BANJIR DAN WALIKOTA – Selalu Terulang (1/3)

67 Views

Oleh : Diddy Rusdiansyah A.D, SE., MM., M.Si

**)    Dua padanan kata yang tidak saling berhubungan dan membingungkan, namun kalau kita membicarakan banjir di kawasan perkotaan, dapat dipastikan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab adalah Walikota. Banjir dapat dijadikan komoditi politik, baik menawarkan program solusi pemecahannya atau memukul balik lawan politik. Tulisan pertama dari 3 tulisan berikutnya. 

 

Sebulan terakhir ini kita semua hampir jenuh mendengar/membaca pemberitaan banjir yang melanda beberapa Kota di Indonesia, karena datangnya musim hujan, termasuk di Kota Samarinda. Fenomena alam ini tidak bisa dihindari, apalagi banjir yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi pada musim saat ini. Namun langkah antisipasi dapat dilakukan dengan perencanaan yang terprogram. Saya masih ingat pada saat bapak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta; beliau mengatakan bahwa menghilangkan banjir di Jakarta cukup kompleks penanganan masalahnya, tapi beliau menjanjikan bahwa beliau akan berusaha “mengurangi banjir dan dampaknya”; dan kebijakan ini dilanjutkan oleh Ahok. Terbukti upaya penanganan banjir telah berhasil mengurangi banjir dan dampaknya di Jakarta. Kenapa ini dilakukan oleh Jokowi dan Ahok, karena sudah merupakan janji politik dan harus diwujudkan melalui program kerja yang terukur dan dipantau secara langsung, tanpa menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan. Inilah tanggungjawab kepemimpinan Kepala Daerah.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa banjir selalu berulang pada setiap   musim hujan. Artinya dari skala waktu sudah dapat dipastikan, dan beberapa lokasi rawan banjir sudah dapat diidentifikasi pula. Permasalahannya adalah keberanian memastikan solusi program penanganannya saja yang harus dilakukan secara komprehensif. Ukuran keberhasilannya sederhana saja, yaitu banjir tidak terjadi lagi atau paling tidak dapat dikurangi bertahap. Namun demikian, menjadi pertanyaan kita semua, apabila penanganan banjir selama ini bukan berkurang, tapi sebaliknya bertambah terutama bertambah lokasi rawan banjir, yang sebelumnya tidak pernah banjir menjadi banjir; dan kenapa bisa terjadi ?

Banyak alasan untuk menjawab pertanyaan diatas, seperti; (a) keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah untuk penanganan banjir, atau  (b) kesadaran masyarakat untuk turut serta mencegah banjir belum optimal; atau (c) penolakan masyarakat berupa ganti rugi yang tidak realistis terhadap program penanganan banjir yang akan dilaksanakan pemerintah; atau (d) pengelolaan tambang di sekitar perkotaan yang tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. Atau masih ada alasan lainnya, dan semua alasan tadi merupakan alasan yang sebenarnya bisa dipretensikan menggeser tanggungjawab terhadap pihak lain. Tidak terungkap sepenuhnya faktor kelemahan kepemimpinan atau ketidakmampuan dalam menangani banjir, walaupun sudah melakukan studi banding sampai keluar negeri bahkan, melengkapi hasil kajian (penelitian) yang sudah dilakukan.

Oleh karenanya banjir dapat menjadi komoditi politik untuk mendulang suara, dengan menjanjikan upaya heroic dalam mengatasi banjir. Hampir semua calon Walikota/ Wakil Walikota menawarkan solusi terbaiknya; Atau sebaliknya, menghantam lawan politik (petahana) yang dianggap gagal menangani banjir, dengan menawarkan program alternatif penanganan. Sebenarnya tidak ada masalah menawarkan program penanganan banjir, asalkan saja pada saat terpilih sebagai Walikota/Wakil Walikota segera direalisasikan sebagai salah satu program prioritas RPJMD. Bukan mengaburkannya dengan menonjolkan program lain sebagai program prioritas.

Banjir adalah kejadian yang selalu terulang, dimana kegagalan yang terjadi pada tahun berjalan menjadi rujukan evaluasi untuk melakukan langkah perbaikan penanganan tahun berikutnya, sehingga hasilnya menjadi lebih, yaitu paling tidak kondisi banjir menjadi berkurang. Langkah evalusi harus komprehensif yang melibatkan semua pihak, terutama Instansi Pemerintah lainnya, karena banjir tidak bisa ditangani secara parsial, hanya berorientasi penyelesaian program tahunan.

Banjir adalah tanggungjawab kita bersama, tidak sepatutnya dibebankan semata kepada pemerintah. Namun, tanggungjawab sesungguhnya terletak pada seorang Walikota (selaku pimpinan daerah), mengingat kapasitas Walikota dapat mengoptimal semua potensi sumber daya yang ada, disamping sebagai tanggungjawab moral, janji politik yang harus direalisasikan.

Banjir adalah berkah, yaitu berkah prestasi bagi Walikota, sendainya mampu menangani banjir dan menghilangkan dampaknya bagi masyarakat. Prestasi yang menjadi kepuasan batin dan prestasi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Disamping sebagai salah prestasi yang dapat menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai kepemimpinan Walikota, sehingga terbuka peluang untuk dipilih kembali, apabila baru menjabat periode pertama.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang di Kalimantan Timur, salah satunya akan dilaksanakan di Kota Samarinda, dimana permasalahan banjir masih perlu mendapatkan perhatian pada tahun-tahun mendatang. Para calon pasangan Walikota/Wakil Walikota so pasti akan berebut menarik simpati masyarakat pemilih Samarinda, dengan menawarkan program penanganan banjir yang spektakuler sebagai janji politik. Akan tetapi, fakta bahwa kondisi banjir di Samarinda harus ditangani secara serius sebagai program prioritas, dengan kebutuhan alokasi dana yang cukup besar dan tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada APBD Pemerintah Kota Samarinda saja, perlu ditopang dana subsidi pembangunan dari APBD Provinsi Kaltim maupun DAK APBN, sehingga program yang spektakuler tanpa didukung kepastian dana hanya merupakan janji yang tidak dapat direalisasikan optimal nantinya.

Faktor kepemimpinan Walikota yang memiliki latar belakang pengalaman kerja birokrasi pemerintahan dan memiliki jaringan lobby di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pusat merupakan penentu keberhasilan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam menangani banjir. Momentum IKN yang menjadikan Kota Samarinda sebagai penyangga IKN dapat dijadikan alasan tersendiri.

Uraian diatas mengisyaratkan kita semua terutama para pemilih dalam Pilkada bahwa banjir dan Walikota, walaupun tidak ada kesepadanan kata yang bermakna, tetapi apabila kita sepakat untuk menikmati Samarinda bebas banjir, maka pastikan kita memilih Walikota yang tepat. Jangan kita mengulang hal yang selalu berulang. Pahamkan maksud saya, sampai ketemu pada tulisan saya berikutnya (**dirus-JariahILMU).

TANTANGAN KEDEPAN KETUM PWI KALTIM – Kita Hadapi Bersama, Pasti Bisa

39 Views

**)   Tulisan saya sebelumnya” Wartawan Ring#1 – Apa dan Bagaimana Mewujudkannya”, saya ingatkan bahwa kedepannya persaingan antar media semakin ketat, sehingga tuntutan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik sudah merupakan suatu keharusan. Hal inipun sudah diingatkan pula oleh Bapak Atal S, Depari (Ketua Umum PWI Pusat), pada saat Konferensi PWI Provinsi Kaltim tanggal 30 November 2019 di Samarinda. Hasil konferensi salah satunya adalah menetapkan kembali saudara Endro S. Effendi sebagai Ketua Umum PWI Provinsi Kaltim Periode 2019 – 2024. Sebagai Ketua Umum harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kompetensi para jurnalis PWI, inilah tantangannya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan salah satu asosiasi jurnalis yang resmi dan diakui Dewan Pers. Asosiasi lainnya adalah Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kedepannya asosiasi ini dapat bertambah, apabila asosiasi dari kalangan jurnalis media online diakui resmi oleh Dewan Pers, karena saat ini sudah ada 2 (dua) klaim asosiasi yang berbeda, yaitu Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Setiap asosiasi memiliki kode etik dan standar kompetensi yang berbeda serta secara rutin menyelenggarakan ujian kompetensi, dimana dalam lingkup PWI disebut Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Di Provinsi Kaltim pelaksanaan UKW ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan sampai saat ini sudah dilaksanakan 17 kali (“angkatan”), dan diikuti 360 orang peserta, namun yang dinyatakan lulus (kompeten) hanya 277 orang atau 76,94 %.

Tabel 1

Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh

PWI Provinsi Kaltim Tahun 2019

Namun demikian, dari 277 orang jurnalis yang dinyatakan kompeten tersebut, khususnya jurnalis dari anggota PWI baru mencapai 173 orang atau 47,14 % dari seluruh anggota PWI yang dinyatakan kompeten. Artinya, masih tersisa 194 orang atau 52,86 % yang perlu untuk dilakukan UKW. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, sehingga menjadi tantangan bagi Pengurus PWI 2019 – 2024, khususnya bagi Ketua Umum.

Permasalahan UKW ini merupakan salah satu tantangan dari banyak tantangan lainnya. Namun ini patut mendapatkan perhatian serius, mengngat masalah kompetensi jurnalis harus dilakukan sejak dini dalam rangka antisipasi 5 tahun kedepan Kaltim menjadi IKN secara efektif. Sebagai IKN nantinya dapat dipastikan para jurnalis media besar nasional akan menempatkan jurnalis yang umumnya sudah memiliki kompetensi lebih baik.

Tabel 2

Jumlah Jurnalis dan Tingkat Kompetensi

PWI Provinsi Kaltim Tahun 2019

Tantangan Tingkatkan Kompetensi

Tolak ukur pelaksanaan UKW hanya memastikan bahwa jurnalis bersangkutan sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tingkatannya, yaitu pemula/ muda, madya dan utama. Namun, pencapaian UKW bukan upaya akhir (final effort), karena harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik lainnya, baik yang dikoordinasikan PWI sebagai bagian dari program kerja; Atau dilakukan secara mandiri oleh jurnalis bersangkutan sebagai tuntutan profesi.

Profesi sebagai jurnalis saat ini belum menjanjikan sebagai profesi yang menghasilkan kompensasi ekonomi yang besar, sehingga tuntutan pengembangan profesi secara mandiri dapat dikatakan belum bisa dilakukan, masih perlu intervensi PWI. Inilah tantangannya, yaitu melaksanakan UKW dan peningkatan pengetahuan teknis jurnalistik secara terprogram, dan harus diingat bahwa 5 (lima) tahun kedepan para jurnalis lokal akan berhadapan dengan jurnalis nasional. Seharusnya tingkat kompetensi para jurnalis lokal dan nasional sama-sama setara di tahun 2024. Pertanyaannya; beranikah PWI menjawab tantangan ini, dan tidak ada dalih untuk mundur, walaupun dihadapkan pada fakta-fakta berikut ini :

  • Untuk melaksanakan UKW bagi para jurnalis yang belum mengikuti UKW sebanyak 194 orang (asumsi tidak ada penambahan anggota), maka apabila setiap angkatan dibuka untuk 20 orang, akan diperlukan UKW sebanyak 10 angkatan, dan setiap tahunnya harus dibuka 2 angkatan selama 5 tahun. Kebutuhan pembiayaan setiap penyelenggaraan UKW berkisar Rp 60 juta, sehingga totalitas biaya yang diperlukan Rp 600 juta atau Rp 120 juta pertahun. Hal ini tidak mungkin ditangani oleh PWI secara mandiri tanpa melibatkan donasi dari berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah ;
  • Untuk menekan biaya dapat dilakukan melalui pengurangan biaya untuk Tim Penguji, akan tetapi memerlukan waktu untuk membentuk Tim Penguji lokal, karena saat ini baru ada 1 orang Penguji lokal dan masih diperlukan 3 orang lagi. Oleh karenanya harus dilakukan upaya mengirim Penguji lokal untuk mengikuti sertifikasi ;
  • Peningkatan kemampuan teknis jurnalistik, seperti pembuatan feature, tajuk berita, analis berita, teknik wawancara dan teknis penyusunan program pemberitaan. Secara berkala harus dilakukan PWI, baik untuk jurnalis yang sudah lulus UKW maupun yang belum lulus. Teknis jurnalistik dimungkinkan dengan cara otodidak, namun kualitas hasilnya tidak selalu optimal dibandingkan dengan metode pembelajaran. Peningkatan kemampuan teknis berimplikasi terhadap kebutuhan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang terprogram dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur berkepentingan terhadap upaya yang seharusnya dilakukan oleh PWI, karena adanya keterkaitan hubungan kerja, serta yang lebih penting lagi adalah menjaga kualitas pemberitaan yang semakin berbobot. Oleh karenanya, Dinas Kominfo dan PWI akan duduk bersama mendiskusi masalah, in syaa Allah kita pasti bisa (**dirus-ide)

JALAN TOL KALTIM DIRESMIKAN – Sekedar Deskripsi Ringkas

53 Views

**)     Diresmikannya jalan tol yang disebut Balsam (Balikpapan – Samarinda) merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kaltim, namun tidak semua masyarakat mengetahui gambaran spesifikasi teknis dan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk membangunnya. Tulisan ini sekedar deskripsi ringkas agar masyarakat mengetahuinya.

Saya melalui WA resmi para Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Kaltim menerima undangan resmi akan dilaksanakannya peresmian jalan tol Balsam  sepanjang 99,35 km. Ada rasa kebanggaan tersendiri dengan diresmikannya jalan tol ini, karena sudah lama dinantikan masyarakat, disamping merupakan jalan tol pertama di Kalimantan, yang menghubungkan 2 (dua) Kota yang nantinya akan menjadi penyangga Ibu Kota Negaran (IKN), yaitu Samarinda dan Balikpapan. Jalan tol ini sendiri termasuk salah satu infrastruktur yang diperhitungkan saat Pemerintah Pusat menentukan Kaltim sebagai IKN.

Keberadaan jalan tol ini sendiri memiliki peran strategis, yaitu sebagai hub moda angkutan darat antara bandara APT. Pranoto (Samarinda) – bandara HAM. Sulaiman Sepinggan (Balikpapan). Kedua bandara tersebut akan dikembangkan  lebih lanjut sebagai bandara bertaraf internasional, guna mendukung peran IKN, sehingga kepadatan lalu-lintas angkutan udara dapat dibagi, guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang yang merupakan konsekwensi IKN sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kaltim  akan melanjutkan pembangunan jalan tol Samarinda – Bontang dalam rangka mendukung pengembangan Bontang sebagai kawasan industri migas, mengingat akan dibangunnya kilang pengolahan migas (raffenery). Oleh karenanya, jalan tol Balsam dapat dikatakan sebagai jalan tol rintisan, dan akan terus berlanjut pengembangan tol berikutnya, seperti telah diutarakan sebelumnya, yaitu jalan tol Samarinda – Bontang. Dan harus diingat pula bahwa dengan tuntasnya pembangunan jembatan P. Balang sepanjang 1.270 m yang menghubungkan Penajam – Balikpapan, maka dapat dipastikan bahwa Pemerintah akan membangun jalan akses utama menuju  jalan tol Balsam, Demikian jalan utama dalam kawasan IKN akan terhubungkan pula dengan jalan tol Balsam ini.

Spesifikasi Jalan dan Pembiayaanya

Jalan tol Balsam sepanjang 99,35 km terbagi dalam 5 (lima) seksi yang lama waktu pembangunannya mencapai 44 bulan, yaitu diawali, diproses dan didorong pembangunannya  oleh bapak Awang Faroek Ishak pada periode ke-2 pemerintahannya di Kaltim, dan diselesaikan pada periode pemerintahan bapak Isran Noor. Peresmian jalan tol Balsam pada tanggal 17 Desember 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo ditandai dengan dioperasionalkannya seksi 2 – 4B (Samboja – Simpang Pasir) sepanjang 58,47 km, sehingga masih tersisa ruas jalan tol sepanjang  40,88 km yang akan segera dioperasionalkan pada bulan Maret 2020.

Adapun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 9,97 T merupakan dana investasi murni dari BUJT (termasuk PT. JBS), dengan komposisi 70 % pinjaman dan 30 % modal, yang digunakan untuk pembangunan jalan tol pada seksi 2, 3 dan 4.  Sementara dana dari Pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan APBN (loan China) dan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim kumulatifnya mencapai Rp 2,80 T, guna menyelesaikan pembangunan jalan tol seksi I dan 5.

Untuk pengembalian modal investasi (payback period) tersebut, pihak BUJT (termasuk PT. JBS) diberikan konsesi 40 tahun sejak diterima-nya SPMK,

Tabel 1

Panjang Jalan Tol Per Seksi dan Sumber Dana

Konstruksinya adalah tipe perkerasan “kaku” (rigid pavement), dengan jumlah lajur 2 x 2 lajur, dimama lebar setiap lajur 3,60 m. Selain itu ada 3 (tiga) simpang susun (SS), yaitu SS Km 13 (Karang Joang),  SS Samboja, dan SS Palaran, sehingga dengan kondisi teknis jalan seperti ini, maka direkomendasikan kecepatan rata-rata kendaraan (roda 4 atau lebih) adalah 80 km/jam, dan mampu melayani jumlah kendaraan perhari-nya (LHR) yang ditargetkan 9.978 kendaraan (2019).

Fasilitas Pendukung

Memiliki 2 (dua) lokasi rest area tipe A di sekitar seksi 2, yaitu di rest area A STA 26+150 dan rest area B STA 26+725, serta terdapat 4 (empat) gerbang tol (GT) di GT Manggar, GT Karang Joang, GT Samboja dan GT Palaran, disetiap GT menggunakan e tol yang sementara ini menggunakan e money dari Bank Mandiri, Bank BRI – Kaltimtara dan Bank BNI.

Sepanjang jalan tol terdapat  3 (tiga) signal dari  operator seluler, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL, sehingga ini menjamin adanya kelancaran komunikasi, terutama komunikasi untuk kondisi darurat. Lampu penerangan jalan sepanjang jalan tol sudah tersedia, sehingga pengguna jalan dapat memanfaatkannya dalam 24 jam.

Eksistensi dan Implikasi – Sektor Ekonomi yang Mendapatkan Manfaat

 Eksistensi jalan tol Balsam sudah pasti memberikan manfaat terhadap kelancaran arus orang dan barang secara timbal balik antar Kota Samarinda dan Balikpapan, sehingga dapat menghemat waktu perjalanan dan menekan biaya operasional. Dan perlu diingat bahwa Kota Samarinda merupakan transit barang yang selanjutnya akan didistribusikan ke kota lainnya, sementara Kota Balikpapan menjadi pintu masuk barang skala besar menggunakan moda angkutan laut, termasuk kapal fery yang secara rutin mengangkut truk barang yang membawa kebutuhan pokok dari Jawa (perdagangan antar pulau). Sektor transportasi dan perdagangan nilah yang akan merasakan manfaat pertama dari eksistensi jalan tol Balsam.

Sektor pariwisata domistik lokal akan tumbuh antar Kota yang terhubungkan dengan jalan tol Balsam, yang selama ini terbentur kendala lama waktu perjalanan yang membutuhkan waktu 3 jam atau bahkan lebih, namun saat ini dapat ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Sudah saatnya setiap Kota mengemas potensi obyek wisatanya masing-masing. Balikpapan akan fokus pada MICE-nya, sedangkan Samarinda mengoptimalkan potensi wisata jelajah sungai Mahakam dan wisata relegi Islamic Center.

Bagaimana dengan Tenggarong; akankah mendapatkan imbas. Tentu, akan mendapatkan imbas selama ada upaya kearah itu dan terprogram dengan baik, karena pengembangan kepariwisataan membutuhkan waktu, mulai dari mempersiapkan obyek wisata unggulan, sektor penunjang wisata maupun perubahan sikap masyarakat setempat yang sadar wisata (hospitality). Kota Tenggarong yang dipersonafikasikan sebagai Kota Raja dapat dipastikan akan mengunggulkan ikon wisata Museum Mulawarman dan Pulau Kumala serta wisata petualangan yang merupakan pengembangan lebih lanjut wisata jelajah Sungai Mahakam hingga kepedalaman.

Diperkirakan adanya IKN ini menimbulkan eksodus para ASN. TNI dan Polri sebanyak 1,2 juta orang (belum termasuk anggota keluarganya) serta migrasi penduduk secara sukarela. Ini merupakan potensi yang harus segera diantisipasi sejak sekarang ini, terutama terhadap wisata kuliner khas daerah akan menjadi primadona.

Siapa yang berminat, segera bertindak. Eksistensi jalan tol bukan hanya untuk kepentingan IKN, tapi ada potensi yang harus dimanfaatkan. JANGAN JADI PENONTON DI DAERAH SENDIRI (**dirus-ide)

IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) – Memang Eksis

72 Views

**) Hadir untuk membuka acara WORKSHOP, RAKERDA DAN UJI KOMPETENSI JURNALIS TELEVISI (UKJTV) Angkatan I pada tanggal 27 Desember 2019 di Hotel Samarinda, merupakan amanah untuk mewakili Wakil Gubernur atas undangan DPD IJTI Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah dilakukannya pembukaannya acara sebagaimana disebutkan diatas, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bertema “Wujudkan Pilkada Damai 2020 Jelang Ibu Kota Negara (IKN)”, dengan menghadirkan pihak Polda, KPU dan BAWASLU Provinsi Kalimantan Timur. Saya dalam kesempatan ini hanya menanggapi kegiatan UKJTV yang baru pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya IJTI tahun 2019 lalu. Ini sebagai indikasi bahwa para jurnalis yang tergabung dalam IJTI sudah berjumlah signifikan, yaitu mencapai 98 orang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, yang berafiliasi terhadap 22 Lembaga Penyiaran Publik Televisi (LPP TV) lokal dan nasional, sehingga tuntutan untuk meningkatkan kualitas pengeahuan dan keterampilan jurnalis IJTI sudah merupakan keharusan, salah satunya dengan mengadakan uji kompetensi.

Disisi lainnya persaingan diantara insan jurnalis media yang ada, baik media cetak, media online, televisi dan radio semakin ketat. Bersaing untuk merebut hati pembaca/ pendengar/pemirsa melalui penyajian konten berita/siaran/tayangan yang menarik; Dan ini dimungkinkan, apabila memiliki jurnalis yang memiliki kemampuan serta memahami kode etik. Dilingkungan PWI, kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah dilaksanakan sampai dengan angkatan ke-17 di tahun 2019, serta sudah ada 173 orang wartawan yang lulus UKW atau “kompeten”, baik tingkat muda, madya maupun utama. Apabila dikaitkan dengan jumlah anggota PWI yang mencapai 367 orang, maka wartawan yang sudah dinyatakan kompeten adalah 47,14 %, sehingga tantangan PWI kedepan adalah mendorong wartawan yang belum kompeten untuk mengikuti UKW.

Tidak perlu memperbandingkan PWI yang sudah menyelengaran UKW sampai dengan angkatan ke-17 dan IJTI yang baru menyelenggarakan UKJTV angkatan ke-1, karena PWI sudah eksis lebih dahulu dan anggotanya memang cukup banyak, namun yang lebih penting adalah kesadaran untuk meningkatkan kualitas anggota-nya masing-masing. Faktanya kedepan, persaingan semakin ketat, karena Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai IKN, sehingga dapat dipastikan akan terjadi eksodus jurnalis/wartawan pelbagai media besar (nasional) yang tingkat kompetensinya sudah lebih baik.

Tidak perlu menjadikan UKJTV sebagai “final effort”, mengingat standar kompetensi tidak diukur lulus atau tidaknya mengikuti UKJTV, akan tetapi ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan jurnalis, jangan beranggapan bahwa pembinaan dimaksud dapat dilakukan dengan cara otodidak semata.

Saya respek atas keberanian IJTI melaksanakan UKJTV yang diikuti 20 orang jurnalis dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga saya berani mengatakan bahwa IJTI eksis menjawab tantangan kedepan, memastikan langkah nyata menghadapi persaingan dan menyentuh hal yang prinsip, yaitu meningkatkan kualitas jurnalis-nya. Donasi dari berbagai pihak yang tidak mengikat adalah bukti bahwa eksistensi IJTI diterima banyak pihak. Selamat melaksanakan workshop, Rakerda dan UKJTV ke-1, semoga terus sukses kedepannya (**dirus-ide)

IJTI Kaltim Gelar Uji Kompetensi, Amir : Meningkatkan Kualitas Setiap Insan Pertelevisian

42 Views

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Timur menggelar Workshop dan Rakerda serta Uji Kompetensi Jurnalis Televisi (UKJTV) Angkatan I di Hotel Aston Samarinda, Jum’at (27/12/2019).

Dalam sambutannya, Ketua IJTI Kaltim Amir Hamzah mengatakan, UKJTV ini di luar prediksinya karena beberapa kali sempat tertunda.

“Tujuan kami menggelar acara ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas setiap insan Pertelevisian di Kalimantan Timur agar memiliki kompetensi,” kata Amir dalam sambutannya sebelum pembukaan.

Ia berharap kegiatan yang digelar ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi harus ada lagi kegiatan serupa agar seluruh Wartawan Televisi di Kalimantan Timur memiliki kompetensi sebelum Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Ketua IJTI Pusat yang diwakili Ketua Bidang Organisasi Herik Kurniawan dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada IJTI Kaltim, yang dinilainya termasuk paling aktif memberikan laporannya.

“Terima kasih kepada rekan-rekan atas kerja kerasnya mewujudkan uji kompetensi ini, karena ini memang adalah hal yang sangat penting untuk kita semua,” kata Herik.

Ia juga mengatakan karya jurnalistik Televisi yang dibuat itu dampaknya luar biasa, bukan hanya ditonton pada waktu tertentu saja. Namun bisa ditonton berkali-kali dengan audio visual.

Terkait dengan citizen journalism, dalam pandangannya Herik mengatakan itu bukan jurnalis tapi hanya laporan warga. Jurnalis itu terkait Pers, terkait dengan aturan main yang memiliki tanggung jawab atas produk jurnalis yang dibuat.

Wakil Gubernur Kaltim dalam amanatnya yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah sebelum membuka kegiatan tersebut mengatakan, sudah saatnya Wartawan Kaltim memiliki kompetensi. Tidak ada alasan lagi untuk tidak memiliki kompetensi, apalagi Kaltim sudah ditunjuk menjadi Ibu Kota Negara.

“IKN sudah di depan kita, dan upaya-upaya strategis dilakukan untuk mewujudkan IKN itu sudah nyata,” kata Diddy.

Usai pembukaan, kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari ini dilanjutkan dengan diskusi bertema Wujudkan Pilkada Damai 2020 Songsong Kaltim Ibu Kota Negara dengan menghadirkan narasumber Ketua KPU Kaltim Rudiansyah, Ketua Bawaslu Kaltim Dr Saiful dan dari Polda Kaltim. (DK.Com)

Penulis : LVL

LEMBAGA PENYIARAN Di Kalimantan Timur Sudah Saatnya Rebound – Memanfaatkan Momentum IKN

40 Views

**)     Tulisan ini merupakan reviu terhadap pembinaan lembaga penyiaran yang sekarang ini mulai terinspirasi untuk melakukan pembenahan diri, karena penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2024 mendatang. Lembaga penyiaran swasta lokal menuntut perhatian peran yang setara dengan media cetak dan media on line dalam hal pembinaan dan kerjasama dengan pemerintahan. 

Meminjam istilah rebound yang biasa digunakan di pasar modal, yang dapat diartikan sebagai langkah pemulihan setelah berada dalam kondisi penurunan nilai/ harga aset dalam kurun waktu tertentu, karena pengaruh positif beberapa faktor internal dan eksternal yang relevan. Dalam konteks lembaga penyiaran (LP) ini, maka kondisi penurunan dimaksud terkait dengan turunnya kinerja dan kuantitas LP di Kalimantan Timur, sebagai implikasi maraknya perkembangan dunia per-televisi-an dan media komunikasi lainnya terutama mobile phome, serta ketatnya persaingan sesama LP. Disisi lainnya adalah permasalahan regulasi yang dirasakan cukup memberatkan bagi LP selaku pelaku usaha pada masa sebelumnya. Ini teruangkap pada disikusi penyelenggaraan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), yang diselenggarakan KPID pada tanggal 17 Desember 2019 lalu di Hotel Grand Sawit Samarinda.

Permasalahan Prinsip

Stagnasi LP di Kalimantan Timur awalnya adalah adanya konglomerasi LP  yang mendapatkan jatah iklan skala besar relatif dominan hanya dalam satu kelompok usaha hingga sampai ke daerah. Idealnya pembagian iklan dilakukan melalui kerjasama antara LP besar (“konglomerasi”) dengan LP lokal (“daerah”). Hal ini dapat terjadi akibat dari penguasaan frekuensi melalui sistem siaran jaringan (proses relay) hingga ke daerah. Akibatnya, LP lokal berebut jatah iklan yang kecil, dan cenderung menjadikan kualitas siaran yang tendensinya tidak mendidik. Artinya, di daerah terjadi persaingan  ketat, sehingga faktanya adalah terdapat LP yang “hidup segan tapi mati tidak mau”, dan tetap bertahan kaena mempertahankan idealisme atau sekedar mempertahankan hobbi.

Fakta seperti ini, menjadikan kita semua untuk kembali mengkaji ulang UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang ada saat ini. Regulasi yang mampu menciptakan persaingan sehat dan memungkinkan dilakukannya kolaborasi antara LP besar dengan LP kecil, khususnya yang ada di daerah. Alternatif penerapan sistem siaran jaringan tidak dalam satu kelompok usaha akan sangat memungkinkan terciptanya kerjasama penyiaran dan pembagian iklan yang saling menguntungkan. Bahkan dapat menciptakan proses pembelajaran dan transfer knowledge bagi LP di daerah. Implikasinya pasti ada, yaitu menuntut LP di daerah unruk meningkatkan kualitas penyiaran dan secara bertahap melakukan recovery perangkat penyiaran.

Lembaga Penyiaran yang Memiliki Izin   

Data per Desember 2019 ini diketahui bahwa jumlah LP yang terdaftar dan memiliki izin siaran sebanyak 111 yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dimana Kota Samarinda relatif lebih dominan dibandingkan lainnya, yaitu mencapai 38 LP atau  34,23 %. Selanjutnya Kota Balikpapan menempati posisi ke-2, yaitu terdaftar sebanyak 23 LP atau 20,72 % (lihat Tabel 2). Sementara dilihat dari klasifikasi LP-nya maka LPS Radio merupakan LP terbanyak dibandingkan lainnya, hingga mencapai 47 LP atau 42,34 %, disusul LPS TV yang mencapai 29 LP atau 26,13 %, serta yang ke-3 adalah LPB TV yang berjumlah 24 LP atau 21,62 %. (lihat Tabel 1)

Hal yang cukup menarik untuk disimak adalah keberadaan LPB TV yang hampir merata keberadaannya di Kabupaten/Kota, ini mengisyaratkan kegiatan TV Kabel sudah menjadi potensi bisnis lokal. Walaupun saat ini LPB TV di Mahakam Ulu belum ada, akan tetapi sudah ada 1 LPB TV yang sedang dalam proses penyelesaian perizinannya. Keberminatan masyarakat terhadap TV Kabel lokal  disebabkan iuran (langganan) bulanannya relatif murah dan tidak memerlukan tambahan peralatan khusus unuk dapat mengoperasionalkannya, dibandingkan TV Kabel dari LPS TV nasional. Permintaan TV Kabel akan meningkat, apabila operator LPB TV mampu memberikan alternatif channel dengan banyak pilihan, dan dalam suatu komunitas yang dilayani (“pelanggan”) memberikan nilai ekonomis, sehingga tidak mengherankan LPB TV berkembang di daerah urban (sekitar perkotaan dan rural (wilayah yang mulai berkembang). Dan yang lebih pasti lagi adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap alternatif hiburan lainnya tanpa harus keluar rumah. Ini dimungkinkan karena adanya pasokan listrik yang relatif stabil. Saat ini tingkat elektrifikasi di Kalimantan Timur terus meningkat (tahun 2019 mencapai 80,75 %), sehingga ini dapat menjadi indikasi akan berkembangnya LPB TV.

Sementara itu,  untuk LPS TV hanya  ada di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan Bontang. Terhadap keberadaan LPS TV ini, Pemerintah Daerah memiliki hak terhadap local content sebesar 10 % yang belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya, dan umumnya local content yang ada ditayangkan pada jam tayang yang kurang diminati penonton (pemirsa), serta frekuensi tayangan yang berulang. Pemerintah Daerah perlu duduk bersama dengan LPS TV untuk dapat menggeser jam tayang, serta kerjasama produksi program tayangan, dimana daerah berkepentingan terhadap program tayangan tersebut, baik untuk promosi maupun edukasi. Kedepannya, sejalan dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) keberadaan LPS TV tidak lagi sebagai Biro (“Kontributor”), yang memungkinkan peluang kerjasama tersebut dapat direalisasikan.

Selanjutnya terkait dengan LPS Radio, saat ini sudah 7 LPS yang masih menyelesaiakn perizinannya, sehingga tahun 2020 mendatang akan menambah jumlah LPS Radio. Semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur memiliki LPS ini, kecuali di Kabupaten Mahakam Ulu. Prospek kedepan LPS Radio cukup mengembirakan, karena; Pertama, pengaruh perkembangan ekonomi daerah setempat memberikan nilai komersial dalam bentuk iklan dari pelaku usaha lokal. Kedua, faktor gaya hidup masyarakat yang memanfaatkan smart phone merupakan sisi lain yang menyebabkan siaran radio diminati. Ketiga, gaya hidup masyarakat urban yang sudah merambah  ibu kota Kabupaten di Kalimantan Timur membutuhkan alternatif hiburan untuk mengisi leisure time, dimana salah satunya adalah radio sebagai sarana hiburan,

Keempat, perkembangan jumlah penduduk setempat yang terus meningkat. Diperkirakan akan ada tambahan penduduk yang bermigrasi ke Kalimantan Timur saat IKN sudah efektif berfungsi sebagai pusat Pemerintahan RI, yaitu diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa yang terdiri dari para ASN Kementrian dan Lembaga Non Kementrian lainnya, TNI dan Polisi beserta keluarganya. Ini belum termasuk migrasi yang terjadi secara mandiri yang mencari keberuntungan di sekitar daerah penyangga IKN. Ini potensi yang prospektif bagi LPS Radio pada kurun waktu 5 tahun mendatang, serta harus sudah diantisipasi sejak dini.

Kreatifitas LP Radio dan LP TV  mengemas siaran streaming yang di-upload ke You Tube cukup memberikan tantangan berkreasi, guna menstimulan para pemirsa (“pendengar”) berminat mendengarkan radio maupun streaming siaran TV (siaran tunda). Dialog interaktif tema tertentu yang lagi hot news, menjadi format siaran yang diminati, dan ini dapat menjadi indikasi bahwa LP bersangkutan diminati, yang diindikasinya dapat dilihat dari respon langsung para pendengar/ pemirsa saat jam tayang (on air) lagi berlangsung.

Kemampuan berkreasi, yaitu mengemas siaran berupa pemberitaan dengan hiburan musik merupakan kunci keberhasilan utama, sehingga prospek komersialisasi LP terutama LP Radio dapat tercipta. Tentunya berita yang up to date yang harus dipilih, baik melalui media mainstream cetak maupun on line. Harus ada Tim Kreasi internal yang dapat melakukan ini. Umumnya faktor kelemahan LPS Radio terletak pada aspek ini.

Kapan Mulai Rebound

Pertanyaan; kapan mulai rebound LP di Kalimantan Timur, dan jawabannya adalah mulai tahun 2019 ini, sejalan dengan mulai merebaknya eforia menyambut Kalimantan Timur sebagai IKN, serta ditopang adanya perubahan proses perizinan yang lebih mudah, dengan menggunakan aplikasi SIMP3  yang dikembangkan Kementrian KOMINFO, yang sudah dinintergrasikan dengan OSS.

Eforia tadi ditopang pula dengan semangat Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2022 untuk melakukan penertiban perizinan sebagai upaya pembinaan. Pada tahun 2018 lalu terdaftar 138 LP, namun tidak semuanya memiliki izin penyiaran dan ada pula yang sudah tidak operasional lagi, sehingga langkah penertiban yang telah dilakukan pada tahun 2019 ini terdaftar 111 LP sudah memiliki izin (lihat Tabel 1 dan Tabel 2).

Mulai pulihnya kembali (rebound) LP harus diimbangi dengan upaya pembinaan, baik oleh KPID secara teknis dan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks peran Pemerintah ini, Dinas KOMINFO Provinsi Kalimantan Timur selaku perpanjangan tangan dari Gubernur, akan melakukan langkah-langkah pembinaan sebagai berikut :

  1. Melakukan pendataan jumlah LP berdasarkan LP yang sudah memiliki izin penyiaran resmi, guna memastikan langkah pembinaan yang tepat. Pendataan dimaksud tidak hanya mendata institusi LP saja, namun mendata pula insan penyiaran yang terlibat didalamnya ;
  2. Melibatkan LP dalam kerjasama penyiaran, yaitu menyiarkan kegiatan pemerintahan, sebagai perluasaan dari kebijakan Pemerintah Provinsi untuk memanfaatkan semua media komunikasi. Selama ini baru fokus pada media cetak dan media on line dalam hal pemberitaan, disamping melibatkan LP TV dan Radio dalam skala kerjasama terbatas. Khususnya untuk LPS Radio masih dirumuskan pola kerjasamanya, dan kemungkinan baru akan diterapkan pada pelaksanaan APBD Tahun 2020 mendatang, diawali dengan pelaksanaan uji coba pada salah satu LPS Radio ;
  3. Melibatkan LP dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM LP, kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan KPID. Pengembangan SDM dimaksud berupa bimbingan teknis yang berkorelasi untuk meningkatkan kualitas siaran. Pembiayaan dari dana APBD dan sumber dana lainnya.

Tabel 2

Jumlah Lembaga Penyiaran (LP) di Provinsi Kalimantan

Timur Berdasarkan Penyebarannya Tahun 2019

 

LITERASI MEDIA – Mewujudkan Pilkada yang Berkualitas

48 Views

**      Disampaikan di Gedung Bina Bangsa Ktr. Gubernur Kaltim, yang bertemakan PERAN STRATEGIS LITERASI MEDIA MEWUJUDKAN PILKADA BERKUALITAS DI KALIMANTAN TIMUR, kerjasama KPID dengan PWI Provinsi Kaltim,  Samarinda, tanggal 5 Desember 2019.

PILKADA serentak akan berlangsung di beberapa Kota/Kab di Kaltim pada tahun 2020 yang akan datang, dan dapat dipastikan para calon peserta PILKADA, baik untuk pemilihan Walikota/Wawali maupun Bupati/Wabub sudah sejak dini mempersiapkan publikasi, dengan menggunakan pelbagai pilihan media.

Saat ini pilihan media online terutama media sosial paling diminati, mengingat relatif murah biayanya dan kontennya bersifat self control. Sementara, media cetak tetap diminati, namun konten pemberitaannya tidak sebebas media sosial, karena aturan jurnalistik yang cukup ketat dalam pemuatan berita, sehingga para peserta PILKADA lebih fokus pada advetorial saja.

Fakta seperti inilah menjadikan media sosial cukup intens dimanfaatkan, karena didukung penggunaan smart phone oleh sebagian besar masyarakat. Biasanya Tim publikasi peserta PILKADA memanfaatkan teknik Amplication Effect, yaitu melakukan pemberitaan dengan frekuensi yang tinggi dan mengkoordinir para buzzer/influenzer sebagai sumber produksi pemberitaan, terutama memanfaatkan website untuk melakukan profiling peserta, dengan menonjolkan program unggulannya. Sedangkan Instagram dan Facebook lebih difokuskan untuk promosi dan penggalangan dukungan.

Secara prinsip tidak ada masalah bagi siapapun untuk memanfaatkan media berbasis ICT ini, namun akan menjadi masalah apabila konten-nya sudah berbau  hoax dan mensudutkan pihak lain, tanpa ada pembuktian yang dapat dibenarkan sebagai rujukannya. Apalagi ini sudah mengarah pada black campaign. Idealnya, konten yang dibuat dalam media ICT terautama media sosial adalah perdebatan program yang didukung data/Informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seminar yang diselenggarakan dalam kesempatan ini menjadi salah satu momentum, karena pesertanya adalah mereka yang berkepentingan terhadap PILKADA ini, ada unsur OKP, ORMAS dan PARPOL lembaga penyiaran dan   kalangan wartawan, dengan narasumber dari kalangan praktisi terkait, yaitu dari KPU, KPID dan PWI tingkat Provinsi.

Para praktisi memberikan pemaparan terkait regulasi Bidang tugas dan fungsi dari organisasinya masing-masing. Intinya, kepada peserta seminar diingatkan untuk mengingatkan bahwa PILKADA yang berkualitas tidak ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi yang lebih penting lagi adalah kualitas dari penyelenggaraan (“proses”) PILKADA, yaitu proses demokrasi yang dewasa, yang tidak diwarnai politik uang, mengedepankan program unggulan yang realistis, tidak saling menyenang dengan pemberitaan hoax (black campaign) serta yang lebih penting lagi adalah tidak diwarnai kekurangan terstruktur.

Diharapkan, seminar ini akan menggugah pada peserta untuk menjadi bagian perubahan yang mampu wujudkan PILKADA berkuaiitas sebagaimana telah diutarakan diatas, melalui penggunaan media yang konten-nya dapat menjadi alternatif rujukan bagi para pemilih (konstituen) dalam menentukan sikap (“pilihan”).

Selamat berseminar, mari kita wujudkan PILKDA yang berkualitas dan bertanggungjawab, awali dengan bermedia yang santun (**dirus-ide).

LITERASI MEDIA – Dapat Membentuk Karakter Anak

66 Views

**      Disampaikan pada Seminar Literasi Meida di Studio Saluran Dakwah/TV Islamic Center, yang bertemakan PERAN MEDIA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK, diselenggarakan KPID Provinsi Kaltim,  Samarinda, tanggal 12 Desember 2019.

Seminar literasi media yang saya ikuti dalam kesempatan ini merupakan yang ke-4 kalinya, dengan tema disebutkan diatas, yiatu peran media dalam pembentukan karakter anak. Saya bersedia hadir atas permintaan pihak KPID untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka seminar tersebut, dimana  sebagian besar peserta yang hadir adalah para ibu-ibu dan para mahasiswa berlatar belakang ilmu pendidikan.

Sekilas seminar ini tampak seperti kegiatan pengajian, namun kalau disimak temanya secara mendalam maka kita akan sadar bahwa orang tua terutama ibu harus memiliki pemahaman terhadap literasi media dengan baik, agar mampu mengarahkan anak-nya, kerena anak-anak saat ini yang disebut dengan generasi milenial, sudah dihadapkan dengan era perkembangan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih.

 

Penetrasi TIK yang Semakin Pesat

Fakta yang kita hadapi saat ini bahwa pemanfaatan internet sudah mencapai 56 % dari jumlah penduduk, dan untuk pemanfaatan media sosial mobile sudah mencapai 48 % dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebesar 268,2 juta jiwa (sumber www.wearesocial.com). Fakta ini cenderung terus meningkat, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah memasuki 4G, dan akan masuk ketahapan 5G tidak lama lagi, serta  pilihan mobile (“smart’) phone yang semakin banyak dan harga yang terjangkau.

Oleh karena itu, bukan lagi suatu keniscayaan bahwa anak-anak kita sudah biasa menggunakan mobile/smart phone, hanya dari sekedar try and error pada awalnya. Selain itu, berkembangnya banyak aplikasi permainan yang diminati anak-anak merupakan faktor lainnya yang menambah keberminatan terhadap mobile/smart phone. Bahkan mampu untuk mengakses media sosial, terutama You Tube.

Mobile/Smart phone bagi anak-anak kita bukan masalah untuk digunakan, sehingga secara tidak langsung proses otodidak anak-anak kita saat ini merupakan implementasi dari literasi media dari sisi pemanfaatan TIK, namun tidak berarti literasi sesungguhnya terhadap konten-nya. Disinilah pokok permaslahannya; apakah anak kita mampu memilah dengan baik, konten-konten yang sesuai dengan mereka, yaitu sesuai dengan kemanpuan edukasi maupun norma-norma susila yang sesuai batasan usia mereka. Oleh kareanya, langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan adalah para orang tua terutama para ibu-ibu memberikan pendampingan secara langsung kepada anak-anak dalam memanfaatkan mobile/smart phone.

 

Peran Pendampingan Orang Tua

Bagaimana bentuk pendampingan yang harus dilakukan; Pertama, setiap orang tua mengetahui terlebih dahulu fitur-fitur yang ada pada mobile/smart phone, dan mampu menjelaskan fungsi dari setiap fitur, dan memastikan fitur yang dapat dibuka anak-anak secara langsung, dan yang mana harus minta izin terlebih dahulu. Kedua, pelajari aplikasi yang sesuai untuk anak-anak, dan berikan prioritas pada aplikasi edukasi yang dapat menstimulan nalar mereka dan aplikasi permainan   dalam rangka menciptakan suasana santai dan menghindarkan kejenuhan.

Ketiga, berikan batas waktu tertentu kepada anak-anak dalam menggunakan mobile/smart phone. Usahakan pilihan waktunya adalah pihak orang tua terutama para ibu memiliki waktu luang untuk mendampingi anaknya saat menggunakan mobile/smart phone. Pilihan waktu yang tepat adalah setelah anak-anak belajar dan waktu libur sekolah, dan apabila perlu anak dan orang tua dapat saling berdiskusi dalam memanfaatkan aplikasi. Keempat, para orang tua tidak segan untuk memantau history aplikasi yang diunduh anak-anak, dan menanyakan tujuan pemanfaatan aplikasi tersebut, perlu diwaspadai aplikasi yang dibuka dari You Tube.

Keempat hal yang telah diutarakan diatas, apabila dapat dijadikan acuan bagi para orang tua, maka akan cukup membantu dalam mengurangi dampak negatif pemanfaatan TIK, terutama terhadap pembentukan karakter anak.

 

Implikasi Media TIK Terhadap Karakter

Dalam bukunya yang berjudul Sociomateriality (2012), Wanda J. Orlikowski menegaskan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dengan teknologi komunikasi. Selanjutnya Tom Nicholas, dalam bukunya The Death of Expertise (2017), menegaskan pula bahwa kecenderungan orang lebih percaya pada berita yang disukai saja. Disamping itu perkembangan internet tidak dapat lagi dijadikan sarana demokrasi informasi, namun dapat pula memunculkan informasi yang bias.

Saat ini muncul fenomena yang disebut sebagai budaya net generation tanpa membedakan strata umur, dimana terdapat 2 (dua) ciri mendasarnya; Pertama,  mobile/smart phone dan internet merupakan hal yang tidak terpisahkan. Kedua,  kecenderungan menyelesaikan masalah dengan cepat yang memanfaatkan internet dan gawainya. Ini tentunya berdampak terhadap perilaku penyelesaian masalah yang bersifat instan, dan bukan masalah prinsip selama masih ada tahapan prosesnya. Permasalahan akan muncul, apabila kebiasaan instan tadi menjadi perilaku yang berkelanjutan, hanya berorientasi pada hasil akhir, dan melupakan prosesnya.

Budaya meniru merupakan sisi lainnya yang patut diperhatikan, terutama terhadap anak-anak muda, yaitu perilaku untuk meniru idola-nya. Sebagai contoh adalah budaya K-Pop yang mudah diakses melalui You Tube. Pengaruh K-Pop terlihat dari penampilan gaya berpakaian, style berdandan, potongan model rambut dan penampilan gerak tari yang dikatakan lebih trendy.

Perilaku penyelesaian masalah secara instan dan gaya meniru a la trendy saat ini, semuanya tidak terlepas dengan perkembangan TIK. Kita berharap kepada pengguna media TIK memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. Namun bagi anak-anak kita terutama anak-anak belia, kecerdasan dimaksud dapat diwujudkan selama ada pendampingan orang tua. Melepaskan anak-anak belia memanfaatkan media TIK tanpa ada pendampingan, sama saja dengan membiarkan anak-anak memasuki belantara TIK yang tidak bebas nilai, apalagi nilai-nilai normatif yang tidak menggambar karaketer ke-Indonesi-an kita.

Belum terlambat bagi orang tua untuk segera bertindak melakukan upaya pendampingan terhadap anak-nya dalam memanfaatkan media TIK, khususnya mobile/smart phone. Luangkan waktu berinterkasi bersama antara orang tua dan anak dalam menggunakan media TIK, khususnya para ibu-ibu. Semoga tulisan ringkas ini ada manfaatnya (**dirus-ide).

LITERASI MEDIA : Sosialisasi Anti Hoax

48 Views

**)   Disampaikan di Auditorium Kampus I IAIN Samarinda, yang bertemakan TRANSPORTASI NILAI RELEGI MELALUI LITERASI MEDIA DI ERA INDUSTRIS 4.0, kerjasama KPID Provinsi Kaltim dengan IAIN Samarinda, Samarinda, 26 November 2019.

 

Literasi media pada dasarnya dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap penggunaaan media dengan baik, tidak hanya merujuk pada penggunaan IT-nya saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah penggunaannya dalam berinteraksi dikalangan masyarakat terutama terhadap muatan konten yang tidak berkorelasi terhadap hoax maupun ujaran kebencian (hate speech).

Perkembangan media yang semakin pesat saat ini, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta internet yang sebentar lagi akan mencapai 5 G, dimana berdasarkan data per Januari 2019 (sumber data www.wearesocial.com),  terutama terhadap indikator berupa :

  1. Kepemilikan mobile phone yang sudah mencapai 133,33 % dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat penduduk yang memiliki lebih dari 1 smart phone ;
  2. Penggauna internet yang sudah mencapai 56 % dari jumlah penduduk: dan
  3. Waktu rata-rata yang dihabiskan dalam seharinya untuk menggunakan internet yang mencapai 8 jam 36 menit atau 3 jam 26 menit yang menggunakan media sosial.

 

Fakta seperti ini tentunya akan berdampak terhadap pilihan media interaksi yang ada saat ini, yaitu MEDIA SOSIAL (MEDSOS), terutama Iinstagram dan Facebook, karena beberapa faktor yang memberikan keuntungan tersendiri bagi parapengguna  MEDSOS, yaitu sebagai berikut; (a)   Bersifat mass self comunication, dengan biaya relatif murah; (b) Pesan sepenuhnya dalam kontrol pribadi; (c) Interaktif melibatkan aktifitas dan kreafitas netizen; dan (d) Micro targeting comunication.

Oleh karenanya tidak mengherankan penggunaan MEDSOS semakin marak dan apabila tidak memiliki kesadaran ber-MEDSOS dengan baik, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap konten-nya, dan perlu diketahui bahwa setiap konten dapat bermakna sebagai berita yang jejak digitalnya bergerak dengan cepat dari aspek dimensi waktu, serta mampu menjangkau beberapa negara lain dibelahan bumi ini tanpa adanya batasan dimensi ruang. Atau dalam arti kata lainnya, ber-MEDSOS ria merupakan penyebaran berita, walaupun untuk kepentingan komunitas terbatas. Namun harus disadari bahwa rekam jejak digital sangat mudah dishare secara berantai, tanpa bisa memilah lagi kepada siapapun.

Hindari pemuatan konten yang mengarah pada hoax, karena sesuatu yang baik menurut kita, belum tentu baik bagi orang lain.Disinilah takaran “kedewasaan” kita, khususnya para netizen diuji, dimana kualitas pendidikan dan pemahaman keagamaan memberikan pengaruh signifikan. Latar belakang inilah, saya meluangkan waktu untuk tampil memberikan arahan berupa pesan moral kepada para mahasiswa yang menjadi peserta seminar. Jadilah pengguna MEDSOS yang baik dengan menerapkan prinsip 3S – SARING SEBELUM SHARE, dan harus ingat UU ITE yang sanksi-nya tegas, serta sudah terbukti banyak menjerat para pihak yang melanggar aturan ITE.

Penyaji material lainnya terutama yang berhubungan dengan pembentukan nilai-nilai relegi dalam ber-media diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada para  mahasiswa, yaitu menjadikan nilai ke-agamaan, khususnya Islam, yang memastikan bahwa Islam tidak anti dengan perkembangan TIK, akan tetapi mengingatkan ada batasan susilla dalam hubungan antar manusia; atau batasan nilai aqidah dan ke-tauhid-an yang bersifat mutlak. Ini tidak berhubungan dengan TIK, tetapi .sebatas konten-nya saja, sehingga kembali ditegaskan bahwa Islam tidak phobia sains dan teknologi, khususnya TIK. Bahkan sebaliknya mendorong penganutnya untuk selalu mengembangkan kapasitas diri menjadi lebih bijak dalam mengimplementasikan TIK.

Semoga ini ada manfaatnya, sukses untuk KPID (**dirus-ide)

Siapkah Dinas Kominfo Menjadi Goverment Public Relation Officer ( GPRO )

36 Views

**)  Refleksi dari pokok pikiran Dirjen IKP Kementrian Kominfo pada pelaksanaan RAKORNAS Urusan Informasi dan Komunikasi Publik.

Pada pelaksanaan Rakornas dimaksud yang berlangsung di Hotel Millennium pada tanggal 6-7 Desember 2019 lalu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) secara tegas berkomitmen bahwa kedepannya Kementrian Kominfo akan memerankan fungsi kehumasan pemerintah, yang dapat menjembatani penyampaian informasi/data hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat secara jernih dan tidak bias, dengan memanfaatkan kecanggihn TIK; Dan beliau menyadari bahwa fungsi kehumasan ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Kementrian Kominfo tanpa melibatkan Dinas Kominfo di daerah, karena dimensi kewilayahan pembangunan cukup luas, yaitu ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Dirjen IKP (Prof. Widodo) sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksnakan peran kehumasan tadi, maka secara fungsional akan melekat pada seorang Kepala Dinas Kominfo dan jajarannya, disebut sebagai Government Public Relation Officer (GPRO). Idealnya seorang GPRO harus mampu menghimpun informasi/data secara koordinatif dari Instansi Pemerintahan lainnya, dan mengolahnya lebih lanjut menjadi informasi/data yang layak disampaikan kepada masyarakat. Implikasinya, peran sebagai GPRO harus memiliki pemahaman terhadap minimal 5 (lima) hal, yaitu :

(1)    Kemampuan berkomunikasi secara verbal ;

(2)    Sikap good hospitality ;

(3)    Jejaring kerja cukup luas, tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah, namun mencakup pula kalangan lebih luas lagi, seperti  kalangan dunia usaha, PARPOL, OKP, ORMAS, dan organisasi keagamaan;

(4)    Penguasaan dalam memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ;

(5)    Pengetahuan yang cukup luas.

Penyematan pin GPRO oleh Dirjen IKP pada Rakornas hanya sebagai langkah awal, yaitu pencanangan terhadap perubahan peran seharusnya dari Dinas Kominfo yang akan memberikan perhatian terhadap GPRO; Namun, perlu diingat bahwa pin GPRO bukan berarti sebagai perwujudan peran antributif yang melekat pada Kepala Dinas Kominfo, mengingat peran GPRO merupakan fungsi yang menuntut standar kompetensi, yang saat ini dikenal dengan Chief Information Officer (CIO), dimana CIO berlaku secara individual, bukan atas nama kelembagaan. Standar kompetensi menggambarkan penguasaan ke-5 hal diatas. Artinya, pin GPRO yang sudah disematkan kepada Kepala Dinas Kominfo merupakan penghormatan yang harus ditindaklanjuti, dengan meningkat kemampuan individual.

Siapa saja yang harus bertindak sebagai GPRO, ini merupakan pertanyaan mendasar. Jawabannya sudah pasti, harus dipelopori adalah Kepala Dinas Kominfo sebagai representatif penagggungjawab kelembagaan. Berikutnya adalah Kepala Bidang IKP dan jajaran dibawahnya yang melaksanakan peran kehumasan, termasuk para ASN yang melaksanakan jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai Pranata Humas. Mereka inilah yang nantinya akan bertindak sebagai juru bicara pemerintah daerah. Dan harus disadari bahwa kegiatan kehumasan bersifat dinamis, tidak dapat dibatasi dengan kekakuan birokrasi.

Pertanyaan berikutnya; siapkah Dinas Kominfo untuk berperan sebagai GPRO. Saya rasa tidak ada alasan untuk mengatakan tidak siap, karena gaung-nya  sudah dilakukan oleh Dirjen IKP. Upaya learning by doing adalah lebih baik, daripada tidak berbuat. Inilah pendapat saya pribadi, semoga bermanfaat sebagai jariah ilmu (**dirus-ide).