkan AH, dalam catatan saya terdapat keinginan AH untuk; (1) memastikan energi yang berkecukupan; (2) mengatasi banjir; (3) menyediakan air bersih; dan (4) mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah dalam kota. Untuk melaksnakan ke-4 program tadi AH memberikan penekanan tehadap perlunya  “leadership”, yaitu peran ketokohan yang mampu bertindak tegas.

Pertanyaannya adalah dari ke-4 program tersebut, sisi mana yang diharapkan jadi pemicu terjadinya perubahan peradaban. Saya yakin sahabat saya ini akan menjelaskannya kelak. Kalau saya diperkenankan berandai-andai, mungkin upaya mengatasi disparitas antar wilayah di Kota Samarinda melalui pemberian alokasi dana sebesar Rp 100 juta s/d Rp 300 juta kepada setiap RT/RW, yang berjumlah sekitar 1.900-an.Artinya, dibutuhkan dana berkisar Rp 1 triliyun setiap tahunnya, dan dalam kurun waktu 5 tahun akan terserap dana APBD sekitar Rp 5 triliyun, dengan asumsi tidak ada kenaikan alokasi dana setiap tahunnya. Dengan menggunakan pendekatan analisis finansial (B/C Ratio), kita harus berhitung efektifitas alokasi dana untuk setiap RT/RW ini, dibandingkan dengan alokasi dana untuk kegiatan lainnya yang memberikan nilai manfaat lebih besar, seperti penanganan banjir.

Penanganan disparitas antar wilayah dalam kotadapat dilakukan dengan format lainnya, seperti semenisasi lingkungan, penataan drainase, penyediaan fasos/fasum lingkungan setempat. Masyarakat dapat dilibatkan secara langsung melalui proses perencanaan bottom up, sehingga Perangkat Daerah terkait sudah aktif terlibat pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan menghimpun masukan secara langsung dari masyarakat di sekitar lingkungan RT/RW setempat. Format ini tdiak berbeda prinsip dengan pemberian dana secara langsung, karena format yang disebutkan terakhir hanya merubah bentuk pemberian tunai menjadi pembangunan fisik, yang proses perencanaannya melibatkan masyarakat.

Dengan memerankan “leadership” sebagai seorang Walikota, maka harus berani memastikan keseimbangan pembangunan antar wilayah, yang tidak diartikan sebagai pemerataan, akan tetapi harus memastikan adanya alokasi yang proporsional seauai kondisi wilayah setempat. Artinya, suatu wilayah yang masih dianggap kurang harus mendapat proporsi yang lebih besar. Permasalahannya adalah kriteria wilayah ini harus diperjelas terlebih dahulu; apakah mencakup wilayah administratif atau lainnya. Hal ini nanti AH sendiri yang akan menjawabnya, kita tunggu bersama pada waktunya nanti

Mungkin apa yang saya utarakan diatas, itulah yang dimaksudkan AH sebagai merubah peradaban Kota Samarinda melalui program menghilangkan disparitas antar wilayah. Namun bisa juga tidak seperti itu yang dimaksudkan AH. Dan terlepas dari itu semua, AH telah membuktikan kualitasnya.

Konsep yang ditawarkan Z2SSamarinda Bangkit

Sabahat saya ini merupakan pasangan yang sudah mendeklarasikan diri secara resmi berpasangan lebih dini dibandingkan para calon lainnya, yang mengusung konsep “menuju Samarinda bangkit”. Saya ingat konsep ini pernah digaungkan oleh Awang Faroek Ishak (AFI)pada periode pertama pemerintahannya 2008-2013.Saya belum dapat mengatakan konsep tersebut; apakah mengadopsi konsep AFI, atau hanya sekedar sama namanya saja, namun berbeda penerapan program prioritasnya.

Konsep menuju Samarinda bangkit akan menonjolkan program-program prioritas : (1) membentuk SDM yang berkualitas; (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif; (3) penataan infrastruktur perkotaan; (4) penataan lingkungan dan banjir; dan (5) birokrasi pemerintahan yang profesional. Mungkin masih ada lagi program prioritas lainnya yang tidak sempat saya catat.

Diawali dengan upaya penanganan banjir, dimana Z2S menawarkan program penataan Sungai Karang Mumus, sungai disekitar Karang Asam dan sungai disekitar Air Putih. Ketiga sungai kecil akandinormalisasi dengan melakukan pengurugan, reklamasi dan menata lingkungan sekitarnya sebagai ruang terbuka hijau (taman); dan bersamaan dengan penataan ke-3 sungai kecil tadi, akan dilakukan perbaikan drainase terutama di kawasan yang salama ini selalu mengalami banjir. Para pengembang (developer) dipastikan turut terlibat dalam menata drainase perumahan sebelum izin-nya diterbitkan. Kemudian program lainnya terkait penanganan banjir ini adalah menata bendungan dan kawasan penampungan air(folder), dengan melakukan penguragan.

Program penanganan banjir tadi dapat dipastikan membutuhkan biaya besar, sementara potensi pendanaan APBD Kota Samarinda relatif terbatas, sehingga alternatifnya adalah mencari pembiayaan dalam bentuk bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan DAK APBN. Permasalahannya adalah pihak Z2S harus berani memastikan strategi untuk mendapatkan dana tersebut, inilah yang harus diketahui oleh masyarakat, karena dalam diskusi publik masih belum terungkap tuntas.

Program prioritas lainnya, yaitu membentuk SDM yang berkualitas diantaranya dilakukan dengan caramemberikan bantuan pendidikan dan subsidi keikutsertaan warga pada BPJS. Untuk membiayai program ini harus mampu meningkatkan potensi PAD.Pihak Z2S mentargetkan peningkatan PAD 15-25 %, namun ini dipertanyakan oleh Panelis terkait upaya yang harus diakukan, yaitu tidak hanya melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan saja, namun harus ada upaya meningkatkan obyek pendapatan secara makro melalui dorongan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Program pengembangan ekonomi kerakyatan maupun ekonomi kreatif yang diusung Z2S, salah satu upaya yang ditawarkan adalah menata kembali kawasan Citra Niaga, menghidupkan kembali aura-nya sebagai sentra pemagangan bagi para UKM sebelum naik kelas menjadi pengusaha formal. Penataan kawasan Citra Niaga merupakan ide cemerlang dalam konteks saat ini, karena bertambahnya penduduk Kota Samarinda perlu ada penyerapan angkatan kerja baru, serta harus ada ikon baru yang dapat ditawarkansehubungan dengan adanya IKN. Lanjutkan sahabatku, anda ber-2 telah membuktikan kualitas yang seharusnya, berani untuk tampil.

 

D. Konsep Calon Lainnya : Akan Terjadi Face to Face Fighting

Sebelumnya sudah saya utarakan bahwa AH dan Z2S dengan segala  kelebihan dan kekurangannya telah mengaktualisasikan diri sebagai calon Walikota/Wawali yang layak maju dalam Pilkada 2020 mendatang. Memang harus kita akui bahwa diskusi publik yang dilaksanakan PWI bukan merupakan satu-satunya ajang untuk melakukan aktualisasi dimaksud, masih banyak ajang lainnya yang dapat dimanfaatkan, namun momentumnya yang berbeda. Diskusi publik PWI ini merupakan langkah curi star yang tidak menyalahi aturan, sehingga sangat disayangkan para calon lainnya tidak memanfaatkan momentum ini.

Bukan hal yang terlambat untuk segera mempublikasikan konsep yang ditawarkan, terlepas dari sudah memiliki pasangan definitif atau belum, karena menawarkan program yang sudah diutarakan calon lainnya terlebih dahulu, akan dipersepsikan mengikuti program calon lain tersebut. Masalahnya adalah mau atau tidak saja lagi untuk melakukannya segera.

Saya prediksikan bahwa nantinya hanya ada 2 pasangan calon Walikota/Wawali yang akan maju pada Pilkada 2020, dan masih ada 1 pasangan lainnya yang berpeluang untuk maju, sehingga dapat terjadi 3 pasangan yang bertarung nantinya. Akan tetapi, saya masih berkeyakinan bahwa menjelang detik-detik terakhir hanya ada 2 pasangan saja. Beberapa alasannya adalah :

(1)Partai Politik yang paham berdemokrasi tentu tidak akan berspekulasi mengajukan calon yang tidak memiliki kapasitas, karena menyangkut kredibilitas Partai Politik bersangkutan ;

(2) Kualitas para calon tidak ditentukan dari maraknya publikasi, tetapi keberanian untuk utarakan konsep (“visi-misi”) secara terbuka ;

(3) Tidak memiliki konsep merupakan indikasi belum solidnya Tim Sukses, atau sebaliknya belum siap membentuk Tim Sukses permanen, karena karaguan untuk maju terutama kepastian dukungan sumber daya ;

(4) Belum berani tampil terbuka, seperti diskusi publik PWI, ada kemungkinan masih disibukan urusan konsolidasi internal; atau mencari pasangan dan sekaligus yang dapat diajak berbagi beban; atau belum ada kepastian Patai Politik pengusung ; dan

(5)Sekedar memposisikan diri melalui publikasi dan penggalangan massa dalam skala kecil. Pasif menunggu pinangan calon lain.

 

Prediksi saya ini bukan merupakan kepastian, tapi dengan beberapa alasan diatas, kita harus siap akanterjadinya face to face fighting pada Pilkda 2020. Gelagatnya sudah mulai kelihatan saat ini.